JAKARTA,investor.id - Sejumlah menteri mengadakan pertemuan untuk membahas sistem pelacakan daring untuk komoditas pertambangan nikel dan timah. Menteri tersebut adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Dalam kesempatan ini, para menteri akan meluncurkan Sistem Informasi Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga (Simbara) untuk pengiriman nikel dan timah. Hal ini guna meningkatkan pendapatan pemerintah dan meningkatkan tata kelola pertambangan.

"Alhamdulillah pada hari ini kita telah mampu untuk berkumpul kembali. Pada tahun 2020 kita sudah launching Simbara hanya untuk batubara, hari ini kita melakukan launching yang kedua, sistem informasi mineral dan batubara antar kementerian dan lembaga diperluas untuk komoditas nikel dan timah," ungkap Sri Mulyani, Senin (22/7/2024).

Bendahara negara itu menyampaikan, implementasi Simbara untuk komoditas nikel dan timah menjadi ikhtiar pemerintah dalam mengelola sumber daya alam agar dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

"Sistem dokumen terintegrasi memberikan laporan dan kenyataan atas arus uang transaksi dan dokumentasi pengangkutan barang dan melacak keterkaitan antar pelaku usaha serta membandingkan hasil pemeriksaan fisik barang tersebut di lapangan dengan seluruh Kementerian/Lembaga yang berwenang," ujarnya.

Sri Mulyani menilai, masuknya nikel dan timah ke dalam sistem pelacakan daring ini akan menciptakan proses bisnis yang tidak ruwet. Antar Kementerian dan Lembaga nantinya akan bersinergi, tidak lagi membuat aturan sendiri-sendiri.

"Karena pada akhirnya kita berhadapan dengan perusahaan yang sama untuk komoditas yang sama orang yang sama dan kemudian barang ini akan berjalan dengan dokumentasi dan kemudian aliran uang yang sama," kata Sri Mulyani.

Dengan begitu, implementasi Simbara untuk nikel dan timah ini nantinya akan memudahkan pelaku usaha dan pada saat yang sama menimbulkan manfaat bagi Indonesia.

Sebagai informasi, Simbara ini dibangun melalui kolaborasi lintas kementerian, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan Bank Indonesia.

Simbara menjadi sistem pemancar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tata niaga Mineral dan Batubara (Minerba). Sistem ini merupakan rangkaian proses tata kelola Minerba dari hulu ke hilir, termasuk juga menyediakan kewajiban pembayaran dan proses izin di pelabuhan.

Simbara dibentuk oleh sinergi dari K/L untuk tata kelola minerba yang lebih baik. Di dalamnya terdapat ekosistem pengawasan terintegrasi bagi seluruh aplikasi pengelolaan dan pengawasan serta menjadi muara data minerba.

Proses integrasi Simbara mulai dari identitas tunggal dari wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran PNBP, serta ekspor dan pengangkutan atau pengapalan, dan devisa hasil ekspor.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News