Jakarta: Alumni Tampere University Finlandia Satia Prihatni Zen menyebut seleksi dan persiapan rekrutmen guru di Indonesia tidak ditentukan oleh kuota yang disediakan. Padahal, lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) banyak di Indonesia.

“Kita biasanya mengacu pada undang-undang guru dan dosennya dan ada list kompetensinya. Seleksi tidak berbasis kuota, rasionya jadi lebih,” kata Satia dalam Simposium Peta Jalan Pendidikan 2024-2034 dalam Rangka Pra Kongres Pendidikan Partai Nasdem, di Kampus Akademi Bela Negara, Kamis 8 Agustus 2024.

Akibatnya seleksi rekrutmen tidak jelas. Minimnya faktor kolaborasi antara FKIP dan sekolah membuat kualitas tenaga pengajar di Indonesia masih kurang.
“Lulusan FKIP itu banyak sekali, skema seleksinya tidak berbasis yang jelas. Kolaborasi antara FKIP dan sekolah kurang,” tutur dia.

Satia mengungkapkan hal ini berbeda dengan Finlandia. Seluruh fakultas pendidikan di Finlandia mempunyai sekolah pelatihan karena tidak semua calon guru mempunyai mentor.

“Semua fakultas pendidikan di sana punya practice of school semacam lab school karena jumlahnya tidak banyak, semua calon guru atau mahasiswa FKIP punya guru mentor,” kata dia.

Proses latihannya dilakukan sejak tahun pertama masuk sekolah. Sehingga, latihan praktik terstruktur, akhirnya calon guru bisa mengajar dengan kualitas yang baik.

"Mereka melakukan praktik sejak tahun pertama, bukan praktik tapi masuk ke sekolah sejak tahun pertama. Bukan hanya di tahun terakhir,” ujar Satia.

“Jadi praktisnya itu latihan praktiknya itu terstruktur sampai akhirnya mereka bisa mengajar dan itu tetap didampingi oleh guru pamong (mentor). Guru pamongnya itu dosen yang bekerja di practice school,” beber dia.

Satia juga mengatakan hal penting dalam mendukung peningkatan kualitas guru adalah koordinasi antara kantor pusat dan pemerintah lokal. Indonesia masih mengembangkan kualitas tenaga pengajar karena perbedaan kebijakan antara pemerintah dan perguruan tinggi.

"Pemerintah punya kebijakan sendiri dalam distribusi, perguruan tinggi punya kebijakan sendiri dalam merekrut mahasiswanya. Belum tentu mereka sejalan hingga disitulah implementasinya menjadi kacau,” jelasnya. (Theresia Vania Somawidjaja)

Baca juga: Bappenas Sebut Guru PPPK Banyak Kelirunya, Rekomendasikan Hal Ini

(REN)