Saat ini saya sedang di kabupaten Manggarai Barat, bersama Wahana Visi Indonesia dan pemerintah daerah mencanangkan istilah “layak anak”.

Hari anak nasional baru saja lewat minggu lalu, tapi tidak banyak orang memahami anak dan haknya.

Sebagai manusia yang masih tumbuh dan kembang, anak butuh perlindungan atas hak tumbuh kembangnya itu.

Utamanya, karena mereka belum mampu menyuarakan masalah yang muncul saat haknya tidak terpenuhi, bahkan berisiko dimanipulasi orang dewasa – demi kepentingan orang dewasa.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) menjadi acuan pemenuhan hak anak-anak berupa: tersedianya akses pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi yang sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan.

Adanya kebijakan dan anggaran khusus untuk anak, tersedianya lingkungan yang aman dan nyaman, sehingga memungkinkan anak dapat berkembang.

Sealain itu juga, keseimbangan di bidang sosial, ekonomi, dan terlindungi dari pengaruh kerusakan lingkungan dan bencana alam.

Kemudian, perhatian khusus pada anak yang bekerja di jalan, mengalami eksploitasi seksual, hidup dengan kecacatan atau tanpa dukungan orangtua.

Dan adanya wadah bagi anak-anak untuk berperan serta dalam pembuatan keputusan, yang berpengaruh langsung pada kehidupan anak-anak.

Memenuhi hak akan layanan kesehatan, Pendidikan, serta cemaran lingkungan saja sudah merupakan pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai.

Masih banyak bayi dan anak hidup di lingkungan perokok yang tak tahu diri.

Bahkan, memberi edukasi yang salah: seakan dengan merokok tercipta aura kejantanan dan “kemapanan”. Padahal, yang semakin mapan industri rokoknya.

Pendidikan anak tidak akan paripurna dipenuhi, jika pendidikan orangtuanya masih sebatas bisa baca tulis dan menghitung belanjaan. Kemampuan bernalar, berpikir hingga akhirnya mengambil keputusan bijak saja masih sulit dieksekusi orang dewasa.

Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) polio di wilayah-wilayah terdampak Kejadian Luar Biasa (KLB), susah sekali dengan semakin liarnya berita-berita bohong (hoax) yang dinarasikan sedemikian “masuk akal”nya, untuk mengakali keputusan orang-orang sederhana memberi perlindungan bagi anaknya dari cacat seumur hidup.

Padahal, imunisasi jelas-jelas proteksi. Yang harus dibedakan dengan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) koinsidental.

Suatu gejala yang sebetulnya bukan akibat imunisasi, tapi bersamaan dengan anak sedang mengalami sakit tertentu.

Namun, bisa dibayangkan kehebohannya dengan semakin dihubung-hubungkan ilmu cucokologi.

Semakin mengerikan karena penyebar hoaksnya beranak pinak, dimulai dari orang yang tidak mempunyai dasar keilmuan tanpa tanggung jawab profesi, karena tidak diakui profesi mana pun.

Ibaratnya, masyarakat belajar masak dengan tukang jahit, yang juga tidak pernah masak buat keluarganya. Semakin liar lepas kendali. Jika di negara lain, orang ini sudah mendekam di penjara karena menyebarkan teror alias ketakutan di masyakarakat.

Di sisi lain, perlindungan atas hak sehat anak juga dengan memberi aturan promosi makanan minuman yang tidak sesuai kebutuhan tumbuhnya.

Indonesia terkenal sebagai negeri penuh iklan termasuk iklan yang superlative. Overklaim. Mulai dari susu pertumbuhan hingga bumbu masak yang melibatkan anak-anak.

Sementara Komisi Penyiaran Indonesia, masih fokus seputar tayangan dengan kekerasan dan perlecehan seksual.

Padahal usia anak adalah masa kritis otak dipengaruhi, dibangun, dan dibentuk. Merusak referensi dan preferensi asupan gizi anak amat mudah dilakukan di usia anak, di bawah 18 tahun.

Menjaga Kearifan Lokal

Indonesia adalah Nusantara bhineka yang tidak boleh berkembang dengan cetak biru yang sama di semua wilayahnya.

Kearifan lokal amat perlu dijaga sebelum punah atau dicaplok bangsa asing, sebab kita tidak lagi menghargainya.

Sarana bermain dan jajan seperti di mall kota-kota besar yang sudah terlanjur terjadi, tidak boleh jadi stereotip pembangunan “sarana ramah anak”.

Akan sangat menyedihkan, jika anak-anak kita tidak lagi kenal permainan tradisional, karena diganti wahana mandi bola atau ice skating di mall. Lebih sadis lagi, pangan tradisional diganti gerai-gerai street food ala Korea dan Taiwan.

Kabupaten/kota layak anak atau kota ramah anak, perlu memiliki kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, media massa, dunia usaha, dan lembaga yang kuat secara fisik dan tegas dalam menjamin hak-hak anak, yakni kesempatan berpartisipasi untuk anak, serta fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang menjamin kehidupan anak.

Sebab, tujuan pengembangan KLA adalah membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota, yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi.

Di sisi lain juga ada strategi dan intervensi pembangunan yang tecermin dari kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak pada suatu wilayah kabupaten/kota, yang khas dari wilayah tersebut, tanpa meninggalkan karakter dan budaya setempat.

Pasalnya, kemajuan itu tidak sama dengan seorang ibu yang terpaksa bekerja hingga larut malam dan ASI-nya seret, sehingga harus diubah jadi susu formula. Atau tak sempat menyiapkan sarapan pagi hingga mengandalkan roti kemasan.

Belum lagi rasa lelah orangtua yang membuat kehilangan kesempatan bermain bersama anak, akibatnya anak asyik sendiri dengan layar dan tayangan-tayangan gawai. Komunikasi terputus, interaksi keluarga pun pupus.

Mari selamatkan hak anak, bukan agar layak anak semata, tapi untuk pemenuhan martabat manusia.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Prodia Widyahusada Tbk (PRDA) menginisiasi program berkelanjutan melalui keterlibatan langsung dengan komunitas berdaya dalam Prodia Healthy & Fun with Community (Prodia HFC).

Secara khusus, Prodia HFC akan menjadi sarana bagi komunitas lokal yang sudah memiliki program rutin untuk terus memelihara gaya hidup sehat dan membangun hubungan yang positif.

Dalam jangka panjang, Prodia menyadari komunitas memiliki dampak yang besar untuk menciptakan budaya preventif yang berkelanjutan.

freepik ilustrasi olahraga untuk mencegah serangan jantung

Sepanjang tahun 2024 rangkaian Prodia HFC akan berlangsung di enam kota mulai dari Medan, Makassar, Semarang, Surabaya, Bandung, dan berakhir di Jakarta.

Inisiasi dalam skala nasional ini juga mendukung visi pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Bugar dengan target 70 persen masyarakat aktif berolahraga tiga kali seminggu dengan durasi minimal 60 menit pada tahun 2045.

Di mana, pemerintah memberikan perhatian besar pada pemberdayaan sumberdaya manusia dalam aspek peningkatan kualitas hidup melalui olahraga sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional.

Business and Marketing Director Prodia, Indriyanti Rafi Sukmawati mengatakan, melalui
Prodia HFC, perseroan menunjukkan konsistensi dalam berkomitmen sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk meningkatkan tren positif dengan menyediakan edukasi kesehatan dan sarana produktivitas.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Prodia Widyahusada Tbk (PRDA) menginisiasi program berkelanjutan melalui keterlibatan langsung dengan komunitas berdaya dalam Prodia Healthy & Fun with Community (Prodia HFC).

Secara khusus, Prodia HFC akan menjadi sarana bagi komunitas lokal yang sudah memiliki program rutin untuk terus memelihara gaya hidup sehat dan membangun hubungan yang positif.

Dalam jangka panjang, Prodia menyadari komunitas memiliki dampak yang besar untuk menciptakan budaya preventif yang berkelanjutan.

freepik ilustrasi olahraga untuk mencegah serangan jantung

Sepanjang tahun 2024 rangkaian Prodia HFC akan berlangsung di enam kota mulai dari Medan, Makassar, Semarang, Surabaya, Bandung, dan berakhir di Jakarta.

Inisiasi dalam skala nasional ini juga mendukung visi pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Bugar dengan target 70 persen masyarakat aktif berolahraga tiga kali seminggu dengan durasi minimal 60 menit pada tahun 2045.

Di mana, pemerintah memberikan perhatian besar pada pemberdayaan sumberdaya manusia dalam aspek peningkatan kualitas hidup melalui olahraga sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional.

Business and Marketing Director Prodia, Indriyanti Rafi Sukmawati mengatakan, melalui
Prodia HFC, perseroan menunjukkan konsistensi dalam berkomitmen sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk meningkatkan tren positif dengan menyediakan edukasi kesehatan dan sarana produktivitas.

"Terlebih dari data Sport Development Index yang dikeluarkan Kemenpora menunjukkan tingkat partisipasi olahraga dapat dipacu dengan semakin banyak fasilitas program-program
pengembangan," kata Indriyanti dalam keterangan tertulis, Selasa (30/7/2024).

Sementara itu, Reskia Dwi Lestari, Marketing Communication Manager Prodia menambahkan, kehadiran Prodia HFC juga dirancang untuk menyampaikan kampanye dalam menciptakan budaya rutin check up.

“Kegiatan ini dirancang bukan hanya sebagai wadah yang memfasilitasi kegiatan olahraga, tetapi juga manifestasi jangka panjang Prodia untuk terus mengiringi perjalanan kesehatan hingga generasi selanjutnya. Ini kami lakukan dengan melibatkan kolaborasi dengan
komunitas Smart Mom sebagai penutup rangkaian Prodia HFC 2024 di Jakarta," ungkap Reskia.

"Di setiap kotanya, kami menyediakan berbagai aktivitas pendukung seperti edukasi kesehatan dan pemeriksaan gratis untuk memastikan peserta mendapatkan pengalaman yang komprehensif dan bernilai tinggi," sebut dia.

Perseroan berharap inisiasi yang dijalankan secara konsisten ini dapat memotivasi lebih banyak masyarakat, serta memperkokoh posisi merek Prodia sebagai pemimpin pasar industri
laboratorium kesehatan di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa orangtua enggan melibatkan anak-anaknya saat mengambil keputusan soal rumah tangga.

Terkadang, keputusan sesimpel menu makan hari ini, kegiatan di akhir pekan, acara televisi yang ingin ditonton, atau pembagian pekerjaan rumah, hanya dibicarakan dengan pasangan.

Padahal, tidak masalah jika anak dilibatkan dalam pengambilan keputusan di rumah.

"Anak-anak juga punya hak untuk berpartisipasi. Penting itu partisipasi dari anak-anak," ujar Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Pribudiarta Nur Sitepu, di Plaza Indonesia, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Hak anak untuk berpartisipasi termasuk dalam hak sipil anak. Adapun, hak sipil anak merupakan salah satu dari empat hak anak yang wajib terpenuhi.

Pemenuhan hak anak bukan hanya peran dari orangtua, tetapi juga lingkungan dan pemerintah.

Pemenuhan hak anak sama dengan memastikan kehidupan anak yang sejahtera.

Untuk hak sipil sendiri, beberapa yang wajib terpenuhi adalah anak harus memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Kemudian hak untuk berpartisipasi dan perihal literasi. Terkait literasi, anak diberikan ruang untuk membaca.

kompas.com / Nabilla Ramadhian Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Pribudiarta Nur Sitepu, di Plaza Indonesia, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

"Biasanya, anak-anak yang memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam keluarga, biasanya keluarganya sehat," ujar Pribudiarta.

Pasalnya, anak diizinkan untuk bebas menyuarakan pendapatnya kepada orangtua. Sementara orangtua mendengarkan apa pun yang disampaikan.

Ketika anak merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan di rumah, ikatan hubungan antara anak dan orangtua semakin erat.

Mereka saling memahami satu sama lain karena anak dilibatkan dalam diskusi.

"Orangtua yang mendengarkan anak dalam setiap pengambilan keputusan di rumah, biasanya keluarganya sehat," kata Pribudiarta.

View this post on Instagram

A post shared by KOMPAS Lifestyle (@kompas.lifestyle)

Bisnis.com, JAKARTA – PT Djarum kembali melanjutkan program Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) dengan merenovasi dan membangun 80 hunian yang berada di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Total anggaran yang dikucurkan untuk program ini mencapai Rp4 miliar.

Para penerima bantuan RSLH kali ini tersebar di 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Kudus. Terdiri dari 9 rumah di Kecamatan Bae, 5 rumah di Kecamatan Dawe, 9 rumah di Kecamatan Gebog, 5 rumah di Kecamatan Jati, 11 rumah di Kecamatan Jekulo, 11 rumah di Kecamatan Kaliwungu, 4 rumah di Kecamatan Kudus, 7 rumah di Kecamatan Mejobo, serta 19 rumah di Kecamatan Undaaan.

Seremoni serah terima simbolis dari PT Djarum kepada para penerima bantuan RSLH diselenggarakan pada Rabu (10/7), bertempat di Pendopo Kudus. Acara ini turut dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati Kudus Muhamad Hasan Chabibie, jajaran pemerintah kabupaten bersama dinas terkait, serta perwakilan dari kecamatan dan desa setempat.

Salah satu penerima bantuan dari program RLSH, yakni Musni dari Desa Bulucangkring, Kecamatan Jekulo. Perempuan yang hidup sebatang kara dan bekerja serabutan di kios Pasar Bareng, Kudus ini mengucap syukur karena mendapat tempat tinggal layak setelah rumah lamanya roboh karena hujan dan angin. Usai pembangunan ulang oleh PT Djarum, kini hunian Musni menjadi lebih kokoh, aman, sehat, dan nyaman.

“Rumah saya awalnya cuma terbuat dari bambu yang keropos, lalu roboh. Saya berdoa agar ada pihak yang masih peduli dengan rakyat kecil. Alhamdulillah saya mendapat bantuan dari PT Djarum sehingga saya punya rumah yang layak untuk hari tua saya. Sekarang saya bisa beristirahat dan melanjutkan hidup dengan lebih baik,” ucap Musni

Pj Bupati Kudus Muhamad Hasan Chabibie mengapresiasi langkah nyata dan kepedulian dari PT Djarum. Menurutnya, dengan program ini akan semakin banyak masyarakat yang lebih sehat dan produktif karena menempati hunian yang layak bersama keluarga. Ia juga berharap program RSLH ini berjalan dengan baik, berkelanjutan, dan tepat sasaran sehingga semakin banyak masyarakat dengan penghasilan rendah dapat merasakan hunian yang aman, sehat, dan nyaman.

“Kepada PT Djarum, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas inisiatif, kepedulian, dan uluran tangan bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Rumah layak huni merupakan salah satu elemen mendasar bagi warga dalam menjaga kualitas hidupnya. Semoga dengan bantuan ini, tingkat kesejahteraan para penerima bantuan menjadi semakin baik,” kata Muhamad Hasan Chabibie di acara seremoni Serah Terima Simbolis Rumah Sederhana Layak Huni, Rabu (10/7).

Dalam kesempatan yang sama, Deputy General Manager Community Development PT Djarum Achmad Budiharto mengatakan program RSLH tak lain bertujuan untuk membantu masyarakat di Kabupaten Kudus dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya. Ia menjelaskan, PT Djarum berkolaborasi dengan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus guna membantu masyarakat dengan penghasilan rendah agar memiliki hunian yang lebih aman, sehat, dan nyaman.

“Berdasarkan data PKPLH, saat ini ada sekitar enam ribuan rumah tinggal yang tidak layak huni di Kabupaten Kudus. Maka kami melihat program Rumah Sederhana Layak Huni ini harus terus dilanjutkan untuk membantu memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Untuk semester pertama ini total ada 80 rumah, sementara pada semester kedua nanti kami menargetkan 100 rumah lagi,” ucap Budiharto.

Untuk membiayai renovasi maupun pembangunan ulang 80 rumah tersebut, PT Djarum total mengucurkan anggaran tidak kurang dari Rp4 miliar. Dengan alokasi biaya masing-masing rumah berkisar Rp50 juta hingga Rp55 juta. PT Djarum juga menerapkan total intervensi sehingga penerima bantuan tidak perlu mengeluarkan biaya sama sekali untuk proses pembangunan, mengingat kondisi ekonomi mereka yang terbatas.

Selain PT Djarum, bantuan RSLH tahun 2024 ini juga berasal dari Kopi Tubruk Gadjah dan Polytron. Adapun rinciannya yaitu sebanyak 68 rumah dari PT Djarum, 2 rumah dari Polytron (PT Hartono Istana Teknologi), dan 10 rumah dari Kopi Tubruk Gadjah (PT Sumber Kopi Prima).

Sebelum program RSLH terhadap 80 rumah kali ini, tercatat PT Djarum lebih dulu telah melakukan renovasi atau membangun ulang sebanyak 70 rumah di berbagai kabupaten di Jawa Tengah. Perdana dilakukan pada tahun 2022, program ini telah menyasar empat kabupaten yaitu Pemalang (10 rumah), Kudus (10 rumah), Rembang (5 rumah), Demak (10 rumah). Kemudian pada 2023 di tiga kabupaten yaitu di Kudus (25 rumah), Grobogan (5 rumah), dan Blora (5 rumah).

Budiharto menambahkan sebuah hunian nantinya akan disebut sebagai rumah sederhana layak huni setelah memenuhi tiga persyaratan dasar yakni “Aman, Sehat, dan Nyaman” Pertama, “Aman” artinya rumah sederhana layak huni harus aman secara pondasi dan konstruksi. Dengan pilihan material terbaik, bangunan ini dapat bertahan dalam kurun waktu minimal 10 tahun sehingga dapat menjadi tempat bernaung yang aman bagi seluruh keluarga.

Kedua, “Sehat” dari sisi kesehatan, rumah sederhana layak huni juga harus memiliki pencahayaan alami yang cukup, sirkulasi udara yang baik, serta sanitasi yang baik pula. “Setelah ‘Aman’ dan ‘Sehat’, kami berharap para penghuninya akan merasa ‘Nyaman’, kemudian dapat melakukan hal-hal yang bersifat produktif dan membuahkan perbaikan ekonomi bagi keluarga tersebut,” pungkas Budiharto.