Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (HGR) alias Ita dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Jawa Tengah, Kamis (1/8/2024).

Pada saat itu, penyidik KPK memeriksa Ita sebagai saksi. Dia hadir memenuhi panggilan lembaga antirasuah setelah sebelumnya meminta penjadwalan ulang.

Ita pun tidak sendiri. KPK turut memanggil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri (AB), yang notabene juga merupakan suaminya. Kedua politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu diperiksa ihwal beberapa proses pengadaan di lingkungan Pemkot Semarang.

"Yang bersangkutan atau dua-duanya dimintai keterangan dalam rangka menjelaskan beberapa proses pengadaan yang dilakukan di Kota Semarang," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, dikutip Minggu (4/8/2024).

Pemeriksaan Alwin, terang Tessa, sudah lebih spesifik. Penyidik mendalami keterangannya soal pihak-pihak swasta yang disertakan dalam sejumlah pengadaan di Pemkot Semarang. Namun, keduanya dipastikan hadir sebagai saksi.

Tessa lalu mengungkap pihaknya berpotensi kembali memanggil Ita dan Alwin ke depannya. Penyidik disebut masih perlu mengklarifikasi berbagai alat bukti yang disita saat penggeledahan beberapa waktu lalu.

Sebagai informasi, beberapa lokasi yang turut digeledah oleh penyidik KPK yakni ruangan kerja dan rumah Wali Kota Semarang serta kantor Komisi D DPRD Jawa Tengah.

"Ada beberapa alat bukti yang sudah disita, yang belum semua ditanyakan kepada yang bersangkutan. Jadi masih ada beberapa kali pemeriksaan lagi terhadap kedua orang tersebut, kita tunggu aja nanti," ungkap juru bicara berlatar belakang penyidik itu.

Dugaan Korupsi Hingga Pemerasan

KPK menyebut penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang itu berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, pemerasan hingga gratifikasi.

Terkait dengan pengadaan barang dan jasa, sejauh ini penyidik menduga adanya dugaan korupsi pada pengadaan di Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Untuk mengusut dugaan korupsi pengadaan itu, KPK juga memeriksa Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Semarang Martono, Jumat (2/8/2024). Tessa menyebut Martono diperiksa ihwal pengaturan jatah proyek penunjukan langsung di Semarang pada tahun anggaran (TA) 2023.

"Serta didalami pengetahuannya terkait pemberian dari pihak swasta kepada tersangka yang lain," ujarnya.

Di sisi lain, penyidik KPK turut mengendus adanya dugaan pemerasan di lingkungan Pemkot Semarang. Pemerasan itu diduga dilakukan terhadap PNS Pemkot Semarang, berupa pemotongan upah pungut. Namun, KPK belum membeberkan berapa persen dugaan pemotongan itu.

"Sehingga take home pay yang didapat oleh pegawai tersebut mengalami pengurangan dari apa yang seharusnya mereka dapat," ungkap Tessa.

Blak-blakan Ita Soal Pilkada

Usai diperiksa penyidik, Kamis (1/8/2024), Ita sempat memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Perempuan yang sebelumnya menjabat sebagai wakil wali kota itu mengatakan, ketidakhadirannya pada panggilan penyidik dua hari sebelumnya karena harus menghadiri rapat paripurna.

Ita menyebut telah memenuhi panggilan tersebut dan dilakukan sesuai prosedur. Dia enggan berkomentar lebih jauh soal pemeriksaannya itu, termasuk soal pencalonannya kembali di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 ini.

"Kalau pencalonan, saya tidak komentar ya kalau masalah pencalonan, saya tidak komentar," tuturnya kepada wartawan.

Adapun KPK telah menetapkan sebanyak empat orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang. Keempat tersangka disebut sudah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Sejalan dengan hal tersebut, penyidik juga sudah mengajukan empat nama ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk dicegah bepergian ke luar negeri.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, empat orang itu yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Alwin Basri (suami wali kota sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah), Martono (Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau Gapensi Semarang), serta Rahmat Jangkar (swasta).

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memanggil lagi Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri. Penyidik masih membutuhkan keterangan suami-istri itu untuk mendalami sejumlah temuan terkait dugaan rasuah di Pemkot Semarang.

“Kemungkinan besar masih ada (pemeriksaan), karena sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, ada beberapa alat bukti yang sudah disita, yang belum semua ditanyakan kepada yang bersangkutan,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 1 Agustus 2024.

Tessa belum bisa memerinci waktu pemanggilan lainnya untuk kedua orang tersebut. Kemungkinan, masih ada beberapa kali pemeriksaan.
“Jadi masih ada beberapa kali pemeriksaan lagi terhadap kedua orang tersebut, kita tunggu saja nanti,” ujar Tessa.

Baca juga: Proyek Pengadaan di Dinas Pendidikan Semarang Diduga Dikorupsi

KPK secara maraton menggeledah 66 lokasi terkait kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang. Penyidik mengambil dokumen, barang bukti elektronik, sampai Rp1 miliar dan EUR9.650.

Ada tiga dugaan korupsi yang diusut KPK di Semarang.Perkaranya yakni dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa, pemerasan terhadap pegawai negeri atas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta penerimaan gratifikasi.

KPK sejatinya ogah membeberkan nama tersangka dalam kasus ini. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun mereka yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Suami Hevearita, Alwin Basri, Ketua Gapensi Martono, dan pihak swasta Rahmat U Djangkar.

(AGA)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil pemeriksaan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri, Kamis, 1 Agustus 2024. Keduanya diminta menjelaskan soal proses pengadaan yang ada di Semarang.

“Betul bahwa pada hari ini saudari HGR (Hevearita) dan saudara AB (Alwin) telah hadir memenuhi panggilan penyidik, yang bersangkutan atau dua-duanya dimintai keterangan dalam rangka menjelaskan beberapa proses pengadaan yang dilakukan di Kota Semarang,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 1 Agustus 2024.

Tessa enggan memerinci proyek yang didalami penyidik. Tapi, kata dia, pertanyaan ke Alwin lebih kepada peran pihak swasta dan Hevearita berkaitan dengan peran Pemkot Semarang.
“Kaitan dengan saudara AB lebih khusus lagi yang terkait dengan pihak swasta, jadi kalau saudari HGR tentunya prosesnya di Pemkot Semarang seperti apa,” ucap Tessa.

Alwin bungkam usai diperiksa penyidik. Istrinya juga irit bicara.

“Jadi, saat ini saya memenuhi panggilan dan alhamdulillah sudah sesuai prosedur, dan mohon doanya saja,” kata Hevearita di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 1 Agustus 2024.

Baca juga: Sembari Tutupi Wajah, Alwin Basri Kabur dari Wartawan Usai Diperiksa KPK

KPK secara maraton menggeledah 66 lokasi terkait kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang. Penyidik mengambil dokumen, barang bukti elektronik, sampai Rp1 miliar dan EUR9.650.

Ada tiga dugaan korupsi yang diusut KPK di Semarang. Perkaranya yakni dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa, pemerasan terhadap pegawai negeri atas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta penerimaan gratifikasi.

KPK sejatinya ogah membeberkan nama tersangka dalam kasus ini. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun mereka yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Suami Hevearita, Alwin Basri, Ketua Gapensi Martono, dan pihak swasta Rahmat U Djangkar.

(AGA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, tim penyidik mencecar Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita dan suaminya, Alwin Basri terkait proyek di lingkungan Dinas Pendidikan.

Adapun keduanya, hari ini diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

“Pengadaannya untuk sementara di Dinas Pendidikan, pengadaan di Dinas Pendidikan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat ditemui di kantornya, Kamis (1/8/2024).

Meski demikian, Tessa enggan mengungkap lebih lanjut obyek proyek pengadaan itu. Dia mengatakan, penyidik masih melakukan penelusuran terhadap pengadaan di Dinas Pendidikan Kota Semarang.

“Apa yang ditelusuri masih belum bisa dibuka, tapi, pengadaannya di Dinas Pendidikan Kota Semarang,” ujar Tessa.

Lebih lanjut, ketika disinggung soal proyek pengadaan tersebut terdapat juga di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Semarang, Tessa tak banyak komentar.

“Belum ada info sampai ke sana,” ujar Tessa.

Sebelum memeriksa Mbak Ita dan suaminya, penyidik KPK memeriksa dua pengusaha yakni, Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa (PT DSP), P Rachmat Utama Djangkar dan Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Semarang, Martono.

Mereka mengaku ditanya penyidik terkait proyek pengadaan di lingkungan Pemkot Semarang.

Sementara itu, Mbak Ita memilih irit bicara ketika ditanya wartawan usai diperiksa hari ini. Ia meminta awak media menanyakan langsung kepada penyidik terkait materi pemeriksaan tersebut.

“Sudah sudah, tolong ini ke penyidik saja ya, tolong sampaikan ke penyidik,” tutur Mbak Ita.

Suami Mbak Ita, Alwin, juga memilih tak banyak bicara ketika. Ketika meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Ketua Komisi D pada DPRD Jawa Tengah itu memilih bungkam.

Sebelumnya, KPK menyatakan tengah mengusut dugaan korupsi penerimaan gratifikasi, pengadaan barang dan jasa, dan pemotongan insentif pegawai atas capaian pemungutan retribusi daerah.

Tessa menyebut, KPK telah mengirimkan empat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada empat orang tersangka.

“(Dikirim) ke berapa orang, kemarin saya diinfokan 4 orang kalau enggak salah,” kata Tessa.

Berdasarkan informasi dari penegak hukum di internal KPK, keempat tersangka itu adalah Wali Kota Semarang Mba Ita. Kemudian, suami Mbak Ita yang juga menjadi Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang dari Fraksi PDI-P, Alwin Basri.

Lalu, Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Semarang bernama Martono, dan pihak swasta bernama Rahmat U Djangkar.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang. Dia bungkam saat ditanya wartawan soal kasus yang menjerat dirinya dan istrinya sekaligus Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Alwin bahkan mencoba menutupi wajahnya agar tak tersorot kamera saat mencoba meninggalkan Gedung Merah Putih KPK. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun usai diperiksa penyidik.

Beda dengan istrinya, Hevearita, yang selesai diperiksa lebih cepat dibanding Alwin. Kepala daerah yang akrab disapa Mbak Ita itu masih sempat menjawab pertanyaan wartawan.
"Jadi, saat ini saya memenuhi panggilan dan alhamdulillah sudah sesuai prosedur, dan mohon doanya saja," kata Hevearita di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 1 Agustus 2024.

Baca juga: Pemeriksaan Rampung, Hevearita: Mohon Doa Saja

KPK secara maraton menggeledah 66 lokasi terkait kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang. Penyidik mengambil dokumen, barang bukti elektronik, sampai Rp1 miliar dan EUR9.650.

Ada tiga dugaan korupsi yang diusut KPK di Semarang. Perkaranya yakni dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa, pemerasan terhadap pegawai negeri atas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta penerimaan gratifikasi.

KPK sejatinya ogah membeberkan nama tersangka dalam kasus ini. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun mereka yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Suami Hevearita, Alwin Basri, Ketua Gapensi Martono, dan pihak swasta Rahmat U Djangkar.

(AGA)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu hari ini, 1 Agustus 2024. Dia irit bicara mengenai pemeriksaan kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.

“Jadi, saat ini saya memenuhi panggilan dan alhamdulillah sudah sesuai prosedur, dan mohon doanya saja,” kata Hevearita di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 1 Agustus 2024.

Hevearita menyebut kehadirannya ini merupakan pemenuhan janji karena mangkir pada panggilan sebelumnya karena harus mendatangi rapat paripurna di Semarang, beberapa waktu lalu. Wali kota itu enggan memberikan keterangan soal kasusnya dan meminta pertanyaan dicecarkan kepada penyidik.
“Ke penyidik saja ya tolong sampaikan ke penyidik saja,” ucap Hevearita.

Baca juga: Suami Walkot Semarang Turut Diperiksa KPK

Dia juga enggan memberikan komentar soal pencalonannya kembali di Semarang. Hevearita bergegas meninggakan Gedung Merah Putih KPK menggunakan mobilnya.

“Kalau masalah pencalonan saya tidak komentar,” ujar Hevearita.

KPK secara maraton menggeledah 66 lokasi terkait kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang. Penyidik mengambil dokumen, barang bukti elektronik, sampai Rp1 miliar dan EUR9.650.

Ada tiga dugaan korupsi yang diusut KPK di Semarang. Perkaranya yakni dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa, pemerasan terhadap pegawai negeri atas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta penerimaan gratifikasi.

KPK sejatinya ogah membeberkan nama tersangka dalam kasus ini. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun mereka yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Suami Hevearita, Alwin Basri, Ketua Gapensi Martono, dan pihak swasta Rahmat U Djangkar. (Can)

(ABK)

Bisnis.com, JAKARTA – Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (HGR) memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Kamis (1/8/2024).

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu sebelumnya dijadwalkan untuk hadir pada pemeriksaan, Selasa (30/7/2024), namun berhalangan karena harus menghadiri rapat paripurna terkait dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Semarang.

"Betul saudari HGR telah hadir di Gedung Merah Putih KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Kamis (1/8/2024).

Sebelum Hevearita alias Ita diperiksa penyidik, Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri sudah lebih dulu diperiksa penyidik Selasa lalu. Alwin, yang notabene juga suami dari Ita, diperiksa terkait dengan kasus yang sama sebagai saksi.

Sebelum memulai pemeriksaan berbagai pihak, penyidik KPK lebih dulu melakukan penggeledahan di berbagai lokasi. Beberapa lokasi yang ikut digeledah penyidik merupakan rumah dan ruangan kerja Wali Kota Semarang, serta kantor Komisi D DPRD Jawa Tengah.

KPK pun telah mengungkapkan bakal memulai pemeriksaan di kasus tersebut usai merampungkan upaya penggeledahan. Beberapa lokasi yang diketahui digeledah oleh penyidik seperti ruangan kerja serta rumah Wali Kota Semarang, serta kantor DPRD Jawa Tengah.

Dalam upaya penggeledahan itu, tim penyidik disebut telah menemukan dan menyita berbagai barang bukti termasuk barang bukti elektronik.

Adapun KPK juga mengungkap telah menetapkan sebanyak empat orang sebagai tersangka. Penyidik dipastikan sudah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada para tersangka. Jumlah penerima SPDP dalam kasus itu disebut sebanyak empat orang.

Sejalan dengan hal tersebut, sebanyak empat orang juga masuk ke dalam daftar pencegahan atau larangan bepergian ke luar negeri oleh KPK. Salah satu pihak yang masuk ke dalam daftar cegah di kasus tersebut yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, empat orang itu yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Alwin Basri (suami wali kota sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah), Martono (Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau Gapensi Semarang), serta Rahmat Jangkar (swasta).

Jakarta: Suami Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri turut diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia dimintai keterangan terkait dugaan rasuah di Pemerintahan Kota (Pemkot) Semarang.

“Betul saudara AB (Alwin Basri) dimintai keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang 2023 sampai dengan 2024,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 1 Agustus 2024.

Tessa enggan memerinci informasi yang bakal diulik penyidik kepada Alwin. Tapi, KPK bakal mendalami kabar adanya pemerasan pegawai negeri di Semarang dari ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah itu.
“(Juga didalami) dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023 sampai dengan 2024,” ucap Tessa.

Baca juga: Wali Kota Semarang Memenuhi Panggilan KPK

KPK secara maraton menggeledah 66 lokasi terkait kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang. Penyidik mengambil dokumen, barang bukti elektronik, sampai Rp1 miliar dan EUR9.650.

Ada tiga dugaan korupsi yang diusut KPK di Semarang. Perkaranya yakni dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa, pemerasan terhadap pegawai negeri atas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta penerimaan gratifikasi.

KPK sejatinya ogah membeberkan nama tersangka dalam kasus ini. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun mereka yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Suami Hevearita, Alwin Basri, Ketua Gapensi Martono, dan pihak swasta Rahmat U Djangkar.

(ABK)

Jakarta: Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Jawa Tengah.

Hevearita tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 08.02 WIB. Namun, dia masih menunggu di lobi Lembaga Antirasuah.

Hevearita terlihat menggunakan setelah hitam dengan kerudung krem saat memenuhi panggilan ini. Dia enggan memberikan komentar atas pemeriksaannya.

Baca Juga: KPK Minta Wali Kota Semarang Penuhi Panggilan Pemeriksaan Hari Ini

Sebelumnya, Suami Hevearita, Alwin Basri, Ketua Gapensi Martono, dan pihak swasta Rahmat U Djangkar mengaku sudah menjadi tersangka dalam kasus itu. Hal ini disampaikan usai diperiksa KPK.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa, 30 Juli 2024. Namun, dia tak hadir lantaran sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD 2024

KPK belum bisa memerinci informasi yang akan diulik penyidik dari keterangan Hevearita. Wali Kota Semarang itu diharapkan kooperatif.

KPK secara maraton menggeledah 66 lokasi terkait kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang. Penyidik mengambil dokumen, barang bukti elektronik, sampai Rp1 miliar dan EUR9.650.

Ada tiga dugaan korupsi yang diusut KPK di Semarang. Perkaranya yakni dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa, pemerasan terhadap pegawai negeri atas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta penerimaan gratifikasi.

KPK sejatinya ogah membeberkan nama tersangka dalam kasus ini. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun mereka yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Suami Hevearita, Alwin Basri, Ketua Gapensi Martono, dan pihak swasta Rahmat U Djangkar.

(AZF)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan penyidik pada Kamis, 1 Agustus 2024. Dia sebelumnya mangkir dengan dalih ada kegiatan penting dan meminta pemeriksaan dijadwalkan ulang.

“KPK berharap saudari HGR (Havearita Gunaryanti Rahayu) akan hadir hari ini sebagaimana penjadwalan ulang pemeriksaan yang sudah disetujui penyidik,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 1 Agustus 2024.

Hevearita akan dimintai keterangan dalam kasus dugaan korupsi di Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Suami Hevearita, Alwin Basri, Ketua Gapensi Martono, dan pihak swasta Rahmat U Djangkar mengaku sudah menjadi tersangka dalam kasus itu.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa, 30 Juli 2024. Saat itu, Hevearita sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait pengesahan RAPBD 2024

KPK belum bisa memerinci informasi yang akan diulik penyidik dari Hevearita. Wali Kota Semarang itu diharapkan kooperatif.

Baca Juga: Geledah 66 Lokasi, KPK Sita Dokumen sampai Duit Rp1 M dan EUR9.650

KPK secara maraton menggeledah 66 lokasi terkait kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang. Penyidik mengambil dokumen, barang bukti elektronik, sampai Rp1 miliar dan EUR9.650.

Ada tiga dugaan korupsi yang diusut KPK di Semarang. Perkaranya yakni dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa, pemerasan terhadap pegawai negeri atas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta penerimaan gratifikasi.

KPK sejatinya ogah membeberkan nama tersangka dalam kasus ini. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun mereka yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Suami Hevearita, Alwin Basri, Ketua Gapensi Martono, dan pihak swasta Rahmat U Djangkar.

(AZF)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Wali Kota Semarang, Jawa Tengah, Hevearita Gunaryanti Rahayu (HGR) alias MbakIta memenuhi panggilan penyidik besok, Kamis (1/8/2024).

Adapun Mbak Ita akan dimintai keterangan terkait dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

"Bahwa KPK berharap saudari HGR akan hadir besok," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Rabu (31/7/2024).

Mbak Ita sedianya dijadwalkan menghadap penyidik apda Selasa (30/7/2024) kemarin bersama suaminya yang menjabat Ketua Komisi D pada DPRD Jawa Tengah, Alwin Basri.

Namun, Mbak Ita tidak hadir karena harus menghadiri rapat paripurna dengan DPRD Kota Semarang. Ia meminta menyidik menjadwalkan ulang.

Setelah jadwal pemeriksaan baru ditetapkan, KPK mengingatkan Mbak Ita memenuhi permintaannya.

"Sebagaimana penjadwalan ulang pemeriksaan yang sudah disetujui oleh penyidik," tutur Tessa.

Dalam Pemeriksa terhadap Alwin, penyidik KPK mendalami tugasnya sebagai Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah.

Penyidik juga mendalami pekerjaan di lingkungan Pemkot Semarang.

Sebelumnya, KPK menyatakan tengah mengusut dugaan korupsi penerimaan gratifikasi, pengadaan barang dan jasa, dan pemotongan insentif pegawai atas capaian pemungutan retribusi daerah.

Tessa menyebut, KPK telah mengirimkan empat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada empat orang tersangka.

Berdasarkan informasi dari penegak hukum di internal KPK, keempat tersangka itu adalah Wali Kota Semarang MbakIta.

Kemudian, suami MbakIta yang juga menjadi Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang dari Fraksi PDI-P, Alwin Basri.

Lalu, Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Semarang bernama Martono, dan pihak swasta bernama Rahmat U Djangkar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Direktur PT Chimarder 777 Martono pada Rabu (31/7/2024). Martono akan digali keterangannya menyangkut dugaan korupsi di Pemerintahan Kota (Pemkot) Semarang.

"Saksi MTN, pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangan pers pada Rabu (31/7/2024).

Tercatat, Kantor PT Chimarder 777 sudah digeledah penyidik KPK beberapa waktu lalu. Tapi KPK ogah mengungkap informasi yang hendak didalami penyidik dari Martono.

Dalam pemeriksaan hari ini, KPK juga menjadwalkan pemanggilan Direktur Utama PT Deka Sari Perasa P Rachmat Utama Djangkar. Di hari yang sama, penyidik KPK turut memanggil sembilan saksi lainnya. Mereka diperiksa di Akademi Kepolisian, Jl Sultan Agung No 131, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Para saksi tersebut ialah Agung Wido Catur Utomo (AWCU), PNS/Kasubbid Penetapan pada Bidang Pelayanan dan Penetapan Bapenda Kota Semarang; Endang Sri Rezeki (ESR), PNS/Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Sisdukcapil Kota Semarang; Mukhamad Zaenudin (MZ), PNS/Inspektur Pembantu III Kota Semarang.

Kemudian Rian Putrowijoyo (RP), PNS/Kabag Rumah Tangga Setda Kota Semarang; Eko Yuniarto (EY), pegawai negeri sipil; Kapendi (KPD), wiraswasta.

Berikutnya Moeljanto (MJT), pegawai negeri sipil; Romadhon (RMD) alias GENDHON, swasta/penanggung jawab CV Merapi Berdikari; dan Siswoyo (SWY), Direktur CV Dua Putra/Wakil Sekretaris Gapensi Kota Semarang.

Sebelumnya, KPK melakukan penyidikan perkara dugaan korupsi di Pemkot Semarang. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengusut tiga dugaan korupsi yakni pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.

Dalam perkara ini, KPK telah menggeledah beberapa lokasi di Semarang. Salah satu lokasi yang disasar adalah ruang kerja Ita.