Said Aqil Siroj ikut menyoroti konflik antara PKB dengan PBNU yang tak kunjung reda. Eks Ketum PBNU ini meminta seluruh kader PKB menjadikan kasus ini sebagai cambuk agar lebih baik ke depannya.

Said Aqil merupakan Ketua Umum PBNU periode 2010-2021. Ia memang memiliki kedekatan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Bahkan di Pilpres 2024, Said Aqil mendoakan agar pasangan Anies-Cak Imin terpilih meski akhirnya kalah dari Prabowo-Gibran.

"Jadikan apa yang dihadapi hari ini sebagai cambuk. Jadikan sebagai jamu, pahit, tidak papa asal sembuh. Semakin mereka mengkritik PKB, PKB semakin sehat dah kuat," kata Said Aqil dalam Istigasah Qubro yang digelar DPC PKB Bandung, Sabtu (10/8).

Said menceritakan bagaimana ia masuk dalam tim lima pendiri PKB. Tim lima bertugas membuat konsep PKB. Baik muqadimah maupun AD/ART.

"Dari lima orang anggota tim lima, tiga orang telah meninggal dunia, dan dua orang masih hidup. Yakni, saya dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin. Tiga orang yang telah berpulang, Bapak Rozi Munir, Bapak Ahmad Bagdja, dan Bapak Mustopa Zuhad," ucap dia.

Said memuji Cak Imin selama memimpin PKB. Ia menilai, Cak Imin telah berhasil membawa PKB semakin baik dan menjadi partai besar.

"Alhamdulillah berkat kerja keras Gus Muhaimin dan seluruh kader PKB dari tingkat pusat maupun daerah," katanya.

Hubungan antara PKB dan PBNU kian memanas beberapa pekan terakhir. Apalagi, ketika PBNU membuat tim khusus untuk mengembalikan PKB ke jalan yang benar sesuai dengan keyakinan NU.

PBNU gencar memanggil mantan pengurus PKB hingga kader PKB yang memiliki hubungan dengan Cak Imin untuk dimintai keterangan terkait tudingan perebutan PKB saat konflik 2008 silam.

PBNU sudah memanggil eks sekjen PKB Lukman Edy hingga eks anggota DPR RI fraksi PKB, yang kini menjadi kader partai NasDem, Effendi Choirie.

PBNU juga memanggil Sekjen PKB saat ini, Hasanuddin Wahid atau Cak Udin. Namun Cak Udin tidak memenuhi panggilan tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan surat edaran berisi instruksi penegasan terkait pelarangan hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan Israel. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat bernomor 2020/PB.03/A.1.03.08/99/07/2024.

"Sebetulnya kebijakan untuk menangguhkan atau menghentikan kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional, seperti ACJ, sudah terbit pada kepengurusan PBNU periode yang lalu ketika ketua umumnya KH Said Aqil Siroj," ujar Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (20/7/2024).

Adapun surat yang dikeluarkan pada periode kepengurusan sebelumnya yakni bernomor 4207/C.1.034/09/2021 tanggal 13 Shafar 1443 H atau 20 September 2021 M. Surat itu berisi instruksi untuk menghentikan dan/atau menangguhkan semua program/proyek kerja sama yang berhubungan dengan Institut Leimena, Institute for Global Engagement (IGE), dan American Jewish Committee (AJC), baik yang masih dalam rencana maupun yang sedang berjalan.

Surat tersebut, kata Amin Said, tidak pernah dicabut dan masih berlaku hingga saat ini. Bahkan untuk semakin memperkuat diterbitkan surat bernomor 2020/PB.03/A.1.03.08/99/07/2024 itu.

Amin mengatakan, PBNU masih melarang hubungan atau kerja sama dengan lembaga yang disebutkan dalam surat instruksi itu seperti Institut Leimena, Institute for Global Engagement (IGE), American Jewish Committee (AJC), dan sejenisnya.

"Dan surat itu sampai hari ini tidak pernah dicabut, tidak pernah juga direvisi karena itu sifatnya masih berlaku," kata dia.

Amin bercerita yang melatarbelakangi surat tersebut diedarkan kembali adalah setelah adanya kabar terkait lima orang nahdliyin yang berkunjung menemui Presiden Israel tanpa sepengetahuan PBNU.

"PBNU sekarang hanya menegaskan kembali me-remind seluruh jajaran struktural Nahdlatul Ulama baik itu pengurus wilayah, pengurus cabang, sampai ke paling bawah. Termasuk ke banom (badan otonom) dan lembaga-lembaga di lingkungan NU, termasuk perguruan tinggi, pondok-pondok pesantren atau madrasah lain itu masih terikat keputusan PBNU," katanya.

Terkait apakah konsekuensi organisatoris bagi pelanggar surat edaran itu, Amin mengatakan, PBNU akan terus melakukan pembinaan agar dapat mencegah kejadian serupa.