Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KetuKONTAN.CO.ID -JAKARTA. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan melaksanakan aksi demonstrasi pada pekan depan selama satu minggu berturut-turut, di mana akan di mulai pada 24 Oktober hingga 31 Oktober 2024.

Ketua KSPI Said Iqbal mengatakan bahwa aksi demonstrasi ini bakal dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Adapun salah satu tuntutan pada aksi demonstrasi tersebut meminta pemerintahan baur menaikkan upah minimum sebesar 8% sampai 10% pada tahun 2025.

“Tuntutan aksi hanya dua isu yaitu, pertama menaikkan upah minimum 2025 sebesar 8% sampai dengan 10%,” ujarnya dalam konferensi pers daring, Jumat (18/10).

Ketua KSPI Iqbal mengungkapkan, untuk merumuskan kenaikan upah minimum pihaknya meminta pemerintah agar tidak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023.

Sebab, lanjut Iqbal, PP tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yang masih dalam tahap uji materiil, sehingga tidak tak bisa digunakan secara hukum.

“Isu kedua adalah cabut Omnibuslaw UU Ciptaker sekurang-kurangnya pada klaster ketenagakerjaan dan klaster di luar petani yang sedang akan diputuskan oleh hakim MK. Karena sudah tahap putusan hakim, kita minta segera dicabut sesuai uji material yang sedang di riviu di MK, itu dua isu yang akan disuarakan selama aksi besar-besaran,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Iqbal menambahkan, aksi demo ini akan diikuti oleh enam kelompok serikat buruh, di mana serikat buruh tersebut menaungi hampir 90% pekerja di Indonesia. Setidaknya, 350 Kabupaten/Kota akan turut serta dalam aksi ini.

“Aksi ini tiap daerah ada yang serempak ada yang bertahap. Aksi akan di mulai pada 24 Oktober ribuan buruh aktif di depan istana,” tandasnya.

Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh akan mengadakan aksi serempak di seluruh Indonesia pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024.

Aksi ini akan berlangsung di kantor-kantor Gubernur, Bupati, dan Walikota di berbagai kota seperti Semarang, Surabaya, Batam, Medan, Pekanbaru, Banda Aceh, Gorontalo, Banjarmasin, hingga Makassar.

Di wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, massa akan berkumpul di Jakarta, dengan titik utama di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana Negara.

"Jumlah massa aksi diperkirakan mencapai ribuan orang," ujar Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Khusus di Jakarta, titik kumpul aksi adalah di bundaran Patung Kuda. Aksi akan diselenggarakan mulai pukul 09.30 WIB hingga selesai.

Menurut Said Iqbal, ada tiga isu utama yang diangkat dalam aksi ini. Pertama, mereka menuntut pencabutan omnibus law UU Cipta Kerja. Kedua, mereka menolak kebijakan HOSTUM: Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah. Ketiga, mereka menolak PHK dan menuntut pencabutan Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Said Iqbal menyampaikan sembilan alasan mengapa buruh melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi:

1. Konsep Upah Minimum yang Kembali pada Upah Murah: UU Cipta Kerja mengembalikan konsep upah minimum menjadi upah murah, yang mengancam kesejahteraan buruh dengan kenaikan upah yang kecil dan tidak mencukupi.

2. Outsourcing Tanpa Batasan Jenis Pekerjaan: Tidak ada batasan jenis pekerjaan yang boleh di-outsourcing, sehingga menghilangkan kepastian kerja bagi buruh. Ini dapat membuat negara sebagai agen outsourcing.

3. Kontrak yang Berulang-ulang: UU Cipta Kerja memungkinkan kontrak kerja berulang-ulang tanpa jaminan menjadi pekerja tetap, yang mengancam stabilitas kerja.

4. Pesangon yang Murah: Besaran pesangon yang diberikan hanya setengah dari aturan sebelumnya, merugikan buruh yang kehilangan pekerjaan.

5. PHK yang Dipermudah: Proses PHK menjadi lebih mudah, mengurangi kepastian kerja bagi buruh dan meningkatkan rentan mereka terhadap pemutusan hubungan kerja.

6. Pengaturan Jam Kerja yang Fleksibel: Jam kerja yang tidak menentu menyulitkan buruh untuk mengatur waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka.

7. Pengaturan Cuti: Tidak adanya kepastian upah selama cuti, terutama bagi buruh perempuan, menambah kerentanan dan diskriminasi di tempat kerja.

8. Tenaga Kerja Asing: Peningkatan jumlah tenaga kerja asing tanpa pengawasan ketat menimbulkan kekhawatiran di kalangan buruh lokal.

9. Hilangnya Sanksi Pidana: Penghapusan sanksi pidana bagi pelanggaran hak-hak buruh memberikan kelonggaran bagi pengusaha untuk melanggar tanpa konsekuensi hukum berat.

Bagi buruh, sidang 17 Juli ini di Mahkamah Konstitusi merupakan sidang yang menentukan. Oleh karena itu, Partai Buruh bersama KSPI, KSPSI, KPBI, dan KSBSI berharap hakim memutuskan untuk mencabut klaster ketenagakerjaan.

“Jika tidak, mogok nasional akan diikuti oleh 5 juta buruh di seluruh Indonesia. Buruh akan keluar dari pabrik dan menangguhkan produksi,” tegas Said Iqbal.