JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita catatan aliran dana dalam operasi penggeledahan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Jawa Tengah.

Dalam beberapa hari terakhir, KPK diketahui telah menggeledah sejumlah lokasi di Kota Semarang, termasuk Kantor Wali Kota Semarang dan kediaman pribadi Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, serta sejumlah lokasi lain.

"(Disita) catatan terkait aliran dana," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Tessa tidak menyebutkan lebih detail mengenai catatan aliran dana dimaksud.

Ia hanya mengatakan, penyidk juga menyita dokumen perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kemudian, catatan baran bukti elektronik yang tersimpan dalam komputer serta sejumlah handphone.

Tessa mengatakan, sampai saat ini tim penyidik masih melakukan giat rangkaian penyidikan terkait perkara di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

"Untuk lokasinya hanya di Kota Semarang jadi tidak keluar dari Kota Semarang," tutur Tessa.

Adapun dugaan korupsi di Pemkot Semarang meliputi dugaan penerimaan gratifikasi, pemerasan insentif pegawai yang mengumpulkan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta pengadaan barang dan jasa.

Sejauh ini, KPK telah mencegah empat orang bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan.

Informasi dari internal KPK, empat orang yang dicegah adalah Mbak Ita dan suaminya bernama Alwi Basri, Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Semarang bernama Martono, dan pihak swasta bernama Rahmat U Djangkar.

Penyidik juga menggeledah sejumlah lokasi, termasuk Kantor Wali Kota Semarang dan rumah pribadi Mbak Ita. Mereka juga memeriksa sejumlah kepala dinas dan kepala badan di Semarang.