SEOUL, investor.id – Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol menyampaikan permintaan maaf karena telah menimbulkan kekhawatiran bagi rakyat Korsel. Ia berjanji akan merombak urusan negara, di tengah meningkatnya kontroversi seputar ibu negara Kim Keon Hee.

Yoon berdiri dan menundukkan kepalanya untuk meminta maaf selama pidato yang disiarkan di televisi dan konferensi pers yang menandai paruh kedua masa jabatannya dan memberikan garis besar arah kebijakan masa depan.

"Saya percaya peran presiden bukanlah untuk membuat alasan. Semua ini karena kekurangan dan kurangnya kebajikan saya sendiri," papar Yoon, seperti dikutip kantor berita Yonhap pada Jumat (8/11/2024). Yoon menambahkan, dirinya menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada rakyat Korsel.

Konferensi tersebut diadakan pada saat tingkat penerimaan Yoon telah turun di bawah angka 20%. Ketidakpuasan publik sebagian berasal dari tuduhan mengenai hubungannya di masa lalu dengan pialang kekuasaan yang memproklamirkan diri sendiri Myung Tae-kyun, serta berbagai isu yang melibatkan ibu negara.

Yoon mengakui meskipun telah bekerja tanpa lelah untuk rakyat selama dua setengah tahun terakhir, ada kekurangan dari sudut pandang rakyat.

"Inisiatif yang saya mulai untuk kesejahteraan rakyat dan masa depan Korea mungkin telah menyebabkan ketidaknyamanan dan berbagai isu yang melibatkan orang-orang yang dekat dengan saya juga menyebabkan kekhawatiran publik," ucapnya.

Presiden Korsel menanggapi kekhawatiran tersebut atas ibu negara. Kim Keon Hee telah menghadapi kritik di negara tersebut atas tuduhan yang melibatkan penerimaan tas tangan mewah, manipulasi saham, dan keterlibatan dalam urusan pemerintahan.

"Ia seharusnya bersikap lebih hati-hati, dan fakta bahwa ia telah menimbulkan kekhawatiran publik tidak diragukan lagi salah," imbuhnya.

Yoon mengatakan Kim seharusnya bertindak lebih hati-hati dan tindakannya itu salah karena menimbulkan kekhawatiran publik. Ia mencatat dirinya telah menunjuk seorang sekretaris pada Rabu (6/11/2024) sebelumnya untuk mempersiapkan pembentukan kantor yang didedikasikan demi mendukung pekerjaan ibu negara.

Mengenai aktivitas publik Kim, Yoon menekankan ia akan menahan diri dari aktivitas tersebut kecuali dianggap perlu untuk diplomasi dan kepentingan nasional.

Namun, Yoon menentang rancangan undang-undang (RUU) yang diusulkan oleh oposisi utama Partai Demokratik Korea (DPK) untuk penasihat khusus guna menyelidiki tuduhan istri presiden dengan menyebutnya inkonstitusional dan propaganda politik.

DPK mengatakan akan meloloskan RUU penasihat khusus pada sidang pleno Majelis Kamis depan, yang akan menjadi RUU ketiga setelah RUU serupa diveto oleh Yoon dan dibatalkan dalam pemungutan suara ulang bulan lalu.

RUU terbaru memperluas cakupan penyelidikan penasihat khusus yang diusulkan untuk mencakup tuduhan terkini, bahwa ibu negara meminta bantuan Myung Tae-kyun untuk melakukan survei opini publik yang menguntungkan Yoon menjelang pemilihan presiden 2022.

Mengenai hubungan masa lalunya dengan Myung, tokoh kunci dalam skandal campur tangan pemilu, Yoon membantah terlibat dalam memengaruhi pemilihan sela 2022. Saat itu, ia menekankan tidak ada yang tidak pantas atau disembunyikan.

Ketika ditanya tentang ketidakhadirannya dalam pidato anggaran parlemen awal minggu ini, ketidakhadiran pertama presiden yang menjabat dalam 11 tahun, Yoon mengkritik sikap bermusuhan DPK.

Misalnya mengajukan RUU penasihat khusus dan mosi pemakzulan terhadap pejabat publik yang ditunjuknya. "Saya ingin menghadiri Majelis Nasional tahun depan," kata Yoon, jika anggota parlemen oposisi menunjukkan rasa hormat.

Yoon membutuhkan kerja sama dengan Partai Demokrat Korea, yang memiliki 170 kursi di Majelis Nasional yang beranggotakan 300 orang, untuk memajukan inisiatif reformasi utamanya di bidang perawatan kesehatan, pensiun, tenaga kerja, dan pendidikan. Ia juga perlu membentuk Kementerian Strategi Kependudukan guna mengatasi rendahnya angka kelahiran di negara tersebut.

Ia juga berjanji akan merombak urusan negara agar memenuhi harapan publik. Yoon menuturkan proses pemeriksaan calon potensial sudah berlangsung untuk melakukan perombakan Kabinet dan kantor kepresidenan yang lebih luas.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Media pemerintah Korea Utara merilis buku putih (white paper) yang menuduh Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, mengekspos negaranya pada bahaya perang nuklir melalui kebijakannya terhadap Korea Utara.

Dokumen tersebut, yang disusun oleh Institute of Enemy State Studies di Korea Utara dan dirilis oleh kantor berita negara KCNA, mengkritik 'pernyataan sembrono' Yoon tentang perang, mengabaikan unsur-unsur perjanjian antar-Korea, terlibat dalam perencanaan perang nuklir dengan Amerika Serikat, dan berupaya hubungan yang lebih erat dengan Jepang dan NATO.

“Langkah militernya yang semakin memburuk hanya menghasilkan konsekuensi paradoks dengan mendorong [Korea Utara] untuk menimbun senjata nuklir dalam jumlah yang eksponensial dan mengembangkan lebih lanjut kemampuan serangan nuklirnya,” kata surat kabar itu dikutip dari Reuters, Senin (4/11/2024).

Yoon dinilai telah mengambil tindakan keras terhadap Korea Utara, yang terus mengembangkan persenjataan nuklir dan rudal balistiknya yang bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB.

Pemerintahannya menyalahkan Korea Utara karena meningkatkan ketegangan dengan uji coba senjata dan memberikan bantuan militer serta pasukan untuk membantu perang Rusia di Ukraina.

Pyongyang telah mengambil langkah-langkah untuk memutuskan hubungan antar-Korea dengan mendefinisikan kembali Korea Selatan sebagai negara musuh yang terpisah dan bermusuhan, sejak Kim Jong Un mendeklarasikannya sebagai “musuh utama” awal tahun ini dan mengatakan unifikasi tidak mungkin lagi dilakukan.

Korea Utara meledakkan beberapa bagian jalan dan jalur kereta api antar-Korea di sisi perbatasan yang dijaga ketat antara kedua Korea bulan lalu dan citra satelit menunjukkan bahwa negara tersebut telah membangun parit besar di bekas perlintasan tersebut.

Kedua negara Korea itu secara teknis masih berperang setelah pertikaian mereka pada 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai.

Kedua Korea juga bentrok terkait balon sampah yang diterbangkan sejak Mei dari Korea Utara. Pyongyang mengatakan peluncuran tersebut merupakan respons terhadap balon yang dikirim oleh aktivis anti-rezim di Korea Selatan.

Buku putih yang diluncurkan itu juga mencantumkan kesengsaraan politik dalam negeri Yoon, termasuk skandal yang melibatkan istrinya, yang telah mendorong tingkat dukungan terhadap dirinya ke rekor terendah.

Sementara itu, Amerika Serikat pada hari Minggu mengerahkan pesawat pengebom B-1B untuk latihan udara bersama dengan Korea Selatan dan Jepang, sebagai tanggapan atas peluncuran rudal balistik antarbenua yang dilakukan Korea Utara baru-baru ini, menurut Kepala Staf Gabungan Korea Selatan.

Latihan militer tersebut menunjukkan komitmen kuat ketiga negara dalam menanggapi ancaman nuklir dan rudal Korea Utara melalui kerja sama, kata Kepala Staf Gabungan dalam sebuah pernyataan.

Ini adalah kedua kalinya pada tahun ini ketiga negara melakukan latihan udara bersama dan keempat kalinya pada tahun 2024 Amerika Serikat mengerahkan pesawat pembom strategisnya di semenanjung Korea, kata Kepala Staf Gabungan.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - SEOUL. Korea Utara, melalui dokumen resmi yang dirilis pada Minggu, menuduh Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol memperbesar risiko perang nuklir dengan kebijakan-kebijakannya terhadap Korea Utara.

Dokumen tersebut disusun oleh Institut Studi Negara Musuh Korea Utara dan dipublikasikan oleh kantor berita KCNA.

Dokumen itu mengkritik berbagai tindakan Yoon, termasuk pernyataan yang dinilai sembrono terkait perang, pengabaian terhadap perjanjian antar-Korea, serta keterlibatannya dalam perencanaan perang nuklir bersama Amerika Serikat.

Selain itu, Yoon juga dikritik karena memperkuat hubungan dengan Jepang dan NATO.

"Langkah-langkah militernya yang semakin memburuk hanya menghasilkan konsekuensi paradoks karena mendorong (Korea Utara) untuk menimbun senjata nuklirnya pada tingkat eksponensial dan lebih jauh mengembangkan kemampuan serangan nuklirnya," demikian isi dokumen tersebut.

Yoon, yang dikenal konservatif, telah mengambil sikap keras terhadap Korea Utara, yang tetap melanjutkan pengembangan senjata nuklir dan rudal balistiknya meski ada larangan dari Dewan Keamanan PBB.

Pemerintah Korea Selatan menuding Korea Utara sebagai pihak yang meningkatkan ketegangan melalui uji coba senjata serta dukungannya terhadap Rusia dalam perang di Ukraina.

Sejak awal tahun ini, Kim Jong Un menyatakan Korea Selatan sebagai "musuh utama," menandai perubahan drastis dalam hubungan antar-Korea. Pyongyang pun telah memutuskan hubungan bilateral, termasuk meledakkan beberapa ruas jalan dan jalur kereta api di wilayah perbatasan mereka bulan lalu.

Citra satelit menunjukkan Korea Utara juga membangun parit besar di bekas persimpangan tersebut.

Kedua negara secara teknis masih berperang karena Perang Korea 1950-1953 berakhir hanya dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai. Ketegangan semakin meningkat setelah Pyongyang mengklaim balon-balon yang diterbangkan dari Korea Selatan sebagai ancaman, meski hal itu dilakukan oleh aktivis anti-rezim.

Dokumen yang dirilis Korea Utara juga menyebutkan skandal politik dalam negeri Yoon, termasuk kasus yang melibatkan istrinya, yang dinilai berkontribusi terhadap rendahnya tingkat persetujuan publik terhadap Yoon.

Sementara itu, Amerika Serikat mengerahkan pembom B-1B untuk latihan udara gabungan dengan Korea Selatan dan Jepang pada Minggu sebagai respons terhadap peluncuran rudal balistik antarbenua oleh Korea Utara baru-baru ini.

Latihan ini menunjukkan komitmen ketiga negara dalam menghadapi ancaman nuklir dan rudal dari Korea Utara. Ini adalah latihan udara gabungan kedua antara ketiga negara pada tahun ini, serta merupakan pengerahan keempat pembom strategis AS ke Semenanjung Korea pada tahun 2024.

SEOUL, investor.id – Warga Korea Selatan (Korsel) makin lelah melihat ibu negaranya, Kim Geon Hee. Istri Presiden Korsel Yoon Suk Yeol ini disebut harus bertindak secara bertanggung jawab untuk memenuhi harapan publik.

Kim Keon Hee sekali lagi mendapati dirinya menjadi pusat perhatian yang tidak diinginkan. Mengingat sejarah kontroversinya, tidak mengherankan Kim terlibat dalam isu kontroversial lainnya, mengutip kantor berita Yonhap, Selasa (29/10/2024).

Namun, isu yang telah membawanya kembali menjadi sorotan publik kali ini cukup serius untuk berpotensi membahayakan masa depan politiknya dan Presiden Yoon Suk Yeol jika tidak dikelola dengan baik.

Kim tanpa disadari telah menjadi tokoh yang memecah belah, yang memperparah hubungan presiden yang sudah tegang dengan Han Dong-hoon, pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa.

Selama pertemuan mereka pada Senin (28/10/2024), Yoon dan Han berjuang untuk mendamaikan perbedaan mereka mengenai tiga poin usulan pemimpin PPP mengenai ibu negara.

Han mengusulkan agar Kim menangguhkan kegiatan resminya, agar presiden melakukan perombakan untuk mengganti para pembantunya yang dituduh menyalahgunakan hubungan mereka dengannya.

Ia juga meminta Yoon mendukung langkah-langkah untuk menyelidiki kecurigaan dan tuduhan yang melibatkan istrinya. Akhirnya, keduanya menyadari mereka tidak sependapat.

Siapa yang diuntungkan dari konflik antara presiden dan pemimpin partai yang berkuasa? Seberapa pentingkah hubungan mereka yang tegang bagi kubu yang berkuasa, terutama ketika partai tersebut hanya memegang sepertiga kursi parlemen dan tidak menjadi mayoritas? Jawabannya jelas bagi semua orang.

Ini adalah situasi yang merugikan bagi presiden dan partai yang berkuasa. Keduanya akan menghadapi konsekuensi.

Jika hubungan mereka yang tegang tetap tidak terselesaikan, hal itu akan berdampak signifikan pada ibu negara, terutama karena oposisi utama Partai Demokrat Korea berencana untuk mendorong mosi untuk memperkenalkan penasihat khusus untuk menyelidiki kecurigaan dan tuduhan terhadapnya. Jika ibu negara didiskreditkan, suaminya pasti akan menghadapi akibatnya.

Kim Geon Hee diharapkan dapat menyatukan kedua belah pihak, tetapi tindakannya telah melakukan yang sebaliknya.

Rekaman saat ia menerima tas Dior dari seorang pendeta yang tinggal di Amerika Serikat (AS) telah membuat jengkel para pemilih menjelang pemilihan Majelis Nasional pada April 2024, yang memaksa PPP untuk bergulat dengan dampaknya.

Dalam percakapan telepon yang bocor dengan seorang YouTuber sayap kiri, Kim Geon Hee menyebut dirinya dan suaminya sebagai sayap kiri, bukan konservatif. Ini menimbulkan kecurigaan di antara para pemilih konservatif tentang orientasi politik presiden.

Sekarang, ibu negara tersebut dituduh memengaruhi pemilihan kandidat untuk PPP yang berkuasa dalam pemilihan Majelis Nasional.

Setiap kali satu tuduhan terhadap ibu negara memudar dari perhatian publik, kecurigaan lain muncul, membuat warga Korsel lelah dengan aliran tuduhan yang tak henti-hentinya.

Kantor kepresidenan telah berjanji untuk mendirikan kantor bagi ibu negara untuk mendukung kegiatan resminya. Namun, menciptakan lembaga seperti itu tidak akan ada gunanya jika ia mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang hanya ingin mendapatkan dukungan.

Sangat penting untuk menerapkan sistem yang memastikan ia mendengarkan nasihat profesional dan bertindak berdasarkan pertimbangan yang baik.

Almarhum mantan Presiden Roh Moo-hyun memberikan contoh yang kuat tentang bagaimana seorang pemimpin seharusnya berperilaku. Selama pertemuan puncaknya dengan pemimpin Korea Utara (Korut) saat itu, Kim Jong-il, pada Oktober 2007, Kim secara tak terduga menyarankan agar Roh memperpanjang masa tinggalnya di Pyongyang selama satu hari lagi untuk menyediakan lebih banyak waktu guna membahas kepentingan bersama.

Roh tidak langsung menanggapi. Sebaliknya, ia mengatakan dirinya perlu berkonsultasi dengan para pembantunya terlebih dahulu.

Kim Jong-il dengan nada bercanda mengatakan sebagai presiden, ia seharusnya dapat membuat keputusan kecil seperti itu sendiri. Roh dikenal menekankan pentingnya mendengarkan nasihat para stafnya.

Roh memahami tanggung jawab kepemimpinan dan bagaimana para pemimpin seharusnya bersikap. Prinsip yang sama seharusnya berlaku bagi ibu negara. Kim diharapkan untuk mewujudkan kehidupan yang sejalan dengan harapan publik, terutama saat suaminya menjabat sebagai presiden.

Sebagai ibu negara, ia menikmati banyak hak istimewa, tetapi hak-hak istimewa ini disertai dengan tanggung jawab yang signifikan. Akan bermanfaat bagi Kim untuk merenungkan pengamatan William Shakespeare tentang beban kepemimpinan dalam Henry IV.

"Berat kepala yang mengenakan mahkota," demikian bunyinya. Meskipun ia bukan seorang pemimpin dalam pengertian tradisional, Kim telah menjadi pusat perhatian publik sebagai bagian dari keluarga pertama karena pemilihan suaminya.

Oleh karena itu, wajar saja jika keluarga pertama menanggung beban berat, dan memenuhi harapan publik merupakan aspek penting dari tanggung jawab yang harus diemban Kim sebagai ibu negara.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Pada Senin (21/10/2024), Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte memperingatkan Pyongyang dan Moskow agar tidak mengirim tentara Korea Utara untuk bertempur di perang Ukraina.

Melansir DPA International, menurut Rutte di media sosial X setelah pembicaraan dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, pengerahan tentara Korea Utara untuk bertempur dengan Rusia di Ukraina akan menandai eskalasi yang signifikan.

Keduanya berbicara melalui telepon tentang hubungan dekat antara Korea Selatan dan aliansi militer Barat. Rutte mencatat kerja sama mereka dalam industri pertahanan dan keamanan yang saling terkait.

Presiden Korea Selatan Yoon menggambarkan kerja sama Korea Utara dengan Rusia sebagai ancaman keamanan yang serius, tidak hanya bagi negaranya tetapi juga bagi masyarakat internasional.

Pada hari Jumat, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan (NIS) menuduh tentara Korea Utara telah mengirim sekitar 1.500 tentara ke Rusia untuk pelatihan, sebelum menempatkan mereka di Ukraina.

Secara total, badan tersebut mengatakan Korea Utara telah memutuskan untuk mengirim sekitar 12.000 tentara untuk memberikan dukungan bagi Rusia, termasuk unit khusus.

Duta Besar Rusia dipanggil ke Seoul

Kantor berita Yonhap melaporkan, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan sebelumnya memanggil duta besar Rusia di Seoul terkait dengan dugaan pengerahan tentara Korea Utara.

Selama pertemuan tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Pertama Kim Hong Kyun mengatakan bahwa ia menyatakan kekecewaannya kepada Georgy Zinoviev.

Duta besar tersebut tidak memberikan komentar kepada wartawan yang hadir setelah pertemuan di Kementerian Luar Negeri, kata Yonhap.

Pada hari Jumat, NIS Korea Selatan mengatakan bahwa tentara Korea Utara diangkut dengan kapal-kapal Rusia ke Vladivostok di mana mereka diduga sedang dipersiapkan untuk pengerahan dalam perang tersebut.

NIS juga menuduh bahwa para tentara tersebut akan menerima seragam Rusia dan identitas palsu untuk menyamarkan asal usul mereka yang sebenarnya.

Badan intelijen tersebut mendasarkan informasinya pada citra satelit dan perangkat lunak pengenalan wajah yang digunakan dalam kerja sama dengan intelijen Ukraina.

Seorang juru bicara Kantor Luar Negeri Jerman mengatakan kepada wartawan di Berlin bahwa kerja sama yang semakin erat antara Rusia dan Korea Utara telah diamati selama beberapa waktu.

Ia mendesak Pyongyang untuk menahan diri dari segala bentuk dukungan terhadap perang agresi Rusia terhadap Ukraina.

"Ini juga agak menyedihkan ketika kemampuan Korea Utara sekarang harus dilibatkan," tambahnya. "Tentu saja ini merupakan bentuk eskalasi, dan itu sudah sangat jelas."

Tonton:Pasukan Korea Utara Bantu Putin, Tanda-Tanda Ekonomi Rusia Babak Belur?

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Badan mata-mata Korea Selatan memperingatkan tentang ancaman keamanan yang serius. Yakni, Korea Utara telah mulai mengirim pasukan untuk bertempur dengan Rusia di Ukraina.

Mengutip BBC, tuduhan itu muncul sehari setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dia yakin 10.000 tentara Korea Utara dapat bergabung dalam perang, berdasarkan informasi intelijen.

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyerukan pertemuan keamanan pada hari Jumat dan mengatakan masyarakat internasional harus menanggapi dengan semua cara yang tersedia.

Menurut badan mata-mata itu, 1.500 tentara telah tiba di Rusia. Sementara, sumber anonim mengatakan kepada media Korea Selatan, angka akhir pengiriman tantara Korea Utara ke Rusia bisa mendekati 12.000.

Ini muncul saat bukti semakin banyak bahwa Korea Utara memasok amunisi kepada Rusia, seperti yang baru-baru ini ditunjukkan oleh pemulihan rudal di wilayah Poltava Ukraina.

Moskow dan Pyongyang juga telah memperdalam kerja sama mereka dalam beberapa bulan terakhir. Minggu lalu, pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengucapkan selamat ulang tahun kepada Presiden Rusia Vladimir Putin, dan menyebutnya sebagai "kawan terdekatnya".

Menurut kantor Yoon, pertemuan keamanan hari Jumat dihadiri oleh pejabat penting dari Kantor Keamanan Nasional Korea Selatan, Kementerian Pertahanan Nasional, dan Badan Intelijen Nasional.

"[Para peserta] memutuskan untuk tidak mengabaikan situasi dan menanggapinya bersama dengan komunitas internasional menggunakan semua cara yang tersedia," katanya.

Tuduhan dari Badan Intelijen Nasional (NIS) muncul beberapa hari setelah sumber intelijen militer Ukraina mengatakan bahwa tentara Rusia sedang membentuk unit Korea Utara.

BBC telah meminta komentar dari NIS.

Pada hari Kamis, kepala mata-mata Ukraina Kyrylo Budanov mengklaim bahwa ada hampir 11.000 pasukan infanteri Korea Utara yang berlatih di Rusia timur untuk bertempur di Ukraina.

"Mereka akan siap [untuk bertempur di Ukraina] pada tanggal 1 November," Letnan Jenderal Budanov, yang mengepalai Direktorat Intelijen Pertahanan Ukraina, mengatakan kepada situs web The Warzone.

Ia menambahkan bahwa Korea Utara akan menggunakan peralatan dan amunisi Rusia, dan kelompok pertama yang terdiri dari 2.600 tentara akan dikirim ke wilayah Kursk di Rusia bagian barat, tempat Ukraina menguasai sejumlah permukiman setelah melancarkan serangannya pada bulan Agustus.

Awal minggu ini, Putin mengajukan rancangan undang-undang untuk meratifikasi pakta militer yang dibuatnya dengan Kim, yang berjanji bahwa Rusia dan Korea Utara akan saling membantu jika terjadi "agresi" terhadap salah satu negara.

Badan mata-mata Korea Selatan, NIS, mengatakan pasukan Korea Utara sedang berlatih di pangkalan-pangkalan Rusia di Vladivostok, Ussuriysk, Khabarovsk, dan Vlagoveshensk.

Hal ini tampaknya mengonfirmasi informasi dari sumber militer di Timur Jauh Rusia, yang mengatakan kepada BBC Rusia minggu ini bahwa sejumlah warga Korea Utara telah tiba dan ditempatkan di salah satu pangkalan militer di dekat Ussuriysk.

Badan mata-mata Seoul juga merilis foto udara Ussuriysk dan Khabarovsk, tempat ratusan tentara Korea Utara berkumpul, dan foto lain berupa pelabuhan Chongjin Korea Utara, tempat kapal Rusia dilaporkan terlihat membawa tentara Korea Utara.

NIS menemukan bahwa sejak Agustus, Korea Utara telah mengirim 13.000 kontainer pengiriman yang membawa peluru, rudal, dan roket antitank ke Rusia.

Sebanyak delapan juta peluru 122 mm dan 152 mm telah dipasok ke Rusia, katanya.

Namun, beberapa pakar militer percaya bahwa unit militer Rusia akan mengalami kesulitan untuk memasukkan pasukan Korea Utara ke garis depan mereka.

Selain kendala bahasa, tentara Korea Utara tidak memiliki pengalaman operasi tempur terkini, kata mereka.

Tonton:Militer Korsel Tak akan Tanggapi Klaim Korut atas Penerbangan Drone di Pyongyang

“Mereka dapat menjaga beberapa bagian perbatasan Rusia-Ukraina, yang akan membebaskan unit Rusia untuk bertempur di tempat lain,” kata Valeriy Ryabykh, editor publikasi Ukraina Defence Express.

“Saya mengesampingkan kemungkinan bahwa unit-unit ini akan segera muncul di garis depan.”

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -SEOUL. Sebuah pesawat transportasi militer Korea Selatan mengevakuasi 97 warga negara dan anggota keluarga dari Lebanon di tengah meningkatnya ketegangan.

Pesawat tersebut dijadwalkan kembali ke Korea Selatan pada Sabtu siang, menurut pernyataan dari kementerian luar negeri Korea Selatan.

Pesawat KC-330 mendarat di Beirut pada Jumat (4/10) pagi dan berangkat pada sore hari dengan membawa para pengungsi, termasuk anggota keluarga asal Lebanon.

Pesawat tersebut akan tiba di sebuah lapangan udara militer di sebelah selatan ibu kota Seoul, tambah kementerian.

Presiden Yoon Suk Yeol pada Rabu lalu memerintahkan agar pesawat militer segera dikerahkan untuk mengevakuasi warganya dari wilayah Timur Tengah yang terdampak oleh ketegangan yang semakin meningkat akibat konflik antara Israel dan Hezbollah.

Pemerintah akan mengambil langkah lebih lanjut untuk memastikan keselamatan warganya, kata kementerian luar negeri tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Menurut laporan kantor berita Yonhap, para diplomat Korea Selatan yang ditempatkan di Lebanon tetap berada di negara tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol menawarkan bantuan, dialog, dan jalan menuju reunifikasi dengan Korea Utara.

MengutipBloombergpada Kamis (15/8/2024), dialog ini menjadi pendekatan baru Korea Selatan terhadap negara tetangganya yang telah mencaci-maki dan mengancam akan memusnahkan pemerintahan di Seoul.

Hal tersebut diungkapkan Yoon Suk-yeol dalam pidatonya pada peringatan berakhirnya pemerintahan kolonial Jepang di Semenanjung Korea pada 1945. Yoon menyebut unifikasi sebagai tugas yang belum selesai yang ingin dicapai melalui jalur berbasis kebebasan.

“Hanya dengan tegas mempertahankan kebebasan kita, kita bisa menjadi kekuatan utama yang mendorong unifikasi yang bebas dan demokratis,” kata Yoon.

Adapun, Yoon juga berjanji untuk meningkatkan kesadaran mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara, yang selama bertahun-tahun telah dikritik atas catatan hak asasi manusianya.

Sementara itu, Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un pada awal tahun ini menghapuskan konsep unifikasi damai dengan Korea Selatan dari kebijakan nasional negaranya. Dia juga menghapus undang-undang kerja sama ekonomi dengan Korea Selatan yang semakin memperparah perpecahan antara kedua negara itu.

Sikap Kim Jong Un ini menimbulkan beberapa spekulasi bahwa dirinya kini tengah mempersiapkan Korea Utara untuk berperang.

Meski demikian, Yoon menegaskan kembali bahwa dia dapat menawarkan imbalan atas langkah-langkah untuk menghentikan ambisi nuklir Kim. Dia mengatakan pihaknya akan memulai kerja sama politik dan ekonomi saat Korea Utara mengambil satu langkah menuju denuklirisasi.

Dia juga mengusulkan pembentukan Kelompok Kerja Antar-Korea yang dapat menangani isu-isu mulai dari meredakan ketegangan hingga kerja sama ekonomi.

Sementara itu, Kim Jong Un meningkatkan gesekan dengan Korea Selatan dengan memamerkan ratusan peluncur rudal bergerak barunya pada bulan ini untuk ditempatkan di perbatasan kedua negara. Senjata tersebut dapat melancarkan serangan konvensional atau nuklir terhadap pangkalan Korea Selatan dan AS yang ada di wilayah Negeri Ginseng.

Adapun, Korea Utara saat ini belum menunjukkan tanda-tanda siap untuk berunding. Kim Jong Un telah memperkuat kekuasaannya dengan memberikan amunisi ke Rusia sebagai imbalan atas bantuan yang menopang perekonomiannya, kata AS dan Korea Selatan.

Selain itu, Korea Utara juga menolak tawaran bantuan kemanusiaan dari Seoul setelah Korea Utara dilanda banjir besar pada akhir Juli. Kim Jong Un juga menegaskan dalam penolakan tersebut bahwa musuh tetaplah musuh.

“Meskipun rezim Korea Utara menolak tawaran kami lagi, kami tidak akan pernah berhenti menawarkan bantuan kemanusiaan,” kata Yoon.

Menyatukan kedua Korea, baik melalui runtuhnya rezim Kim atau melalui rekonsiliasi damai, akan memunculkan biaya dan peluang yang sangat besar bagi Korea Selatan.

Populasi Korea Selatan sejumlah 52 juta jiwa, yang semakin menua dan menyusut, akan mendapat sentakan dengan menyerap 26 juta penduduk Korea Utara. Hal ini akan memungkinkan perusahaan-perusahaan Korea Selatan mendapatkan manfaat dari pekerja berbiaya rendah dan membuka jalan baru bagi perdagangan, menurut analisisBloomberg Economics.

Di sisi lain, kantor anggaran parlemen Korea Selatan mengatakan dalam laporan tahun 2015 bahwa Seoul perlu mengeluarkan 4,8 kuadriliun won (US$3,45 triliun) selama 50 tahun untuk meningkatkan tingkat pendapatan Korea Utara hingga 66% dari rata-rata pendapatan Korea Selatan.

Peringatan 15 Agustus berakhirnya kekuasaan Jepang dengan menyerahnya Jepang pada Perang Dunia II adalah salah satu dari beberapa hari yang diperingati di Korea Utara dan Selatan. Mereka berdua melontarkan kritik terhadap politisi terkemuka Jepang pada hari kunjungan mereka ke Kuil Yasukuni di Tokyo, tempat 14 penjahat perang Kelas A dihormati bersama dengan korban perang lainnya.

Tiga anggota kabinet Perdana Menteri Fumio Kishida, yakni Menteri Keamanan Ekonomi Sanae Takaichi, Menteri Pertahanan Minoru Kihara dan Menteri Revitalisasi Ekonomi Yoshitaka Shindo mengunjungi Yasukuni pada hari Kamis berdasarkan laporan Kyodo News.

Kuil Yasukuni dipandang oleh banyak orang di seluruh Asia sebagai simbol militerisme Jepang di masa lalu. Korea Selatan menyatakan kekecewaannya atas kunjungan para pejabat tersebut, kata Kementerian Luar Negeri Korea Selatan dalam sebuah pernyataan.

SEOUL,investor.id – Pelaku yang menikam leher pemimpin oposisi Korea Selatan (Korsel) pada Januari 2024 dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, menurut pernyataan pejabat pengadilan.

Pria yang memegang pisau itu menyerang Lee Jae-myung, ketua Partai Demokrat liberal pada Januari 2024. Penyerang itu bisa mendekat dengan berpura-pura meminta tanda tangan Lee, di sebuah acara di wilayah tenggara Busan.

Adapun Partai Demokrat liberal merupakan partai politik terbesar di Korea Selatan.

Setelah ditahan polisi, pelaku mengatakan kepada penyelidik bahwa ia ingin mencegah Lee menjadi presiden Korea Selatan.

Pengadilan Distrik Busan mengatakan pria tersebut dijatuhi hukuman penjara, setelah dinyatakan bersalah melakukan percobaan pembunuhan dan melanggar undang-undang pemilu. Akhir pekan lalu pengadilan itu mengumumkan, baik pelaku maupun jaksa memiliki waktu satu minggu untuk mengajukan banding, menurut pengumuman yang dikutip pada Senin (8/7/2024).

Peristiwa itu terjadi jelang pemilihan parlemen penting di negara itu pada April 2024. Hasilnya, Partai Demokrat yang dipimpin Lee dan partai oposisi lainnya meraih kemenangan besar melawan partai konservatif yang dipimpin Presiden Korsel Yoon Suk Yeol.

Putusan pengadilan menyebut serangan itu sebagai tantangan besar terhadap sistem pemilu di negara tersebut. “(Merupakan tindakan yang) secara signifikan menghancurkan konsensus sosial dan kepercayaan terhadap prinsip-prinsip dasar demokrasi liberal,” lapor kantor berita Yonhap, Senin.

Pengadilan tersebut mengutip putusan yang mengatakan penyerang telah lama membenci Lee karena perbedaan pendapat politik, berlatih menusuk lehernya terlebih dahulu, dan mengikutinya di lima acara publik.

Kantor urusan masyarakat pengadilan tidak dapat segera mengkonfirmasi rincian putusan di akhir pekan tersebut. Pengadilan tidak mengungkapkan identitas pria tersebut. Polisi mengatakan sebelumnya, ia berusia sekitar 67 tahun.

Serangan itu menyebabkan Lee berdarah dan terjatuh ke tanah. Dia dirawat di rumah sakit selama delapan hari untuk menerima operasi dan perawatan lainnya. Saat meninggalkan rumah sakit di Seoul pada Januari 2024, Lee menyatakan harapannya untuk mengakhiri “politik kebencian” di Korsel.

Selama pemeriksaan polisi, penyerang mengatakan dirinya tak senang dengan apa yang dia pikir sebagai kurangnya kemajuan dalam penyelidikan pihak berwenang terhadap Lee atas berbagai tuduhan korupsi.

Berdasarkan keterangan penyelidik, ia mengaku menyerang Lee untuk merusak prospek partainya meraih kemenangan dalam pemilihan parlemen dan pada akhirnya menghilangkan peluang Lee menjadi presiden Korea Selatan berikutnya.

Pejabat Partai Demokrat sebelumnya mengonfirmasi penyerang tersebut menjadi anggotanya tahun lalu. Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa mengatakan ia saat ini bukan anggota partai tersebut. Namun laporan media mengatakan pria tersebut, yang hanya diidentifikasi dengan nama depan Kim, sebelumnya berafiliasi dengan pendahulu partai tersebut.

Lee, mantan gubernur provinsi yang berlidah tajam, kalah dalam pemilihan presiden 2022 dari Yoon yang adalah mantan jaksa penuntut utama. Selisihnya tipis, menurut catatan pemilihan presiden Korsel.

Pertikaian antar ras dan perselisihan politik pasca pemilu telah memperparah perpecahan konservatif-liberal di Korsel yang sudah buruk. Survei menunjukkan Lee adalah salah satu kandidat favorit untuk pemilihan presiden 2027. Sedangkan Yoon dilarang oleh hukum untuk mencalonkan diri kembali.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News