Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pertumbuhan bisnis Almaz Fried Chicken bergerak cepat. Dalam tiga bulan, brand yang dikenal sebagai Ayam Goreng Saudi ini disambut antusias sehingga mampu membuka 11 outlet baru dan siap ekspansi ke luar Jabodetabek serta membawa optimisme bagi industri waralaba (franchise) khususnya makanan cepat saji di Indonesia.

Okta Wirawan, CEO & Founder Almaz Fried Chicken mengatakan pertumbuhan ini menjadi bukti atas sejumlah hasil riset yang menyebut bahwa fried chicken merupakan salah satu makanan paling populer di Indonesia dan menjangkau segala usia.

Meski begitu, belakangan ini pasokan untuk memenuhi demand masyarakat tersendat seiring munculnya sentiment negatif terhadap brand tertentu.

”Almaz hadir sebagai solusi. Menawarkan cita rasa unik yang dapat menjadi favorit baru masyarakat Indonesia. Tentu saja dengan mengedepankan kualitas dan standar mutu yang tinggi,” ucapnya dalam siaran persnya, Selasa (15/10).

Secara bisnis, Okta mengatakan, sektor F&B di Indonesia juga tetap positif dan konsisten tumbuh setiap tahunnya.

Pada tahun 2023, menurut data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) industri makanan dan minuman tumbuh positif sebesar 4,47% dan berkontribusi terhadap PDB industri non-migas sebesar 39,10%. Adapun terhadap PDB nasional sumbangannya mencapai 6,55%.

Maka Okta berharap kehadiran Almaz Fried Chicken bisa membawa optimisme terhadap industri F&B nasional khususnya waralaba makanan cepat saji untuk bisa lebih bergairah kembali.

”Harapan kami ini akan menjadi salah satu penopang pertumbuhan perekonomian masyarakat dan berkontribusi positif kepada pertumbuhan ekonomi negara,” ujarnya.

Pertumbuhan pesat Almaz tidak lepas dari kemitraan strategis yang dijalankan dengan NS Consulting sebagai franchise aggregator ecosystem dan platform online Buka Outlet.

NS Consulting yang diprakarsai oleh Nilamsari Sahadewa dan telah berpengalaman panjang di industri franchise maupun bisnis kemitraan selama lebih dari dua dekade melalui brand Kebab Turki Babarafi, turut memainkan peran penting dalam membantu Almaz dalam mengembangkan sistem bisnis kemitraan melalui dukungan berupa sistem operasional yang terstruktur serta strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau lebih banyak pelanggan.

”Dengan dibukanya outlet baru di berbagai daerah, Almaz Fried Chicken membuka peluang kemitraan yang eksklusif di luar Jabodetabek. Ini memberikan kesempatan bagi para mitra dari luar Jabodetabek untuk bergabung dan berkembang bersama Almaz Fried Chicken,” ujar Nilamsari.

Nilamsari juga berharap kesuksesan Almaz Fried Chicken yang secara cepat menyebar melalui banyak outlet baru bisa mendorong industri franchise F&B di Indonesia lebih bergairah.

“Semoga menciptakan optimisme di industri sehingga bisa berkontribusi positif kepada negara melalui pembukaan lapangan kerja serta mendorong perekonomian Indonesia yang lebih kuat.” Ujarnya.

Rius menyatakan dia bertanggung jawab atas hal tersebut. Dia mengaku lalai atas insiden itu. "Saya sadar akan tanggung jawab saya untuk mengontrol kegiatan operasional di dalam outlet ini, dan saya pun telah lalai," ucap dia.

Rius menyampaikan klarifikasi serupa terkait dengan kasus alat masak yang dicuci di toilet itu di akun Instagram miliknya @rius.vernandes. Tempo telah menghubungi nomor telepon Customer Care Sec Bowl yang dicantumkan dalam pesan penjelasan alat masak dicuci di toilet, untuk dihubungkan ke Rius. Namun hingga berita ini ditulis belum ada jawaban dari admin Care Sec Bowl.

Sebelumnya akun X bernama @txtdaribrand alias @codebluuu menyatakan menerima laporan dari pengemudi ojek online, yang ia sebut Mr. X. Orang itu memberitahu agar ia sesekali harus berkunjung ke Sec Bowl Kuningan dan mampir di toilet. Di situ ada peralatan masak yang menyatu dengan isi toilet. "Dan sangat jorok sekali, Pak," kata @txtdaribrand, menirukan supir ojol itu.

@txtdaribrand mengaku menerima kiriman foto yang diambil Mr. X saat berada di toilet. Foto tersebut juga ia unggah di akun X-nya. Menurut txtdaribrand, Mr. X bercerita mendatangi gerai makanan cepat saji itu malam hari. Tukang ojol itu ke toilet karena diarahkan pegawai Sec Bowl.

"Itu toilet yang ada di dalam store tersebut, Pak. Karena pegawai hanya mengarahkan saya ke toilet itu. Store tidak terlalu besar, posisi toilet berada di sebelah kanan, dari lorong kita masuk," ujar @txtdaribrand menirukan Mr. X.

• Sebelumnya
• 1
• 2

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan restu pengenaan cukai pada pangan olahan atau produk cepat saji untuk membatasi konsumsi produk olahan yang mengandung Gula, Garam, Lemah (GGL).

Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.17/2024 tentang Kesehatan. Dalam pasal 194 yang menyebutkan ketentuan pengendalian GGL pada makanan siap saji.

"Selain penetapan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi pasal 194 ayat 4.

Adapun, penentuan batas maksimal kandungan GGL akan diatur kembali oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, serta kementerian dan lembaga terkait.

Dalam penetapan batas maksimal GGL, pemerintah mempertimbangkan kajian risiko dan standar internasional. Adapun, ketentuan ini berlaku dalam rangka upaya pemerintah dalam pengendalian risiko penyakit tidak menular (PTM).

Kajian risiko yang dimaksud berupa analisis untuk memberikan gambaran mengenai besaran dan tingkat risiko munculnya penyakit tidak menular akibat mengonsumsi pangan yang mengandung gula, garam, dan lemak.

Sebagai informasi, pada beleid tersebut dijelaskan spesifik bahwa pangan olahan yang akan dikendalikan dengan penetapan batas kandungan GGL dan cukai mencakup produk yang diolah dan siap langsung disajikan di tempat usaha atau luar tempat usaha seperti hotel, restoran, rumah makan, kafe, kantin, gerai, dan lainnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menekankan urgensi penerapan pengendalian konsumsi GGL dengan mendorong industri pangan untuk melakukan reformulasi.

Industri pangan olahan didorong untuk menyediakan lebih banyak ketersediaan makanan dan minuman kandungan GGL rendah, menerapkan labeling berupan front of pack labelling, menerapkan kebijakan fiskal, hingga menetapkan batas maksimum kandungan GGL dalam mamin.

Kemenkes juga mendorong pembatasan waktu tayang, lokasi, dan sasaran iklan pangan yang mengandung GGL tinggi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melarang iklan, promosi, maupun sponsor pada pangan olahan termasuk pangan siap saji yang melebihi batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak.

Hal ini tercantum dalam pasal 195 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pasal itu berkaitan dengan pasal 195 ayat (1) aturan turunan UU Kesehatan tersebut.

Dikutip dari salinan beleid, Selasa (30/7/2024), pasal 195 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang memproduksi, mengimpor, maupun mengedarkan pangan olahan termasuk siap saji wajib memenuhi ketentuan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak (GGL) yang ditentukan pemerintah pusat.

"Setiap orang yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan pangan olahan termasuk pangan siap saji yang melebihi ketentuan batas maksimum kandungan gula, dan lemak dilarang melakukan iklan, promosi, dan sponsor kegiatan pada waktu, lokasi, dan kelompok sasaran tertentu," berikut isi pasal 195 ayat (2) beleid.

Kemudian di ayat selanjutnya, pemerintah melarang setiap orang untuk menjual atau mengedarkan pangan olahan termasuk pangan olahan siap saji yang melebihi ketentuan batas maksimum kandungan gula, garam dan lemak pada kawasan tertentu.

Lalu, setiap orang pun dilarang menggunakan zat maupun bahan yang berisiko menimbulkan penyakit tidak menular.

Adapun bagi yang melanggar, akan diberikan sanksi administratif. Sanksi ini dilaksanakan oleh menteri perdagangan, menteri perindustrian, kepala BPOM, hingga gubernur, bupati, dan wali kota sesuai dengan kewenangannya.

"Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis; denda administratif; penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau peredaran produk; serta penarikan pangan olahan dari peredaran; dan/atau pencabutan perizinan berusaha," berikut tertulis dalam pasal 196 ayat (2).