Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membuka 1.700 formasi tenaga Kontrak Kerja Individu (KKI) pada Agustus 2024. Kebijakan ini diharapkan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh guru honorer di Jakarta.

"Pemda DKI melalui Kepala Dinas Pendidikan memberikan kesempatan untuk bisa mendaftar melalui mekanisme yang benar sebagai guru didik KKI," kata Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dikutip dari Antara, Minggu, 21 Juli 2024.

Pemprov mencatat saat ini ada 4 ribu guru honorer di Jakarta. Ia menekankan KKI merupakan jalur formal yang bisa dimanfaatkan para guru honorer.
"Jadi Pemda DKI ingin guru didik di DKI itu mendapatkan haknya sebagaimana mestinya, melalui mekanisme yang ada," kata dia.

Ia menyebut rekrutmen guru KKI akan kembali dibuka pada 2025. Para guru honorer yang belum berhasil tahun ini disebut bisa mencoba lagi tahun depan.

"Silakan mempersiapkan diri, ikuti tes dan ada mekanisme yang benar, jadi nanti ada wawancara segala macam itu selesai dengan aturan," kata dia.

Baca juga: Dinas Pendidikan Jakarta Diminta Batalkan Pemutusan Kontrak Guru Honorer

Ia mengatakan melalui upaya ini diharapkan guru honorer mendapat haknya dengan baik serta menjadi perhatian Gubernur Jakarta ke depan dan Kementerian Pendidikan agar mereka menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dia mengingatkan kepala sekolah untuk tidak merekrut guru tanpa izin dari dinas pendidikan.

"Jadi selama ini kan sporadis, kepala sekolah ada yang rekrut, kepala sekolahnya pindah, kepala sekolah yang baru dia rekrut lagi, pindah rekrut lagi sehingga kondisi seperti ini," kata dia.

Menurut dia apa yang dilakukan Plt Dinas Pendidikan saat ini adalah merapikan administrasi guru yang ada dan tentunya memiliki tujuan positif

"Saya juga kumpulkan Kepala Sekolah se-Jakarta, supaya informasi ini tidak bias," kata dia

Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan DKI Jakarta kekurangan tujuh ribu guru dan pada bulan Agustus ini dibuka 1.700 guru KKI yang dibiayai oleh pemerintah daerah.

"Kemarin kita diskusi dengan rapat dengan Kemendikbud, juga akan dibuka lagi 1.900 untuk ASN dan P3K, jadi kan cukup banyak tuh. Nah, baru nanti tahun depan akan kami tambah lagi," kata dia.

Ia mengatakan kekurangan jumlah guru ini memang dipenuhi secara bertahap mengingat kondisi anggaran

"Kami juga melihat anggaran dan kebutuhan juga dari pemerintah pusat, berapa sih yang akan didrop untuk P3K dan ASN ini ditentukan oleh pemerintah pusat," kata dia.

(AGA)