IDXChannel - Pemerintah memperluas ekosistem Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (SIMBARA) dari yang selama ini hanya untuk komoditas batu bara bertambah dengan masuknya nikel dan timah.

Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) Nicolas Kanter pun menyambut baik hal tersebut. Menurut dia, SIMBARA mampu mengintegrasikan sejumlah layanan yang saat ini sudah ada, seperti penerimaan negara bukan pajak secara elektronik (e-PNBP), Minerba Online Monitoring System (MOMS), serta Modul Verifikasi Penjualan (MVP).

Hal itu, lanjutnya, bakal memudahkan perusahaan karena proses perizinan bisa sederhana, transparan, dan mencegah penyelewengan kekuasaan dalam proses penerbitan komoditas nikel dan timah.

"Harusnya lebih mudah dong, kan persyaratannya yang penting harus dibuat sederhana dan transparan. Jadi setiap satu persyaratan yang dibuat susah dan uncertain akan kembali lagi ke orang," katanya saat ditemui usai acara ‘Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui SIMBARA’ yang digelar di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, hari ini, Senin (22/7/2024).

Selain itu, Nico mengatakan SIMBARA akan mengintegrasikan berbagai data pengurusan izin lintas kementerian. Salah satunya berkas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan.

Menurutnya, pengintegrasian data membuat pemerintah bisa melihat secara detail mengenai pajak hingga royalti perusahaan.

"Jadi kalau dibuat syarat yang dibuat masuk ke data dan sistem itu terbuka dan transparan, saya rasa itu akan meminimalisir semua cobaan orang yang berusaha mengintervensi. Jadi semua yang digitalisasi, semua itu dimasukkan ke dalam sistem integrasi, sistem itu insyaAllah akan minimalisir," tuturnya.

Dia pun percaya sistem yang akan diciptakan melalui SIMBARA bakal menghadirkan perbaikan-perbaikan yang sejalan dengan digitalisasi sehingga semua data yang masuk transparan.

(FRI)

JAKARTA,investor.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kampungan. Hal itu ia sampaikan di depan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Mulanya, Luhut menyampaikan bahwa peluncuran Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara antara Kementerian dan Lembaga (Simbara) untuk komoditas nikel dan timah dapat mencegah korupsi.

Luhut lalu menyinggung, implementasi Simbara sebagai teknologi digital yang memantau aktivitas pertambangan dari hulu ke hilir ini bisa meringankan tugas KPK. Menurutnya, adanya sistem tersebut, OTT bisa tidak terjadi lagi.

"Jadi ada KPK marah saya bilang OTT kampungan, memang kampungan, karena kita sendiri yang buat kampungan," kata Luhut, dalam pidatonya saat peluncuran Simbara untuk nikel dan timah di Kementerian Keuangan, Senin (22/7/2024).

Menurut Luhut, Simbara akan membuat aktivitas pertambangan semakin tertib dan terintegrasi dalam satu sistem, sehingga dapat menjalankan salah satu fungsi KPK yakni pencegahan.

"Ini membuat kita makin bagus. KPK punya tiga fungsi. Salah satu fungsi yang paling penting sebenarnya, yang tidak pernah atau kurang didorong adalah pencegahan," ujarnya.

Dikatakan Luhut, pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pertambangan akan semakin meningkatkan efisiensi karena tidak perlu ada interaksi secara langsung antar manusia.

"Korupsi juga tidak bisa, karena Anda berurusan dengan mesin. Kalau Anda bikin pakta integritas, tanda tangan segala macam, sampai kapan pun korupsi jalan saja, karena dia bisa bertemu dan negosiasi. Jadi ini pengalaman kita semuanya harus kita kerjakan sama-sama," tukasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan sistem pelacakan daring kegiatan pertambangan yakni Sistem Informasi Pengelolaan Batubara (Simbara) telah menambah penerimaan negara hingga Rp 7,1 triliun sejak diluncurkan pada 2022 lalu.

Sri Mulyani menyampaikan, Simbara telah memberikan capaian langsung yang signifikan untuk penerimaan negara, mulai dari pencegahan modus ilegal mining hingga penyelesaian piutang oleh pelaku usaha.

“Mengenai beberapa manfaat, seperti mencegah illegal mining, menerima tambahan dari PNBP, bahkan memaksa perusahaan untuk membayar piutang mereka,” ungkapnya, dalam acara Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui Simbara, di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Senin (22/7/2024).

Sri Mulyani merinci bahwa Simbara berhasil melakukan pencegahan kebocoran penerimaan negara dari modus ilegal mining dan penghindaran pembayaran penerimaan negara dengan capaian senilai Rp 3,47 triliun. Kemudian pencegahan kebocoran penerimaan negara tambahan dengan melakukan analisa data dan profiling risiko dari pelaku usaha senilai Rp 2,53 triliun.

Selain itu, Simbara juga berhasil melakukan penyelesaian piutang dengan mengimplementasikan automatic blocking system untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha. Kegiatan ini menyumbang penerimaan negara senilai Rp 1,1 triliun.

“Ini hanya dari batubara. Makanya kalau sekarang kita dengan nikel dan timah yang tadi disebutkan sebagai mineral yang nomor 1 dan nomor 2 terbesar di dunia, ini akan memberikan potensi (penerimaan negara) Rp 10 triliun,” pungkasnya.

Pada kesempatan sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menuturkan, Simbara merupakan bentuk sinergi dari K/L untuk tata kelola minerba yang lebih baik. Di dalamnya terdapat ekosistem pengawasan terintegrasi bagi seluruh aplikasi pengelolaan dan pengawasan serta menjadi muara data minerba.

Simbara mengintegrasikan proses mulai dari single identity dari wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta ekspor dan pengangkutan atau pengapalan, dan devisa hasil ekspor.

Nikel, Timah, hingga Emas

Isa mengatakan dengan adanya keberhasilan Simbara untuk komoditas batu bara maka pemerintah memperluas penerapan Simbara untuk komoditas nikel dan timah. Apalagi dua komoditas tersebut juga dinilai semakin strategis dalam mendukung perekonomian nasional dan global.

Indonesia merupakan adalah salah satu produsen nikel dan timah terbesar di dunia. Cadangan nikel RI mencapai sekitar 21 juta ton atau 24% dari total cadangan dunia. Sementara cadangan timah Indonesia menempati peringkat kedua dunia dengan cadangan sebesar 800 ribu ton atau 23% dari cadangan dunia.

Pada tahun 2023 volume produksi nikel Indonesia mencapai 1,8 juta metric ton menempati peringkat pertama di dunia dengan kontribusi sebesar 50% dari total produksi nikel global. “Adapun produksi di Indonesia sebesar 78 ribu ton menempati peringkat kedua dunia dengan kontribusi sebesar 22% dari total produksi timah global,” kata Isa.

Guna mewujudkan pengelolaan nikel dan timah yang lebih terintegrasi dari hulu ke hilir Direktorat Jenderal anggaran dan melalui lembaga single Windows dan DJBC akan kembali sinergi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan dan Bank Indonesia untuk mengembangkan lebih lanjut sistem informasi mineral dan batubara antar kementerian dan lembaga.

“Dalam sinergi antara melalui ini dorongan dan supervisi terus-menerus dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi juga oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,” terang Isa.

Sebelumnya pemerintah sudah melakukan launching Simbara pada tahun 2022 yang ditujukan memperbaiki tata kelola proses pengusahaan batubara. Lalu pemerintah terus melakukan pembenahan agar bisa terjadi secara terencana dan sistematis.

“Di tahap kedua tahun 2022 setelah di launching dilakukan penambahan integrasi proses bisnis untuk perizinan berlayar dari Kementerian Perhubungan pada 38 pelabuhan dan perluasan untuk penjualan batubara di dalam negeri,” kata Isa.

Pada tahap ketiga di tahun 2023 dilakukan integrasi penuh terhadap 57 pelabuhan yang melayani pengapalan dan pelayaran minerba khususnya batubara dengan menghubungkan sistem Inaportnet pada Kementerian Perhubungan dengan Simbara. Pada tahun 2024 ini, Kementerian Perindustrian melakukan integrasi sistem SIINAS untuk hilirisasi komoditas nikel dan timah yang mencakup proses bisnis hilirisasi smelter.

“Di tahun tahun akan datang kita akan terus mengembangkan dan memperbaiki Simbara termasuk untuk komoditas lainnya seperti emas, bauksit dan tembaga,” kata Isa.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA,investor.id - Sejumlah menteri mengadakan pertemuan untuk membahas sistem pelacakan daring untuk komoditas pertambangan nikel dan timah. Menteri tersebut adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Dalam kesempatan ini, para menteri akan meluncurkan Sistem Informasi Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga (Simbara) untuk pengiriman nikel dan timah. Hal ini guna meningkatkan pendapatan pemerintah dan meningkatkan tata kelola pertambangan.

"Alhamdulillah pada hari ini kita telah mampu untuk berkumpul kembali. Pada tahun 2020 kita sudah launching Simbara hanya untuk batubara, hari ini kita melakukan launching yang kedua, sistem informasi mineral dan batubara antar kementerian dan lembaga diperluas untuk komoditas nikel dan timah," ungkap Sri Mulyani, Senin (22/7/2024).

Bendahara negara itu menyampaikan, implementasi Simbara untuk komoditas nikel dan timah menjadi ikhtiar pemerintah dalam mengelola sumber daya alam agar dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

"Sistem dokumen terintegrasi memberikan laporan dan kenyataan atas arus uang transaksi dan dokumentasi pengangkutan barang dan melacak keterkaitan antar pelaku usaha serta membandingkan hasil pemeriksaan fisik barang tersebut di lapangan dengan seluruh Kementerian/Lembaga yang berwenang," ujarnya.

Sri Mulyani menilai, masuknya nikel dan timah ke dalam sistem pelacakan daring ini akan menciptakan proses bisnis yang tidak ruwet. Antar Kementerian dan Lembaga nantinya akan bersinergi, tidak lagi membuat aturan sendiri-sendiri.

"Karena pada akhirnya kita berhadapan dengan perusahaan yang sama untuk komoditas yang sama orang yang sama dan kemudian barang ini akan berjalan dengan dokumentasi dan kemudian aliran uang yang sama," kata Sri Mulyani.

Dengan begitu, implementasi Simbara untuk nikel dan timah ini nantinya akan memudahkan pelaku usaha dan pada saat yang sama menimbulkan manfaat bagi Indonesia.

Sebagai informasi, Simbara ini dibangun melalui kolaborasi lintas kementerian, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan Bank Indonesia.

Simbara menjadi sistem pemancar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tata niaga Mineral dan Batubara (Minerba). Sistem ini merupakan rangkaian proses tata kelola Minerba dari hulu ke hilir, termasuk juga menyediakan kewajiban pembayaran dan proses izin di pelabuhan.

Simbara dibentuk oleh sinergi dari K/L untuk tata kelola minerba yang lebih baik. Di dalamnya terdapat ekosistem pengawasan terintegrasi bagi seluruh aplikasi pengelolaan dan pengawasan serta menjadi muara data minerba.

Proses integrasi Simbara mulai dari identitas tunggal dari wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran PNBP, serta ekspor dan pengangkutan atau pengapalan, dan devisa hasil ekspor.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News