Jakarta -

Seiring terus berkembangnya energi baru terbarukan dan transisi energi, apakah investasi hulu minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia masih menarik bagi investor?

Praktisi minyak dan gas bumi (migas) Hadi Ismoyo mengatakan cadangan migas di Indonesia masih sangat besar yakni sekitar 128 Basin Migas atau cekungan migas, dan baru 20 cekungan yang sudah berproduksi.

Ia melanjutkan, dari 20 cekungan tersebut sudah di bor dan ada temuan, tapi belum diproduksi sebanyak 8 cekungan. Kemudian cekungan yang mengindikasikan ada hidrokarbon sebanyak 19 cekungan dan belum dilakukan pemboran sama sekali sebanyak 68 cekungan.

Hadi mengatakan, Ini memberikan peluang besar untuk menemukan cadangan migas baru yang dapat meningkatkan produksi domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Hanya saja, Hadi mengatakan perlu keberanian dalam mengambil langkah eksplorasi yang masif untuk mencari sumber daya yang baru untuk menggantikan sumber daya yang saat ini diproduksi setiap hari.

"Menilik sejarah migas kita, pihak yang berani melakukan eksplorasi masif adalah, perusahaan migas asing," kata Hadi dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Selain itu, Hadi mengatakan perlu adanya peningkatan kualitas data base untuk eksplorasi, pemasaran untuk setiap putaran lelang juga harus dikuatkan melalui public exspose kepada investor-investor asing dan tidak sering mengubah berbagai aturan dan regulasi.

Dengan begitu, kegiatan eksplorasi cadangan basin migas terlaksana yang nantinya akan berdampak terhadap produksi yang tinggi. Sangat memprihatinkan, karena perusahaan migas tanpa eksplorasi yang masif, kita tidak akan bisa mendapatkan produksi dengan jumlah volume berkelanjutan," katanya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan regulasi terbaru terkait kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi (migas) untuk meningkatkan daya tarik investasi migas di Indonesia. Regulasi terbaru ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split, Permen ini menggantikan Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Selain itu, ditetapkan pula Kepmen ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Direktur Pembinaan Hulu Minyak dan Gas Bumi Ariana Soemanto mengatakan, pembaruan aturan ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan kontraktor dan pemerintah. Di antaranya satu kepastian bagi hasil yang diterima kontraktor, dapat mencapai 75-95 persen dan membuat Wilayah Kerja Migas Non Konvensional lebih menarik, karena bagi hasil untuk kontraktor dapat mencapai 93-95% di awal.

"Nantinya parameter-parameter yang menentukan besaran angka bagi hasil untuk kontraktor disederhanakan dari 13 parameter menjadi hanya 5 parameter," imbuhnya.

Dari sisi infrastruktur, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus melakukan pembangunan proyek infrastruktur yang dapat meningkatkan produksi gas bumi di Indonesia. Proyek tersebut yakni pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap II (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur) sepanjang 245 KM yang resmi dimulai, usai dilakukan pengelasan perdana yang disaksikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Proyek tersebut tidak hanya sekedar proyek infrastruktur, namun akan menjadi katalisator untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih luas. Bahlil mengungkapkan bahwa proyek tersebut tidak hanya sekedar proyek infrastruktur, namun akan menjadi katalisator untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih luas. Hal ini dikarenakan adanya pemanfaatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam proyek Cisem Tahap II mencapai 100 persen.

Selain memberikan dampak ekonomi langsung, proyek Cisem Tahap II juga berimplikasi jangka panjang bagi ketahanan energi nasional. Ia juga mengatakan, proyek Cisem akan menjadi infrastruktur penting bagi para pelaku usaha kecil dan menengah, serta industri yang besar yang berada di sepanjang jalur pipa gas Cisem.

Tidak hanya itu, Kementerian ESDM saat ini juga sedang mempersiapkan pembangunan pipa gas ruas Dumai-Sei Mangke di Sumatera bagian utara. Jika proyek tersebut rampung, maka akan meningkatkan pemanfaatan gas domestik, karena sudah terhubung dari Jawa Timur hingga Sumatra. Diperkirakan akan ada penambahan penerima jaringan gas kota (jargas) di Cisem sebanyak 300 ribu sambungan rumah tangga (SR) dan Dumai-Sei Mangke sebanyak 600 ribu SR.

(rrd/rir)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan komitmen investasi di dua wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas).
Kedua WK migas itu yakni WK Amanah dan WK Melati. Penandatanganan kontrak kerja sama (KKS) migas itu dilakukan oleh kepala SKK Migas dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) pemenang lelang kedua wk migas tersebut.
Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyebut nilai investasi dari komitmen pasti pada WK Amanah adalah sebesar US$3,15 juta atau setara Rp49,04 miliar (asumsi kurs Rp15.571 per dolar AS).
Sementara itu, komitmen pasti pada WK Melati senilai US$12,7 juta atau setara Rp197,74 miliar. Artinya, total komitmen investasi dari kedua WK tersebut mencapai US$15,85 juta atau Rp246,83 miliar.
Adapun, bonus tanda tangan masing-masing sebesar US$300.000 atau Rp4,67 miliar dan US$200.000 atau Rp3,11 miliar.
“Penandatanganan ini menambah capaian Pemerintah dalam mendapatkan investor pada kegiatan usaha hulu migas guna mendorong kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi di Indonesia,” kata Dadan melalui keterangan resmi, Senin (14/10/2024).
WK Amanah dan Melati merupakan hasil Lelang WK migas tahap I 2024 yang ditawarkan melalui mekanisme lelang penawaran langsung.

Pemenang WK Amanah adalah PT Medco Energi Amanah (Operator), PT Sele Raya Sejati dan KUFPEC Indonesia (Amanah) B.V.

Sementara itu, pemenang WK Melati yaitu PT Pertamina Hulu Energi Sulawesi Melati (Operator), SIEI Melati Limited dan KUFPEC Indonesia (Amanah) B.V.
Dadan menuturkan dari penandatanganan kontrak kerja sama ini, pada WK Amanah berupa satu G&G serta akuisisi dan processing data seismik 3D 50 km2.
Sementara, untuk WK Melati komitmen pasti berupa dua Studi G&G, Akuisisi dan processing Data Seismik 3D 200 km2, serta akuisisi dan processing Data Seismik 2D 250 km2.
Menurut Dadan, hal ini menunjukkan bahwa industri hulu migas di Indonesia masih memiliki peluang besar dan tetap menarik untuk investasi.
"Perbaikan regulasi yang dilakukan Pemerintah juga mendukung iklim investasi yang lebih baik bagi investor, termasuk fasilitas pajak, insentif atau syarat dan ketentuan dalam penawaran,” katanya.
Dadan pun berharap penandatangan dua KKS migas dengan skema cost recovery ini akan memberikan dampak positif terhadap iklim eksplorasi migas di Indonesia.
Tak hanya itu, komitmen tersebut juga diharapkan menambah KKS sejak 2020 hingga 2024 menjadi total 23 KKS baru.

Jakarta -

Proyek kilang minyak raksasa PT Pertamina (Persero) di Balikpapan, Kalimantan Timur akan segera rampung. Proyek dengan nama Refinery Development Master Plan (RDMP) yang dikelola PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) diklaim mengandung Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai 35%.

"Penggunaan produk dalam negeri pada proyek RDMP Balikpapan merupakan bentuk dukungan KPI untuk juga mengembangkan industri dalam negeri," kata Corporate Secretary KPI Hermansyah Y Nasroen, dalam keterangannya, Kamis (3/10/2024).

Proyek RDMP Balikpapan merupakan proyek strategis nasional yang paling kompleks serta nilai investasi terbesar yang dikelola Pertamina saat ini. Nilai investasi untuk proyek ini mencapai US$ 7,4 miliar. Penggunaan produk dalam negeri dalam proyek ini, menurut Hermansyah, tentunya akan memberikan multiplier efek bagi industri dalam negeri.

"Tujuan proyek RDMP Balikpapan salah satunya adalah meningkatkan kompleksitas kilang. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan teknologi pengolahan dan pemrosesan dalam kilang. Namun, KPI juga berkomitmen menggunakan produk dalam negeri. Dengan demikian proyek ini juga menimbulkan dampak langsung bagi industri dalam negeri," jelas Hermansyah.

Layaknya proyek-proyek di industri migas lainnya, proyek ini juga melibatkan material dan peralatan berteknologi tinggi. Walaupun demikian, KPI menurut Hermansyah juga tetap memprioritaskan penggunaan produk-produk dalam negeri dalam proyek tersebut.

"Jika produk tersebut telah dapat diproduksi dan memiliki kualitas setara bahkan lebih baik serta harga yang kompetitif, tentunya penggunaan produk dalam negeri akan menjadi opsi yang utama," kata Hermansyah.

Di proyek RDMP Balikpapan, produk-produk dalam negeri yang utama dipergunakan utamanya pada welding carbon steel pipe & fittings, pompa, kabel, trafo dan manual valve.

Untuk memastikan penggunaan produk-produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa di lingkungan perusahaan, KPI juga menurut Hermansyah telah memiliki pedoman dan tata kelola yang mengatur ketentuan penggunaan produk dalam negeri.

Pedoman internal perusahaan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No. 29 tahun 2018 perihal Pemberdayaan Industri dan peraturan-peraturan turunannya.

"Tata kelola ini adalah juga menjadi bentuk kepatuhan perusahaan terhadap regulasi Pemerintah," tutup Hermansyah.

(rrd/rir)

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menawarkan skema kontrak bagi hasil yang lebih menarik bagi kontraktor hulu migas melalui perombakan aturan gross split. Skema baru ini diharapkan dapat memikat lebih banyak investasi migas di Tanah Air.

Aturan baru gross split tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Jakarta -

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mendapat mandat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam pengelolaan sektor ESDM. Termasuk salah satunya untuk masalah perizinan.

"Tuntutan perintah dari Pak Presiden Jokowi itu bukan saya baru belajar, di ESDM harus tancap gas karena saya melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin terdahulu Pak Arifin yang sudah baik saya lanjutkan, tapi kalau yang belum maka kita melakukan perbaikan," kata Bahlil dalam keterangan resminya, Sabtu (28/9/2024).

Bahlil mengatakan perusahaan yang ingin melakukan eksplorasi di sektor minyak dan gas (migas) butuh 300 izin. Menurutnya hal ini menimbulkan ketidakefektifan dan perlu dilakukan penataan percepatan perizinan.

"Bayangkan kalau (mengurus) izinnya satu izin satu hari, satu tahun baru urus izin. Kalau satu izin bisa selesa dalam tiga hari, berarti 3 tahun hanya buat (mengurus) izin. Jadi bayangkan ke ketidakefektifan kita terhadap usaha hulu migas," jelasnya.

Bahlil mengatakan meski seluruh layanan perizinan di ESDM sudah melalui Online Single Submission (OSS), namun belum berjalan maksimal karena masih harus dilakukan simplifikasi dalam perizinan. Sehingga akan dirapikan secara bertahap untuk mempercepat proses perizinan di Kementerian ESDM.

Selain masalah perizinan, Bahlil mengaku juga melakukan penataan agar lifting minyak bumi RI bisa naik. Hal ini menjadi penting mengingat konsumsi minyak per hari di angka 1,5-1,6 juta barel minyak per hari.

Sedangkan tingkat produksi minyak nasional hanya berada pada angka 600 ribu barel per hari. Menurutnya kondisi inilah yang kemudian membuat impor minyak RI semakin membengkak dan mengurangi devisa negara.

Untuk mengatasi permasalahan itu, Bahlil mengatakan pihaknya sudah melakukan reaktivasi sumur-sumur yang idle agar bisa berproduksi kembali. Kemudian ada juga upaya mengintervensi sumur eksisting dengan menerapkan teknologi-teknologi sehingga ada kenaikan produksi, seperti yang dilakukan oleh Pertamina di Blok Rokan, Riau, dengan memanfaatkan teknologi EOR.

Hal lain yang akan ditata, lanjutnya, adalah bagaimana mendorong porsi pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi. Indonesia masih kekurangan 8,1 GW, atau 8.100 MW, atau secara persentase masih kurang sekitar 8% dari target.

"(Bauran EBT) kita yang harusnya sudah 23% di tahun depan, kita masih kurang sekitar 8,1 GW, itu sama dengan kurang lebih sekitar 8% kekurangan kita," tandas Bahlil.

(eds/eds)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mendorong kontraktor migas nasional untuk menambah aset-aset migas di luar negeri guna menambah cadangan migas nasional.

Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Sora Lokita mengatakan, arahan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong ketahanan energi.

"Kita lakukan banyak program G to G [government to government] untuk amankan cadangan di luar negeri," kata pria yang akrab disapa Oki itu dalam Focus Group Discussion (FGD) Bisnis Indonesia: Memikat Investor Hulu Migas Demi Ketahanan Energi Nasional, Senin (23/9/2024).

Dia menuturkan, saat ini upaya perluasan eksplorasi migas di luar negeri baru dilakukan oleh BUMN, PT Pertamina (Persero). Oki melihat upaya tersebut masih dapat ditingkatkan, meskipun dia tak menampik adanya keraguan terkait dampak hukum.

Dalam konteks BUMN sebagai pelopor sektor hulu migas, Oki menyebut, perlu adanya regulasi khusus untuk membuat BUMN tak lagi ragu menjadi pemain global tanpa takut terjerat aspek hukum dalam negeri. Dengan demikian, cadangan migas nasional dapat bertambah.

"Pertamina mau coba cari lapangan baru di luar negeri, banyak concern mengenai bisa nggak ya kalau misalkan kita mau investasi di negara lain kira-kira akan terkena dampak hukum nggak, ini yang menjadi stakeholder di BUMN kalau mau jadi global player takut," tuturnya.

Untuk diketahui, potensi dan cadangan migas di dalam negeri saat ini yang telah terbukti untuk minyak sebanyak 2,41 miliar barel dan hanya dapat bertahan 11 tahun ke depan, sementara untuk gas sebesar 35,3 triliun kaki kubik untuk 15 tahun mendatang.

Di sisi lain, untuk memikat investasi sektor hulu di dalam negeri, pemerintah telah merumuskan sejumlah langkah strategis. Kemenko Marves memiliki tiga pilar utama untuk mengamankan energi.

Selain optimialisasi migas, Oki juga menyoroti pentingnya pemanfaatan energi hijau, khususnya pengembangan biofuel dan pemanfaatan rantai pasokan domestik dan konten lokal.

Lebih lanjut, dia juga menyebut situasi iklim bisnis hulu migas di Indonesia perlu diperbaiki lantaran lifting dan produksi yang masih seret.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, lifting minyak Indonesia telah mengalami penurunan signifikan sejak tahun 2015. Pada tahun tersebut, realisasi lifting minyak tercatat 779.000 barel per hari (bopd). Meskipun sempat naik menjadi 829.000 bopd pada 2016, angka ini terus menurun hingga mencapai 605.400 bopd pada tahun 2023.

Hal ini juga terlihat pada lifting gas, yang turun dari 1,202 juta barel setara minyak per hari (boepd) pada 2015 menjadi 960.000 boepd pada 2023.

"Kalau situasi kita nggak segera diperbaiki, maka situasi cadangan migas ke depan kita tentu akan sangat berbahaya. Makanya kita mulai melakukan, paling tidak kurang lebih selama 1 tahun belakangan istilahnya kayak medical check up terhadap bagaimana iklim investasi migas di Indonesia," kata Oki.

JAKARTA - Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro menilai cadangan minyak dan gas bumi (migas) di Indonesiasudah menipis. Kondisi ini membuat investor asing melirik negara lain. Menurutnya sebagian besar cadangan migas saat ini ada di Kanada, Timur Tengah, Afrika, Amerika Utara, hingga Amerika Selatan.

?Cadangan migas kita itu kecil ya. Maksudnya kita di Pasifik itu porsinya sangat kecil sekali. Sebagian besar ada di Kanada, Timur Tengah, kemudian ada di Amerika Utara, ada di North America,? ujar Komaidi dalam sesi diskusi bertajuk 'Memikat Investor Hulu Migas Demi Ketahanan Nasional' di Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Selain pasokan migas yang minim, Komaidi memandang bahwa proses perizinan di Indonesia masih cukup rumit. Pasalnya, izin hulu migas melibatkan sekitar 17 Kementerian dan Lembaga (K/L), sehingga hampir 400 izin yang harus diselesaikan.

?Belum lagi kalau kita bicara antara pemerintah pusat dengan pemda (pemerintah daerah),? papar dia.

Sebagai perbandingan, di Kazakhstan, Chevron punya satu lapangan dengan cadangan minyak sebesar 7 miliar-8 miliar barel. Sedangkan di Indonesia, cadangan dari Sabang-Merauke hanya di kisaran 3 miliar barel.

"Mereka (Kazakhstan) satu lapangan itu 8 miliar barel. Jadi kalau katakanlah izinnya rumit sekalipun, sedang berprogres sekalipun, memang worth it untuk diperjuangkan. Nah, kita tidak menyadari itu," ucapnya.

Sekalipun Afrika kerap dilanda konflik, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) seperti Chevron tidak menurunkan minat mereka untuk berinvestasi, mengingat besarnya cadangan migas di Benua Hitam tersebut.

Selain Afrika, cadangan minyak yang besar saat ini juga berada di Timur Tengah dengan porsi hampir 50 persen dari cadangan dunia. Begitupun untuk gas bumi, cadangan terbesar juga berada di Timur Tengah hingga Eropa Timur.

Dari kondisi itu, menurutnya tidak mengherankan apabila banyak investor yang lebih tertarik untuk masuk menggarap hulu migas baik di Afrika, Timur Tengah, Amerika Utara, maupun Amerika Selatan.

Komaidi menyebut, pemerintah harus belajar dari Amerika Utara maupun Amerika Selatan. Meski cadangan pada kedua kawasan itu tak sebesar Timur Tengah, tetapi setidaknya mereka mempunyai kebijakan pro terhadap kontraktor.

"Mereka itu pertama cadangannya lumayan besar, meski tidak sebesar Timur Tengah. Lalu kedua adalah kebijakan yang ibaratnya pro terhadap kontraktor," kata dia.

Negara tujuan investasi hulu migas, lanjut dia, telah menyiapkan sederet insentif untuk menarik KKKS, mulai dari insentif pajak, insentif investasi, dan lain sebagainya. Selain cadangan yang besar, terdapat insentif yang bisa memanjakan investor.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memaparkan empat langkah strategis pemerintah dalam menggencarkan stimulus guna meningkatkan daya tarik investasi hulu minyak dan gas bumi (migas).

Adapun, empat langkah strategis tersebut yaitu eksplorasi potensi migas, penerapan teknologi optimalisasi produksi, reaktivasi sumur atau lapangan idle, dan kebijakan strategis baru.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto mengatakan, upaya pertama yaitu eksplorasi potensi migas yang akan difokuskan di wilayah timur Indonesia.

"Fokusnya di Indonesia Timur, kita punya lima area yang jadi fokus yaitu di Buton, Timor, Selang, Aru, juga Papua," kata Ari dalam Focus Group Discussion (FGD) Bisnis Indonesia: Memikat Investor Hulu Migas Demi Ketahanan Energi Nasional, Senin (23/9/2024).

Dari fokus lima area tersebut, terdapat beberapa blok migas baru, kandidat blok baru, tiga joint study eksplorasi, dan dua blok yang tengah dipersiapkan untuk dilelang. Tahun ini, pemerintah juga telah melakukan lelang blok lelang tahap 1 dan enam blok lelang tahap 2 pada Oktober 2024.

Selain itu, Ari menilai minat investor yang masih bergairah. Hal ini terlihat dari pengajuan eksplorasi migas di Indonesia yang saat ini sebanyak 17 area, termasuk eksplorasi dari BP dan ExxonMobil.

Dari sisi kebijakan, pemerintah juga memberikan stimulus kebijakan berupa bagi hasil kontraktor hingga 50%, lebih tinggi dibandingkan sebelumnya 15%-30%.

"Kemudian kita berikan fleksibilitas kontrak migas. Bisa pilih, mau skema cost recovery, mau skema gross split [baru]," jelasnya.

Lebih lanjut, ESDM juga menawarkan tambahan waktu eksplorasi hingga 10 tahun, eksplorasi di luar wilayah bidang migas, lelang tanpa joint study, minuman signature bonus, investment credit, FTP shareable, dan lainnya.

Dari optimalisasi eksplorasi, Ari menyebut, terdapat sejumlah dampak yaitu hadirnya 21 blok migas baru dalam 3 tahun terakhir. Dari total blok migas tersebut, sebanyak 18 kontraktor mendapatkan bagi hasil hingga 40%-50%.

"Dulu cuma 15-30%. Ini sekarang diberikan lebih bagus, 18 kontrak dari 21 kontrak dalam 3 tahun terakhir. Artinya, ini juga betul penyesuaian yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencari investor," tuturnya.

Upaya kedua yaitu optimalisasi produksi melalui penerapan teknologi. Dia mencontohkan Blok Cepu melalui proyek Banyu Urip Infill Clastic milik ExxonMobil yang berencana memproduksi dari tujuh sumur. Saat ini, satu sumur telah memproduksi 13.000 barel per hari (bopd) dan 1 sumur sudah on.

Selanjutnya, penerapan enchanced oil recovery (EOR) di Lapangan Minas (Blok Rokan) untuk tahap awal Area-A ditargetkan injeksi chemical tahun depan. Adapun, produksi skala penuh akan mulai pada 2030 dan akan dipercepat paling lambat 2029 sesuai arahan menteri ESDM.

"Ketiga, kalau yang tadi itu kita lakukan terhadap lapangan atau blok yang sudah berproduksi. Kalau ini terhadap lapangan yang idle akan dilakukan empat hal, aktivasi kembali KKKS [kontraktor kontrak kerja sama] existing, dikerjasamakan dengan mitra KSO," jelasnya.

Selain itu, optimalisasi produksi dari sumur idle juga dapat diusulkan jadi blok baru untuk dikelola KKKS baru dengan penunjukkan langsung tanpa lelang, serta pengembalian sumur idle ke pemerintah untuk dilelang.

"Yang terakhir, untuk memikirkan investasi, baru-baru ini kita sudah terbitkan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri terkait kontrak migas skema gross split tapi yang baru, yang memperbaiki skema gross split yang lama," terangnya.

Pemerintah juga tengah memproses revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 27/2017 dan PP 53/2017 terkait perpajakan kontrak migas skema cost recovery dan skema gross split. Di sisi lain, pihaknya juga menggodok insentif hulu migas via Kepmen ESDM No. 199/2021 untuk meningkatkan keekonomian dan productivity index (PI) atau IRR.

JAKARTA - Pemerintah meyakini bahwa potensi subsektor minyak dan gas ( migas ) Indonesia masih besar. Oleh karena itu, optimalisasi komoditas migas juga masih dilakukan, meski Indonesia tengah berfokus kepada pemanfaatan energi bersih. Revisi Undang-undang Migas dinilai dapat menjadi dasar kuat sektor migas di era transisi energi .

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Jodi Mahardi menyatakan, diperlukan pendekatan seimbang dalam transisi energi di Indonesia. Kebutuhan akan komoditas migas dikatakannya masih diperlukan.

"Pertumbuhan ekonomi harus jalan bersamaan dengan upaya keberlanjutan. Kebutuhan migas masih penting termasuk di sektor transportasi," jelas Jodi dalam keterangan resminya, Sabtu (14/9/2024).

Lebih lanjut, Jodi mengakui ada tantangan dari sisi penyelarasan aturan main. Untuk itu, pemerintah bertekad untuk membangun fondasi kuat dari sisi regulasi. Salah satu regulasi paling krusial yang diperlukan yaitu revisi Undang-Undang Migas ( RUU Migas ).

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM, Ariana Soemanto menyatakan, bahwa Pemerintah terus memberikan kenyamanan berinvestasi kepada investor dengan tetap menjaga kepentingan Negara. Pemerintah melalui Kementerian ESDM, ungkapnya, tidak tinggal diam menunggu revisi UU migas, namun paralel terus menyiapkan kebijakan yang menarik investasi.

"Dalam tiga tahun terakhir itu, bagi hasil untuk kontraktor dapat mencapai 50 persen. Sebelumnya hanya sekitar 15-30%. Selain itu insentif hulu migas dapat diberikan sesuai Kepmen ESDM 199/2021. Jadi sambil berjalannya revisi UU Migas, kita tidak diam dan terus lakukan perbaikan iklim investasi. IRR dan profitability index kontraktor migas diperhatikan, antara lain penyesuaian bagi hasil (split) kontraktor, FTP, investment credit dan lainnya, ruang itu dibuka," papar Ariana.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), Benny Lubiantara menegaskan, penerbitan UU Migas yang baru juga merupakan salah satu strategi utama mengubah paradigma industri migas di tanah air ke depan. Tuntutan lingkungan keberlanjutan dan transisi energi dipastikan harus masuk dalam UU baru nanti.

SKK Migas, kata Benny, juga telah bertransformasi. Benny memastikan pembahasan Plan of Development (POD) akan melalui jalur ?fast track? seperti apa yang terjadi di Geng North. Namun masih banyak tantangan lainnya yang baru bisa diselesaikan dengan adanya UU Migas yang baru.

"Urusannya non teknis. Mau tidak mau lewat UU Migas, ada terobosan fiskal yang harus melalui payung hukum UU Migas," ungkap Benny.

Sementara itu, Raam Krisna, Ketua IATMI berharap diskusi yang diinisasi IATMI ini diharapkan bisa memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah sehingga bisa menjaga momentum peningkatan gairah investasi yang kini sedang terjadi.

"IATMI yakin dengan sinergi yang kuat dapat mewujudkan industri migas yang kompetitif dan berkelanjutan," pungkas Raam.

Jakarta -

Potensi minyak dan gas bumi (migas) diproyeksi masih besar. Hal ini menyusul adanya temuan cadangan dalam jumlah besar di South Andaman dan North Ganal.

Dalam diskusi IATMI Business Talk, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Jodi Mahardi mengatakan, diperlukan pendekatan seimbang dalam transisi energi di Indonesia. Dia juga mengatakan, migas juga masih sangat penting.

"Pertumbuhan ekonomi harus jalan bersamaan dengan upaya keberlanjutan. Kebutuhan migas masih penting terutama primer dan transportasi," kata Jodi keterangan tertulis, Jumat (13/9/2024).

Jodi mengakui ada tantangan dari sisi penyelarasan aturan main. Untuk itu, pemerintah bertekad untuk membangun pondasi kuat dari sisi regulasi. Salah satu regulasi paling krusial yang bakal dikejar adalah revisi Undang-Undang Migas (RUU Migas).

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ariana Soemanto menyatakan pengembangan industri hulu migas akan terus berlanjut dengan mengedepankan prinsip fleksibilitas tanpa melupakan kepentingan negara. Dia mencontohkan dalam pengembangan temuan Geng North di North Ganal di mana proses pembahasan rencana pengembangan jadi salah satu benchmark dan contoh nyata bahwa pemerintah bergerak lebih cepat mengikuti ritme pelaku usaha.

"Pemerintah berikan tambahan waktu eksplorasi untuk ENI. Pemerintah adaptif saat ini, terutama dalam 3 tahun terakhir. Misalnya apa yang dilakukan untuk blok baru itu kita bisa berikan split up to 50%," kata Ariana.

Dia mengakui bahwa salah satu fundamental perubahan industri migas tanah air adalah UU Migas. Namun pemerintah tidak tinggal diam hanya menunggu terbitnya UU baru.

"Dalam tiga tahun terakhir itu pemberian split untuk kontraktor itu sangat fleksibel sesuai Kepmen 199/2021. Jadi UU Migas kita memang tunggu, tapi kita nggak diam kita lakukan perbaikan tujuannya dua hal. IRR perusahaan dan profitability index perusahaan tetap terjaga, apapun caranya bisa macam-macam bisa ditambahin split, perubahan FTP, investment credit dan lainnya. Ruang itu sudah dibuka," jelas Ariana.

Ketua Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) Raam Krisna berharap diskusi ini bisa memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah sehingga bisa menjaga momentum peningkatan gairah investasi yang kini sedang terjadi. "IATMI yakin dengan sinergi yang kuat dapat mewujudkan industri migas yang kompetitif dan berkelanjutan," ujar Raam.

Ketua Panitia IATMI Business Talk, Firmansyah Arifin menilai kehadiran sejumlah pemain utama dalam acara ini membuktikan bahwa sektor hulu migas masih jadi sektor penting meskipun ada tekanan transisi energi dengan penggunaan energi baru terbarukan.

"Di era transisi energi ini justru migas makin penting. Acara ini diharapkan mampu merumuskan gagasan yang bisa menjawab berbagai tantangan pengelolaan hulu migas di era transisi energi," ungkap Firmansyah.

(kil/kil)

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bakal memangkas perizinan yang ada di Indonesia untuk mendongkrak investasi pada sektor hulu minyak dan gas (migas).

Sebab diakuinya, saat ini terlalu banyak perizinan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya tengah merumuskan langkah komprehensif dan terukur khususnya pada regulasi perizinan tersebut.

"Karena perizinan kita terlalu banyak ada 300 lebih izin. Ini akan kita pangkas dan potong," tegasnya, Rabu (11/9/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Chalid Said Salim juga mengakui bahwa masalah perizinan menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam rangka menggenjot upaya produksi migas.

"Yang mungkin menjadi sorotan akhir-akhir ini adalah masalah perizinan, perizinan ini menyangkut beberapa lembaga, ada kementerian, seperti KLHK terkait amdal dan lain-lain," terangnya.

Bahkan Chalid menyampaikan bahwa untuk mendorong produksi, pihaknya harus bersingungan dengan lahan pertanian.

"Kemudian isu baru nih Pak dengan Kementerian Pertanian. Kita katakan beririsan dengan lahan sawah, sementara ke depan ada ketahanan pangan dan ketahanan energi. Ini kita harus melihat secara mutual," tutupnya.

Jakarta -

Pemerintah menyiapkan sejumlah strategis untuk mengejar target produksi minyak dan gas bumi (migas) pada tahun depan. Beberapa di antaranya ialah dengan mengaktifkan kembali (reaktivasi) sumur dan lapangan idle atau nganggur, hingga menggandeng perusahaan China.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto menerangkan, Kementerian ESDM, SKK Migas dan Pertamina telah melakukan pembahasan teknis terkait dengan strategi untuk reaktivasi sumur dan lapangan idle.

"Lapangan/sumur yang tadinya idle ini juga akan menjadi prioritas untuk dikerjakan sendiri, atau dikerjasamakan dengan mitra. Dalam hal kerjasama dengan mitra, pemerintah akan mendukung Pertamina agar ketentuan dalam kerjasama antara Pertamina dengan mitra menjadi lebih menarik dan bisa dieksekusi lebih cepat, sehingga tambahan produksi bisa segera didapat," terangnya di DPR, Jakarta, Selasa (27/8/2024) kemarin.

Perusahaan China, Sinopec juga digandeng sebagai upaya untuk mendorong produksi migas. Perusahaan tersebut akan masuk ke 5 lapangan Pertamina dengan teknologi peningkatan produksi.

"Terkait dengan intervensi teknologi, perusahaan migas China (Sinopec) akan masuk ke 5 lapangan Pertamina dengan teknologi peningkatan produksi. Hari ini, tim teknis dari ESDM, SKK Migas dan Pertamina sedang di China untuk evaluasi teknis penerapan teknologi tersebut di lapangan di China. Selanjutnya, awal September Tim teknis Sinopec akan ke Indonesia untuk penjajakan teknologi tersebut ke 5 lapangan Pertamina," terangnya.

Ariana menjelaskan, peningkatan produksi dari proyek baru maupun dari KKKS besar akan dikawal dan didukung penuh. Beberapa kebijakan baru saja terbit seperti Permen ESDM Nomor 13/2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Migas Gross Split yang baru, diharapkan akan mendorong iklim investasi migas lebih positif. Hal ini ditambah dengan fleksibilitas gross split ke cost recovery dimana beberapa blok migas sedang berproses.

"Kementerian ESDM juga sudah siapkan Kepmen ESDM 199/2021 terkait insentif hulu migas yang dapat memperbaiki keekonomian kontraktor agar lebih optimal. Selain itu, lelang blok migas baru sekarang jauh lebih menarik. Bagi hasil migas untuk kontraktor saat ini bisa mencapai 50%. Dahulu hanya 15-30% saja," ungkapnya.

Sebagai informasi, rapat kerja antara Komisi VII dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyepakati asumsi sektor ESDM dalam RAPBN 2025, di antaranya lifting migas 1,610 juta barel setara minyak per hari (boepd). Lifting ini terdiri dari lifting minyak bumi 605 ribu barel per hari (bopd) dan gas bumi 1,005 juta boepd.

(acd/rrd)