BOGOR, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Eddy Soeparno mengingatkan pemerintah agar melakukan pengawasan terhadap program makan bergizi gratis, terutama di daerah.

Eddy berharap, program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto ini tidak menimbulkan ketimpangan dan dapat berjalan maksimal.

"Memang ini akan berbeda dari satu daerah dengan daerah lainnya. Misalnya salah satu konsep makan bergizi gratis adalah satu dapur umum akan menangani 3.000 siswa," ungkap Eddy usai menjadi narasumber dalam Program Aspirasi Masyarakat (Asmas) di Sekolah Vokasi IPB, Kota Bogor, Sabtu (2/11/2024).

"Di Jawa, untuk mengumpulkan 3.000 siswa, satu dapur umum lebih gampang. Tetapi di luar Jawa, misalnya Sulawesi, Kalimantan, mencari 3.000 siswa mungkin tidak mudah," sambungnya.

Eddy menyampaikan, banyak permasalahan yang sudah teridentifikasi di lapangan dalam pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis.

Banyak pula masukan yang diterima selama uji coba makan gratis, termasuk menambah sumber daya di lapangan.

"Jadi saya kira dari segi persiapan sudah cukup besar, cukup baik. Tinggal bagaimana nanti ketika launching di awal itu bisa berjalan sesuai simulasi yang sekarang sudah ada," katanya.

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini yakin, program makan bergizi gratis yang rencananya diterapkan awal 2025 tersebut dapat berjalan maksimal jika mendapat pengawasan.

"Ini program yang mendapat perhatian langsung dari Presiden karena ini program unggulan dan prioritasnya," sebutnya.

"Saya yakin semua sumber daya pemerintah akan dikerahkan agar bisa berjalan baik dan bisa mencapai target seluruh anak sekolah," pungkas Eddy.