Jakarta -

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta berencana melakukan penataan kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan membagi empat blok mulai ruang terbuka hijau (RTH) hingga taman. Melalui penataan ini, rencananya sejumlah PKL di kawasan itu akan direlokasi.

Berdasarkan pantauan detikcom di lokasi, Rabu (18/9/2024), Pasar Kebayoran Lama terletak di samping (sisi barat dan timur) Stasiun Kebayoran. Di sisi timur stasiun terdapat pasar loak yang menjual barang bekas, sedangkan di sisi barat terdapat pasar pada umumnya yang menjual berbagai jenis barang.

Tidak lama setelah keluar dari sisi barat stasiun, terdapat banyak ruko dan lapak yang menjual berbagai barang dagangan. Kawasan pasar cukup luas dan sudah terbagi dalam beberapa blok bangunan pertokoan, yang salah satu bangunannya dikelola oleh Perumda Pasar Jaya.

Meski begitu, terlihat para pedagang tidak hanya membuka lapak-lapak dagangannya di dalam bangunan pasar atau blok pertokoan lainnya, tapi hingga ke bahu-bahu jalan. Kondisi ini terlihat di sepanjang Jalan Kebayoran Lama hingga ke bawah flyover Jalan Ciledug Raya dan jalur TransJakarta.

Di bawah flyover Jalan Ciledug Raya dan jalur TransJakarta inilah banyak pedagang kaki lima (PKL) membuka lapak-lapak mereka. Kemungkinan besar PKL di kawasan inilah yang akan direlokasi Pemprov Jakarta.

Tepat di area kolong flyover itu terdapat berbagai lapak mulai dari reparasi kompor gas, pakaian, aksesoris seperti dompet dan ikat pinggang, perkakas, sepatu, makanan dan minuman, sayur mayur, hingga cincin dan kalung akik dan masih banyak lagi.

Pasar Kebayoran Lama Foto: Ignacio Geordy Oswaldo

Sebagai besar lapak ini dibangun menggunakan triplek kayu dan membentuk seperti sebuah dipan atau sebuah etalase. Ada juga pedagang yang membuka lapaknya hanya bermodalkan terpal atau tikar yang terbentang lebar di bahu jalan.

Sebagai informasi, berdasarkan laporan Antara dijelaskan Pemprov Jakarta berencana menata kawasan Kebayoran Lama dengan membagi empat blok yang terdiri atas ruang terbuka hijau (RTH) fungsional, penataan jalan, penataan taman koridor usaha mikro dan penataan taman transit Kebayoran.

Pertama, penataan Blok A yang meliputi RTH fungsional dan parkir dengan total luas lahan 8.336 meter persegi. Nantinya fungsi lahan akan difokuskan untuk penyediaan selter parkir, penampungan pedagang kaki lima (PKL) dan taman.

Kemudian penataan Blok B terdiri dari penataan jalan, lintas bawah (underpass), jalur pedesterian, jalur sepeda kolong jalan layang (flyover), menara pemantau lalu lintas dan bulevar, dengan total luas 41.408 meter persegi.

Penataan Blok C meliputi penataan area pedagang campuran. Blok C ini nantinya akan dibangun koridor pejalan kaki yang dilengkapi dengan taman dan penerangan sehingga pengunjung lebih nyaman.

Terakhir, penataan Blok D meliputi penyediaan taman transit Kebayoran. Taman akan berlokasi di bawah jalan layang, persimpangan Jalan Teuku Nyak Arief dekat halte koridor 8 TransJakarta.

(fdl/fdl)

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memperkuat gugus tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Jakarta menjadi salah satu penerima dan transit terbesar korban TPPO.

“Kebijakan yang digunakan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya kasus atau korban TPPO di DKI Jakarta telah diperbaharui dari Pergub nomor 218 tahun 2010 menjadi Pergub nomor 64 tahun 2019 tentang Gugus Tugas Pencegahan TPPO," kata Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat (Adkesra) Jakarta Barat, Amien Haji, di Jakarta, Senin, 12 Agustus 2024.

Kebijakan tersebut, kata Amien, merupakan salah satu upaya Pemprov DKI Jakarta mencegah dan mengatasi terjadinya kasus TPPO di Jakarta. Meskipun, kata dia, korban TPPO tak berasal dari Jakarta.
"Pemprov DKI ikut bertanggung jawab menangani para korban," kata Amien.

Amien menyebutkan dalam Pergub itu, dijelaskan gugus tugas TPPO adalah lembaga koordinatif. Tugasnya, mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan TPPO.

“Melalui kegiatan penguatan gugus tugas TPPO tingkat Kota Jakarta Barat ini saya berharap seluruh anggota gugus tugas TPPO dan stakeholder dapat meningkatkan koordinasi dalam bidang perencanaan, kerja sama dan pencegahan serta penanganan kasus TPPO,” ujar Amien.

Berdasarkan data dari Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi DKI, korban TPPO di Jakarta tahun 2023 sebanyak 37 orang, Kota Jakarta Barat 22 orang. Sedangkan tahun 2024 hingga Juli korban TPPO sebanyak 16 orang.

(ADN)

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membuka 1.700 formasi tenaga Kontrak Kerja Individu (KKI) pada Agustus 2024. Kebijakan ini diharapkan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh guru honorer di Jakarta.

"Pemda DKI melalui Kepala Dinas Pendidikan memberikan kesempatan untuk bisa mendaftar melalui mekanisme yang benar sebagai guru didik KKI," kata Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dikutip dari Antara, Minggu, 21 Juli 2024.

Pemprov mencatat saat ini ada 4 ribu guru honorer di Jakarta. Ia menekankan KKI merupakan jalur formal yang bisa dimanfaatkan para guru honorer.
"Jadi Pemda DKI ingin guru didik di DKI itu mendapatkan haknya sebagaimana mestinya, melalui mekanisme yang ada," kata dia.

Ia menyebut rekrutmen guru KKI akan kembali dibuka pada 2025. Para guru honorer yang belum berhasil tahun ini disebut bisa mencoba lagi tahun depan.

"Silakan mempersiapkan diri, ikuti tes dan ada mekanisme yang benar, jadi nanti ada wawancara segala macam itu selesai dengan aturan," kata dia.

Baca juga: Dinas Pendidikan Jakarta Diminta Batalkan Pemutusan Kontrak Guru Honorer

Ia mengatakan melalui upaya ini diharapkan guru honorer mendapat haknya dengan baik serta menjadi perhatian Gubernur Jakarta ke depan dan Kementerian Pendidikan agar mereka menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dia mengingatkan kepala sekolah untuk tidak merekrut guru tanpa izin dari dinas pendidikan.

"Jadi selama ini kan sporadis, kepala sekolah ada yang rekrut, kepala sekolahnya pindah, kepala sekolah yang baru dia rekrut lagi, pindah rekrut lagi sehingga kondisi seperti ini," kata dia.

Menurut dia apa yang dilakukan Plt Dinas Pendidikan saat ini adalah merapikan administrasi guru yang ada dan tentunya memiliki tujuan positif

"Saya juga kumpulkan Kepala Sekolah se-Jakarta, supaya informasi ini tidak bias," kata dia

Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan DKI Jakarta kekurangan tujuh ribu guru dan pada bulan Agustus ini dibuka 1.700 guru KKI yang dibiayai oleh pemerintah daerah.

"Kemarin kita diskusi dengan rapat dengan Kemendikbud, juga akan dibuka lagi 1.900 untuk ASN dan P3K, jadi kan cukup banyak tuh. Nah, baru nanti tahun depan akan kami tambah lagi," kata dia.

Ia mengatakan kekurangan jumlah guru ini memang dipenuhi secara bertahap mengingat kondisi anggaran

"Kami juga melihat anggaran dan kebutuhan juga dari pemerintah pusat, berapa sih yang akan didrop untuk P3K dan ASN ini ditentukan oleh pemerintah pusat," kata dia.

(AGA)

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta dapat memperbanyak tempat pengolahan sampah dengan teknologi energi baru terbarukan (EBT). Hal ini sebagai upaya mengurangi gunungan sampah di Tempat Pembungan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang.

"Jadi setiap kota madya memiliki tempat pengolahan sampah terpadu yang mampu mengubah sampah menjadi sumber energi lain semacam energi listrik atau briket bahan bakar dan juga pupuk kompos," ujar anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Dedi Supriadi, dikutip Sabtu, 13 Juli 2024.

Ia juga mendorong Pemprov DKI Jakara segera mewujudkan percepatan fasilitas pengelolaan sampah. Ia mencontohkan seperti Refuse Derived Fuel (RDF) yang sudah ada di TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat dan di Rotan, Jakarta Utara.

"Kita berharap ada percepatan penambahan fasilitas penanganan sampah atau manajemen sampah di wilayah kota madya," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh mengungkap sampah yang dihasilkan Jakarta sebanyak 7.800 ton per hari. Nova mengatakan Jakarta telah menggalakkan berbagai program untuk penanganan sampah.

Salah satunya yakni mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif dari sampah atau RDF. Program tersebut juga untuk menggantikan Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter, Jakarta Utara, yang dibatalkan.

"Akhirnya digantikan RDF itu mampu mengelola sampai 2.000 ton sampah per hari. Sebanyak 1.000 ton sampah lama di Bantar Gebang, 1.000 ton sampah yang baru masuk," ujar Nova.

(ADN)

Jakarta: Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jakarta meminta Pemerintah Provinsi Jakarta segera menyosialisasikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Bakal beleid ini memuat pasal pidana bagi semua pihak yang membuang limbah sembarangan.

“Perlu ada penekanan soal faktor integrasi dalam sistem informasi mengenai pengelolaan air limbah ini. Sehingga peraturan tidak hanya diketahui di ruang lingkup bidang pengelolaan air limbah saja,” kata anggota Bapemperda DPRD Jakarta Dwi Rio Sambodo dalam keterangan tertulis, Senin, 8 Juli 2024.

Anggota Bapemperda DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan, juga meminta Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta untuk memanfaatkan aplikasi Jakarta Kini (JAKI). Aplikasi itu dapat membantu menyosialisasikan peraturan daerah (perda) agar mudah menjangkau masyarakat.

”Jangan sampai Perdanya sudah kita ketok, tahunya aplikasi yang kita butuhkan buat penyampaian data informasi ini belum siap sama sekali,” tutur August.
Saat ini, Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik telah disusun. Draft raperda itu akan dibahas dalam rapat pimpinan gabungan untuk disetujui, lalu dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum disahkan.

Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik memuat 18 bab dan 63 pasal. Terdiri dari Bab I Ketentuan Umum, Bab II Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Bab III Baku Mutu Air Limbah. Bab IV Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah, Bab V Hak dan Kewajiban, Bab VI Pembiayaan dan Pendanaan, Bab VII Pekerjaan Sama, Bab VIII, dan Bab IX Perizinan Usaha.

Selanjutnya, Bab X Tarif Layanan dan Subsidi, Insentif, Bab XI Pembinaan dan Pengawasan, Bab XII Data dan Informasi, Bab XIII Kompetisi, Bab XIV Larangan, Bab XV Penyidikan, Bab XVI Ketentuan Pidana, Bab XVII Ketentuan Peralihan, dan Bab XVIII Ketentuan Penutup.

Dalam rancangan perda tersebut, terdapat sanksi pidana kepada warga maupun badan usaha yang membuang limbah sembarangan di Jakarta.

Selain kurungan penjara, terdapat juga sanksi administratif. Hal ini ini diatur dalam Pasal 56 Ayat 2 Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal tersebut menyatakan siapapun yang membuang limbah sembarangan diancaman pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak Rp50 juta.

(ADN)