Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah membuka peluang untuk mengubah skema penyaluran subsidi melalui digitalisasi atau tak lagi disalurkan oleh kementerian tertentu.

Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dalam agenda Komps 100 CEO Forum di Ibu Kota Nusantara (IKN), Jum'at (11/10).

"Itu semua nanti subsidi tidak ada lagi melalui kementerian, misalnya subsidi pupuk sebesar US$3 miliar sudah by name by address kirim dia terus beli pupuknya dari e-catalog. Kita monitor semua dengan teknologi sekarang tidak ada yang tidak bisa," ungkapnya.

Luhut mengatakan transformasi ini selaras dengan upaya pemerintah untuk mengembangkan berbagai layanan kementerian pada satu portal digitalisasi.

Ada 27.000 aplikasi milik pemerintah pusat dan daerah yang akan disatukan dalam satu aplikasi. Rencananya seriap orang Indonesia akan memiliki satu ID khusus untuk dapat masuk ke portal tersebut.

"Dampak dari digitalisasi tadi tidak ada lagi orang ketemu in person, semua deal dengan mesin. Akibatnya memaksa orang untuk disiplin, dan tidak bisa macam-macam," urai Luhut.

Luhut menilai digitalisasi menjadi praktik pelayan publik yang harus segera dilakukan. Menurutnya, hal ini bisa menekan berbagai kecurangan termasuk juga dengan korupsi.

Bahkan, ia menilai melalui digitalisasi akan tumbuh pula industri baru yang nantinya juga membuka kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia.

Luhut mencontohkan e-catalog atau aplikasi belanja online yang khusus menyediakan belanja kebutuhan pemerintah. Aplikasi ini ini dulunya hanya ada 50.000 produk, dan kini tumbuh menjadi 9,6 juta produk yang ada di dalamnya.

"Artinya, government procurement (pengadaan barang dan jasa pemerintah) yang jumlahnya 306 ribu triliun itu sekarang sudah registered barangnya di situ. Ini nanti efisiensi, kurangi korupsi, membangun industri baru, dan membuat lapangan kerja," kata Luhut.