PANDEGLANG, iNews.id – Massa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Demokrasi melempari Kantor Bupati Pandeglang, Banten dengan tomat busuk, Rabu (23/10/2024). Aksi itu terjadi saat mereka menggelar demonstrasi memprotes ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) dalam Pilkada Pandeglang 2024.

Koordinator aksi, Hadi Setiawan mengatakan, demonstrasi digelar sebagai bentuk protes atas tindakan sejumlah oknum ASN yang terlibat dalam Pilkada 2024. 

“Mulai dari kepala desa, camat hingga kepala dinas melanggar netralitas ASN dengan mendukung salah satu pasangan calon Gubernur Banten dan pasangan calon bupati dan wakil bupati Pandeglang,” katanya. 

Dia menuturkan, dengan banyaknya keterlibatan ASN untuk memenangkan satu paslon di pilkada menjadi bukti bahwa Bupati Pandeglang terindikasi tidak mampu menciptakan demokrasi yang baik. 

“Karena itu, kami minta agar para oknum ASN yang tidak netral dalam Pilkada 2024 diberikan sanksi tegas,” katanya.

Usai menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Pandeglang, massa melanjutkan aksinya di depan Kantor DPMPD dan Bawaslu Pandeglang.

Editor: Kastolani Marzuki

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KetuKONTAN.CO.ID -JAKARTA. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan melaksanakan aksi demonstrasi pada pekan depan selama satu minggu berturut-turut, di mana akan di mulai pada 24 Oktober hingga 31 Oktober 2024.

Ketua KSPI Said Iqbal mengatakan bahwa aksi demonstrasi ini bakal dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Adapun salah satu tuntutan pada aksi demonstrasi tersebut meminta pemerintahan baur menaikkan upah minimum sebesar 8% sampai 10% pada tahun 2025.

“Tuntutan aksi hanya dua isu yaitu, pertama menaikkan upah minimum 2025 sebesar 8% sampai dengan 10%,” ujarnya dalam konferensi pers daring, Jumat (18/10).

Ketua KSPI Iqbal mengungkapkan, untuk merumuskan kenaikan upah minimum pihaknya meminta pemerintah agar tidak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023.

Sebab, lanjut Iqbal, PP tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yang masih dalam tahap uji materiil, sehingga tidak tak bisa digunakan secara hukum.

“Isu kedua adalah cabut Omnibuslaw UU Ciptaker sekurang-kurangnya pada klaster ketenagakerjaan dan klaster di luar petani yang sedang akan diputuskan oleh hakim MK. Karena sudah tahap putusan hakim, kita minta segera dicabut sesuai uji material yang sedang di riviu di MK, itu dua isu yang akan disuarakan selama aksi besar-besaran,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Iqbal menambahkan, aksi demo ini akan diikuti oleh enam kelompok serikat buruh, di mana serikat buruh tersebut menaungi hampir 90% pekerja di Indonesia. Setidaknya, 350 Kabupaten/Kota akan turut serta dalam aksi ini.

“Aksi ini tiap daerah ada yang serempak ada yang bertahap. Aksi akan di mulai pada 24 Oktober ribuan buruh aktif di depan istana,” tandasnya.

BANDUNG, iNews.id - Massa gabungan serikat pekerja di Jawa Barat melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (23/9/2024). 

Mereka menuntut Penjabat (PJ) Gubernur Jabar Bey Machmudin menetapkan kenaikan upah bagi pekerja yang baru 1 tahun bekerja. 

Selain itu, buruh menolak potongan tambahan dana pensiun, dan PP Nomor 51 2023. Mereka menilai potongan dana dan peraturan pemerintah itu membuat buruh semakin menderita.

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Barat Roy Jinto mengatakan, aksi buruh dilakukan di tiga tempat. Selain di Gedung Sate, juga rumah dinas Gubernur Jabar dan kantor Disnakertrans Jawa Barat. 

Mereka akan melakukan aksi selama tiga hari sejak Senin (23/9/2024) hingga Rabu (25/9/2024). Buruh menyuarakan tiga aspirasi itu karena krusial.

"Hari ini teman-teman serikat pekerja, serikat buruh melakukan aksi di tiga titik pertama di Gedung Sate, kedua rumah dinas gubernur pakuan dan ketiga di disnaker," kata Roy di Gedung Sate, Senin (23/9/2024).

Roy menyatakan, tuntutan yang disampaikan ke pemerintah, terkait upah pekerja satu tahun atau lebih. Surat keputusan terkait hal itu tidak bertentangan dengan undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA).

Selain itu, ujar Roy, buruh menolak potongan tambahan dana pensiun melalui Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Kebijakan tersebut bakal disahkan pemerintah tahun ini dengan bentuk peraturan pemerintah.

Buruh juga menolak PP Nomor 51 tahun 2023 yang sebagai acuan penetapan upah minimum 2025. Jika PP tersebut masih digunakan, kenaikan upah minimum akan sama dengan 2024.

"Apabila formula masih digunakan maka untuk tahun 2025 hampir sama kenaikan (upah) dengan tahun 2024 yaitu 0,1, 0,3 dan akan ada yang naik di bawah Rp 10 ribu," ujar Roy.

Presiden terpilih Prabowo Subianto, tutur Roy, harus mengeluarkan peraturan tentang klaster ketenagakerjaan terkait penetapan upah minimum kembali ke survei pasar dan kebutuhan kerja buruh.

"Kalau hitungan kami pakai PP 51 paling rendah Rp10.000, paling tinggi Rp90.000 per bulan. Itu pun bukan pusat-pusat industri, tapi kaya Kota Bekasi dan Depok," tutur dia.

Di Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta, naik di bawah Rp50.000.  Pembahasan upah minimum 2025 akan dilakukan November 2024

"Bulan depan rapat di dewan pengupahan kabupaten kota, November masuk ke provinsi sebelun dilakukan rapat ada perubahan regulasi supaya tidak naiknya seperti dulu," ucap Roy.

Menurut Roy, kenaikan upah minimum 2025 ideal 8 hingga 10 persen. massa buruh akan melakukan aksi demonstrasi lebih besar jika pemerintah tidak menggubris tiga tuntutan buruh itu.

Editor: Kastolani Marzuki

SINGKAWANG, iNews.id - Empat anggota polisi di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat luka-luka usai terkena peluru gas air mata saat mengikuti simulasiaksi demonstrasi.

Keempat anggota polisi tersebut langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan.

Kabag Ops Polresta Singkawang, Kompol Eko mengatakan, insiden itu terjadi saat anggota Brimob menembakkan gas air mata ke arah tengah jalan. Namun, peluru gas air mata justru memantul di aspal mengenai empat anggota polisi yang turut serta di dalam simulasi tersebut.

“Saat proses simulasi, Brimob coba menembakkan gas air mata tapi jatuh ke aspal dan mengenai empat anggota. Saat ini, masih dalam perawatan di rumah sakit,” katanya, Minggu (25/8/2024).

Simulasi itu, kata dia, digelar sebagai langkah antisipasi aksi anarkistis demonstrasi menjelang pilkada di Kota Singkawang.

Meski beberapa anggota mengalami cedera, simulasi penanganan aksi demonstrasi ini berjalan lancar.

Editor: Kastolani Marzuki

MALANG, iNews.id - Aksi demonstrasi penolakan revisi UU Pilkada berujung ricuh di Gedung DPRD Kota Malang, Jumat (24/8/2024). Dalam bentrokan tersebut, dua polisi dan tiga wartawan luka-luka akibat terkena lemparan batu.

Pantauan iNews, saat kericuhan terjadi aksi saling lempar dengan batu, botol mineral hingga potonga. Kericuhan ini usai pendemo membakar keranda jenazah yang menyimbolkan matinya demokrasi di Indonesia.

Massa yang memanas lantas merangsek masuk menjebol pagar DPRD Kota Malang sisi barat sekitar pukul 16.00 WIB. Alhasil pagar itu rusak dan terkena bekas bakaran keranda. Nyaris sekitar satu jam situasi tak terkendali.

Terlihat lemparan berbagai benda dari area jalan luar Gedung DPRD Kota Malang. Beberapa lemparan mengakibatkan dua polisi terluka di bagian pelipis muka. Sementara tiga wartawan terkena lemparan benda berupa batu dan botol berisikan pasir.

Terlihat memang beberapa massa berpakaian hitam yang tidak menggunakan jas almamater kampus tampak mencoba memprovokasi. Situasi mulai bisa dikendalikan menjelang pukul 17.05 WIB. Polisi dari Brimob Polda Jatim dikerahkan untuk menghalau massa.

Di demonstrasi kali ini tampak polisi tidak terlalu bertindak agresif dan lebih banyak bertahan. Belum ada keterangan lebih lanjut dari kepolisian perihal anggotanya yang terluka.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Dianakartika mengatakan, memang aksi demonstrasi pada Jumat sore sempat diwarnai tindakan kericuhan. Sebab awalnya demonstran meminta untuk semuanya bisa masuk ke gedung dewan, tapi permintaan mereka tidak dikabulkan.

"Kami sudah keluar terlebih dahulu, sebenarnya kami sepakat, kami juga ingin ikut berorasi, tadi orasi mendukung apa yang menjadi tuntutan mahasiswa. Tapi beberapa teman-teman mahasiswa, beberapa orang dari mereka pun tidak satu suara," ujar Made Rian Dianakartika, Jumat (23/8/2024). 

Dari sanalah akhirnya ekskalasi demonstrasi meningkat. Terlebih Made menyebut ada pihak-pihak tak bertanggung jawab di luar mahasiswa yang membuat provokasi dengan melemparkan beberapa benda ke dalam halaman gedung dewan.

"Mengonsolidasikan ribuan orang tidak gampang, mungkin tadi korlapnya juga kesulitan, karena situasi di lapangan juga ada beberapa provokasi yang muncul. Yang saya rasa kalau mahasiswa tidak mungkin lah lempar-lempar, mungkin ada penyusup-penyusup tapi kita tidak bisa bahas," katanya.

Pantauan di lokasi gedung dewan, sudah mulai sepi ditinggalkan oleh ribuan massa demonstran sudah mulai meninggalkan kawasan Bundaran Tugu Malang sekitar pukul 18.00 WIB.

Tampak sebagian jalan di depan Balai Kota Malang dan gedung dewan juga masih ditutup, petugas kebersihan gabungan juga terlihat membersihkan sisa-sisa sampah dan bebatuan.

Editor: Donald Karouw

MALANG, iNews.id – Sejumlah fasilitas Kantor DPRD Kota Malang rusak imbas aksi demonstrasi menolak revisi Undang-Undang Pilkada, Jumat (23/8/2024). Demo tersebut digelar massa gabungan dari aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil Kota Malang.

Pantauan di Kantor DPRD Kota Malang, pintu masuk bagian barat roboh didobrak para demonstran. Kaca pos pengamanan di sisi timur juga mengalami kerusakan. 

Beberapa tembok di bagian depan kantor juga kotor terkena lemparan batu, botol plastik, hingga potongan besi. Taman di kawasan halaman Gedung DPRD Kota Malang juga berantakan.

Aksi demonstrasi pada Jumat sore memang sempat diwarnai kericuhan. Massa yang menggunakan pakaian hitam dan tidak menggunakan jas almamater kampus, yang diduga bukan bagian kelompok demonstran sempat berkonfrontasi dengan aparat kepolisian.

Beberapa di antara massa itu nekat memasuki ke area halaman gedung dewan begitu pagar besi dirobohkan. Mereka sempat masuk ke area halaman sebelum akhirnya dihalau oleh kepolisian keluar area Dewan.

Aksi demonstrasi mulai kondusif menjelang pukul 17.00 WIB. Perwakilan demonstran sejumlah 50 orang diterima masuk ke lobi depan kantor perwakilan rakyat Kota Malang untuk beraudiensi dan negosiasi.

Proses negosiasi memang sempat alot. Hal ini sempat membuat massa aksi memanas sekitar pukul 17.36 WIB. Beberapa lemparan dari arah luar sempat nyaris mengenai pejabat DPRD Kota Malang.

Editor: Kastolani Marzuki

MALANG, iNews.id - Aksi demonstrasi ribuan mahasiswa menolak revisi RUU Pilkada di Kota Malang berlangsung ricuh, Jumat (23/8/2024). Massa gabungan dari masyarakat sipil dan mahasiswa bergerak terlibat gesekan dengan polisi. 

Berawal dari keranda jenazah bertuliskan 'RIP Demokrasi' dan di sisi lainnya bertuliskan 'Democrazy', yang dibakar dan dilemparkan ke dalam Gedung DPRD Kota Malang.

Asap dari keranda masih terlihat mengepul tepat di depan pagar Gedung DPRD Kota Malang sekitar pukul 16.12 WIB. Keranda itu berhasil dipadamkan dengan APAR yang disiagakan oleh petugas keamanan gabungan.

Demonstran kemudian bergerak masuk ke area gedung dewan di kawasan Bundaran Tugu, Kota Malang, sekitar pukul 16.00 WIB. Massa langsung merobohkan satu sisi pagar Gedung DPRD Kota, dan melemparkan beberapa benda ke arah petugas kepolisian yang berjaga.

Massa juga membakar dua kali keranda di depan pintu masuk DPRD Kota Malang sisi selatan. Aksi massa ini kemudian dihalau polisi gabungan dari Polresta Malang Kota dan Brimob Polda Jatim. 

Editor: Kastolani Marzuki

BANDUNG, iNews.id - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI Jabar kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jabar, Jumat (23/8/2024). 

Aksi ini untuk menolak revisi RUU Pilkada. Berdasarkan pantauan, massa aksi datang dengan memakai almamater yang mewakili kampusnya masing-masing seperti Itenas, Polban, Stikes, UPI, UIN, U-Telkom.

Massa terlihat membawa sejumlah spanduk dan poster bernadakan protes terhadap kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti 'Reformasti oleh Jokowi', 'Kami menolak dibohongi', 'Kejar jabatan hingga istana'.

Terlihat, spanduk dan poster itu ditempelkan di pagar gedung DPRD Jabar yang kini telah kembali berdiri kokoh setelah sebelumnya roboh pada aksi unjuk rasa Kamis (22/8/2024) kemarin.

Secara bergantian, beberapa mahasiswa pun melakukan orasinya menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintahan Jokowi. Prema Itenas, Aril mengatakan, aksi unjuk rasa ini dilakukan untuk mengawal keputusan-keputusan menjelang Pilkada 2024.

"Kekhawatiran kami takutnya malah pendaftaran yang dimundurkan, jadinya dari kami ingin mengawal isu ini," ucap Aril ditemui di sela-sela aksi.

Aril memastikan, kehadiran para demonstran ini tanpa paksaan. Namun mereka bergerak atas dasar kecintaan kepada Tanah Air.

"Karena di sini mahasiswa yang turun ke jalan bukan atas tindakan mereka sendiri, atas keinginan masyarakat untuk menyuarakan hal ini," ungkapnya.

"Kami ini kaum terpelajar, kaum elit yang pastinya masyarakat ini pengen menyuarakan hal ini," katanya.

Menurutnya, hukum konstitusi sekarang hanya berlaku bagi orang-orang yang berkepentingan saja.

"Karena yang di mana konstitusi hanya mementingkan orang-orang yang penting aja, apalagi keluarga nya saja, bagaimana dengan keluarga," tandasnya.

Berdasarkan pantauan di lokasi aksi hingga pukul 16.00 WIB, aksi demonstrasi mahasiswa menolak revisi RUU Pilkada tersebut masih berlangsung kondusif. Masing-masing perwakilan kampus berorasi menyuarakan aspirasinya. 

Sementara sejumlah polisi pun tampak bersiaga di dalam Gedung DPRD Jabar. Tampak pula kendaraan wator cannon yang diparkir tepat di balik pintu gerbang Gedung DPRD Jabar. 

Editor: Kastolani Marzuki

MAKASSAR, iNews.id – Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Makassar menduduki Gedung DPRD Sulsel, Kamis (22/8/2024). Mereka juga membakar ban bekas saat demo mengawal putusan MK dan menolak revisi UU Pilkada yang dilakukan DPR.

Setelah menduduki paksa gedung DPRD, massa aksi bergantian berorasi dan memasang spanduk bertuliskan “Menolak Dinasti Joko Widodo”, dan “Kawal Putusan Mahkamah Konstitusi”.

Koordinator aksi, Fahmi Sofyan mengatakan, DPR harus mematuhi putusan MK terkait Pilkada. “Kami menolak tegas revisi UU Pilkada. Putusan MK sudah jelas dan mengikat,” ujarnya.

Diketahui, ada dua putusan MK terkait pilkada yakni putusan nomor 60 dan 70. 

Putusan Nomor 60 berisi ambang batas parpol untuk mengusung calon kepala daerah yang awalnya berdasarkan perolehan kursi di DPRD menjadi berdasarkan daftar pemilih tetap di wilayah tersebut. 

Sedangkan putusan 70 terkait batas minimal usia calon kepala daerah. Setelah putusan itu, calon kepala daerah minimal berusia 30 tahun saat ditetapkan sebagai calon.

Sebelumnya, massa memadati kawasan Flyover Jalan Pettarani sejak siang berhasil menerobos masuk ke Gedung DPRD Sulsel. 

Di luar gedung tepatnya di bawah flyover, massa bergantian berorasi dan membakar ban bekas. Mereka mengecam Badan Legislasi (Baleg) DPR yang berupaya menganulir putusan MK terkait Undang-Undang Pilkada.

Dari pantauan, ribuan pengunjuk rasa membawa spanduk dan pataka berisi kecaman terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disebut telah menghancurkan kehidupan demokrasi di Indonesia.

"Kawal Putusan MK, Reformasi Dihabisi," demikian tulisan dari salah satu spanduk yang ditenteng pengunjuk rasa.

Dari pantauan, ribuan mahasiswa Unhas tiba di kawasan flyover dengan longmarch, begitu juga mahasiswa UMI, Unibos, UIN Makassar, UNM, Unismuh dan berbagai kampus di Makassar sudah memadati kawasan flyover dengan satu misi mengecam Baleg DPR RI yang berupaya menganulir Putusan MK terkait Undang-Undang Pilkada. 

Editor: Kastolani Marzuki

SEMARANG, iNews.id – Sejumlah mahasiswa dievakuasi ke rumah sakit usai bentrok dengan polisi saat melakukan aksi demonstrasi menolak revisi UU Pilkada di depan Gedung DPRD Jateng, Kota Semarang, Kamis (22/8/2024). 

Bentrokan terjadi setelah mahasiswa memaksa masuk gedung DPRD hingga menjebol gerbang. Petugas kemudian menembakkan water cannon dan gas air mata untuk memukul mundur massa.

Aksi demo mahasiswa itu digelar serentak di berbagai daerah merespons putusan MK. Massa juga mendesak Presiden Joko Widodo mundur.

Koordinator aksi, Natael Bremana menyayangkan tindakan represif yang dilakukan polisi hingga mengakibatkan sejumlah mahasiswa dilarikan ke rumah sakit.

“Ya, kami sangat menyayangkan aksi represif polisi dengan menyemprotkan water cannon hingga gas air mata ke mahasiswa,” katanya.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto mengatakan, hingga saat ini belum ada laoran korban dari aksi tersebut. Polisi terpaksa melakukan langkah tegas lantaran situasi sudah tidak terkendali.

Dalam pengamanan aksi unjuk rasa, Polda Jawa Tengah mengerahkan 760 personel gabungan.

Sebelumnya, aksi massa mahasiswa memanas di siang bolong sekitar pukul 13.00 WIB. Tak lama, gas air mata ditembakkan petugas ketika massa mulai makin rusuh. Beberapa kali gas air mata dilepaskan sehingga membuat beberapa orang di sana kocar-kacir.

Diketahui, sekira 2.000 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Semarang turun ke jalan dan berkumpul di depan Gedung DPRD Provinsi Jateng di kompleks Gubernuran, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (22/8/2024).

Editor: Kastolani Marzuki

JAKARTA, KOMPAS.com- Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Herianto menegaskan bahwa aksi unjuk rasa yang digelar hari ini bukan untuk melengserkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Lewat aksi ini, kata Herianto, aliansi BEM SI mengkritik Jokowi atas kepemimpinan selama 10 tahun terakhir.

“Kita enggak mau Jokowi lengser karena ujung-ujungnya pasti berhenti di akhir pemerintahannya,” ujar Herianto di tengah aksi di samping Patung Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

Selain itu, kata Herianto, massa ingin supaya tuntutan yang mereka sampaikan dalam aksi hari ini menjadi pengingat buat pemerintahan selanjutnya, yakni Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Ini menjadi referensi bahwa pemimpin yang selanjutnya, Pak Prabowo, ini menjadi evaluasi bahwa masyarakat dan mahasiswa ini tetap memperhatikan kebijakan-kebijakannya ke depannya,” lanjut Heri.

Adapun dalam demo hari ini, massa menuntut agar mereka bisa bertemu langsung dengan Jokowi. Jika Jokowi tidak bersedia, massa meminta agar siapa pun dari pihak Istana menemui dan mendengarkan tuntutan mereka secara langsung.

Namun, hingga massa dibubarkan paksa oleh polisi, tidak ada satupun pihak Istana yang menemui massa dari aliansi BEM SI.

Massa yang telah merobohkan satu dinding beton pembatas di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, terpaksa membubarkan diri setelah langkah mereka diadang polisi yang menggunakan water cannon.

12 tuntutan

Ada 12 tuntutan yang disampaikan massa dalam demonstrasi hari ini, salah satunya, meminta Jokowi tak campur tangan terkait penyelenggaraan Pilkada 2024.

“Kami menuntut Jokowi untuk tidak cawe-cawe di Pilkada Indonesia 2024,” ujar Herianto.

Mahasiswa menilai, Jokowi masih melakukan cawe-cawe pasca Pilpres 2024. Hal ini dilihat dari adanya putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah batas minimal usia kepala daerah.

Tuntutan kedua, mahasiswa menolak kembalinya dwifungsi TNI dan Polri. Kemudian, massa juga mendesak agar pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat.

“Tuntaskan kasus pelanggaran HAM berat dan tindak tegas pelaku represifitas kepolisian. Lalu, tuntaskan konflik agraria dan wujudkan reforma agraria sejati,” lanjut mahasiswa Universitas Mataram ini.

Massa juga mendesak pemerintah mencabut PP Nomor 25 Tahun 2024 dan mendesak Kepala Negara untuk mengkaji ulang kebijakan hilirisasi nikel.

Pemerintah juga dituntut untuk mengatasi limbah industri dan memperhatikan analisis dan dampak lingkungan (amdal) dalam pembangunan proyek.

“Menuntut pemerintah untuk meningkatkan fasilitas, pelayanan dan sistem kesehatan,” imbuh Heri.

Massa mendesak agar pemerintah segera mencabut UU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan merevisi kembali sejumlah pasal-pasal yang bermasalah. Kemudian, massa juga menuntut agar pemerintah dapat mewujudkan keadilan dan pemerataan pendidikan di Indonesia.

“Wujudkan wacana pendidikan gratis di Indonesia. Terakhir, cabut dan revisi Permendikbud Nomor 2 tahun 2024 untuk dikasih kembali substansi materialnya,” tutup Heri.

SOLO, iNews.id - Puluhan mahasiswa se-Soloraya menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kota Solo, Kamis (11/7/2024). Mereka menolak kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan kebijakan lain yang menyengsarakan masyarakat.

Aksi mahasiswa itu dimulai sekitar pukul 14.15 WIB dengan pengawal ketat polisi. Masing-masing perwakilan mahasiswa dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta (IIM), Universitas Slamet Riyadi (Unisri) dan universitas lain silih berganti menyampaikan orasinya.

Koordinator aksi, Rozin Afianto dari Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta (IIM) mengatakan, program Tapera sangat merugikan masyarakat. Alasannya sudah banyak pajak yang harus dibayar masyarakat. 

"Maka kami menolak itu semua. Kesepakatan dari kawan-kawan semua bahkan ada elemen dari masyarakat," ujarnya.

Peserta demonstrasi yakni Presiden BEM UNS Agung Lucky Pradipta menambahkan, aksi ini juga dilakukan sebagai upaya agar Jokowi dan keluarganya tidak merusak tatanan demokrasi. Selain itu, aksi demonstrasi ini juga menyoroti sejumlah RUU yang menuai polemik. 

"Harapannya aksi ini bisa terdengar oleh Presiden Jokowi,”ucapnya. 

Dalam aksi demonstrasi tersebut, aliansi mahasiswa Se-Soloraya menyampaikan 6 tuntutan sebagai berikut:

1. Menuntut dan mendesak dpr untuk melakukan peninjauan ulang terhadap RUU Penyiaran serta tidak mengesahkan menjadi UU.

2. Menolak program Tapera dan segala kebijakan yang merugikan masyarakat serta menuntut untuk dicabutnya peraturan tersebut dan negara harus bertanggung jawab penuh atas hak rakyat dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak.

3. Menuntut pemerintah untuk mengembalikan marwah lembaga yudikatif sebagai peradilan tertinggi negara

4. Menuntut dan mendesak kepada DPR untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset yang sudah tertunda lebih dari 15 tahun

5. Mendesak dan menolak pengesahan RUU TNI dan RUU Polri yang problemati.

6. Menuntut Polri agar segera diadili atas segala bentuk tindakan kriminalisasi kepada masyarakat dan menyelesaikan segala kasus yang ada.

Editor: Kastolani Marzuki