SEOUL, investor.id – Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol menyampaikan permintaan maaf karena telah menimbulkan kekhawatiran bagi rakyat Korsel. Ia berjanji akan merombak urusan negara, di tengah meningkatnya kontroversi seputar ibu negara Kim Keon Hee.

Yoon berdiri dan menundukkan kepalanya untuk meminta maaf selama pidato yang disiarkan di televisi dan konferensi pers yang menandai paruh kedua masa jabatannya dan memberikan garis besar arah kebijakan masa depan.

"Saya percaya peran presiden bukanlah untuk membuat alasan. Semua ini karena kekurangan dan kurangnya kebajikan saya sendiri," papar Yoon, seperti dikutip kantor berita Yonhap pada Jumat (8/11/2024). Yoon menambahkan, dirinya menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada rakyat Korsel.

Konferensi tersebut diadakan pada saat tingkat penerimaan Yoon telah turun di bawah angka 20%. Ketidakpuasan publik sebagian berasal dari tuduhan mengenai hubungannya di masa lalu dengan pialang kekuasaan yang memproklamirkan diri sendiri Myung Tae-kyun, serta berbagai isu yang melibatkan ibu negara.

Yoon mengakui meskipun telah bekerja tanpa lelah untuk rakyat selama dua setengah tahun terakhir, ada kekurangan dari sudut pandang rakyat.

"Inisiatif yang saya mulai untuk kesejahteraan rakyat dan masa depan Korea mungkin telah menyebabkan ketidaknyamanan dan berbagai isu yang melibatkan orang-orang yang dekat dengan saya juga menyebabkan kekhawatiran publik," ucapnya.

Presiden Korsel menanggapi kekhawatiran tersebut atas ibu negara. Kim Keon Hee telah menghadapi kritik di negara tersebut atas tuduhan yang melibatkan penerimaan tas tangan mewah, manipulasi saham, dan keterlibatan dalam urusan pemerintahan.

"Ia seharusnya bersikap lebih hati-hati, dan fakta bahwa ia telah menimbulkan kekhawatiran publik tidak diragukan lagi salah," imbuhnya.

Yoon mengatakan Kim seharusnya bertindak lebih hati-hati dan tindakannya itu salah karena menimbulkan kekhawatiran publik. Ia mencatat dirinya telah menunjuk seorang sekretaris pada Rabu (6/11/2024) sebelumnya untuk mempersiapkan pembentukan kantor yang didedikasikan demi mendukung pekerjaan ibu negara.

Mengenai aktivitas publik Kim, Yoon menekankan ia akan menahan diri dari aktivitas tersebut kecuali dianggap perlu untuk diplomasi dan kepentingan nasional.

Namun, Yoon menentang rancangan undang-undang (RUU) yang diusulkan oleh oposisi utama Partai Demokratik Korea (DPK) untuk penasihat khusus guna menyelidiki tuduhan istri presiden dengan menyebutnya inkonstitusional dan propaganda politik.

DPK mengatakan akan meloloskan RUU penasihat khusus pada sidang pleno Majelis Kamis depan, yang akan menjadi RUU ketiga setelah RUU serupa diveto oleh Yoon dan dibatalkan dalam pemungutan suara ulang bulan lalu.

RUU terbaru memperluas cakupan penyelidikan penasihat khusus yang diusulkan untuk mencakup tuduhan terkini, bahwa ibu negara meminta bantuan Myung Tae-kyun untuk melakukan survei opini publik yang menguntungkan Yoon menjelang pemilihan presiden 2022.

Mengenai hubungan masa lalunya dengan Myung, tokoh kunci dalam skandal campur tangan pemilu, Yoon membantah terlibat dalam memengaruhi pemilihan sela 2022. Saat itu, ia menekankan tidak ada yang tidak pantas atau disembunyikan.

Ketika ditanya tentang ketidakhadirannya dalam pidato anggaran parlemen awal minggu ini, ketidakhadiran pertama presiden yang menjabat dalam 11 tahun, Yoon mengkritik sikap bermusuhan DPK.

Misalnya mengajukan RUU penasihat khusus dan mosi pemakzulan terhadap pejabat publik yang ditunjuknya. "Saya ingin menghadiri Majelis Nasional tahun depan," kata Yoon, jika anggota parlemen oposisi menunjukkan rasa hormat.

Yoon membutuhkan kerja sama dengan Partai Demokrat Korea, yang memiliki 170 kursi di Majelis Nasional yang beranggotakan 300 orang, untuk memajukan inisiatif reformasi utamanya di bidang perawatan kesehatan, pensiun, tenaga kerja, dan pendidikan. Ia juga perlu membentuk Kementerian Strategi Kependudukan guna mengatasi rendahnya angka kelahiran di negara tersebut.

Ia juga berjanji akan merombak urusan negara agar memenuhi harapan publik. Yoon menuturkan proses pemeriksaan calon potensial sudah berlangsung untuk melakukan perombakan Kabinet dan kantor kepresidenan yang lebih luas.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News