Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut,skema kontrak bagi hasil migas gross split yang baru dapat membuat proyek migas non-konvensional (MNK) kembali berjalan.

Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto mengatakan, setidaknya sudah ada lima kontraktor blok migas yang menyatakan minat untuk menggunakan skema baru ini. Namun, dia enggan memerinci lima kontraktor tersebut.

“Siapa dan blok mana saja, sebaiknya kita tunggu formalnya nanti, ya. Yang penting kita ciptakan iklim investasi yang menarik, untuk mendorong temuan cadangan dan produksi migas nantinya,” kata Ariana saat dihubungi Bisnis, Rabu (2/10/2024).

Ariana menuturkan, salah satu proyek MNK yang nantinya berpotensi jalan kembali dengan skema gross split baru adalah Wilayah Kerja (WK) Gas Metana Batu Bara (GMB) Tanjung Enim di Sumatra Selatan.

“WK gas metana batu bara dapat menggunakannya [skema gross split baru] agar jalan dan atraktif GMB Tanjung Enim contohnya,” ujarnya.

Selain itu, proyek MNK Blok Rokan juga dapat menerapkan skema baru gross split. Ariana pun meyakini bahwa kontraktor Blok Rokan, PT Pertamina Hulu Rokan bakal mempelajari skema baru ini untuk kemungkinan diterapkan dalam pengembangan MNK Rokan.

“Permen [Peraturan Menteri] dan Kepmennya [Keputusan Menteri] baru keluar mungkin mereka [Pertamina Hulu Rokan] sedang pelajari dulu sih,” ucap Ariana.

Adapun, regulasi terbaru gross split tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Skema gross split baru menawarkan kepastian bagi hasil yang diterima kontraktor dapat mencapai 75-95%. Pada kontrak gross split lama, bagi hasil kontraktor sangat variatif, bisa sangat rendah, hingga 0% pada kondisi tertentu.

Selain itu, aturan gross split baru ini juga membuat wilayah kerja migas nonkonvensional lebih menarik karena bagi hasil untuk kontraktor dapat mencapai 93-95% di awal.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menyebut, skema kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi (migas) gross split terbaru dapat membuka peluang pengembangan lapangan migas yang lebih optimal.

Corporate Secretary PHE Arya Dwi Paramita mengatakan, adanya skema baru ini menunjukkan bentuk komitmen dan dukungan pemerintah kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

“Bentuk dukungan pemerintah untuk selalu mendukung KKKS dalam fleksibilitas bisnis hulu migas baik di skema cost recovery ataupun gross split,” kata Arya kepada Bisnis, dikutip Kamis (3/10/2024).

Arya menuturkan, PHE selaku Subholding Upstream Pertamina senantiasa menerapkan praktik-praktik terbaik di industri migas nasional dan global dalam mempertahankan tingkat produksi di lapangan guna mendukung ketahanan energi nasional.

Pertamina berharap skema baru gross split dapat mendorong pengembangan lapangan dan produksi migas ke depannya.

“Penambahan split dalam skema new gross split ini membuka peluang pengembangan yang lebih optimal,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meyakini perombakan skema kontrak bagi hasil migas yang baru atau new gross split menjadi stimulus untuk memikat investor masuk ke sektor hulu migas nasional.

Regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No 13/2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split danKepmen ESDM No 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Direktur Pembinaan Hulu Minyak dan Gas Bumi Ariana Soemanto mengatakan, pembaruan aturangross splitdilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan kontraktor dan Pemerintah.

Adapun, salah satu poin penting dalam skema baru ini adalah kepastian bagi hasil yang diterima kontraktor, dapat mencapai 75%-95%. Pada kontrak gross split lama, bagi hasil kontraktor sangat variatif, bisa sangat rendah, hingga 0% pada kondisi tertentu.

"Kepastian 75-95% bagi hasil punya kontraktor. Kalau yang dulu bisa rendah sekali, bahkan bisa sampai 0%, itu kita koreksi. Selain itu, bagi hasil tidak kompetitif, buktinya dari 15 dari 26 KKKS mengajukan insentif atau diskresi," kata Ari dalam keterangan resminya, Selasa (1/10/2024).

Ariana mengatakan, ada dua wilayah kerja yang dapat segera menerapkan skema gross split baru, yakni proyek migas nonkonvensional (MNK) Blok Rokan yang dioperatori oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).

Kemudian, Wilayah Kerja Gas Metana Batubara (GMB) Tanjung Enim yang dioperatori KKKS asal Australia, Dart Energy (Tanjung Enim) Pte. Ltd, anak usaha NuEnergy Gas Limited. Dart Energy bekerja sama dengan PT Pertamina Hulu Energi Metra Enim dan PT Bukit Asam Metana Enim yang masing-masing menggenggam hak partisipasi 27,5%.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menawarkan skema kontrak bagi hasil yang lebih menarik bagi kontraktor hulu migas melalui perombakan aturan gross split. Skema baru ini diharapkan dapat memikat lebih banyak investasi migas di Tanah Air.

Aturan baru gross split tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Bisnis.com, JAKARTA - Upaya pemerintah menarik investor hulu migas dengan memberikan kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi gross split lebih besar untuk kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dinilai tidak akan berdampak signifikan.

Regulasi tersebut tertuang melalui Peraturan Menteri ESDM No 13/2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split dan Keputusan Menteri ESDM No 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi mengatakan, berapapun besaran yang ditawarkan pemerintah kepada KKKS dalam hal bagi hasil ini tidak menjamin investor langsung tertarik untuk menanamkan modal pada hulu migas.

"Perubahan gross split yang terbaru itu tidak akan punya pengaruh signifikan terhadap peningkatan investasi, juga tidak akan menaikkan produksi dan lifting minyak," kata Fahmy kepada Bisnis, Rabu (2/10/2024).

Padahal, dalam beleid terbaru tersebut Kementerian ESDM memberikan kepastian bagi hasil yang diterima kontraktor yang mencapai 75%-95%. Pada kontrak gross split lama, bagi hasil kontraktor sangat variatif, bahkan bisa sangat rendah hingga 0% dalam kondisi tertentu.

Sayangnya, Fahmy justru melihat kontrak dengan skema cost recovery maupun gross split yang selama ini selalu diubah pemerintah tak bisa menjadi daya pikat bagi investor.

"Karena ada faktor lain yang itu menjadi daya tarik bagi investor adalah tersedianya cadangan migas di Indonesia yang sekarang ini semakin menurun," ujarnya.

Jika merujuk pada data Kementerian ESDM, realisasi produksi minyak bumi mencapai 578.000 barel minyak per hari (bopd) per Juni 2024. Sementara itu, produksi gas bumi mencapai 6.635 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd).

Lifting minyak Indonesia telah mengalami penurunan signifikan sejak tahun 2015. Pada tahun tersebut, realisasi lifting minyak tercatat 779.000 barel per hari (bopd), sedangkan pada 2023, lifting minyak turun ke angka 605,400 bopd.

Tren serupa juga terlihat pada lifting gas, yang turun dari 1,202 juta barel setara minyak per hari (boepd) pada 2015 menjadi 960 ribu boepd pada 2023.

"Itu membuat mereka tidak tertarik dan banyak investor besar yang sama ini investasi Indonesia kan sudah keluar dari Indonesia. Yang tersisa kan tinggal investor-investor kecil," tutur Fahmy.

Dalam hal ini, Fahmy menjelaskan yang semestinya menjadi perhatian pemerintah untuk menggenjot produksi migas yakni dengan perluas eksplorasi cekungan baru yang secara geologis potensinya besar, tetapi belum terbukti ekonomis.

Ketika cadangan migas pada sumur-sumur baru tersebut telah terbukti secara geologis dan dari sisi nilai keekonomian dianggap mumpuni, maka investor akan berdatangan.

"Untuk masuk ke cekungan itu kan butuh teknologi yang cukup canggih, butuh biaya dana sebagainya. Satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa di situ memang ada sumber minyak, maka menurut saya Pertamina harus dipaksa untuk masuk di sumur-sumur yang baru tadi," tuturnya.

Kedua, Fahmy juga menyoroti sumur-sumur migas yang lama namun belum di maksimalkan. Dia mencontohkan Blok Cepu yang disebut masih ada sejumlah area dengan potensi minyak cukup besar.

"Tapi investor-investor itu tidak mau menambah investasi, maka eksistingnya itu didorong agar lebih dioptimalkan kembali sehingga dapat menaikkan produksi tadi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Skema kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi (migas) gross split terbaru membuka peluang untuk kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) mendapatkan bagi hasil yang lebih besar.

Adapun, regulasi terbaru ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Direktur Pembinaan Hulu Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ariana Soemanto mengatakan bahwa dengan skema gross split baru, kepastian bagi hasil yang diterima kontraktor dapat mencapai 75-95%. Pada kontrak gross split lama, bagi hasil kontraktor sangat variatif, bisa sangat rendah, hingga 0% pada kondisi tertentu.

"Kepastian 75-95% bagi hasil punya kontraktor. Kalau yang dulu bisa rendah sekali, bahkan bisa sampai 0%, itu kita koreksi. Selain itu, bagi hasil tidak kompetitif, buktinya dari 15 dari 26 KKKS mengajukan insentif atau diskresi," ujar Ariana dikutip dari siaran pers, Rabu (2/10/2024).

Selain itu, Ariana menyampaikan, aturan gross split baru ini juga membuat wilayah kerja migas nonkonvensional lebih menarik karena bagi hasil untuk kontraktor dapat mencapai 93-95% di awal.

Ariana mengatakan, ada dua wilayah kerja yang dapat segera menerapkan skema gross split baru dengan bagi hasil 93-95%, yakni proyek migas nonkonvensional (MNK) Blok Rokan yang dioperatori oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).

Kemudian, Wilayah Kerja Gas Metana Batubara (GMB) Tanjung Enim yang dioperatori KKKS asal Australia, Dart Energy (Tanjung Enim) Pte. Ltd, anak usaha NuEnergy Gas Limited. Dart Energy bekerja sama dengan PT Pertamina Hulu Energi Metra Enim dan PT Bukit Asam Metana Enim yang masing-masing menggenggam hak partisipasi 27,5%.

Adapun, aturan baru gross split juga menyederhanakan parameter-parameter yang menentukan besaran angka bagi hasil untuk kontraktor dari 13 parameter menjadi hanya 5 parameter, agar lebih implementatif perhitungannya dan menarik di lapangan. Lima parameter tersebut adalah jumlah cadangan, lokasi lapangan, ketersediaan infrasruktur, harga minyak bumi, dan harga gas bumi.

Selain itu, diatur pula total bagi hasil yang kompetitif, yakni nilai bagi hasil (sebelum pajak) KKKS migas konvensional pada rentang 75%-95%, berdasarkan studi effective royalty rate, access to gross revenue, dan incentives. Lalu, terdapat pula aturan mengenai eksklusivitas MNK yakni nilai bagi hasil (sebelum pajak) KKKS MNK menggunakan fixed split 93% untuk minyak dan 95% untuk gas, berdasarkan studi perbandingan keekonomian dengan lapangan di Eagleford.