Tokyo: Seorang pria melemparkan benda-benda yang diyakini sebagai bom molotov di depan kantor pusat Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa di Jepang. Pria itu juga dilaporkan menabrakkan sebuah mobil van ke penghalang jalan berbentuk konsertina di kantor perdana menteri di dekat Tokyo pada Sabtu, 19 Oktober 2024 pagi waktu setempat.

Setelah insiden yang dimulai sekitar pukul 5.50 pagi, polisi menangkap Atsunobu Usuda, seorang pria berusia 49 tahun dari Kawaguchi di Prefektur Saitama. Mereka menemukan beberapa wadah plastik di dalam kendaraan, menurut sumber investigasi.

Departemen kepolisian metropolitan Tokyo mengatakan tidak ada laporan cedera, tetapi sebuah kendaraan polisi terbakar sebagian setelah pria itu melemparkan lima benda di dekat kantor pusat LDP.

Mereka mengatakan pria itu keluar dari mobil van setelah menabrak penghalang jalan dan melemparkan apa yang tampak seperti suar asap ke arah petugas polisi.

“Dia tidak melawan saat ditangkap tetapi tetap diam selama interogasi,” kata mereka, dilansir dari Bangkok Post.

Periode kampanye resmi selama 12 hari untuk pemilihan umum 27 Oktober dimulai pada Selasa, dengan Perdana Menteri Shigeru Ishiba berusaha memulihkan kepercayaan publik terhadap partai yang berkuasa setelah skandal dana gelap.

Saat memberikan pidato di Satsumasendai di Prefektur Kagoshima, Jepang barat daya, Ishiba mengatakan, "Demokrasi tidak boleh menyerah pada kekerasan."

"Saya akan melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatan rakyat," tegas Ishiba.

Sekretaris Jenderal LDP Hiroshi Moriyama, orang nomor 2 partai tersebut, mengatakan bahwa ia "sangat marah" dengan tindakan tersebut, dan menambahkan bahwa kampanye LDP akan terus berlanjut sesuai jadwal.

Petugas polisi dan pemadam kebakaran terlihat memeriksa area di depan kantor pusat LDP, sementara pintu masuk ke kantor perdana menteri ditutup dengan pita perekat.

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Tokyo: Sebuah rekor baru terpecahkan di dunia politik Jepang. Jumlah perempuan yang mencalonkan diri dalam pemilu Jepang bulan ini mencapai lebih dari 300, walau masih kurang dari seperempat total kandidat, menurut laporan media lokal Negeri Sakura.

Melansir dari Channel News Asia, Rabu, 16 Oktober 2024, sebanyak 314 dari 1.344 kandidat majelis rendah yang memperebutkan 465 kursi adalah perempuan, atau sekitar 23 persen, angka tertinggi dalam sejarah pemilu Jepang.

Perdana Menteri baru Jepang, Shigeru Ishiba, berupaya memperkuat mandatnya dalam pemilu 27 Oktober mendatang dengan mempertahankan mayoritas untuk Liberal Democratic Party (LDP) yang telah lama berkuasa.
Salah satu faktor peningkatan jumlah kandidat perempuan adalah upaya Ishiba mendorong perempuan untuk mencalonkan diri, menggantikan mantan anggota parlemen yang terlibat dalam skandal dana gelap.

Meski begitu, Jepang masih menghadapi tantangan besar dalam kesetaraan gender di ranah politik. Jepang menduduki peringkat 118 dari 146 dalam Laporan Kesenjangan Gender Global 2024 oleh Forum Ekonomi Dunia. Kabinet Ishiba yang terdiri dari 20 orang hanya memiliki dua perempuan.

Hak-Hak Perempuan di Jepang

Pemerintah Jepang telah menetapkan target agar 35 persen kandidat parlemen majelis rendah adalah perempuan pada tahun 2025, naik dari 18 persen pada tahun 2017. Namun, pemimpin perempuan di bidang bisnis dan politik masih jarang ditemukan di Jepang.

"Partai politik di Jepang masih sangat berorientasi pada laki-laki dan tidak berpikiran terbuka, membuat sulit bagi perempuan untuk terjun ke dunia politik," kata Momoko Nojo, Kepala Organisasi No Youth No Japan.

Ia menjelaskan bahwa partai politik di Jepang masih didominasi oleh laki-laki dan memiliki budaya yang kurang inklusif, sehingga menciptakan hambatan bagi perempuan untuk terlibat dalam dunia politik.

Lingkungan yang kurang mendukung ini membuat perempuan kesulitan untuk mencalonkan diri atau berkarier di ranah politik. Selain itu, tanggung jawab pekerjaan rumah dan perawatan keluarga juga menjadi hambatan bagi banyak perempuan untuk berkarier di politik.

Sementara itu, sebuah komite Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk kesetaraan gender tengah meninjau hak-hak perempuan di Jepang dan diharapkan memberikan rekomendasi kepada pemerintah Jepang dalam waktu dekat, setelah pertemuan di Jenewa pada Kamis ini. (Angel Rinella)

Baca juga: Shigeru Ishiba, Perdana Menteri Jepang yang Baru


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)