Tokyo: Sebuah rekor baru terpecahkan di dunia politik Jepang. Jumlah perempuan yang mencalonkan diri dalam pemilu Jepang bulan ini mencapai lebih dari 300, walau masih kurang dari seperempat total kandidat, menurut laporan media lokal Negeri Sakura.

Melansir dari Channel News Asia, Rabu, 16 Oktober 2024, sebanyak 314 dari 1.344 kandidat majelis rendah yang memperebutkan 465 kursi adalah perempuan, atau sekitar 23 persen, angka tertinggi dalam sejarah pemilu Jepang.

Perdana Menteri baru Jepang, Shigeru Ishiba, berupaya memperkuat mandatnya dalam pemilu 27 Oktober mendatang dengan mempertahankan mayoritas untuk Liberal Democratic Party (LDP) yang telah lama berkuasa.
Salah satu faktor peningkatan jumlah kandidat perempuan adalah upaya Ishiba mendorong perempuan untuk mencalonkan diri, menggantikan mantan anggota parlemen yang terlibat dalam skandal dana gelap.

Meski begitu, Jepang masih menghadapi tantangan besar dalam kesetaraan gender di ranah politik. Jepang menduduki peringkat 118 dari 146 dalam Laporan Kesenjangan Gender Global 2024 oleh Forum Ekonomi Dunia. Kabinet Ishiba yang terdiri dari 20 orang hanya memiliki dua perempuan.

Hak-Hak Perempuan di Jepang

Pemerintah Jepang telah menetapkan target agar 35 persen kandidat parlemen majelis rendah adalah perempuan pada tahun 2025, naik dari 18 persen pada tahun 2017. Namun, pemimpin perempuan di bidang bisnis dan politik masih jarang ditemukan di Jepang.

"Partai politik di Jepang masih sangat berorientasi pada laki-laki dan tidak berpikiran terbuka, membuat sulit bagi perempuan untuk terjun ke dunia politik," kata Momoko Nojo, Kepala Organisasi No Youth No Japan.

Ia menjelaskan bahwa partai politik di Jepang masih didominasi oleh laki-laki dan memiliki budaya yang kurang inklusif, sehingga menciptakan hambatan bagi perempuan untuk terlibat dalam dunia politik.

Lingkungan yang kurang mendukung ini membuat perempuan kesulitan untuk mencalonkan diri atau berkarier di ranah politik. Selain itu, tanggung jawab pekerjaan rumah dan perawatan keluarga juga menjadi hambatan bagi banyak perempuan untuk berkarier di politik.

Sementara itu, sebuah komite Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk kesetaraan gender tengah meninjau hak-hak perempuan di Jepang dan diharapkan memberikan rekomendasi kepada pemerintah Jepang dalam waktu dekat, setelah pertemuan di Jenewa pada Kamis ini. (Angel Rinella)

Baca juga: Shigeru Ishiba, Perdana Menteri Jepang yang Baru


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)