IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat aksi PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) melelang aset properti eks PT Jiwasraya (Persero). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas aset, agar profil aset investasi sesuai dengan profil liabilitas perusahaan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono mengatakan, lelang masuk dalam strategi perubahan alokasi aset dari aset non liquid menjadi aset liquid.

Taktik tersebut diyakini bisa mendorong pertumbuhan hasil investasi yang lebih baik untuk menjamin kewajiban kepada pemegang polis, terutama polis eks Jiwasraya yang menyetujui restrukturisasi.

“Aset bekas kantor Jiwasraya yang dilakukan pelelangan merupakan aset milik Jiwasraya yang telah dialihkan kepada IFG Life seiring dengan beralihnya liabilitas polis Jiwasraya ke IFG life untuk polis yang telah menyetujui restrukturisasi,” kata Ogi saat Konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) dan dijawab secara tertulis, Selasa (6/8/2024).

Aset properti yang dilelang di antaranya satu bidang tanah dengan luas total 1.733 meter persegi, serta bangunan di atasnya di Jalan Gondangdia Lama No.41, Kelurahan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat.

Aset dengan bukti kepemilikan:SHGB NO. 1380 / GONDANGDIA tanggal 12 November 2004 memiliki nilai limit sebesar Rp148.800.520.000.

Lalu, satu bidang tanah dengan luas 930 meter persegi disertai bangunan di atasnya, di Jl. Raden Saleh No. 60, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

Aset dengan bukti kepemilikan SHGB NO. 511 / CIKINI tanggal 28 Februari 1995 ini memiliki nilai limit Rp66.182.490.000.

Aset ketiga yang dilelang, satu bidang tanah dengan luas total 478 meter persegi dan bangunan di atasnya, di Jalan KH Wahid Hasyim No.104 Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

Aset dengan bukti kepemilikan SHGB NO. 560 / KEBON SIRIH tanggal 13 Desember 1994 ini memiliki nilai limit Rp46.856.590.000.

Adapun, proses lelang aset akan dilaksanakan melalui E-Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV pada Senin (5/8/2024) dengan batas waktu penawaran hingga pukul 14.00 WIB.

Di lain sisi, Ogi menyebut, pemegang polis yang menolak restrukturisasi, Jiwasraya tetap menawarkan ulang opsi restrukturisasi polis.

Dalam perkembangannya, OJK telah meminta Jiwasraya untuk menyampaikan rencana aksi, termasuk rencana pemenuhan kewajiban kepada nasabah yang masih menolak restrukturisasi.

(Nur Ichsan Yuniarto)

JAKARTA, investor.id - Sebagai upaya mengoptimalkan aset perseroan dan memberikan peluang investasi cerdas kepada masyarakat, Bank Mandiri bersama anak perusahaan menggelar Mandiri Lelang Festival 2024.

Acara tersebut yang akan berlangsung mulai 8 Agustus hingga 10 Oktober 2024, merupakan langkah strategis Bank Mandiri dalam memperkenalkan dan memasarkan aset-aset berkualitas perseroan kepada masyarakat luas. 

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar menjelaskan, Mandiri Lelang Festival 2024 akan dibuka secara resmi pada 6 Agustus 2024 dengan dua sesi yang diadakan di Auditorium Lantai 3 Plaza Mandiri. Sesi pertama, Opening Mandiri Lelang Festival, akan berlangsung dari pukul 09.30 hingga 11.00 secara offline. Kemudian, sesi kedua yaitu Lelang Sukarela, akan diadakan secara hybrid, menggabungkan pengalaman lelang secara online dan offline.

Khusus pada sesi ini, sebanyak 34 barang akan dilelang, dan hasilnya akan disumbangkan kepada Mandiri Amal Insani sebagai bentuk komitmen sosial Bank Mandiri. Dalam festival ini, Bank Mandiri berkolaborasi dengan anak perusahaan, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Mandiri Taspen (Mantap), Mandiri Tunas Finance (MTF), dan Mandiri Utama Finance (MUF), untuk menawarkan lelang aset tanah, bangunan, hingga kendaraan. 

"Dalam event ini kami menawarkan beragam aset yang dapat dimiliki masyarakat sebagai bagian dari pilihan investasi yang menguntungkan," ujar Alexandra dalam keterangannya, Selasa (6/8/2024).

Tercatat, ada sebanyak 8.000 lebih aset tanah dan bangunan serta 900 unit kendaraan siap dilelang di mandiri Lelang festival tahun ini. “Kami berharap melalui festival ini, masyarakat dapat memanfaatkan peluang untuk memperoleh aset-aset berkualitas dengan harga menarik,” imbuh Alexandra.

Hal ini lanjut Alexandra, sejalan dengan upaya Bank Mandiri untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan aset berkualitas dengan harga terjangkau yang selaras dengan misi perseroan untuk menyediakan solusi finansial terbaik kepada masyarakat. Untuk itu, Bank Mandiri turut menawarkan suku bunga super promo, yakni 3,95% fix hingga tiga tahun untuk properti yang dilelang dalam festival ini. 

Adapun, sejak pertama kali diadakan pada tahun 2022, Mandiri Lelang Festival telah menunjukkan peningkatan yang signifikan baik dari jumlah barang yang dilelang maupun total limit lelang. Pada tahun 2022, festival ini pun berhasil melelang 1.901 aset dengan limit Rp 2,66 triliun 

Sementara pada tahun 2023, jumlah barang yang dilelang meningkat menjadi 2.419 dengan total limit Rp 4,16 triliun. “Hal ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang terus bertambah terhadap peluang investasi melalui lelang,” pungkas Alexandra.

Editor: Nida Sahara (niidassahara@gmail.com )

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, BANDUNG— Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat berkolaborasi dengan Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Barat melaksanakan Lelang Serentak Tahun 2024 di Gedung Cakti Satya Nagara, Jalan Ir. H. Juanda Nomor 64 Kota Bogor.

Kegiatan ini juga didukung oleh Direktorat Penegakan Hukum Kantor Pusat DJP, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Barat, Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat, serta Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan.

Setidaknya ada 77 objek lelang, mulai dari barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan hingga barang bergerak seperti kendaraan dan logam mulia, yang telah disita negara untuk kemudian dilelang. Total nilai limit aset tersebut mencapai Rp15,1 miliar.

Lelang serentak tersebut diikuti oleh 30 Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II, dan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III.

“Lelang serentak tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan memberikan efek jera (deterrent effect) kepada penunggak pajak,” ujar Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I Kurniawan Nizar, Kamis (18/7/2024).

Selain itu, sambung Nizar, kegiatan lelang serentak itupun dilakukan untuk meningkatkan kolaborasi sinergis antar unit Kementerian Keuangan di Jawa Barat. Hal ini sesuai dengan tema acara lelang serentak tersebut, yaitu “Kolaborasi Kemenkeu Satu, Melangkah Bersama, Membangun Indonesia Maju”.

Kegiatan lelang serentak ini dilakukan berbarengan di enam Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di wilayah Jawa Barat yaitu KPKNL Bogor, KPKNL Bekasi, KPKNL Purwakarta, KPKNL Bandung, KPKNL Cirebon, dan KPKNL Tasikmalaya.

“Kegiatan lelang serentak ini terbuka untuk umum yang dapat diikuti melalui platform resmi lelang pada website DJKN yaitu lelang.go.id. Dijual berbagai jenis barang yang dilelang mulai dari mobil, motor, logam mulia, tanah, hingga bangunan,” ujar Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat Tugas Agus Priyo Waluyo.

Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II Harry Gumelar mengatakan penjualan barang sitaan merupakan kelanjutan tindakan penagihan aktif yang dilakukan terhadap utang pajak yang belum lunas.

“Penyitaan dilakukan oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) setelah penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,” ujarnya.

Tindakan penagihan aktif diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan PMK-61/PMK.03/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar.

Sebelum sampai ke tahapan penyitaan, petugas pun dipastikan telah melaksanakan pendekatan persuasif terlebih dahulu, namun Wajib Pajak yang bersangkutan tidak kunjung melunasi utang pajaknya.

“Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Pajak Tahun 2024, juga untuk meningkatkan sinergi Kemenkeu Satu Jawa Barat, khususnya dalam rangka pengamanan penerimaan negara,“ ucap Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III Romadhaniah.

Pemerintah berencana akan memperpanjang masa kerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI). Hal ini menyusul tenggat waktu penugasan Satgas BLBI yang berakhir pada 31 Desember 2024.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan, masih terdapat banyak hak negara dari obligor atau debitur eks BLBI yang belum diselesaikan. Ini termasuk lelang dari aset milik Tommy Soeharto.

"Aset (Tommy Soeharto) itu tersebar di seluruh Indonesia. Dan semuanya sudah terdaftar dan penyelesaianya akan kita lakukan secara bertahap," kata Hadi, dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

"Itulah sebabnya kita minta agar Satgas ini diperpanjang karena harus menyelesaikan aset-aset tersebut yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia," sambungnya.

Secara keseluruhan, Hadi melaporkan saat ini Satgas BLBI telah mengantongi aset dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp 38,2 triliun sejak tahun 2021. Angka ini terbilang amsih cukup jauh dari targetnya Rp 110,45 triliun.

Selaras dengan itu, pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mendukung percepatan penyelesaian tanggung jawab BLBI.

"Masih terdapat hak negara dari obligor atau debitur yang belum diselesaikan. Untuk melanjutkan hasil kerja, saat ini sedang disiapkan rancangan Perpres yang substansinya kolaborasi berbagai kementerian/Lembaga (KL) untuk menuntaskan hak tagih negara yang belum diselesaikan para obligor dan debitur," jelasnya.

Di samping itu, Hadi juga minta Stagas untuk melengkapi pasal 26 ayat 6 Peraturan Pemerintah (PP) 28 tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara.

"Di samping itu saya juga minta Stagas melengkapi pasal 26 ayat 6 Peraturan Pemerintah 28 tahun 2022 yang implementasinya segera memanfaatkan dan mendayaguna aset dikuasai BLBI agar bernilai ekonomis," sambungnya.

Ditemui usai acara, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban membenarkan bahwa aset milik anak sulung Soeharto ini masih belum laku terjual.

"Seperti yang dikatakan Pak Menko tadi yang pendayagunaan akan kita pakai pasal pendayagunaan, sambil menunggu lelangnya laku atau tidak. Makanya statement menko soal Pendayagunaan tadi jadi penting," kata Rio.

Sebagai tambahan informasi, dalam catatan detikcom Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto masih berutang kepada negara sebesar Rp 2.612.287.348.912,95 atau Rp 2,61 triliun. Aset yang berkaitan dengannya pun disita karena belum ada itikad baik darinya untuk melunasi utang BLBI.

Dalam waktu dekat Satgas BLBI akan melelang ulang aset PT Timor Putra Nasional (TPN) milik Tommy Soeharto yang telah disita negara. Aset tersebut sebelumnya sudah dilelang tiga kali, tetapi selalu tak ada peminat (TAP). Pemerintah pun masih terus berupaya untuk menuntaskan penjualan aset sitaan Tommy.