#30 tag 24jam
Presiden Prabowo Tambah 3 Kursi Deputi Kementerian BUMN
Keputusan penambahan 3 deputi Kementerian BUMN tertuang dalam Peraturan Presiden No.179/2024 yang diteken pada 5 November 2024. [297] url asal
#prabowo #kementerian-bumn #kursi-deputi-kementerian-bumn #erick-thohir #menteri-bumn-erick-thohir
(Bisnis.Com - Market) 07/11/24 15:10
v/17672772/
Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menambah 3 kursi deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinakhodai Erick Thohir. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Presiden No. 179/2024.
Berdasarkan beleid yang diteken Prabowo pada 5 November 2024, jabatan deputi Kementerian BUMN bertambah dari semula 3 kursi kini menjadi 6 kursi.
Tiga jabatan baru itu adalah Deputi Bidang BUMN Penciptaan Nilai, Deputi BUMN Pemberdayaan Pembangunan, serta Deputi Bidang Kepatuhan dan Tata Kelola.
Adapun tiga kursi deputi lainnya masih sama, yakni Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan yang saat ini masih dijabat oleh Robertus Bilitea, Deputi Bidang SDM, Teknologi, dan Informasi dihuni Tedi Bharata, sementara posisi Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko ditempati oleh Nawal Nely.
“Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 81/2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” tulis beleid anyar tersebut, dikutip pada Kamis (7/11/2024).
Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Erick Thohir telah mengungkapkan pihaknya akan memilih 3 deputi baru yang ditambah oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini.
“Kemarin, dari Menpan RB ada struktur yang baru, itu kami ditambahkan 3 deputi,” ujarnya saat rapat kerja di DPR RI, Senin (4/11/2024).
Dengan penambahan struktur baru itu, Erick memandang anggaran Kementerian BUMN yang dipatok Rp277 miliar pada 2025 belum dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan. Apalagi, dengan ditambahnya 3 deputi baru ke dalam kementerian.
Dia menuturkan bahwa dari Rp277 miliar, sebanyak Rp78,4 miliar digunakan untuk gaji dan tunjangan pegawai Kementerian BUMN dan operasional kantor Rp71 miliar. Di samping itu, dukungan pembinaan tercatat mencapai Rp47 miliar serta pengembangan dan pengawasan memakan biaya senilai Rp80 miliar.
“Ini yang kami sedang negosiasi juga, tidak mungkin kami dananya cukup karena ada penambahan (deputi),” pungkas Erick yang juga menjabat Ketua Umum PSSI.