Jakarta: Pakar kesehatan masyarakat dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Andreasta Meliala, menyebut penyesuaian budaya dalam program Makan Bergizi Gratis tak bisa dihindarkan. Pemangku kepentingan mesti mempertimbangkan pangan lokal yang tersedia.

"Pendekatan ini harus mempertimbangkan kebiasaan dan preferensi makanan sehari-hari masyarakat setempat," kata Andreasta dalam webinar Makan Bergizi Gratis: Dari Sini Kita Mulai! di siaran YouTube FMB9ID_IKP dikutip Selasa, 5 November 2024.

Ia mencontohkan masyarakat di daerah pantai bisa diberikan ikan. Sementara itu, masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan bisa diberikan pola makan berbeda.
"Untuk itu, kita harus buat matriks yang jelas," ujar dia.

Andreasta menekankan agar progam ini berjalan efektif, dia menggarisbawahi pentingnya kolaborasi berbagai pihak dan stakeholder. Hal ini bertujuan agar saat program dilaksanakan, sudah ada skema tepat sehingga dapat menemukan satu model yang bisa diterapkan di berbagai lokasi.

"Harus dibedah berdasarkan kondisi sosial budaya masyarakatnya dan kapasitas sumber daya lokalnya untuk menyuplai bahan makanan sampai dengan kesiapan dapur," ujar Kabiro Pelayanan Kesehatan Terpadu UGM itu.

Ia menegaskan pemahaman mendalam tentang konteks sosial budaya masyarakat sangat penting dalam merancang dan melaksanakan program tersebut. Menurutnya, uji coba sangat penting untuk melihat karakter suatu daerah.

"Kami lihat basisnya evidence atau bukti. Bukti-bukti ini sudah dihasilkan dan sudah dipraktikkan, dampaknya sudah terlihat," ujar dia.

Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis Dinilai Bisa Jadi Edukasi Pola Hidup Sehat Anak

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

BOGOR, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Eddy Soeparno mengingatkan pemerintah agar melakukan pengawasan terhadap program makan bergizi gratis, terutama di daerah.

Eddy berharap, program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto ini tidak menimbulkan ketimpangan dan dapat berjalan maksimal.

"Memang ini akan berbeda dari satu daerah dengan daerah lainnya. Misalnya salah satu konsep makan bergizi gratis adalah satu dapur umum akan menangani 3.000 siswa," ungkap Eddy usai menjadi narasumber dalam Program Aspirasi Masyarakat (Asmas) di Sekolah Vokasi IPB, Kota Bogor, Sabtu (2/11/2024).

"Di Jawa, untuk mengumpulkan 3.000 siswa, satu dapur umum lebih gampang. Tetapi di luar Jawa, misalnya Sulawesi, Kalimantan, mencari 3.000 siswa mungkin tidak mudah," sambungnya.

Eddy menyampaikan, banyak permasalahan yang sudah teridentifikasi di lapangan dalam pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis.

Banyak pula masukan yang diterima selama uji coba makan gratis, termasuk menambah sumber daya di lapangan.

"Jadi saya kira dari segi persiapan sudah cukup besar, cukup baik. Tinggal bagaimana nanti ketika launching di awal itu bisa berjalan sesuai simulasi yang sekarang sudah ada," katanya.

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini yakin, program makan bergizi gratis yang rencananya diterapkan awal 2025 tersebut dapat berjalan maksimal jika mendapat pengawasan.

"Ini program yang mendapat perhatian langsung dari Presiden karena ini program unggulan dan prioritasnya," sebutnya.

"Saya yakin semua sumber daya pemerintah akan dikerahkan agar bisa berjalan baik dan bisa mencapai target seluruh anak sekolah," pungkas Eddy.