Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - YERUSALEM/KAIRO. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant pada Selasa (5/11) dengan alasan "krisis kepercayaan." Netanyahu menggantikan Gallant dengan sekutu dekatnya, Israel Katz, untuk memimpin operasi militer di Gaza dan Lebanon.

Keputusan ini memicu protes di Israel, di mana demonstran memblokir jalan dan membakar api unggun.

Gallant dan Netanyahu, keduanya berasal dari partai sayap kanan Likud, telah lama berselisih terkait strategi perang yang telah berlangsung 13 bulan melawan Hamas di Gaza.

Pemecatan Gallant dianggap mengejutkan dan terjadi di tengah pemilihan presiden AS. Netanyahu menuduh Gallant membuat pernyataan yang bertentangan dengan keputusan pemerintah. Menanggapi hal ini, Gallant mengatakan bahwa keamanan Israel adalah prioritas hidupnya.

Penggantinya, Israel Katz, berjanji akan memulangkan sandera Israel dari Gaza serta menghancurkan Hamas dan Hizbullah. Sebelumnya, Katz dikenal melarang Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memasuki Israel karena dianggap gagal mengutuk serangan rudal Iran.

Pemecatan Gallant juga dianggap sebagai puncak ketegangan internal pemerintahan Netanyahu.

Salah satu penyebabnya adalah langkah Gallant yang mengeluarkan surat perintah wajib militer bagi 7.000 pria Haredi ultra-Ortodoks, yang memicu kemarahan dari kalangan yang menentang wajib militer di pemerintahan.

Di sisi lain, oposisi Israel mengecam keputusan ini. Pemimpin oposisi Yair Lapid menyebut pemecatan Gallant di tengah perang sebagai tindakan tidak bijaksana.

Di Washington, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS menyatakan Gallant merupakan mitra penting bagi AS dan akan terus bekerja sama dengan Israel Katz.

Situasi di Gaza dan Lebanon Memanas

Pada hari yang sama, pasukan Israel melancarkan serangan udara di Jalur Gaza utara, menewaskan sedikitnya 35 orang sejak Senin malam.

Serangan tersebut menyasar beberapa wilayah, termasuk rumah-rumah di Beit Lahiya dan Jabalia. Israel juga memerintahkan evakuasi warga di Jalur Gaza utara demi alasan keamanan.

Militer Israel menyatakan telah menargetkan pejuang Hamas dan menemukan senjata serta bahan peledak di wilayah Rafah. Israel juga menyebarkan selebaran di Beit Lahiya, meminta warga untuk meninggalkan kota tersebut.

Israel menegaskan bahwa evakuasi ini dilakukan untuk melindungi warga sipil dari pertempuran yang sedang berlangsung.

Perang di Gaza telah berlangsung lebih dari setahun, dengan korban tewas mencapai lebih dari 43.300 warga Palestina. Konflik ini dimulai pada 7 Oktober 2023, ketika militan Hamas melancarkan serangan ke Israel, menewaskan sekitar 1.200 orang dan membawa 251 sandera ke Gaza.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejak 2005 hingga saat ini, Benjamin Netanyahu memimpin Partai Likud. Dalam rentang waktu tersebut, ia pun menjabat perdana menteri (PM) Israel selama dua periode, yakni 2009-2021 dan 2022 hingga sekarang.

Sebelum berhaluan kanan ekstrem, Partai Likud lahir sebagai sebuah partai politik (parpol) sekuler pada 13 September 1973. Ia muncul sebagai sebuah persatuan partai-partai politik yang berkomitmen menandingi partai-partai sayap kiri di Knesset (DPR Israel). Di antara mereka yang membentuk Likud ini adalah Herut, Partai Liberal, Reshima Mamlakhtit, dan Gerakan Israel Raya.

Hingga tahun 1988, Herut selalu menjadi unsur mayoritas dalam Likud. Menachem Begin (mati tahun 1992), sang pendiri Herut, juga memimpin Likud pada masa-masa awal.

Likud meraih suara yang cukup signifikan dalam pemilu Israel pada 1973, yang digelar sekira dua bulan sesudah Perang Yom Kippur. Ia berhak atas 39 kursi di Knesset atau selisih 12 kursi dari koalisi partai sayap kiri yang dipimpin Golda Meir (mati 1978).

Barulah sejak pemilu 1977, Likud keluar sebagai partai pemenang. Ia mengambil 43 kursi di Knesset, lebih banyak 11 kursi dibanding koalisi kiri.

Memasuki periode 1990-an, Likud mulai kehilangan kepercayaan dari mayoritas publik Israel. Terbukti, parpol ini kalah dalam pemilu tahun 1993. Yitzhak Samir (mati 2012), yang naik menggantikan Begin pada 1983, lalu mundur dari jabatan ketua umum Likud.

Mulai saat itu, naik tokoh baru yang memimpin parpol ini. Dialah Benjamin Netanyahu, yang sebelumnya menjabat sebagai duta besar Israel untuk PBB.

Pada 1996, Netanyahu berhasil meraih suara terbanyak sehingga berhak atas kursi PM Israel. Ia sukses mengalahkan wakil dari Partai Buruh, Shimon Peres (mati 2016).

Sejak 1999, Likud dilanda konflik internal. Bahkan, Netanyahu sempat terjungkal dari kursi ketum.

Namun, arah angin berbalik sejak 2005. Saingannya, Ariel Sharon mengumumkan keluar dan membentuk partai baru, Kadima. Cengkeraman tangan Netanyahu di Likud pun semakin kuat.

Ideologi Likud: kolonial dan apartheid ...

Apakah sikap agresif Israel terhadap Palestina disebabkan semata-mata oleh para politikusnya, terutama yang masuk dalam barisan Partai Likud? Jawabannya adalah tidak.

Memang, partai-partai politik seperti Likud menjadi tempat bersarangnya para politikus yang anti-kesepakatan damai, semisal Netanyahu.

Namun, Netanyahu dan Partai Likud hanyalah gejala. Adapun akar masalah sesungguhnya adalah masyarakat Israel. Sebab, mereka seluruhnya membenarkan dan diuntungkan pula oleh kolonialisme pemukim (settler colonialism) yang dilakukan Israel di atas tanah Palestina.

Seperti semua masyarakat pemukim, orang-orang Israel bergantung pada perampasan hak-hak penduduk asli untuk bisa hidup. Akibatnya, dehumanisasi ekstrem yang dialami warga Palestina menjadi diperlukan untuk membenarkan penjajahan.

Lagipula, jika Israel memandang warga Palestina sebagai manusia yang sama, mereka tidak akan bisa dengan mudah mengesampingkan sistem penindasan dan dominasi yang menguntungkan mereka.

Bahkan, orang Yahudi Israel pun tidak menganggap warga Israel yang berkebangsaan Arab setara dengan mereka. Survey yang dilakukan Pew Research Center pada 2016 mengungkapkan, sebanyak 79 persen responden Yahudi Israel percaya bahwa mereka harus mendapatkan perlakuan istimewa dibandingkan “warga Arab” Israel.

Kemudian, sebanyak 61 persen percaya bahwa Israel adalah “negeri yang dijanjikan Tuhan untuk orang-orang Yahudi.” Lebih gawat lagi, hampir separuh dari responden Yahudi Israel yakin bahwa “orang-orang Arab”, baik yang berstatus warga Israel maupun warga Jalur Gaza/Tepi Barat (Palestina), harus seluruhnya dibasmi.

Survey Pew ini dilakukan dalam rentang waktu antara Oktober 2014 dan Mei 2015 dan mewawancarai 5.601 orang dewasa Israel.