Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta kabinet pemerintahannya untuk segera menginventarisasi proyek penting dalam program hilirisasikomoditas. Dia menyebut ada 26 komoditas yang harus segera didorong untuk dihilirkan.

Hal itu disampaikan oleh Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna perdana, Rabu (23/10/2024). Dia menyebut hilirisasi adalah kunci kemakmuran.

Untuk itu, dia meminta sejumlah menterinya di bidang ekonomi secara khusus untuk segera melakukan inventarisasi.

"Karena itu saya minta menteri terkait Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Bappenas, Menteri ESDM dengan beberapa menteri lain dibantu tentu Menko Perekonomian dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, saya minta segera inventarisasi proyek-proyek penting dalam progaram hilirisasi kita," ujarnya kepada para menteri serta kepala badan dan lembaga negara.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menuturkan, ada sejumlah proyek vital terkait dengan 26 komoditas yang harus segera didorong penghilirannya.

"Segera dirumuskan, bikin daftar dan kita segera mencari dana sehingga kita bisa mulai hilirisasi dalam waktu sesingkat-singkatnya" ucap Prabowo.

Untuk diketahui, beberapa menteri yang dimaksud Prabowo mayoritas merupakan 'tim ekonomi' pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mereka adalah Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani (sebelumnya Menteri Investasi); Menteri ESDM Bahlil Lahadalia; Menko Perekonomian Airlangga Hartarto; serta Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan. Adapun, Luhut sebelumnya menjabat Menko Kemaritiman dan Investasi di pemerintahan Presiden Jokowi.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto melantik Kabinet Merah Putih di Istana Negara. Salah satu yang dilantik adalah Luhut Binsar Panjaitan. Luhut dilantik menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) nomor 139/P tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

"Mengangkat Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional," tulis petikan putusan Keppres tersebut.

Seperti diketahui, Luhut pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia sejak 31 Desember 2014 hingga 2 September 2015.

Lalu, pada 12 Agustus 2015, Luhut ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno.

Tonton:Pengumuman Kabinet Merah-Putih Prabowo Gibran

Dalam reshuffle Kabinet Kerja Jilid II pada tanggal 27 Juli 2016, Luhut diangkat menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli.

Dalam Kabinet Indonesia Maju tahun 2019, Luhut ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pamit dan minta maaf kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Luhut melalui akun Instagram resminya, @luhut.padjaitan, Sabtu (19/10/2024). Adapun masa jabatan Luhut sebagai Menko Marves akan berakhir Minggu (20/10/2024) besok seiring dilantiknya presiden terpilih, Prabowo Subianto.
"Terima kasih dan permohonan maaf juga saya haturkan kepada seluruh masyarakat Indonesia," kata Luhut.
Dia mengaku belajar banyak selama menjadi menteri. Menurutnya, dalam setiap pengambilan keputusan ada pro dan kontra.
"Tetapi saya menganggap hal tersebut sebagai energi yang menambah semangat kami untuk terus bekerja keras, guna memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil betul-betul demi kepentingan nasional," imbuhnya.
Purnawirawan TNI itu menuturkan setiap penugasan adalah kesempatan untuk belajar, bertumbuh, dan berkontribusi. Menurutnya, prinsip ini telah menemani saya sejak menjadi prajurit hingga mencapai posisi saat ini.
Dia mengatakan bekerja bersama tim yang beragam, dengan latar belakang dan keahlian yang berbeda, adalah salah satu pengalaman paling berharga.
Luhut pun bersyukur berbagai tantangan dan ujian yang tidak mudah untuk Indonesia telah dilalui. Meski belum sempurna, Luhut bersyukur atas kesediaan untuk bekerja bersama sehingga apa yang pemerintah upayakan ini bisa bermanfaat bagi seluruh elemen bangsa.
"Secara khusus, saya ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Presiden Jokowi yang telah memberi saya kepercayaan penuh untuk berperan dalam meletakkan pondasi penting bagi transformasi bangsa ini," imbuh Luhut.
Dia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kemenko Marves. Jajaran itu mulai dari sekretariat kemenko, deputi, staf dan tenaga ahli, pejabat para pejabat struktural dan fungsional, satuan pengawal menteri, serta elemen pendukung seperti petugas kebersihan, penyedia makanan, hingga Satuan pengamanan.
Luhut menyebut mereka semua telah senantiasa memastikan semua dinamika di Kemenko Marves berjalan lancar tanpa hambatan.
"Kalian adalah kekuatan di balik setiap proses perumusan kebijakan. Saya bangga pernah bekerja bersama kalian," ucap Luhut.
Meski tak jadi menteri lagi, Luhut lantas berharap persahabatan dan kerja sama dengan seluruh pihak, baik dari pemerintah maupun swasta, bisa terus terjalin. Pasalnya, ia yakin kekompakan dan kolaborasi adalah kekuatan untuk menghadapi tantangan di masa depan, serta mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045.
"Jabatan sebagai menteri boleh selesai, tetapi pengabdian untuk negara tak akan pernah usai," tutup Luhut.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah membuka peluang untuk mengubah skema penyaluran subsidi melalui digitalisasi atau tak lagi disalurkan oleh kementerian tertentu.

Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dalam agenda Komps 100 CEO Forum di Ibu Kota Nusantara (IKN), Jum'at (11/10).

"Itu semua nanti subsidi tidak ada lagi melalui kementerian, misalnya subsidi pupuk sebesar US$3 miliar sudah by name by address kirim dia terus beli pupuknya dari e-catalog. Kita monitor semua dengan teknologi sekarang tidak ada yang tidak bisa," ungkapnya.

Luhut mengatakan transformasi ini selaras dengan upaya pemerintah untuk mengembangkan berbagai layanan kementerian pada satu portal digitalisasi.

Ada 27.000 aplikasi milik pemerintah pusat dan daerah yang akan disatukan dalam satu aplikasi. Rencananya seriap orang Indonesia akan memiliki satu ID khusus untuk dapat masuk ke portal tersebut.

"Dampak dari digitalisasi tadi tidak ada lagi orang ketemu in person, semua deal dengan mesin. Akibatnya memaksa orang untuk disiplin, dan tidak bisa macam-macam," urai Luhut.

Luhut menilai digitalisasi menjadi praktik pelayan publik yang harus segera dilakukan. Menurutnya, hal ini bisa menekan berbagai kecurangan termasuk juga dengan korupsi.

Bahkan, ia menilai melalui digitalisasi akan tumbuh pula industri baru yang nantinya juga membuka kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia.

Luhut mencontohkan e-catalog atau aplikasi belanja online yang khusus menyediakan belanja kebutuhan pemerintah. Aplikasi ini ini dulunya hanya ada 50.000 produk, dan kini tumbuh menjadi 9,6 juta produk yang ada di dalamnya.

"Artinya, government procurement (pengadaan barang dan jasa pemerintah) yang jumlahnya 306 ribu triliun itu sekarang sudah registered barangnya di situ. Ini nanti efisiensi, kurangi korupsi, membangun industri baru, dan membuat lapangan kerja," kata Luhut.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi membuka keran ekspor pasir laut. Sebelumnya, selama 20 tahun, mengapalkan pasir laut untuk dikirim ke luar negeri adalah aktivitas ilegal.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan membantah kebijakan pembukaan ekspor pasir laut ini dikaitkan dengan kesepakatan ekspor listrik ke Singapura.

"Enggak ada urusan (antara ekspor pasir laut dan ekspor listrik)," tegas Luhut saat ditemui di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (17/9).

Luhut menyebutkan, pembukaan ekspor pasir laut ke Singapura ini sudah diperhitungkan. Selain itu, pasir laut yang boleh diekspor dipastikan hanya pasir sedimen yang bisa mengganggu operasi kapal laut.

"Jadi itu cuma sedimen yang harus didalamkan, kalau tidak nanti kapal bisa nyangkut di sana. Kita betul-betul teliti, dan (dengan) teknologi sekarang kita bisa mengawasinya dengan tertib," ungkapnya.

Aturan ekspor pasir laut ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut serta tindak lanjut dari usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan merevisi dua Peraturan Menteri Perdagangan di bidang ekspor.

Sementara aturan turunannya diatur dalam Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor, dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim menjelaskan tujuan pengaturan ekspor pasir laut ini sejalan dengan PP Nomor 26 Tahun 2023. Menurutnya, pengaturan dilakukan untuk menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung serta daya tampung ekosistem pesisir dan laut, juga kesehatan laut.

Selain itu, pengaturan ekspor pasir laut dapat mengoptimalkan hasil sedimentasi di laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.

Jenis pasir laut yang boleh diekspor diatur dalam Permendag Nomor 21 Tahun 2024 yang merujuk pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Spesifikasi Pasir Hasil Sedimentasi di Laut untuk Ekspor.

Untuk dapat mengekspor pasir laut dimaksud, ada sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi berdasarkan Permendag Nomor 21 Tahun 2024.

Ketentuan-ketentuan yang dimaksud ditetapkan sebagai Eksportir Terdaftar (ET), memiliki Persetujuan Ekspor (PE), dan terdapat Laporan Surveyor (LS).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan turut berduka atas wafatnya ekonom senior Faisal Batubara alias Faisal Basri.

"Turut berduka cita atas wafatnya Faisal Batubara, SE, MA, Ekonom Senior RI (1959-2024). Terima kasih atas dedikasi, saran, dan masukan yang bermanfaat bagi kemajuan pembangunan ekonomi di Indonesia," ujar Luhut melalui unggahan Instagram Story @luhut.pandjaitan.

Pada unggahan yang sama, Luhut berharap Faisal mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam keterangan terpisah, Luhut menceritakan pertemuan terakhirnya dengan Faisal terjadi pada 2021, setelah Indonesia menghadapi gelombang pertama pandemi Covid-19.

"Terakhir ketemu Pak Faisal pada tahun 2021 setelah Covid-19. Pada saat itu, beliau memberikan masukan yang sangat berharga dalam mendesain PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dari sisi ekonomi. Masukannya membantu kita menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi negara," ungkap Luhut.

Selain itu, Faisal juga dikenal sebagai sosok yang aktif memberikan saran dalam kebijakan hilirisasi nikel, sebuah proyek yang menjadi fokus utama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Pak Faisal sering memberi banyak masukan soal ekonomi Indonesia, termasuk soal hilirisasi nikel. Meski kami terkadang berbeda pandangan, saya selalu menghargai setiap pemikiran dan argumen yang beliau sampaikan," ujar Luhut.

Kendati beberapa kali berbeda pandangan, Luhut juga menyampaikan penghargaan pribadi kepada Faisal Basri sebagai sosok yang sangat berdedikasi dan penuh integritas.

"Saya selalu menghormati cara Pak Faisal menyampaikan pandangannya. Beliau selalu lugas, namun rendah hati, dan siap mendengarkan dengan baik meski pandangan kita berbeda. Keberanian dan kejujurannya dalam berargumen menunjukkan karakter kuatnya sebagai seorang intelektual," kata Luhut.

Menurut Luhut, meskipun dalam banyak kesempatan mereka berada di sisi yang berbeda dalam diskusi kebijakan, Faisal tidak pernah menggunakan kritik sebagai alat untuk menjatuhkan, tetapi untuk membangun.

"Beliau kritis, tetapi selalu dalam semangat memperbaiki. Itulah yang membuat saya sangat menghargai beliau. Kita butuh lebih banyak sosok seperti Pak Faisal di Indonesia," tambahnya.

Di mata Luhut, Faisal Basri adalah contoh intelektual yang tetap teguh dengan prinsipnya, meskipun seringkali berbeda pandangan dengan pemerintah.

"Indonesia kehilangan seorang pemikir besar. Semoga segala pengabdiannya bagi bangsa menjadi amal baik, dan beliau mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa," tutup Luhut.

Faisal Basri meninggal dunia sekitar pukul 03.50 WIB di RS Mayapada, Kuningan, Jakarta, pada Kamis (5/9) hari ini. Ia sempat dirawat di rumah sakit yang sama sejak awal pekan ini lantaran penyakit jantung.

Rencananya, Faisal akan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum (TPU)MentengPulo, Jakarta Selatan, pada Kamis sore.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memuji kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menjabat selama dua periode di Tanah Air.

Luhut pun bersaksi, pertama Jokowi adalah pemimpin yang akan dikenang sepanjang masa karena berhasil membuat Indonesia sebagai negara industri.

"Saya percaya Bapak Presiden, sepanjang waktu orang akan mengenang bahwa bapak meletakkan landasan negara ini menjadi negara industrialisasi, tidak hanya pengekspor raw material," ujar Luhut dikutip dari Youtube Setpres saat meresmikan Pabrik Anoda Baterai Litium di Kendal, Jawa Tengah, Rabu (7/8).

Kedua, Luhut juga bersaksi Jokowi adalah presiden pertama yang berani dan konsisten menjalankan hilirisasi. Hasilnya, ekspor meningkat tajam dibandingkan sebelumnya.

"Karena saya ingat di depan pintu masuk istana di belakang, bapak confirm untuk kita mem-banned ekspor nikel dan itu merupakan tantangan. Waktu itu ekspor kita US$1,5 miliar, dengan keputusan bapak waktu itu, tahun lalu ekspor kita sudah lebih dari US$34 miliar, jadi angka yang sangat besar," jelasnya.

Ketiga, Luhut juga bersaksi kepemimpinan Jokowi membuat makin banyak negara segan kepada Indonesia. Hal ini tak lepas dari kredibilitas dan kinerja baik yang dibangun oleh Jokowi.

"Tidak ada orang anggap enteng lagi Indonesia, bahwa Indonesia bisa diatur, Indonesia negara besar, negara yang punya karakter, negara yang bisa mengatakan ya, dan negara bisa mengatakan tidak," imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Luhut pun menyampaikan salam perpisahan kepada Jokowi yang sebentar lagi habis masa jabatannya pada Oktober 2024 dan akan digantikan oleh pemimpin baru yakni Prabowo Subianto.

"Saya kalau boleh mungkin sentimentil, selamat jalan pak, bapak akan menjadi kenangan, walaupun masih 2-3 bulan Pak Presiden, tapi saya kira acara penting semacam ini buat saya pribadi sangat menyentuh," pungkasnya.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penerapan teknologi penangkap dan penyimpanan karbon alias carbon capture and storage (CCS) menarik minat investor asing.

Pasalnya, Indonesia memiliki potensi cadangan penyimpanan karbon hingga 630 gigaton (GT) dan CCS pun dapat memberikan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) yang signifikan, yaitu sekitar US$ 478 miliar dan membuka lebih dari 53.000 lapangan pekerjaan hingga 2050.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, investor asing tertarik membenamkan investasi untuk bisnis CCS di Indonesia. Investor tengah membidik penerapan CCS di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya, Banten.

"Teknologi yang akan digunakan menyimpan emisis CO2 di PLTU Suralaya akan terpasang dalam baru siap 2027," kata Luhut dalam 2nd International & Indonesia Carbon Capture and Storage (IICCS) Forum 2024 di Jakarta, (31/7).

Luhut menuturkan bahwa Indonesia memiliki peran sentral dalam investasi teknologi CCS melalui berbagai proyek, di antaranya, proyek Tangguh, Teluk Bintuni, Papua Barat dan di Cekungan Sunda-Asri, Jawa Barat.

"Ada peluang investasi senilai US$ 1,2 miliar. Kita lagi hitung berapa sih angka yang bisa didapat dari potensi CCS kita. Pasalnya, kita punya 630 gigaton kapasitas penyimpanan CO2," tutur Luhut.

Selain itu, Luhut menegaskan dirinya akan menjadi pemimpin mempercepat aturan turunan CCS yang dibutuhkan.

Sementara itu, Staf khusus Menteri ESDM Bidang Strategi Percepatan Penerapan Energi Transisi dan Pengembangan Infrastruktur Energi, Ego Syahrial mengatakan, Teknologi emisi low carbon yang inovatif seperti CCS dapat dipasang dalam kondisi tertentu untuk memanfaatkan bakar fosil dan memanfaatkan rencana kita untuk mengecepat reaksi emisi dalam transisi ke lingkungan yang lebih bersih.

"Sekarang ada 15 proyek CCS CCUS di Indonesia di berbagai kawasan. Dengan total sumber daya penyimpanan lebih dari 500 gigaton, kita percaya Indonesia memiliki kesempatan untuk mengembangkan CCS/CCUS perkembangan bisnis. Proyek yang berpotensi memiliki jangkauan yang mencapai target 2030," ungkap Ego.

Secara terpisah, Founder dan Advisor ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto menilai, langkah pemerintah untuk mempercepat aturan turunan CCS merupakan langkah yang baik agar dalam aturan turunannya disiapkan skema dan model bisnisnya di setiap sektor.

"Di PLTU misalnya, kan akan beda dg di hulu migas. Di hulu migas, agar djadikan bagian dari operasi kegiatan perminyakan. Di sektor lain, mestinya investasi ini dikategorikan sbg bagian dari upaya pencapaian NZE, sehingga ada insentif fiskal dan kemudahan non-fiskal yang bisa diberikan," ungkapnya kepada Kontan, Rabu (31/7).

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah akan membentuk Family Office atau lembaga yang menangani pengelolaan kekayaan orang-orang kaya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut aturan teknis pembentukan Family Office di Indonesia akan rampung sebelum Presiden Jokowi lengser, atau sebelum Oktober 2024.

Ia bilang, saat ini pembentukan Family Office sudah dalam tahap penyelesaian atau finalisasi. Adapun kunci keberhasilan pembangunan Family Office di Indonesia adalah kepastian hukum.

"Saya kira itu masih teknis, tetapi harus selesai sebelum Oktober 2024," ujar Luhut kepada awak media di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (22/7).

Kemudian, pemerintah juga tengah mencari tahu hal-hal teknis lainnya seperti ketentuan berapa uang yang harus disimpan dalam sistem keuangan Indonesia hingga berapa banyak pegawai yang harus disiapkan untuk menjalankann Family Officenya.

"Kita sekarang masih bicarakan mengenai berapa jumlah minimum yang akan mereka harus masukkan, berapa yang harus diinvestasikan, dan berapa pegawai yang harus dia buat untuk menjalankan officenya disini," katanya.

Bahkan, Luhut sampai terbang ke Abu Dhabi untuk belajar mengenai pembentukan Family Office. Ia bilang, salah satu kepastian hukum yang disediakan pemerintahan Uni Emirat Arab adalah keputusan akhir di pengadilan arbitrase. Keputusan tersebut bersifat final dan tidak bisa digugat, dikaji kembali maupun banding.

Oleh karena itu, dirinya menyarankan agar hakim yang bertugas di pengadilan arbitrase merupakan hakim yang memiliki sertifikasi Internasional.

"Kalau ada mekanisme banding, itu nanti jadi sumber permainan oknum lagi. Kalau ada kepastian hukum, banyak inevstor yang akan datang dan menaruh uang di Indonesia," jelas Luhut.

JAKARTA,investor.id - Rencana pemerintah untuk membatasi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi diharapkan tidak menimbulkan keresahan.  Komisi VII DPR RI meminta agar pembatasan BBM bersubsidi ini dilakukan dengan revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014 khususnya pada pasal kriteria penerima dan hukuman yang tegas bagi mereka yang melanggar. 

“Kriteria mereka yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi harus diperjelas. Sebagai contoh saja misalnya Angkot, UMKM, Ambulans, atau mereka yang terdaftar dalam DTKS. Bagian kedua yang perlu diperjelas adalah tentang sanksi bagi pembeli dan penjual melanggar aturan BBM bersubsidi ini,” ucap Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno di Jakarta pada Kamis (11/7/2024).

Adapun jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah biosolar dan pertalite. Eddy mengatakan  BBM jenis Solar justru lebih banyak digunakan oleh mereka yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan dan industri. 

“Sementara Pertalite lebih banyak digunakan oleh masyarakat yang memiliki kendaraan semi mewah atau mereka yang sebenarnya gajinya di atas rata-rata dan tidak berhak mendapatkan subsidi,” kata Eddy.

Menurut dia, bila pemerintah akan menjalankan pembatasan subsidi maka harus  melakukan sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat agar kebijakan pembatasan BBM bersubsidi ini tidak menimbulkan keresahan dan gejolak di tengah masyarakat. Dalam hal ini psikologi masyarakat harus tetap dijaga agar tidak timbul keresahan, khususnya di sektor UMKM, pengemudi ojol, ojek online dan lain-lain.

“Jelaskan bahwa mereka tetap berhak atas BBM bersubsidi tersebut sebagai bagian dari dukungan dan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat strata ekonomi bawah,” kata Eddy. 

Eddy meyakini bahwa melalui pembatasan subsidi ini, pemerintah dapat menghemat anggaran yang sangat signifikan yang dapat dialokasikan untuk sektor pembangunan ekonomi atau menambah bantuan sosial bagi mereka yang berhak mendapatkannya.

“Tidak ada kata terlambat, meski pembatasan subsidi BBM ini sudah sepatutnya dilaksanakan di masa lalu, namun kita berpikir ke depan saja, bagaimana pemerintah dapat menata subsidi tepat sasaran dan penghematan ini bisa bermanfaat untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan bansos bagi yang membutuhkan,” terang Eddy.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan mengurangi pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi mulai 17 Agustus 2024. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan penyaluran BBM bersubsidi tidak tepat sasaran pada saat yang sama hal tersebut juga akan mengurangi polusi udara yang terjadi karena penggunaan BBM bersubsidi.

”Untuk pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya , Pertamina sedang menyiapkan pada 17 Agustus 2024 ini  kita sudah bisa mulai dimana orang yang tidak berhak dapat subsidi akan bisa kita kurangi ,“ kata  dia.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id–Pemerintah akan menyerahkan pengelolaan komoditas kakao dan kelapa kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan yang mengurusi sawit. Nantinya, di BPDPKS akan dibentuk divisi khusus yang menangani kakao dan kelapa.

Demikian disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan di Jakarta, Rabu (10/07/2024). Rapat itu memutuskan kakao dan kelapa akan dikelola BPDPKS, hal itu untuk merespons penurunan produksi kakao dan kelapa yang selama ini dihasilkan dari perkebunan rakyat. “(Awalnya) diusulkan untuk membuat badan (baru), tetapi tadi akhirnya diputuskan badannya digabung dengan BPDPKS. Digabung di situ, ditambah satu divisi yaitu kakao dan kelapa,” kata Mendag seperti dikutip dari Antara.

Pembentukan divisi khusus kakao dan kelapa di BPDPKS ditujukan guna membantu pelaksanaan pembibitan serta riset dalam pengembangan kedua komoditas pertanian itu. “Jadi (diharapkan) ada subsidi silang untuk pembibitan, riset, dan segala macam hal mengenai kakao dan kelapa ini nanti digabungkan ke BPDPKS,” kata dia.

Dengan bergabungnya pengelolaan kakao dan kelapa ke BPDPKS, eksportir kedua produk tersebut dipastikan tidak perlu membayar iuran tambahan. “Kakao (kalau dibentuk) badan sendiri, dipunguti lagi kan enggak mungkin. Berat. Kalau di BPDPKS, dananya (ada) Rp 50 triliun lebih. Ya tadi saya bilang, saya usulkan tidak boleh ditambah lagi (iurannya),” ujar Mendag.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, produksi biji kakao RI 641.700 ton sepanjang 2023, turun 1,36% dibandingkan tahun sebelumnya (year-on-year/yoy). Kakao Indonesia paling banyak dihasilkan provinsi-provinsi di Sulawesi dan Sumatra. Pada 2020, RI berpredikat sebagai produsen kakao terbesar ketiga di dunia, setelah Pantai Gading dan Ghana.

Digitalisasi Sawit

Pada bagian lain, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, pemerintah mendorong digitalisasi dalam pengelolaan industri sawit nasional guna memaksimalkan potensi penerimaan negara. Sekarang ini, pemerintah mulai menerapkan sistem semacam Simbara (Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara) untuk sawit, mengingat banyak penerimaan negara yang potensial belum diambil dari sektor tersebut.

“Dari data yang saya terima, ada banyak perusahaan sawit yang belum memiliki NPWP, hal ini menyebabkan kita tidak bisa menagih PPh badan. Jika sistem ini sudah bisa di implementasikan, penerimaan pajak bisa ditingkatkan,” kata Luhut.

Dalam akun media sosialnya, Menko Luhut menuturkan, defisit APBN 2024 diproyeksikan lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Hal itu seiring pendapatan negara yang diperkirakan tidak mencapai target. Penurunan penerimaan terutama karena merosotnya setoran PPh badan dari perusahaan-perusahaan berbasis komoditas yang terdampak penurunan harga secara tajam.

“Sebetulnya, pemerintah sudah mengantisipasi hal ini dengan menerapkan digitalisasi di semua sektor, contoh Simbara yang dapat menekan selisih angka terkait data mineral. Kian kecil selisih perbedaan tersebut, tentu akan menekan pula potensi kerugian negara,” jelas dia.

Menko Luhut melihat bahwa lesunya penerimaan negara karena inefisiensi di berbagai sektor. Hal itu sebetulnya sudah mulai ditanggulangi bertahap melalui digitalisasi yang telah diterapkan dalam kegiatan pemerintahan dan bisnis. Jika semua sektor pemerintahan sudah menerapkan digitalisasi, efisiensi bisa diciptakan, celah berkorupsi bisa berkurang, dan yang paling penting penerimaan negara bisa meningkat lagi.

Pemerintah juga sedang berencana mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol. Selain mampu mengurangi kadar polusi udara, tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif itu tergolong rendah. Jika Indonesia mampu melakukan itu, penderita ISPA bisa ditekan dan pembayaran BPJS untuk penyakit tersebut bisa hemat Rp 38 triliun.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim family office yang dirancang pemerintah Indonesia sudah dilirik investor asing.

Karena itu, ia yakin dan percaya diri konsep family office yang disiapkan pemerintah nanti bisa menarik dana besar dari luar negeri masuk ke Indonesia.

"Family office kita sedang siapkan ini. Itu juga salah satu upaya, sehingga kita juga bisa menarik dana-dana luar untuk memetakan di Indonesia. Dan dari situ bisa melakukan investasi dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja dan tentu menguntungkan rakyat Indonesia ke depannya," kata Menteri Luhut, usai menghadiri acara The Global Dialoge On Sustainable Ocean Development, di Sanur, Kota Denpasar, Jumat (5/7).

"Sudah ada beberapa (investor asing), malah luar biasa. Mereka sudah bilang kami yang pertama sudah mendaftar ada beberapa nama mungkin dalam dua dan tiga Minggu ke depan kalau sudah makin ada bentuknya nanti kita akan beritahu," imbuhnya.

Ia juga menyebut family office efektif dalam menarik dana asing. Ia mencontohkan family office di Dubai, Uni Emirat Arab.

Menurut Luhut, di sana ada satu gedung yang berisi 400 family office dan dana yang ditarik bisa mencapai triliunan dolar. Menurutnya, kalau Dubai, Singapura, Hong Kong bisa membuat family office kenapa Indonesia tidak bisa.

"Kita akan lihat seperti di Dubai ada satu gedung itu berisi 400 family office itu angkanya bisa triliun dolar. Pertanyanya kalau bisa di Dubai, bisa di Singapura dan di Hong Kong kenapa tidak bisa di Indonesia, di Bali dan di Jakarta ataupun di IKN tentu bisa tergantung kita semua," katanya.

"Jadi kita harus membuat bahwa kita kompetitif dengan negara-negara lain. Kita jangan takut orang lain untung, iya kalau kita untung dia juga untung, kalau dia tidak untung dia tidak akan datang ke kita," ungkapnya.

Saat ditanya investor yang sudah berminat itu Luhut masih merahasiakannya.

"(Investor yang berminat) dari luar negeri, keluarga kaya luar negeri. (Kalau tim) iya sekarang lagi kerja, nanti kami akan berkunjung ke Dubai, Singapura dan Hong Kong dan untuk melihat bagaimana mereka mengelola, kita kan harus lebih smart dengan negara-negara yang lebih maju dari kita," ujarnya.

Family office adalah perusahaan swasta yang menangani manajemen investasi dan manajemen kekayaan untuk keluarga kaya. Ini bertujuan untuk menumbuhkan dan mentransfer kekayaan secara efektif antar generasi.

Luhut menjelaskan saat ini memang ada beberapa negara dunia yang menjadi tuan rumah aset orang kaya tersebut. Adapun dua diantaranya ada di Asia, yakni Singapura dengan 1.500 dan Hong Kong 1.400 family office.

Namun, kata Luhut, akhir-akhir ini kondisi geopolitik Hong Kong tidak stabil. Sementara, Singapura tengah dihadapkan dengan perubahan regulasi investasi.

Menurut Luhut, hal itu meningkatkan risiko dan ketidakpastian investor di negara tersebut. Karenanya, Indonesia memiliki kesempatan membuat family office guna menampung uang konglomerat.

"Inilah yang membuat Indonesia bisa mengambil kesempatan untuk menjadi alternatif dengan membentuk Wealth Management Centre (WMC), karena kondisi pertumbuhan ekonomi kita cukup kuat, kondisi politik pun juga stabil, serta orientasi geopolitik kita yang netral," jelas Luhut kelalui akun Instagram resminya, @luhut.pandjaitan, Senin (1/7).