Para pengembang mengutarakan keluhannya langsung di depan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruara Sirait (Ara). Mereka mengungkapkan bahwa selama ini urus sertifikat membutuhkan waktu yang lama dan masih banyak pungutan liar.

Hal itu disampaikan dalam acara diskusi bertema Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat. Acara yang digelar oleh BTN itu dihadiri juga oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu.

Sementara itu yang menjadi peserta diskusi ini adalah ratusan pengembang dari berbagai daerah. Mulai dari pengembang besar hingga pengembang rumah subsidi juga turut hadir.

Momen para pengembang menyerukan keluhannya itu saat Ara menyampaikan paparannya. Ara memang sengaja memancing komunikasi dua arah saat memaparkan detil rencananya dalam program 3 juta rumah.

"Dari awal saya dilantik saya terus keliling untuk belanja masalah hingga belanja solusi. Saya berusaha ini juga agar lahannya gratis atau murah," tuturnya di Gedung BTN, Jakarta, Jumat malam (8/11/2024).

Ara kemudian menjelaskan bagaimana dia berupaya mencari lahan untuk program 3 juta rumah. Mulai dari sumbangan konglomerasi, mengincar aset sitaan BLBI, Kejaksaan hingga BPN.

Di sela-sela paparannya, Ara bertanya kepada pengembang bagaimana pengalaman urus sertifikat saat ini. "Selama ini pecah sertifikat lama gak?" tanya Ara.

"Lama," jawab para pengembang dengan kompak.

"Ada pungli nggak? Jujur aja," tanya Ara.

"Ada," seru para pengembang dengan suara jauh lebih keras.

Menurut Ara waktu yang lama dan adanya pungli itulah yang membuat harga jual rumah semakin mahal. Sebab biaya-biaya itu ujungnya dibebankan ke konsumen.

"Kalau punglinya dihilangkan seneng nggak? Kalau pungli atau urus sertifikat lama kan pasti dibebanin ke konsumen, mana mau kalian rugi kan," tuturnya.

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, mengatakan, penyerahan pengelolaan rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) ke kejaksaan adalah hal yang tepat. Hal ini akan membuat semuanya lebih efektif dan efisien.

Hal ini disampaikan Nasir menanggapi usulan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) yang mengusulkan Rupbasan diserahkan pengelolaannya ke kejaksaan. Dijelaskannya, saat DPR mengubah UU Kejaksaan, memang ada pembicaraan agar pengelolaan Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) diserahkan ke kejaksaan. “Tapi entah mengapa dinamika yang terjadi saat itu, sehingga tidak jadi,” ungkap anggota DPR dari Fraksi PKS ini.

Sehingga, lanjut Nasir, ketika Menkum HAM mengusulkan Rubasan agar pengelolaan diserahkan ke kejaksaan, maka hal itu sudah tepat. “Memang harus ada di kejaksaan. Karena itu kan menyitaan. Jadi kalau ada pelimpahan-pelimpahan cukup di situ saja, tidak berpindah-pindah,” paparnya.

Dicontohkannya, ketika apparat penegak hukum seperti polisi, pengadilan, maupun KPK cukup mengambil dari Rupbasan yang ada di satu tempat. Ini akan lebih efektif dan efisian. “Tapi memang tidak semua barang sitaan disita di situ. Itu sih opsional apakah mau semua atau yang tertentu,” kata anggota DPR dari Aceh ini.

Nasir berharap ada terobosan terkait dengan penanganan sitaan. Misalnya ketika barang terdakwa disita bisa langsung dijual, sehingga harga ekonomisnya masih ada. Jika penegak hukum menang maka bisa langsung dimasukkan ke kas negara. Tapi jika terdakwa yang menang dikembalikan barang sitaan tersebut dalam bentuk uang. “Selama ini sudah dilakukan tetapi landasan hukumnya tidak jelas. Makanya harus dibuat aturan yang baik, sehingga bisa diterima semua pihak,” kata Nasir.

Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi III DPR, Menkum HAM mengatakan pihaknya dengan Kejakgung sedang membahas tentang Rupbasan. “Kemungkinan kami akan menyerahkan pengelolaan Rupbasan ke kejaksaan karena di Kejaksaan Agung sudah terbentuk badan pemulihan asset. Ini kita sampaikan ke Komisi III karena biar ada efisiensi dalam pengelolaan dan managemen,” kata Menkum HAM.

Penyerahan pengelolaan ini, menurutnya, tidak akan merugikan dari sisi pegawai. Baik dari sisi esselonisasi, penempatan dan wilayah kerja sama seperti sekarang. Hanya beralih status saja.