Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim pemerintah terus menekan atau mengendalikan kenaikan harga pangan di Indonesia melalui dua strategi.

Hal ini disampaikan dalam Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2023 alias RUU P2 APBN.

"Pemerintah mengendalikan harga pangan dengan melakukan stabilisasi pasokan melalui kegiatan operasi pasar, gerakan pasar murah, dan kebijakan impor secara terukur," tuturnya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I 2024-2025 di Jakarta Pusat, Selasa (20/8).

Wanita yang akrab disapa Ani itu juga menekankan pemerintah terus berupaya meningkatkan dan memperkuat sinergi antarstakeholder terkait.

Koordinasi dilakukan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia (BI). Ini tercermin dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Sang Bendahara Negara menegaskan laju inflasi Indonesia sepanjang 2023 terjaga di 2,6 persen secara tahunan (year on year/yoy). Ani mengklaim ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yang menembus 5,5 persen yoy.

"Laju inflasi Indonesia jauh lebih rendah dan stabil dibandingkan negara-negara G20, seperti Rusia yang mengalami (inflasi) 7,4 persen dan Turki mencapai 64,8 persen," pamer Ani.

"Dan tentu kalau dibandingkan dengan Argentina yang sedang mengalami krisis, inflasinya mencapai 211,4 persen," tegasnya.

RUU P2 APBN 2023 bakal dibahas kembali pada Sidang Paripurna bulan depan. Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel selaku pimpinan sidang menyebut pengambilan keputusan akan diambil pada 3 September 2024.