REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan surat edaran berisi instruksi penegasan terkait pelarangan hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan Israel. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat bernomor 2020/PB.03/A.1.03.08/99/07/2024.

"Sebetulnya kebijakan untuk menangguhkan atau menghentikan kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional, seperti ACJ, sudah terbit pada kepengurusan PBNU periode yang lalu ketika ketua umumnya KH Said Aqil Siroj," ujar Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (20/7/2024).

Adapun surat yang dikeluarkan pada periode kepengurusan sebelumnya yakni bernomor 4207/C.1.034/09/2021 tanggal 13 Shafar 1443 H atau 20 September 2021 M. Surat itu berisi instruksi untuk menghentikan dan/atau menangguhkan semua program/proyek kerja sama yang berhubungan dengan Institut Leimena, Institute for Global Engagement (IGE), dan American Jewish Committee (AJC), baik yang masih dalam rencana maupun yang sedang berjalan.

Surat tersebut, kata Amin Said, tidak pernah dicabut dan masih berlaku hingga saat ini. Bahkan untuk semakin memperkuat diterbitkan surat bernomor 2020/PB.03/A.1.03.08/99/07/2024 itu.

Amin mengatakan, PBNU masih melarang hubungan atau kerja sama dengan lembaga yang disebutkan dalam surat instruksi itu seperti Institut Leimena, Institute for Global Engagement (IGE), American Jewish Committee (AJC), dan sejenisnya.

"Dan surat itu sampai hari ini tidak pernah dicabut, tidak pernah juga direvisi karena itu sifatnya masih berlaku," kata dia.

Amin bercerita yang melatarbelakangi surat tersebut diedarkan kembali adalah setelah adanya kabar terkait lima orang nahdliyin yang berkunjung menemui Presiden Israel tanpa sepengetahuan PBNU.

"PBNU sekarang hanya menegaskan kembali me-remind seluruh jajaran struktural Nahdlatul Ulama baik itu pengurus wilayah, pengurus cabang, sampai ke paling bawah. Termasuk ke banom (badan otonom) dan lembaga-lembaga di lingkungan NU, termasuk perguruan tinggi, pondok-pondok pesantren atau madrasah lain itu masih terikat keputusan PBNU," katanya.

Terkait apakah konsekuensi organisatoris bagi pelanggar surat edaran itu, Amin mengatakan, PBNU akan terus melakukan pembinaan agar dapat mencegah kejadian serupa.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta akhirnya melakukan pemecatan terhadap anggotanya yang bertemu Presiden Israel Isaac Herzog dan terkait dengan organisasi Yahudi.

Salah satu yang terkena sanksi tersebut yakni Dr Zainul Maarif. Cendekiawan muda sekaligus dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) tersebut diketahui melakukan kunjungan ke Israel pada 30 Juni-5 Juli 2024. Zainul pun sempat memposting fotonya bersama Presiden Israel lewat akun Instagram @zenmaarif.

Zainul mengaku bertemu dengan Presiden Israel, Isaac Herzog, bersama empat orang aktivis NU lainnya pada 3 Juli 2024 lalu. Berdasarkan pengakuannya, dialog bersama Isaac Herzog saat itu berlangsung sekitar 15 sampai 20 menit. Dalam dialog itu, Zainul mengaku membahas tentang perdamaian bersama Presiden Israel. Dia berharap kepada Israel agar berdamai dengan Palestina.

"Tidak terlalu lama, dialognya berapa ya mungkin 15-20 kali ya. Utamanya ya kami mengungkapkan ya tadi, kami mengharapkan perdamaian. Kita orang Indonesia kan punya tugas secara konstitusional untuk menghadirkan perdamaian dunia," ujar Zainul saat ditemui di Kantor PWNU DKI Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (18/7/2024).

Menurut dia, pesan utama seorang muslim adalah salam, artinya berdamai dengan orang. Karena itu, dalam pertemuan bersama Presiden Israel, dia pun mengungkapkan misi perdamaian.

"Saya mengungkapkan perdamaian di hadapan orang-orang yang sedang nyerang. Artinya, ini kan kita harus diplomasi, ngomongnya itu, Kami mengharapkan agar tidak ada serangan lebih lanjut tentang itu," ucap Zainul.

Zainul mengaku pergi ke Israel dengan menggunakan visa turis. Dia menjelaskan, Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, dia pun terbang ke Dubai terlebih dahulu. "Saya ke Dubai dulu, baru ke Israel," kata Zainul.

Biaya kunjungannya ke Israel sendiri berasal dari sebuah organisasi bernama Itrek (Israel Trek). Ini adalah organisasi yang secara eksplisit pro-Israel dan sebelumnya telah menerima dana dari pemerintah Israel. "Biayanya dari organisasi bernama Itrek. Itrek.org itu loh. Sebenarnya ini nama kependekan dari Israel Trek," jelas Zainul.

Dipecat PWNU DKI Jakarta..

Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, KH Samsul Maarif memberhentikan Zainul Maarif karena pergi ke Israel dan bertemu dengan bertemu Presiden Isaac Herzog. Tidak hanya memecat Zainul Maarif, Kiai Samsul juga memberhentikan tiga pengurus lainnya, yaitu Ketua Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU DKI, Mu'ti Ali Qusyairi, Roland Gunawan, dan Sapri Saleh.

"Kami pengurus PWNU dari jajaran Syuriah dan Tanfidziyah melakukan rapat tadi memutuskan bahwa beberapa orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam keberangkatan anak NU ke Israel itu diberhentikan dari kepengurusan lembaga Basul Masail PWNU DKI Jakarta," ujar Kiai Samsul usai rapat di Kantor PWNU DKI Jakarta di Jakarta Timur, Kamis (18/7/2024).

Sebelum memberhentikan mereka, Kiai Samsul telah melakukan wawancara dan bertanya langsung kepada mereka, terutama terkait dengan keberangkatan Zainul Ma'arif ke Israel. Setelah itu, barulah Kiai Samsul melakukan rapat bersama jajaran Syuriah dan Tanfidziyah.

"Jadi empat orang ini diberhentikan dari kepengurusan LBM PWNU DKI Jakarta. Saya kira itu saya menyampaikan hasil rapat antara jajaran syuriah dan Tanfidziyah PWNU DKI Jakarta," ucap Kiai Samsul.

Dia pun mengungkapkan alasan memberhentikan empat pengurus LBM PWNU DKI Jakarta. Menurut dia, Zainal Ma'arif diberhwntikan karena secara langsung ikut berangkat ke Israel dan menemui presiden Israel.

"Itu yang jadi alasan pokok untuk Zainul Ma'arif. Kalau yang lain adalah karena secara organisasi melakukan kesalahan yaitu mereka ini bergabung dalam organisasi yang namanya Rahim. Rahim itu salah satunya adalah memang pimpinannya Pak Mukti Ali," kata Kiai Samsul.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) menonaktifkan dua pengurusnya yang diduga terkait dengan organisasi terafiliasi Israel. Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan menyatakan, dua nama yang telah dinonaktifkan kini sedang dimintai keterangan yakni MA dan AR. Antara melaporkan, berdasarkan laman resmi MUI, keduanya merupakan anggota Komisi Fatwa MUI.

Ia menjelaskan dalam proses pemeriksaan, MUI memiliki mekanisme sesuai pedoman dasar, pedoman rumah tangga, dan peraturan organisasi. Proses penyelidikan dilakukan dengan hati-hati sesuai prosedur yang berlaku di MUI. Apabila keduanya terbukti memiliki hubungan dengan organisasi yang terafiliasi Israel, maka MUI akan langsung memberhentikan mereka dari keanggotaan.

"Dua inisial ini tengah kita lakukan proses (pemeriksaan) sesuai dengan prosedur dan tahapan-tahapan. Ini tentu kita lalui dengan sebaik-baiknya agar mulai dari penonaktifan sampai kepada pemberhentian dapat dilakukan sesuai dengan tata kelola organisasi," kata Amirsyah.

Sebelumnya, Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam mengatakan dua nama yang dinonaktifkan sama sekali tidak ikut berangkat ke Israel bertemu Presiden Isaac Herzog. Namun, keduanya diduga tergabung dalam sebuah organisasi yang di dalamnya terafiliasi Yahudi.

"Pada tahun kemarin dia melakukan kunjungan ke Dubes Israel di Singapura," ujar Asrorun.

Salah satu lembaga lintas iman yang ramai dikaitkan dengan Israel yakniPusat Studi Warisan Ibrahim untuk Perdamaian. Organisasi yang kerap disebut sebagai Rahim tersebut juga sempat diprotes oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Gus Yahya mendapatkan informasi bahwa ada logo Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU dicantumkan di situs rahim.or.id.

Selanjutnya...

Pada salah satu artikel berjudul 'Delegasi Rahim ke Singapura 2023' yang dilihat Republika pada Senin (15/7/2024), Rahim dibantu anggota Steering Committee Rahim untuk Urusan Luar Negeri, Elisheva Stross, mengatur perjalanan bagi enam delegasi ke Singapura dari tanggal 12-16 Augustus 2023. Mereka bertemu dengan pihak Kedutaan Israel serta komunitas Yahudi di Singapura.

Tim Delegasi RAHIM ke Singapura dipimpin oleh Leo Agustinus Yuwono dan terdiri dari 5 anggota RAHIM: K.H. Mukti Ali Qusyairi, K.H. Zainul Maarif, K.H. Asnawi Ridwan, K.H. Roland Gunawan, dan Yohannes Elias.

Kunjungan ini menjadi langkah pertama dari perjalanan panjang tim RAHIM untuk melakukan penelitian dan pengamatan terhadap hubungan toleransi antar agama di dunia, terutama antara Islam dan Yahudi, sampai kepada kualitas hubungan yang sebenarnya antara Palestina dan Israel.

Delegasi RAHIM dari NU melakukan perjalanan ke Singapura untuk berkunjung dan bersilaturahmi serta memulai kerjasama dengan Duta Besar Israel untuk Singapura, Eli Vered Hazan, dan Israeli Deputy Chief of Mission Hila Rose Fridman. Pertemuan ini diakhiri dengan penyerahan hadiah buku “Etika Universal: Samudra Hikmat Nabi Nuh” yang diterjemahkan oleh tim RAHIM, dan Piagam Deklarasi Perdamaian RAHIM bagi dunia, serta Profil Organisasi RAHIM.

Dalam artikel tersebut, H. Mukti Ali Qusyairi, Direktur Eksekutif Rahim yang juga tercatat sebagai anggota Komisi Fatwa MUI menyampaikan bahwa kunjungan ini dimaksudkan, pertama, melakukan penelitian lapangan untuk menggali data dan belajar dari Singapura mengenai toleransi dan interfaith, khususnya hubungan antara Islam dan Yahudi, serta menjajaki kemungkinan membuka hubungan dan kerjasama diplomatik antara Indonesia dan Israel sebagaimana dilakukan Singapura.

Kedua, untuk memperluas dan memperkuat jaringan gerakan interfaith di kawasan Asia, khususnya di Singapura sebagai negara tetangga yang dikenal sebagai negara demokrasi yang secara resmi mengakui banyak agama dan keyakinan.

Saat ini, laman rahim.or.id sudah tidak aktif.

REPUBLIKA.CO.ID, RABAT -- Tidak hanya di Indonesia, keputusan sekelompok profesional muda Maroko dan influencer untuk mengunjungi Israel telah memicu kemarahan di negara Afrika Utara. Kemarahan ditujukan kepada pihak berwenang Maroko, termasuk raja, karena tidak memanggil kembali kelompok tersebut sebagai protes atas perang di Gaza.

Akhir pekan lalu, belasan pemuda Maroko mengunjungi Israel dalam upaya nyata untuk menumbuhkan perdamaian. Mereka berbicara dengan diplomat Israel dan mantan diplomat, termasuk Ketua Knesset Amir Ohana.

Profesional muda itu juga mengunjungi situs bersejarah di Yerusalem dan Tepi Barat yang diduduki dan mengunjungi daerah-daerah di Israel selatan yang terkena dampak serangan 7 Oktober.

Kunjungan tersebut hanya mendapat sedikit perhatian dari warga Israel dan Palestina, namun menimbulkan kemarahan di Maroko. Di Maroko, sentimen anti-Israel terus meningkat akibat serangan berdarah Israel selama sembilan bulan di Gaza.

Beberapa warga Maroko, termasuk sumber yang memiliki kontak dekat dengan Raja Mohammed VI, mengatakan kepada Middle East Eye bahwa mereka marah dengan kunjungan delegasi yang dilakukan di tengah upaya gencatan senjata untuk mengakhiri pertempuran.

“Kunjungan tersebut seharusnya dibatalkan, dan media Israel seharusnya tidak mengiklankannya sekeras yang mereka lakukan,” kata sumber politik tersebut kepada MEE yang tidak mau disebutkan namanya karena dia tidak berwenang untuk berbicara kepada media.

“Peristiwa tersebut [terjadi] pada saat seruan untuk melakukan gencatan senjata semakin meningkat, baik secara regional maupun internasional. Tindakan ini tidak akan membantu citra Maroko baik di dalam negeri, maupun secara regional,” tambah sumber tersebut.

Beberapa video dari perjalanan delegasi tersebut menjadi viral di media sosial, memicu kemarahan di antara semakin banyak warga Maroko yang menyerukan pembalikan proses normalisasi.

Salah satu video menunjukkan delegasi bernyanyi dan menari bersama warga Israel di sebuah hotel, sementara video lainnya menunjukkan kelompok tersebut mengunjungi pasar makanan di Yerusalem, di mana mereka terlihat mempromosikan masyarakat Israel atas kehangatan dan toleransinya.

Media-media Israel mengeklaim bahwa pesta tersebut berlangsung spontan dan 'tidak direncanakan'. Namun seorang akademisi yang tinggal di Maroko, yang tidak mau disebutkan namanya karena sensitifitas seputar topik tersebut, mengatakan bahwa video-video tersebut jelas merupakan upaya kelompok-kelompok yang didukung pemerintah Israel untuk membentuk narasi hubungan kedua negara di tengah solidaritas global untuk perjuangan Palestina.

“Perjalanan ini tidak akan menguntungkan kerajaan karena jumlah korban tewas terus meningkat di Gaza,” kata akademisi, yang pernah menjadi penasihat istana kerajaan, kepada MEE.

Dalam beberapa bulan terakhir, puluhan ribu pengunjuk rasa dari berbagai spektrum politik turun ke jalan di Maroko untuk mengecam Israel dan menyatakan dukungan terhadap kelompok Palestina, termasuk Hamas.

Para pengunjuk rasa mengkritik sekutu Israel, termasuk Amerika Serikat, dan meneriakkan tuntutan agar pemerintah membatalkan normalisasi dan mengusir diplomat Israel.

Maroko adalah salah satu dari empat negara Arab yang menjalin hubungan dengan Israel pada tahun 2020, sebagai bagian dari apa yang disebut Perjanjian Abraham, sebuah perjanjian yang membawa modal politik Rabat ke Washington.

Sebelumnya, kedatangan sejumlah tokoh muda Nahdliyin ke Israel juga menuai kecaman dari banyak warga Indonesia. Kunjungan tersebut dinilai tidak sensitif di tengah serangan Israel terhadap Gaza.