Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -YERUSALEM. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menunjuk Yechiel Leiter, seorang pejabat kelahiran AS yang pernah menjabat sebagai kepala staf di Kementerian Keuangan, sebagai duta besar Israel berikutnya untuk Amerika Serikat.

"Yechiel Leiter adalah diplomat yang sangat cakap, fasih berbicara, dan memiliki pemahaman mendalam tentang budaya dan politik Amerika," kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan.

Penunjukan Leiter disambut positif oleh Yisrael Ganz, ketua Dewan Yesha, organisasi payung yang mewakili dewan pemukiman Yahudi di Tepi Barat, wilayah yang diinginkan Palestina sebagai bagian dari negara masa depan.

Ganz menyebut Leiter, yang tinggal di daerah pemukiman Gush Etzion, sebagai “mitra kunci dalam advokasi berbahasa Inggris untuk Yudea dan Samaria”, nama yang digunakan banyak warga Israel untuk Tepi Barat, wilayah yang dikuasai Israel sejak perang Timur Tengah 1967.

Pengangkatan Leiter ini terjadi tiga hari setelah terpilihnya kembali Donald Trump sebagai presiden AS, yang disambut baik oleh banyak warga Israel karena dukungannya yang kuat terhadap Israel.

Selain pernah bertugas di Kementerian Keuangan, Leiter juga memegang posisi sebagai wakil direktur jenderal di Kementerian Pendidikan dan ketua sementara Perusahaan Pelabuhan Israel.

Anak laki-laki Leiter meninggal tahun lalu dalam perang di Gaza melawan kelompok Hamas saat bertugas bersama militer Israel.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant membeberkan borok Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu selama menginvasi Gaza, Palestina.

Menurutnya, sampai saat ini tentara Israel sudah tak punya lagi pekerjaan di Gaza. Pasukan IDF disebutkan telah mencapai semua tujuan.

Netanyahu menolak kesepakatan penyanderaan untuk perdamaian dan bertentangan dengan saran dari lembaga keamanannya sendiri.

Gallant berbicara kepada keluarga sandera pada hari Kamis, dua hari setelah dipecat oleh Netanyahu, dan laporan tentang pernyataannya dengan cepat muncul di media Israel.

“Tidak ada lagi yang bisa dilakukan di Gaza. Pencapaian besar telah dicapai. Saya khawatir kami bertahan di sana hanya karena ada keinginan untuk berada di sana," katanya kepada Channel 12 dikutip dari The Guardian.

Dia sebelumnya diminta untuk mengatakan kepada keluarga sandera gagasan bahwa Israel harus tetap berada di Gaza untuk menciptakan stabilitas. Namun menurutnya, itu adalah “gagasan yang tidak pantas untuk mempertaruhkan nyawa tentara”.

Gallant pun mengatakan bahwa para pejabat AS melihat Netanyahu sebagai hambatan besar bagi perdamaian, hal ini juga dikatakan oleh Hamas.

Kemudian ia juga memberi informasi bahwa tidak ada alasan tantara menetap di Gaza. Apa yang dikatakan oleh Netanyahu mengenai pertimbangan diplomatis adalah kebohongan.

“Komandan IDF dan saya mengatakan tidak ada alasan keamanan untuk tetap berada di koridor Philadelphi. Netanyahu mengatakan bahwa ini adalah pertimbangan diplomatik; Saya beritahu Anda, tidak ada pertimbangan diplomatis,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant membeberkan borok Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu selama menginvasi Gaza, Palestina.

Menurutnya, sampai saat ini tentara Israel sudah tak punya lagi pekerjaan di Gaza. Pasukan IDF disebutkan telah mencapai semua tujuan.

Netanyahu menolak kesepakatan penyanderaan untuk perdamaian dan bertentangan dengan saran dari lembaga keamanannya sendiri.

Gallant berbicara kepada keluarga sandera pada hari Kamis, dua hari setelah dipecat oleh Netanyahu, dan laporan tentang pernyataannya dengan cepat muncul di media Israel.

“Tidak ada lagi yang bisa dilakukan di Gaza. Pencapaian besar telah dicapai. Saya khawatir kami bertahan di sana hanya karena ada keinginan untuk berada di sana," katanya kepada Channel 12 dikutip dari The Guardian.

Dia sebelumnya diminta untuk mengatakan kepada keluarga sandera gagasan bahwa Israel harus tetap berada di Gaza untuk menciptakan stabilitas. Namun menurutnya, itu adalah “gagasan yang tidak pantas untuk mempertaruhkan nyawa tentara”.

Gallant pun mengatakan bahwa para pejabat AS melihat Netanyahu sebagai hambatan besar bagi perdamaian, hal ini juga dikatakan oleh Hamas.

Kemudian ia juga memberi informasi bahwa tidak ada alasan tantara menetap di Gaza. Apa yang dikatakan oleh Netanyahu mengenai pertimbangan diplomatis adalah kebohongan.

“Komandan IDF dan saya mengatakan tidak ada alasan keamanan untuk tetap berada di koridor Philadelphi. Netanyahu mengatakan bahwa ini adalah pertimbangan diplomatik; Saya beritahu Anda, tidak ada pertimbangan diplomatis,” ujarnya.

Jakarta: Israel Katz adalah seorang politikus senior di Israel dan anggota partai Likud yang telah menjabat di berbagai posisi penting dalam pemerintahan Israel.

Pada 5 November 2024, Katz ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu setelah pemecatan Yoav Gallant. Sebelum penunjukan ini, Katz menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan memiliki rekam jejak panjang di dunia politik Israel.

Kehidupan Awal dan Pendidikan

Israel Katz lahir pada 21 September 1955 di Ashkelon, Israel. Ia adalah putra dari Meir Katz dan Malka (Nira) née Deutsch, yang keduanya merupakan penyintas Holocaust dari wilayah Maramure?, Rumania.

Katz dibesarkan di Moshav Kfar Ahim dan pada tahun 1973 ia bergabung dengan Pasukan Pertahanan Israel (IDF), di mana ia bertugas di Brigade Paratroopers sebagai prajurit dan pemimpin peleton.
Setelah menyelesaikan masa dinasnya pada tahun 1977, Katz melanjutkan pendidikannya di Universitas Ibrani Yerusalem dan lulus dengan gelar BA dan MA.

Karier Politik

Israel Katz memulai karier politiknya di partai Likud pada tahun 1998 setelah menjadi anggota Knesset.

Sejak itu, ia telah memegang berbagai jabatan penting dalam pemerintahan Israel, termasuk Menteri Pertanian, Menteri Transportasi, Menteri Intelijen, Menteri Keuangan, dan Menteri Energi.

Pada tahun 2019 hingga 2020, Katz menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan kembali menduduki posisi tersebut pada awal 2024.

Pada 5 November 2024, Katz ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan oleh Netanyahu setelah pemecatan Yoav Gallant.

Sebagai Menteri Pertahanan, Katz dihadapkan pada tantangan besar terkait konflik yang sedang berlangsung dengan Hamas di Gaza dan Hizbullah di Lebanon, serta ketegangan dengan Iran.

Netanyahu menyebutkan bahwa Katz adalah sosok yang dapat diandalkan untuk mendukung kebijakan kerasnya dalam menghadapi musuh-musuh Israel, dan ia diharapkan untuk menjaga stabilitas serta meningkatkan efektivitas militer Israel.

Kontroversi dan Pandangan Politik

Israel Katz dikenal sebagai pendukung gerakan pemukiman di Tepi Barat dan memiliki pandangan keras terkait konflik Israel-Palestina.

Ia menolak solusi dua negara dan lebih mendukung pembentukan entitas otonom Palestina yang berafiliasi secara sipil dan politik dengan Yordania.

Katz juga menentang penarikan dari Dataran Tinggi Golan yang dicaplok dari Suriah, dengan alasan bahwa wilayah tersebut merupakan bagian integral dari Israel dan vital untuk keamanan negara.

Selama menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, Katz beberapa kali memicu kontroversi. Ia secara terbuka mengkritik Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, setelah Israel melarang Guterres masuk ke negara itu karena dianggap tidak cukup keras dalam mengutuk serangan rudal Iran pada Oktober 2024.

Katz menyatakan bahwa siapapun yang tidak bisa mengutuk serangan tersebut tidak pantas menginjakkan kaki di Israel.

Pada 2024, Katz menghadiri KTT NATO di Washington, D.C., di mana ia memperingatkan tentang aliansi Iran-Rusia serta bahaya yang ditimbulkan oleh Iran dan Tiongkok.

Selain itu, Katz juga mengkritik negara-negara Barat karena dianggap tidak mampu secara efektif melawan terorisme Islam.

Pernyataannya yang menyebut orang Belgia sebagai "pemakan cokelat" yang tidak siap untuk melawan terorisme mendapatkan kecaman luas di media internasional.

Komitmen Sebagai Menteri Pertahanan Israel

Setelah pemecatan Yoav Gallant, Israel Katz dengan cepat menyatakan komitmennya terhadap keamanan Israel dan berjanji untuk melanjutkan kampanye militer melawan Hamas di Gaza dan Hizbullah di Lebanon.

Dalam sebuah pernyataan, Katz menyatakan bahwa prioritas utamanya adalah memastikan kembalinya semua sandera yang ditahan oleh Hamas, menghancurkan infrastruktur Hamas di Gaza, dan menekan agresi Iran.

Penunjukannya diharapkan dapat memberikan stabilitas di tengah perang yang sedang berlangsung.

Katz diakui sebagai sekutu setia Netanyahu dan diperkirakan tidak akan menentang pendekatan keras Netanyahu terkait negosiasi gencatan senjata.

Tidak seperti pendahulunya, Yoav Gallant, yang memiliki latar belakang militer yang kuat, Katz lebih dikenal sebagai politisi berpengalaman dengan jaringan luas di dalam pemerintahan dan partai Likud. Hal ini menjadikannya pilihan yang strategis bagi Netanyahu.

Baca Juga:
PM Benjamin Netanyahu Pecat Menhan Israel karena Krisis Kepercayaan


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SUR)

Yerusalem: Perdana Menteri IsraelBenjamin Netanyahu berdiskusi dengan Presiden Terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Rabu, 6 November 2024 terkait ‘ancaman Iran’, di tengah konflik yang terus berlangsung di Gaza dan Lebanon.

Media pemerintah Arab Saudi juga melaporkan bahwa Putra Mahkota Mohammed bin Salman berbicara langsung dengan Trump untuk menyampaikan ucapan selamat. Perlu diketahui, kunjungan pertama Trump ke luar negeri pada masa jabatan sebelumnya adalah ke Riyadh pada 2017.

Menurut pernyataan dari kantor Netanyahu, ia mengucapkan selamat atas kemenangan Trump, dan keduanya sepakat bekerja sama untuk memperkuat keamanan Israel. "Keduanya juga membahas ancaman dari Iran," tambah pernyataan tersebut dikutip dari Channel News Asia, Kamis 7 November 2024.
Hizbullah, yang didukung Iran, menyatakan bahwa puluhan ribu pejuangnya siap untuk melawan Israel, seraya menambahkan bahwa hasil pemilu AS tidak akan berdampak pada konflik di Lebanon.

Pemimpin Hizbullah memperingatkan bahwa tidak ada area di Israel yang ‘aman’ dari serangan mereka. Militer Israel sendiri melaporkan bahwa sekitar 120 proyektil ditembakkan melintasi perbatasan pada Rabu.

Israel juga menyebutkan adanya peluncuran misil dari Gaza menuju wilayah selatan, di mana Israel telah terlibat pertempuran dengan Hamas, kelompok yang juga didukung Iran, sejak serangan besar Palestina pada 7 Oktober 2023.

Serangan udara Israel pun menghantam wilayah selatan Beirut, markas utama Hizbullah, setelah peringatan evakuasi diumumkan.

Israel dan Hizbullah telah berperang sejak akhir September saat militer Israel memperluas operasi di Gaza guna mengamankan perbatasan utara dengan Lebanon.

Serangan lintas perbatasan Hizbullah dimulai tahun lalu sebagai bentuk dukungan bagi Hamas setelah serangan 7 Oktober.

Upaya menghentikan perang di Gaza yang dipicu oleh serangan Hamas belum berhasil membuahkan hasil, sementara konflik di Lebanon telah menewaskan setidaknya 3.050 orang sejak Oktober 2023, menurut Kementerian Kesehatan Lebanon pada Rabu.

Dalam pidato yang menandai 40 hari sejak pendahulunya Hassan Nasrallah terbunuh dalam serangan, ketua baru Hezbollah, Naim Qassem, menyatakan bahwa puluhan ribu pejuang perlawanan telah siap berperang.

Pidato Qassem yang disiarkan setelah kemenangan Trump diumumkan itu sebenarnya telah direkam sebelumnya. Ia menyatakan bahwa siapapun pemenang pemilu AS, hal itu tidak akan mempengaruhi upaya gencatan senjata di Lebanon.

Perang yang berkepanjangan

Qassem menekankan bahwa perang yang sedang berlangsung ini hanya bisa diakhiri di medan perang, dengan menyebutkan pertempuran di Lebanon selatan dan serangan-serangan Hizbullah terhadap Israel.

Hizbullah pada Rabu mengumumkan memiliki misil Fatah 110 buatan Iran yang memiliki jangkauan 300 kilometer. Analis militer, Riad Kahwaji menyebut misil tersebut sebagai "senjata paling akurat" milik kelompok tersebut.

Hizbullah juga melaporkan serangan terhadap pangkalan angkatan laut dekat Haifa di Israel menggunakan drone dan misil, yang merupakan serangan keempat terhadap pangkalan tersebut dalam sebulan terakhir.

Selamatkan Kami
Di Gaza, di mana perang selama 13 bulan terakhir telah berdampak parah, masyarakat berharap Trump dapat menemukan solusi. Serangan 7 Oktober oleh Hamas menewaskan 1.206 orang, kebanyakan warga sipil, menurut data resmi Israel.

Kampanye balasan Israel telah menyebabkan 43.391 kematian di Gaza, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil, menurut data dari Kementerian Kesehatan wilayah yang dikelola Hamas.

Seorang warga Gaza yang kehilangan tempat tinggal, Mamdouh al-Jadba, menyuarakan keinginan untuk perdamaian. "Kami diusir, dibunuh tidak ada lagi yang tersisa bagi kami. Kami menginginkan perdamaian," katanya, seraya berharap agar Trump menjadi sosok yang bisa mengakhiri konflik ini.

Netanyahu menyambut kemenangan Trump sebagai "comeback terbesar dalam sejarah."

Sebagai sekutu dan pendukung utama militer Israel, kemenangan Trump dianggap sebagai momentum krusial di Timur Tengah. (Muhammad Reyhansyah)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Jakarta: Yoav Gallant adalah seorang politikus dan mantan pejabat militer Israel yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan dari tahun 2022 hingga 2024.

Gallant dipecat oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada November 2024 karena adanya krisis kepercayaan di tengah konflik Israel dengan Hamas.

Pemecatan ini menjadi kali kedua bagi Gallant setelah sempat dipecat sebelumnya pada Maret 2023 terkait pernyataannya tentang reformasi peradilan.

Kehidupan Awal dan Karier Militer

Yoav Gallant lahir pada 8 November 1958 di Jaffa, Tel Aviv-Yafo, Israel. Ia adalah anak dari Fruma, seorang perawat yang selamat dari Holocaust, dan Michael Gallant, seorang veteran Perang Dunia II dan pejuang di Perang Arab-Israel 1948.
Gallant menghabiskan masa kecilnya di Jaffa dan kemudian pindah ke Givatayim untuk melanjutkan pendidikan di David Kalai High School. Ia memperoleh gelar BA dalam Manajemen Bisnis dan Keuangan dari Universitas Haifa.

Gallant memulai karier militernya pada tahun 1977 sebagai komando di Shayetet 13, unit komando elit Angkatan Laut Israel.

Setelah beberapa tahun bertugas, ia sempat pergi ke Alaska dan bekerja sebagai penebang kayu sebelum kembali ke Israel dan melanjutkan karier di Angkatan Laut.

Gallant mencapai posisi sebagai komandan Flotilla 13 dan kemudian menjadi kepala Komando Selatan IDF. Ia juga memainkan peran penting dalam Operasi Cast Lead pada tahun 2008-2009 di Jalur Gaza.

Karier Politik

Gallant memasuki dunia politik pada tahun 2015 dengan bergabung bersama partai Kulanu. Setelah terpilih menjadi anggota Knesset, ia ditunjuk sebagai Menteri Konstruksi.

Pada tahun 2018, Gallant pindah ke Likud dan kemudian menjadi Menteri Aliyah dan Integrasi pada 2019, serta Menteri Pendidikan pada 2020. Pada 2022, ia diangkat sebagai Menteri Pertahanan di pemerintahan Netanyahu.

Selama menjadi Menteri Pertahanan, Gallant menjadi salah satu dari tiga anggota kabinet perang Israel bersama dengan Netanyahu dan Benny Gantz.

Ia menjadi suara moderat dalam pemerintahan sayap kanan Netanyahu, sering kali mengkritisi kebijakan agresif yang diambil terhadap Gaza dan Lebanon.

Gallant juga menjadi tokoh yang berperan dalam memimpin tanggapan Israel terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang merupakan hari paling mematikan dalam sejarah Israel.

Pemecatan oleh Netanyahu

Yoav Gallant dipecat oleh Benjamin Netanyahu pada 5 November 2024. Netanyahu menyatakan bahwa krisis kepercayaan antara dirinya dan Gallant telah mencapai titik yang tidak dapat diperbaiki, dan bahwa tindakan serta pernyataan Gallant selama konflik telah bertentangan dengan keputusan kabinet.

Gallant dianggap telah membuat pernyataan yang memberi keuntungan bagi musuh Israel, dan ketidakpercayaan ini menyebabkan ketidakmampuan untuk melanjutkan kampanye militer secara efektif.

Gallant secara emosional merespons pemecatannya dengan menyatakan bahwa keamanan Israel adalah misi hidupnya.

Ia menekankan tiga alasan utama di balik ketegangan yang terjadi, yaitu kebutuhan untuk mengesahkan wajib militer bagi pria Haredi, memprioritaskan kesepakatan untuk membebaskan sandera di Gaza, dan tuntutan untuk menyelidiki kegagalan dalam serangan Hamas pada 7 Oktober.

Gallant menentang undang-undang yang memberi pengecualian bagi komunitas Haredi dari wajib militer, dan menganggapnya sebagai ancaman bagi keamanan Israel.

Kontroversi dan Peran dalam Konflik

Selama karier militernya, Gallant terlibat dalam sejumlah operasi besar, termasuk Operasi Cast Lead di Gaza pada 2008-2009, yang mendapat kritik internasional karena penggunaan kekuatan militer yang berlebihan terhadap infrastruktur sipil.

Laporan Goldstone menyatakan bahwa strategi militer Israel pada waktu itu dirancang untuk menghukum dan meneror populasi sipil, yang menyebabkan Gallant mendapat banyak sorotan negatif.

Dalam perannya sebagai Menteri Pertahanan selama Perang Israel-Hamas 2023-2024, Gallant mengeluarkan perintah untuk mengepung penuh Gaza, melarang pasokan makanan, bahan bakar, dan listrik.

Ia juga secara kontroversial menyebut warga Gaza sebagai "hewan manusia," yang menimbulkan kecaman luas.

Selain itu, Gallant menjadi target penyelidikan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) bersama Netanyahu dan beberapa pemimpin Hamas atas dugaan kejahatan perang selama konflik tersebut.

Pemecatan Gallant oleh Netanyahu menandai akhir dari peran pentingnya dalam kabinet pertahanan Israel, tetapi juga menunjukkan kompleksitas politik di dalam pemerintahan Israel, terutama ketika berhadapan dengan isu-isu keamanan dan militer yang sensitif.

Baca Juga:
Fakta-fakta Netanyahu Pecat Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SUR)

Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri IsraelBenjamin Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dengan mengatakan bahwa perselisihan yang sudah berlangsung lama di antara mereka mengenai konflik dengan Hamas dan Hizbullah menjadi tidak mungkin untuk dijembatani.

Mengutip Bloomberg pada Rabu (6/11/2024) Netanyahu menyebut, perselisihan antara mereka disertai dengan pernyataan dan tindakan yang bertentangan dengan keputusan pemerintah dan kabinet keamanan.

Dalam tanggapannya yang disiarkan televisi, Gallant mengaitkan pemecatannya dengan nasihatnya untuk berkompromi dalam perang dengan Hamas guna memulihkan sandera dan tuntutannya untuk wajib militer bagi pemuda yang beragama.

Dia juga mengutip seruannya untuk membentuk komisi negara untuk menyelidiki kegagalan keamanan yang menyebabkan serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang memicu perang yang sedang berlangsung di Gaza.

Masih dalam pakaian hitam yang dikenakannya sejak pecahnya perang, Gallant menutup pidatonya dengan memberikan penghormatan kepada tentara yang tewas dan terluka dalam pertempuran.

Puluhan ribu warga Israel turun ke jalan untuk memprotes pemecatannya, memblokir lalu lintas, dan menyalakan api. Politisi oposisi dan banyak komentator menuduh Netanyahu tidak bertanggung jawab melakukan perubahan tersebut pada saat ketegangan militer meningkat dengan Hamas dan Hizbullah yang berbasis di Lebanon serta sponsor mereka, Iran, yang mengancam akan meningkatkan permusuhan.

Ketegangan antara Netanyahu dan Gallant telah meningkat bahkan sebelum serangan 7 Oktober. Gallant telah mendorong pembebasan sandera sebagai imbalan atas gencatan senjata di wilayah Palestina, sementara perdana menteri berpendapat bahwa Israel harus terus berjuang untuk sepenuhnya mengalahkan Hamas.

Mata uang Israel mengurangi sebagian kenaikannya di New York setelah berita tersebut diperdagangkan naik 0,15% hari ini setelah menguat hampir 0,6%. Namun, dampak hengkangnya Gallant terhadap aset-aset lokal diperkirakan akan terbatas.

Shekel sangat tangguh dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi di Timur Tengah dan saya tidak memperkirakan hal itu akan berubah,” kata Brad Bechtel, Head of Global FX di Jefferies.

Menteri Luar Negeri Israel Katz ditunjuk sebagai menteri pertahanan baru, dan Netanyahu mengatakan dia mendekati Gideon Saar untuk mengambil peran Katz sebelumnya. Saar bergabung dengan pemerintah sebagai menteri tanpa portofolio beberapa minggu lalu, memperkuat mayoritas koalisi yang berkuasa di Netanyahu.

Pemecatan Gallant dikritik oleh The Business Forum, yang mempertemukan 200 kepala eksekutif dan pimpinan perusahaan terbesar Israel.

“Ini adalah langkah berbahaya yang sangat merugikan Israel selama perang yang panjang,” katanya. “Seorang perdana menteri yang lebih mengutamakan kelangsungan politik dan kepentingan pribadi dibandingkan keamanan negara tidak pantas untuk tetap menjabat.”

Gallant telah menjadi saluran utama Israel dalam beberapa bulan terakhir kepada pemerintahan Presiden AS Joe Biden, yang sering berselisih dengan Netanyahu mengenai perang dengan Hamas dan serangan militer baru-baru ini di Lebanon untuk memerangi Hizbullah.

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS mengatakan Gallant telah menjadi mitra penting namun AS akan bekerja sama dengan penggantinya.

Hamas dan Hizbullah sama-sama didukung oleh Iran dan dianggap sebagai organisasi teroris oleh AS.

Gallant sering kali, dan terkadang di depan umum, kesal dengan cara Netanyahu menangani sandera yang disandera oleh Hamas selama serangan 7 Oktober dan yang masih berada di Gaza.

“Mengembalikan para sandera ke rumah mereka memerlukan kompromi yang menyakitkan,” kata Menteri Pertahanan pada inspeksi kadet perwira militer bulan lalu, yang juga dihadiri Netanyahu. Tidak setiap masalah memiliki solusi militer, tambah Gallant.

Netanyahu, pada gilirannya, telah menunjukkan ketidaksukaan yang semakin besar terhadap menteri pertahanannya, dengan jelas gagal memasukkannya ke dalam daftar nama-nama yang dipuji oleh perdana menteri dalam pidatonya baru-baru ini tentang perang tersebut.

Gallant telah mengungkapkan ketidakbahagiaannya atas kekurangan personel yang disebabkan oleh perang, dan hal ini menurut militer memerlukan revisi dramatis terhadap rancangan pengecualian yang telah berlaku puluhan tahun yang diberikan kepada orang-orang Yahudi ultra-Ortodoks.

Netanyahu, yang koalisinya bersandar pada dua partai ultra-Ortodoks, kemungkinan besar tidak akan mengakhiri pengecualian tersebut.

Itamar Ben Gvir, seorang menteri garis keras, mengucapkan selamat kepada Netanyahu atas keputusannya memecat Gallant, dengan mengatakan bahwa sebagai menteri pertahanan dia telah mencegah Israel mencapai “kemenangan mutlak.”

Pemimpin oposisi Benny Gantz mengkritik tindakan tersebut, dan menggambarkan tindakan tersebut di televisi sebagai tindakan tidak bertanggung jawab terhadap pasukan di lapangan.

Pada bulan Maret 2023, ketika bangsa ini terpecah belah karena kebijakan populis yang bertujuan melemahkan sistem peradilan, Gallant meminta Netanyahu untuk membatalkan rencana tersebut dan perdana menteri memecatnya. Ratusan ribu orang turun ke jalan saat itu, dan Netanyahu membatalkan keputusannya. Namun keduanya tidak pernah akur atau percaya satu sama lain.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - YERUSALEM/KAIRO. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant pada Selasa (5/11) dengan alasan "krisis kepercayaan." Netanyahu menggantikan Gallant dengan sekutu dekatnya, Israel Katz, untuk memimpin operasi militer di Gaza dan Lebanon.

Keputusan ini memicu protes di Israel, di mana demonstran memblokir jalan dan membakar api unggun.

Gallant dan Netanyahu, keduanya berasal dari partai sayap kanan Likud, telah lama berselisih terkait strategi perang yang telah berlangsung 13 bulan melawan Hamas di Gaza.

Pemecatan Gallant dianggap mengejutkan dan terjadi di tengah pemilihan presiden AS. Netanyahu menuduh Gallant membuat pernyataan yang bertentangan dengan keputusan pemerintah. Menanggapi hal ini, Gallant mengatakan bahwa keamanan Israel adalah prioritas hidupnya.

Penggantinya, Israel Katz, berjanji akan memulangkan sandera Israel dari Gaza serta menghancurkan Hamas dan Hizbullah. Sebelumnya, Katz dikenal melarang Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memasuki Israel karena dianggap gagal mengutuk serangan rudal Iran.

Pemecatan Gallant juga dianggap sebagai puncak ketegangan internal pemerintahan Netanyahu.

Salah satu penyebabnya adalah langkah Gallant yang mengeluarkan surat perintah wajib militer bagi 7.000 pria Haredi ultra-Ortodoks, yang memicu kemarahan dari kalangan yang menentang wajib militer di pemerintahan.

Di sisi lain, oposisi Israel mengecam keputusan ini. Pemimpin oposisi Yair Lapid menyebut pemecatan Gallant di tengah perang sebagai tindakan tidak bijaksana.

Di Washington, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS menyatakan Gallant merupakan mitra penting bagi AS dan akan terus bekerja sama dengan Israel Katz.

Situasi di Gaza dan Lebanon Memanas

Pada hari yang sama, pasukan Israel melancarkan serangan udara di Jalur Gaza utara, menewaskan sedikitnya 35 orang sejak Senin malam.

Serangan tersebut menyasar beberapa wilayah, termasuk rumah-rumah di Beit Lahiya dan Jabalia. Israel juga memerintahkan evakuasi warga di Jalur Gaza utara demi alasan keamanan.

Militer Israel menyatakan telah menargetkan pejuang Hamas dan menemukan senjata serta bahan peledak di wilayah Rafah. Israel juga menyebarkan selebaran di Beit Lahiya, meminta warga untuk meninggalkan kota tersebut.

Israel menegaskan bahwa evakuasi ini dilakukan untuk melindungi warga sipil dari pertempuran yang sedang berlangsung.

Perang di Gaza telah berlangsung lebih dari setahun, dengan korban tewas mencapai lebih dari 43.300 warga Palestina. Konflik ini dimulai pada 7 Oktober 2023, ketika militan Hamas melancarkan serangan ke Israel, menewaskan sekitar 1.200 orang dan membawa 251 sandera ke Gaza.

Jakarta: Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengambil langkah tegas dengan memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Langkah ini diambil di tengah berlangsungnya perang Israel dengan Hamas di Gaza, yang mencerminkan ketegangan internal di tingkat pemerintahan.

Berikut fakta-fakta pemecatan Yoav Gallant:

Hilangnya Kepercayaan

Netanyahu menyatakan bahwa keputusannya untuk memberhentikan Gallant didasari atas hilangnya kepercayaan selama perang Gaza melawan Hamas. Menurut Netanyahu, hubungan yang penuh kepercayaan antara perdana menteri dan menteri pertahanan sangat dibutuhkan, terutama di tengah situasi perang.

"Di tengah perang, lebih dari sebelumnya, kepercayaan penuh antara perdana menteri dan menteri pertahanan dibutuhkan," kata Netanyahu dalam pernyataan yang dirilis oleh kantornya, sebagaimana dilansir kantor berita AFP, Rabu 6 November 2024.
Baca juga: Perang Israel-Hizbullah Tewaskan 3.000 Lebih Orang di Lebanon, 13 Ribu Terluka

Sering Berselisih Paham

Netanyahu dan Gallant diketahui sering berbeda pendapat dalam menentukan langkah-langkah militer terhadap Hamas. Perbedaan pandangan ini menjadi sorotan sejak serangan besar-besaran yang dilakukan kelompok Hamas pada 7 Oktober tahun lalu, yang menewaskan sejumlah warga Israel.

Kerja Produktif di Awal Masa Kampanye

Netanyahu mengakui bahwa Gallant menunjukkan kinerja yang baik pada masa-masa awal kampanye militer. Namun, kepercayaan antara keduanya mulai menurun seiring berjalannya waktu.

"Meskipun pada bulan-bulan awal kampanye terdapat kepercayaan dan kerja yang sangat produktif, selama beberapa bulan terakhir kepercayaan tersebut telah terkikis," ungkap Netanyahu.

Pengganti Gallant

Netanyahu telah menunjuk Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, sebagai menteri pertahanan yang baru. Ia mengungkapkan keyakinannya terhadap Katz yang dinilai memiliki kontribusi besar bagi keamanan nasional.

"Sehubungan dengan hal ini, saya memutuskan untuk mengakhiri masa jabatan Menteri Pertahanan. Saya memilih untuk menunjuk Menteri Israel Katz sebagai penggantinya," jelas Netanyahu.

Tanggapan Gallant

Menanggapi keputusan Netanyahu, Gallant menyatakan tekadnya untuk tetap berkomitmen terhadap keamanan Israel. Ia menyampaikan tanggapan melaui media sosial.

"Keamanan Negara Israel adalah dan akan selalu menjadi misi hidup saya," ujar Gallant.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -YERUSALEM. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant pada hari Selasa (5/11/2024). Adapun alasan pemecatannya adalah "krisis kepercayaan".

Mengutip Reuters, Netanyahu lantas mengganti posisi Gallant dengan sekutu dekatnya Israel Katz untuk memimpin perang negara itu di Gaza dan Lebanon.

Para kritikus Netanyahu menuduhnya mendahulukan politik daripada keamanan nasional pada saat Israel bersiap menghadapi pembalasan Iran atas serangan Udara yang dilakukan 26 Oktober lalu.

Menurut pihak kepolisian Israel, setelah Gallant dipecat, para pengunjuk rasa di Israel memblokir jalan raya dan menyalakan api unggun di jalan.

Perdana menteri menunjuk Gideon Saar sebagai menteri luar negeri yang baru menggantikan Katz. Gallant dan Netanyahu, keduanya dari partai sayap kanan Likud, telah berselisih selama berbulan-bulan mengenai tujuan perang Israel yang telah berlangsung selama 13 bulan di Gaza melawan kelompok militan Palestina Hamas.

Namun, waktu pemecatan Gallant mengejutkan, dan terjadi saat sekutu Israel, AS, menyelenggarakan pemilihan presiden.

Serangan Israel di Gaza dan Lebanon telah memasuki fase baru setelah terbunuhnya komandan tinggi Hamas dan kelompok bersenjata Lebanon, Hizbullah.

Netanyahu mengatakan Gallant telah membuat pernyataan yang “bertentangan dengan keputusan pemerintah dan keputusan kabinet”.

Sebagai tanggapan, Gallant berkata: “Keamanan negara Israel selalu dan akan selalu menjadi misi hidup saya.”

Sementara itu, Katz bersumpah untuk memulangkan sandera Israel dari Gaza dan menghancurkan Hamas dan Hizbullah.

“Saya menerima tanggung jawab ini dengan rasa misi dan rasa takut yang suci untuk keamanan Negara Israel dan warganya,” kata Katz di platform media sosial X.

Sebagai menteri luar negeri, Katz melarang Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bulan lalu untuk memasuki Israel atas apa yang ia gambarkan sebagai kegagalan dalam mengutuk serangan rudal Iran dan perilaku antisemit dan anti-Israel.

Pada bulan September, ia juga menolak proposal dari AS dan Prancis untuk gencatan senjata selama 21 hari di Lebanon.

Laporan muncul pada bulan September bahwa Netanyahu, di bawah tekanan dari mitra koalisi sayap kanan, sedang mempertimbangkan untuk memecat Gallant.

Gayil Talshir, seorang spesialis politik Israel di Universitas Ibrani Yerusalem, yakin bahwa Netanyahu sudah mencapai titik puncaknya minggu ini ketika Gallant mengeluarkan 7.000 surat perintah wajib militer untuk pria Haredi ultra-Ortodoks, yang membuat marah mereka yang menentang wajib militer di pemerintahan.

Itamar Ben-Gvir, seorang menteri dalam pemerintahan koalisi Netanyahu, memuji keputusan hari Selasa, dengan mengatakan bahwa Gallant sangat terperangkap dalam anggapan bahwa tidak mungkin mencapai kemenangan mutlak.

Namun, pemimpin oposisi Israel Yair Lapid mengatakan di X bahwa memecat Gallant di tengah perang adalah tindakan gila.

Di Washington, seorang juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih mengatakan bahwa Gallant telah menjadi mitra penting dan akan terus bekerja sama dengan Katz.

Gallant naik pangkat menjadi jenderal selama 35 tahun berkarir di militer.

Menteri luar negeri Prancis akan melakukan perjalanan ke Israel dan wilayah Palestina pada hari Rabu, sehari setelah pemilihan umum AS, untuk menekan Israel agar terlibat secara diplomatis guna mengakhiri konflik di Gaza dan Lebanon.

Duri dalam daging

Melansir Reuters, Yoav Gallant tahu bahwa ia hanya menjabat dalam waktu yang singkat sebagai Menteri Pertahanan Israel setelah upaya pertama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk memecatnya tahun lalu gagal karena menghadapi beberapa protes terbesar yang pernah terjadi di Israel.

Netanyahu mengalah saat itu. Akan tetapi, hubungan antara keduanya tidak pernah pulih dan mereka terus bertengkar karena perang di Gaza telah memasuki tahun kedua.

Ada rumor yang beredar bahwa Gallant akan segera keluar tetapi ia menolak untuk pergi, sehingga tetap menjadi duri dalam daging bagi Netanyahu saat ia memperjuangkan kesepakatan penyanderaan di Gaza dan berselisih dengan partai-partai lain dalam koalisi mengenai perekrutan anggota komunitas Yahudi ultra-Ortodoks ke dalam militer.

Tonton:Israel Segera Rilis Sistem Pertahanan Laser Iron Beam, Ini Kelebihan & Kelemahannya

Dalam pernyataan yang disiarkan di televisi setelah ia dipecat pada hari Selasa, Gallant mengatakan Israel tengah berlayar di tengah kabut pertempuran dan "kegelapan moral".

Dia menyerukan pemulangan para sandera, rancangan undang-undang untuk kaum ultra-Ortodoks, dan komisi penyelidikan atas kegagalan 7 Oktober 2023. Ia mengakhiri pernyataan tersebut dengan penghormatan militer.

Seperti perdana menteri, karier Gallant dinodai oleh peristiwa 7 Oktober, ketika orang-orang bersenjata yang dipimpin Hamas menewaskan sekitar 1.200 warga Israel dan warga asing, dan menyandera lebih dari 250 orang dalam sebuah serangan terhadap komunitas-komunitas di sekitar Gaza.

Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang pemilihan presiden Amerika Serikat pada tanggal 5 November, jajak pendapat menunjukkan calon presiden dari Partai Demokrat, Kamala Harris, dan calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump, bersaing ketat.

Meskipun pemilu AS adalah tentang siapa yang ingin dilihat oleh masyarakat Amerika sebagai pemimpin mereka, besarnya pengaruh negara tersebut membuat pemilu ini diawasi dengan ketat di berbagai ibu kota di seluruh dunia.

Berikut adalah proyeksi 'pilihan' para pemimpin dunia pada Pemilu AS mendatang yang dikutip dari pemberitaan Al Jazeera pada Senin (4/11/2024).

Vladimir Putin, Rusia

Meskipun presiden rusia Vladimir Putin telah menyatakan – mungkin dengan bercanda – bahwa dia lebih memilih Harris sebagai presiden, banyak tanda yang menunjukkan bahwa Putin sebenarnya mendukung kemenangan Trump.

“Putin akan menyukai Trump sebagai presiden karena berbagai alasan,” kata Timothy Ash, Associate Fellow Program Rusia dan Eurasia di Chatham House, dikutip dari Al Jazeera, Senin (4/11/2024).

“Pertama, Putin berpikir Trump bersikap lunak terhadap Rusia dan akan memberinya banyak hal mengenai Ukraina – memotong dukungan militer ke Ukraina dan mencabut sanksi terhadap Rusia,” katanya.

“Saya pikir Putin melihat Trump dan melihat bayangan cermin dirinya, seorang otoriter, sosiopat. Dia mungkin mengira dia memahami Trump,” tambah Ash.

Selain itu, Putin "membenci” sistem demokrasi pasar liberal Barat, dan pemimpin Rusia tersebut “berpikir Trump akan melanjutkan apa yang dia tinggalkan di Trump 1.0 dengan menabur perpecahan dan kekacauan”, yang melemahkan institusi seperti NATO dan Uni Eropa.

Namun, para analis Rusia mengatakan, terlepas dari siapa yang menang, para pejabat Moskow yakin bahwa kebencian AS terhadap Rusia akan tetap ada.

Putin sebelumnya telah blak-blakan mengungkapkan pemikirannya mengenai politik kepresidenan AS dan telah berkali-kali memberikan dukungan kepada para kandidat sejak tahun 2004. Sebelum pemilu 2016, Putin berbicara dengan Trump kepada wartawan dalam konferensi pers tahunan. Kala itu, Putin menyebut Trump sebagai orang yang cerdas dan berbakat.

Pada Juli 2016, komunitas intelijen AS menuduh Putin melakukan campur tangan pemilu dengan tujuan membantu Trump mengalahkan penantangnya dari Partai Demokrat, Hillary Clinton. Pada tahun 2020, laporan bipartisan Senat AS menemukan bahwa Rusia telah ikut campur dalam pemilu tahun 2016. Intelijen AS juga menuduh Rusia ikut campur dalam pemilu 2020.

Pada 9 Juli 2024, seorang pejabat intelijen AS – tanpa menyebut nama Trump – mengindikasikan kepada wartawan bahwa Rusia lebih menyukai Trump dalam pemilu tahun 2024.

“Kami belum mengamati adanya perubahan dalam preferensi Rusia terhadap pemilihan presiden dibandingkan pemilu sebelumnya, mengingat peran AS dalam kaitannya dengan Ukraina dan kebijakan yang lebih luas terhadap Rusia,” kata pejabat dari Kantor Direktur Intelijen Nasional (ODNI) dikatakan.

Pada bulan September, Putin melontarkan sindiran kepada Harris, menggambarkan Harris sebagai orang yang memiliki “tawa yang ekspresif dan menular” yang, katanya, menunjukkan “dia baik-baik saja” dan mungkin tidak akan menjatuhkan sanksi terhadap Rusia.

“Saya tidak tahu apakah saya terhina atau dia membantu saya,” jawab Trump pada kampanye di hari yang sama ketika Putin melontarkan pernyataan masam tersebut.

Kemudian pada bulan Oktober, saat penutupan KTT BRICS, Putin mengatakan Trump “berbicara tentang keinginannya untuk melakukan segalanya untuk mengakhiri konflik di Ukraina. Saya pikir dia tulus”.

Trump mengkritik bantuan yang dikirim AS ke Ukraina untuk melawan perang Rusia dan mengatakan dia akan segera “mengakhiri perang” jika terpilih.

Xi Jinping, China

Presiden China, Xi Jinping, belum memberikan dukungan secara terbuka.

Seperti halnya Rusia, baik Partai Demokrat maupun Republik telah mengambil sikap keras terhadap China. Selama masa kepresidenannya, Trump memulai perang dagang dengan China, mengenakan tarif terhadap impor China senilai US$250 miliar pada tahun 2018. China kemudian membalas dengan mengenakan tarif terhadap impor AS senilai US$110 miliar.

Tampaknya Trump tidak akan mundur jika terpilih, namun Partai Demokrat juga bisa bersatu melawan pengaruh China yang semakin besar di seluruh dunia.

Ketika Joe Biden menjadi presiden, dia mempertahankan tarif Trump. Selanjutnya, pada 13 September tahun ini, pemerintahan Biden mengumumkan kenaikan tarif terhadap produk-produk tertentu buatan China. Jika Harris menang, dia diharapkan tetap konsisten dengan kebijakan Biden terhadap China.

Baik Trump maupun Harris tidak merinci tindakan apa yang akan mereka ambil terhadap China jika mereka terpilih.

Terlepas dari perang dagang yang dilancarkan Trump, dia membanggakan hubungan baiknya dengan Xi. Setelah Trump selamat dari upaya pembunuhan pada 14 Juli, dia mengatakan para pemimpin dunia telah menghubunginya.

“Saya rukun dengan Presiden Xi. Dia orang yang baik, menulis pesan indah kepada saya beberapa hari yang lalu ketika dia mendengar tentang apa yang terjadi,” kata Trump pada sebuah rapat umum.

Namun, di balik layar, para pejabat China mungkin sedikit condong ke arah Harris, kata NBC News mengutip Jia Qingguo, mantan dekan Sekolah Studi Internasional di Universitas Peking.

“Ironisnya adalah, Xi mungkin menginginkan Harris, begitu pula Iran,” kata Ash kepada Al Jazeera saat berbicara tentang Putin.

Benjamin Netanyahu, Israel

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu belum secara terbuka mendukung salah satu kandidat tersebut. Namun, secara luas diyakini bahwa dia condong ke arah kemenangan Trump.

Netanyahu dan Trump memiliki hubungan yang baik selama masa jabatan pertama mantan presiden AS tersebut. Pada tahun 2019, di Dewan Israel-Amerika, Trump berkata: “Negara Yahudi tidak pernah memiliki teman yang lebih baik di Gedung Putih selain presiden Anda.”

Hubungan tersebut pun saling menguntungkan. Netanyahu, dalam pernyataannya pada 2020, mengatakan bahwa Trump adalah teman terbaik Israel yang pernah dimiliki di Gedung Putih.

Hubungan antara Trump dan Netanyahu memburuk setelah Biden terpilih. Saat Biden dilantik, Netanyahu mengucapkan selamat kepadanya. Trump mengatakan dia merasa dikhianati dengan hal ini, dalam sebuah wawancara.

Namun, Perdana Menteri Israel telah melakukan upaya untuk menghidupkan kembali ikatan lama. Selama kunjungannya ke AS pada bulan Juli tahun ini, Netanyahu mengunjungi Trump di kediamannya di Mar-a-Lago di Florida. Axios melaporkan bahwa sekutu Netanyahu bahkan melakukan perjalanan ke Mar-a-Lago sebelum pertemuan kedua pemimpin tersebut, untuk membaca bagian-bagian dari buku Netanyahu, yang memuji Trump.

Pemimpin Israel juga mengunggah video di media sosial yang mengungkapkan keterkejutannya atas upaya pembunuhan terhadap Trump pada rapat umum di Pennsylvania pada bulan Juli, yang kemudian diunggah ulang oleh Trump di platform media sosialnya, Truth Social.

Pada saat yang sama, pemerintahan Biden telah menunjukkan bantuan diplomatik dan militer yang tak tergoyahkan kepada pemerintahan Netanyahu di tengah perang Israel di Gaza, di mana jumlah korban tewas warga Palestina mencapai 43.061 orang menurut badan kemanusiaan PBB (OCHA), pada tanggal 29 Oktober.

Sejak dimulainya perang Israel di Gaza pada 7 Oktober tahun lalu – menyusul serangan pimpinan Hamas terhadap desa-desa dan pos-pos militer di Israel selatan – pemerintahan Biden telah mengirimkan bantuan militer senilai miliaran dolar ke Israel.

Pada 4 Oktober lalu, Biden mengatakan pada konferensi pers bahwa dia tidak tahu apakah Netanyahu sengaja menunda perjanjian gencatan senjata di Gaza, meskipun ada laporan dan spekulasi bahwa pemimpin Israel mungkin sengaja menunda perjanjian, mungkin untuk mempengaruhi hasil pemilu AS.

“Tidak ada pemerintahan yang membantu Israel lebih dari saya. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Dan saya pikir Bibi harus mengingat hal itu,” kata Biden saat konferensi pers, merujuk pada Netanyahu dengan nama panggilannya.

Eropa dan NATO

Mayoritas pemimpin Eropa lebih memilih Harris sebagai presiden AS.

“Saya mengenalnya dengan baik. Dia pasti akan menjadi presiden yang baik,” kata Olaf Scholz, kanselir Jerman kepada wartawan.

Trump telah beberapa kali mengancam akan meninggalkan NATO. Namun, Politico melaporkan bahwa penasihat keamanan nasional dan pakar pertahanannya mengatakan kecil kemungkinannya dia akan keluar dari aliansi tersebut.

Meskipun begitu, keluhannya terhadap NATO masih tetap ada. Diperkirakan dia ingin sekutu NATO meningkatkan target belanja pertahanan mereka.

Pada Februari lalu, Trump memicu perselisihan dengan sekutu-sekutunya di Eropa dengan menyatakan bahwa ia akan meminta Rusia untuk menyerang sekutu-sekutu NATO yang dia anggap “nakal”.

Selain itu, kemenangan Trump dapat berarti berkurangnya keselarasan dengan negara-negara Eropa dalam kolaborasi inisiatif energi terbarukan.

Hal ini karena Trump telah berkampanye untuk meningkatkan produksi bahan bakar fosil agar AS dapat mengurangi ketergantungan pada impor energi asing. “Kami akan melakukan pengeboman minyak,” katanya pada Konvensi Nasional Partai Republik saat menerima nominasi partai tersebut pada bulan Juli.

Di sisi lain, Harris kemungkinan akan melanjutkan Undang-Undang Pengurangan Inflasi (IRA) Biden dan rencana transisi energi ramah lingkungan, sehingga menciptakan peluang untuk berkolaborasi dengan Eropa. Namun, Harris juga dituduh mengabaikan janji-janji keberlanjutan seperti fracking.

Selama pencalonannya pada pemilihan pendahuluan presiden pada 2019, Harris telah berjanji untuk melarang fracking, sebuah teknik mengekstraksi minyak dan gas dengan mengebor bumi – yang menurut para aktivis lingkungan sangat merusak karena menghabiskan banyak air dan melepaskan gas metana rumah kaca. Trump telah mengkritiknya atas janji ini.

Namun, selama debat presiden antara Harris dan Trump di Pennsylvania pada bulan September, Harris berkata: “Saya tidak akan melarang fracking, saya tidak melarang fracking sebagai wakil presiden.”

Narendra Modi, India

Meskipun Perdana Menteri India Narendra Modi memiliki hubungan dekat dengan Trump selama Trump menjabat sebagai presiden, Modi juga merupakan salah satu pemimpin dunia pertama yang mengucapkan selamat kepada Biden atas kemenangannya dalam pemilu tahun 2020.

“Saya tidak percaya bahwa Modi memiliki preferensi yang kuat terhadap satu kandidat dibandingkan kandidat lainnya,” Chietigj Bajpaee, peneliti senior untuk Program Asia Selatan, Asia-Pasifik di Chatham House, mengatakan kepada Al Jazeera.

“Ada konsensus bipartisan tingkat tinggi di Washington mengenai memperdalam hubungan dengan India dan memandangnya sebagai mitra strategis jangka panjang – bisa dibilang sama banyaknya dengan konsensus yang memandang China sebagai saingan strategis jangka panjang,” tulis Bajpaee dalam sebuah pernyataan.

Dia menyebut, tiga pilar utama keterlibatan AS dengan India adalah bahwa India adalah negara demokrasi terbesar di dunia, bahwa AS memandang India sebagai benteng melawan Tiongkok, dan potensi pertumbuhan ekonomi India.

Michael Kugelman, Direktur Wilson Center South Asia Institute , mengatakan bahwa pemerintah India akan mempertimbangkan pro dan kontra bagi kedua kandidat.

Mengenai Trump, “mungkin ada perasaan di New Delhi bahwa hal itu akan menjadi hal yang baik bagi India karena mungkin ada persepsi bahwa Trump tidak akan mempermasalahkan masalah internal di India, termasuk masalah hak asasi manusia,” Kugelman mengatakan, seraya menambahkan bahwa meskipun demikian, pemerintah India akan khawatir dengan gaya pemerintahan Trump yang “tidak dapat diprediksi”.

“Meskipun Donald Trump lebih akrab dengan Modi sejak masa jabatan pertamanya, kepresidenan Kamala Harris menawarkan tingkat kesinambungan dari pemerintahan Biden saat ini,” kata Bajpaee kepada Al Jazeera.

Korea Selatan

Korea Selatan adalah sekutu utama Amerika di Asia-Pasifik. Meskipun presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, belum secara eksplisit mendukung seorang kandidat, hubungan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat telah berkembang pesat di bawah kepemimpinan Biden.

Komentar yang diterbitkan pada September oleh lembaga think-thank AS, Brookings, mengatakan bahwa pada masa pemerintahan Trump, rakyat Korea Selatan kecewa dengan tuduhan bahwa mereka tidak berkontribusi cukup terhadap pertahanan dan pemeliharaan pasukan AS, meskipun menyediakan sebagian besar pasukan tempur garis depan untuk melawan Korea Utara.

Di sisi lain, dosen hubungan internasional di Universitas Oxford, Edward Howell mengatakan, pemerintahan Biden tidak berbuat banyak untuk mengatasi ancaman nuklir Korea Utara. Namun, mereka fokus pada penguatan hubungan bilateral dan trilateral antara Washington, Tokyo dan Seoul.

Howell mengatakan hal ini terlihat pada KTT Camp David tahun 2023, serta pertemuan tingkat presiden antara Biden dan Yoon Suk-yeol.

Howell menambahkan bahwa Korea Selatan ingin memastikan bahwa dukungan AS terhadap negaranya tidak melemah di bawah kepemimpinan presiden berikutnya “di saat kawasan Asia Timur tidak hanya menghadapi ancaman nuklir Korea Utara, namun juga China yang semakin koersif dan suka berperang”.

Jepang

Bagi Jepang, kemenangan Trump mungkin berarti dia akan mengalihkan fokus ke kebijakan dalam negeri dan mengurangi kolaborasi dengan Jepang, menaikkan tarif, serta memperkirakan Jepang akan meningkatkan belanja militer, demikian menurut sebuah analisis yang diterbitkan oleh situs web Jepang, Nippon Communications Foundation.

Namun, pejabat pemerintah Jepang telah menjalin hubungan dengan pejabat dari pemerintahan Trump terakhir, termasuk Bill Hagerty, yang merupakan mantan duta besar untuk Tokyo dan dipandang sebagai favorit menteri luar negeri, menurut analisis Kotani Tetsuo.

Di sisi lain, meskipun pemerintahan Harris berarti kebijakan yang lebih konsisten dengan pemerintahan Biden, hubungan baru harus dibangun dengan para pejabat di tim Harris.

Australia

Reporter Australia Ben Doherty untuk The Guardian menyebut, Bagi Australia, kemenangan Trump akan menimbulkan banyak pertanyaan.

Doherty menambahkan bahwa banyak orang di Australia percaya Trump kemungkinan akan menarik diri dari Perjanjian Paris jika ia terpilih kembali, yang dapat melemahkan pengaruh koalisi iklim informal, Umbrella Group, yang merupakan bagian dari Australia.

Australia juga memiliki hubungan perdagangan dengan China dan kemenangan Trump dapat berarti perang dagang dengan China, yang dapat merugikan perekonomian Australia.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Iran mengklaim mampu membangun senjata nuklir saat Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei bersumpah untuk memberikan respons yang "menghancurkan" terhadap tindakan Israel dan AS pada hari Sabtu (2/11/2024).

Mengutip Fox News, penasihat utama Khamenei, Kamal Kharrazi, mengeluarkan peringatan tentang kapasitas nuklir Iran pada hari Jumat.

Dia mengatakan bahwa Iran mungkin siap untuk mengubah kebijakannya tentang penggunaan senjata nuklir jika negara tersebut menghadapi ancaman eksistensial.

"Jika ancaman eksistensial muncul, Iran akan mengubah doktrin nuklirnya, kami memiliki kemampuan untuk membangun senjata dan tidak memiliki masalah dalam hal ini," kata Kharrazi kepada media Lebanon.

Jenderal Mohammad Naeini dari Garda Revolusi Iran mendukung retorika panas tersebut pada hari Sabtu.

Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei mengatakan Iran siap memberikan respons yang "menghancurkan" kepada Israel dan AS.

"Respons yang tegas dan kuat akan diberikan kepada agresi baru musuh. Respons tersebut akan berada di luar pemahaman musuh, strategis, dan kuat. Musuh harus belajar dari pelajarannya bahwa mereka tidak dapat terlibat dalam tindakan permusuhan apa pun tanpa menerima respons yang menghancurkan sebagai balasannya," kata Naeini.

Komentar Naeini mengacu pada serangan Israel pada 26 Oktober terhadap Iran, yang menargetkan infrastruktur militer penting.

Serangan Israel itu merupakan respons terhadap gelombang sekitar 200 rudal yang diluncurkan dari Iran ke Israel pada tanggal 1 Oktober.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberi isyarat pada hari Kamis bahwa program nuklir Iran dapat menjadi target berikutnya bagi Yerusalem di tengah janji-janji kekerasan Teheran.

Tonton:Prediksi Intelijen, Iran Bakal Serang Israel Sebelum Pemilihan AS

AS – sekutu utama Israel dalam perangnya melawan Hamas, Hizbullah, dan Iran – telah berulang kali memperingatkan Yerusalem agar tidak menyerang infrastruktur energi Iran, khususnya fasilitas nuklir dan minyaknya, karena khawatir hal itu dapat memicu perang regional secara langsung.

Laporan minggu ini menunjukkan bahwa serangan Iran dapat menunggu hingga proses pemilihan presiden AS minggu ini selesai dilakukan, meskipun laporan lain mengatakan serangan balasan Teheran dapat terjadi kapan saja.