REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Acara bertajuk Halal Kulture Market Indonesia akan digelar pada 1-3 November 2024 di Hall 1-2 ICE BSD, Tangerang. Sebagai penyelenggara, Mumtaz Creative menyebut acara ini sebagai bentuk manifestasi kepedulian dan ikhtiar terhadap pengembangan kualitas spiritualitas generasi milenial dan Gen Z.

CEO Mumtaz Creative, Agung Paramata, mengatakan kecanggihan teknologi digital telah memberikan ruang-ruang digital yang membangun kontruksi spiritualitas generasi milenial dan Gen Z secara hybrid sehingga kurang substantif. "Halal Kulture Market kami hadirkan untuk memberikan ruang eksistensi dan aktualisasi bagi mereka dalam memaknai Deen Al-Islam secara mendalam sesuai tuntunan Rasul," kata Agung dalam konferensi pers Halal Kulture Market di Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Keterlibatan langsung khususnya Gen Z dalam kegiatan komunitas spiritual keagamaan, menurut Agung dapat memberikan kesempatan bagi mereka untuk membangun hubungan sosial yang lebih dalam dan bermakna, yang pada gilirannya dapat berkontribusi positif terhadap kesejahteraan mereka. Agung menjelaskan Halal Kulture Market merupakan platform yang menghubungkan antara kultur gaya hidup halal yang dikemas kreatif.

Tidak sekadar pameran, tetapi juga terintegrasi dengan rangkaian program acara yang sarat dengan edukasi nilai-nilai keislaman yang inklusif dan inspiratif sehingga memberikan pengalaman berkesan bagi kalangan muda dalam menerapkan prinsip hidup halal dalam kehidupannya. "Dengan menginternalisasikan prinsip hidup halal, diharapkan milenial dan Gen Z dapat menjadi agen perubahan yang membawa inspirasi, harapan dan kebaikan dalam masyarakat dan lingkungan sekitarnya," ujar Agung Paramata.

Dia mengatakan. Halal Kulture Market merupakan sebuah ekosistem bisnis yang menstimulasi tumbuhnya komunitas-komunitas anak muda kreatif "hijrah" untuk melahirkan produk halal kekinian. Diakui banyak kalangan, keunggulan milenial dan Gen Z tidak hanya melek dan terampil teknologi, tetapi juga kreatif dan inovatif dalam berkarya, mulai dari karya seni, desain, fashion, hingga teknologi. Mereka juga memiliki keberanian untuk mencoba hal-hal baru dan berjiwa mandiri (wirausaha).

Karena itu, Agung berharap, Halal Kulture Market bisa menjadi inkubator bisnis dan branding bagi berkembangnya brand-brandindie (independen) besutan anak muda yang notabene memiliki karakteristik yang menonjol dari segi formulasi, desain kemasan, cara pemasaran, hingga pengalaman berbelanja. Brand indie juga cenderung lebih mudah membentuk fanbase lantaran gaya komunikasi yang lebih akrab selayaknya sosok teman.

"Halal Kuture Market diharapkan menjadi trend setter gaya hidup halal milenial dam Gen Z yang selalu ditunggu kehadirannya, karena banyak hal baru diluncurkan di event ini," ujar Agung.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Founder Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah menyoroti Festival Kuliner Non Halal di kota-kota besar, satu di antaranya di kota Solo, Jawa Tengah. Sehubungan dengan itu, IHW akan menggugat yang diawali dengan teguran terlebih dahulu kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dan pemilik mall tempat festival itu digelar.

Ikhsan mengatakan, festival makanan non halal atau haram yang diselenggarakan di sebuah pusat perbelanjaan di kota Solo pastilah atas seizin pemkot Solo. Artinya, ujar dia, wali kota dan jajaran pemkot Solo sedang menggerakkan masyarakatnya, mengajak dan mempengaruhi orang lain untuk melawan ketentuan Undang-undang (UU).

"Bahwa warga negara yang ingin tetap mengonsumsi produk yang tidak halal juga diperbolehkan, bahkan memperjualbelikan produk yang tidak halal bahkan haram juga tetap diizinkan, akan tetapi harus dilakukan dengan tata cara sesuai undang-undang," kata Ikhsan kepada Republika, Jumat (5/7/2024)

Tata cara yang benar sesuai UU, misalkan dilakukan dengan cara dipisahkan barang non halal dari barang-barang produk yang halal, demikian juga tempatnya harus dipisahkan. Kalaupun dimasak dalam sebuah restoran atau pujasera, maka harus terpisah tempatnya dan peralatan masaknya, artinya dapurnya juga tidak boleh tercampur. Apabila bersentuhan, ujar dia, maka dapat dipastikan semua makanan di pujasera dan dapur mall tersebut produk makanan dan minumannya terkontaminasi menjadi tidak halal atau haram.

IHW menegaskan, hal demikian telah diatur tegas di dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 Jo UU Nomor 6 Tahun 2023 dan PP 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Demikian pula pasal 4 telah tegas mengatur mengatur, bahwa semua produk yang masuk dan beredar, dan diperdagangkan di seluruh wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.

"Wali kota dan pemkot Solo pasti paham, sebagai pemerintah kota yang wajib melaksanakan dan taat dengan UU. Demikian juga pemilik Mall tempat diselenggarakan festival tersebut, apalagi sempat menggunakan spanduk dan beriklan, ini termasuk badan usaha yang melawan pemerintah dan sedang mendemoralisasi masyarakat dan mendelegitimasi UU Jaminan Produk Halal," ujar Ikhsan.

Ikhsan mengatakan, masyarakat Solo yang religius harus kompak untuk menghindari mall itu, untuk tidak menginjakkan kaki di mall tersebut apalagi berbelanja. Karena berarti pemilik mall itu sedang mempertontonkan bagaimana haram dan halal dicampurkan dan didagangkan dengan exposif dan vulgar.

Di sisi lain, dia menjelaskan, pemerintah selama 10 tahun telah berjuang menerapkan UU mengenai jaminan produk halal. Menurut IHW, ini tantangan baru untuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk menerapkan sanksi.

"Indonesia Halal Watch akan menggugat pemilik Mall yang ada di Solo itu ke pengadilan atas kesengajaannya menyelenggarakan festival ini, karena jika dibiarkan maka hal ini akan berdampak pada rusaknya psikologi sosial dan hancurnya perasaan masyarakat Indonesia yang religius," ujar Ikhsan.

Ikhsan menambahkan, sebelum IHW melayangkan gugatan, IHW akan melakukan teguran keras melalui surat kepada pemilik Mall dan Pemkot Solo untuk menghentikan kegiatan itu dan meminta maaf kepada publik melalui media massa.

Festival masih non aktif..

Founder sekaligus CEO Halal Corner, Aisha Maharani, turut menanggapi masalah penyelenggaraan festival makanan non-halal di Solo yang sempat dibatalkan karena diprotes organisasi masyarakat. Menurut dia, festival makanan semacam itu seharusnya tidak dipermasalahkan atau diprotes.

“Menurut saya enggak perlu diprotes. Karena memang di Indonesia itu kan ada banyak yang menganut agama selain Islam. Jadi harus dihargai juga,” kata Aisha saat dihubungi Republika, Jumat (5/7/2024).

Namun demikian, menurut Aisha, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pihak penyelenggara festival makanan non-halal. Pertama, penyelenggara harus memberi jaminan produk, makanan, dan hal-hal lain yang non-halal tidak mengkontaminasi masyarakat muslim di sekitar acara.

Kedua, jika acara sudah selesai, maka venue yang digunakan harus dibersihkan lagi sesuai dengan syariat Islam. Aisha menjelaskan bahwa hal ini perlu dilakukan agar masyarakat muslim tidak terkontaminasi najis.

“Kalau dari saya, penyelenggara harus memastikan agar tidak mengkontaminasi masyarakat muslim saja. Terus dibersihkan lagi sesuai dengan syariat Islam, karena babi itu di Islam memang najis. Jadi harus dipastikan venue tersebut bersih lagi dari najis,” kata Aisha.

Selain itu, dia juga mengimbau kepada umat Islam untuk tidak menjajal kuliner di festival non-halal tersebut. “Dan buat orang Islam yang pasti jangan dateng, karena memang itu jajanan kuliner yang tidak halal menurut agama,” kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Founder Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah menyoroti Festival Kuliner Non Halal di kota-kota besar, satu di antaranya di kota Solo, Jawa Tengah. Sehubungan dengan itu, IHW akan menggugat yang diawali dengan teguran terlebih dahulu kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dan pemilik mall tempat festival itu digelar.

Ikhsan mengatakan, festival makanan non halal atau haram yang diselenggarakan di sebuah pusat perbelanjaan di kota Solo pastilah atas seizin pemkot Solo. Artinya, ujar dia, wali kota dan jajaran pemkot Solo sedang menggerakkan masyarakatnya, mengajak dan mempengaruhi orang lain untuk melawan ketentuan Undang-undang (UU).

"Bahwa warga negara yang ingin tetap mengonsumsi produk yang tidak halal juga diperbolehkan, bahkan memperjualbelikan produk yang tidak halal bahkan haram juga tetap diizinkan, akan tetapi harus dilakukan dengan tata cara sesuai undang-undang," kata Ikhsan kepada Republika, Jumat (5/7/2024)

Tata cara yang benar sesuai UU, misalkan dilakukan dengan cara dipisahkan barang non halal dari barang-barang produk yang halal, demikian juga tempatnya harus dipisahkan. Kalaupun dimasak dalam sebuah restoran atau pujasera, maka harus terpisah tempatnya dan peralatan masaknya, artinya dapurnya juga tidak boleh tercampur. Apabila bersentuhan, ujar dia, maka dapat dipastikan semua makanan di pujasera dan dapur mall tersebut produk makanan dan minumannya terkontaminasi menjadi tidak halal atau haram.

IHW menegaskan, hal demikian telah diatur tegas di dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 Jo UU Nomor 6 Tahun 2023 dan PP 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Demikian pula pasal 4 telah tegas mengatur mengatur, bahwa semua produk yang masuk dan beredar, dan diperdagangkan di seluruh wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.

"Wali kota dan pemkot Solo pasti paham, sebagai pemerintah kota yang wajib melaksanakan dan taat dengan UU. Demikian juga pemilik Mall tempat diselenggarakan festival tersebut, apalagi sempat menggunakan spanduk dan beriklan, ini termasuk badan usaha yang melawan pemerintah dan sedang mendemoralisasi masyarakat dan mendelegitimasi UU Jaminan Produk Halal," ujar Ikhsan.

Ikhsan mengatakan, masyarakat Solo yang religius harus kompak untuk menghindari mall itu, untuk tidak menginjakkan kaki di mall tersebut apalagi berbelanja. Karena berarti pemilik mall itu sedang mempertontonkan bagaimana haram dan halal dicampurkan dan didagangkan dengan exposif dan vulgar.

Di sisi lain, dia menjelaskan, pemerintah selama 10 tahun telah berjuang menerapkan UU mengenai jaminan produk halal. Menurut IHW, ini tantangan baru untuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk menerapkan sanksi.

"Indonesia Halal Watch akan menggugat pemilik Mall yang ada di Solo itu ke pengadilan atas kesengajaannya menyelenggarakan festival ini, karena jika dibiarkan maka hal ini akan berdampak pada rusaknya psikologi sosial dan hancurnya perasaan masyarakat Indonesia yang religius," ujar Ikhsan.

Ikhsan menambahkan, sebelum IHW melayangkan gugatan, IHW akan melakukan teguran keras melalui surat kepada pemilik Mall dan Pemkot Solo untuk menghentikan kegiatan itu dan meminta maaf kepada publik melalui media massa.

Festival masih non aktif..

Founder sekaligus CEO Halal Corner, Aisha Maharani, turut menanggapi masalah penyelenggaraan festival makanan non-halal di Solo yang sempat dibatalkan karena diprotes organisasi masyarakat. Menurut dia, festival makanan semacam itu seharusnya tidak dipermasalahkan atau diprotes.

“Menurut saya enggak perlu diprotes. Karena memang di Indonesia itu kan ada banyak yang menganut agama selain Islam. Jadi harus dihargai juga,” kata Aisha saat dihubungi Republika, Jumat (5/7/2024).

Namun demikian, menurut Aisha, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pihak penyelenggara festival makanan non-halal. Pertama, penyelenggara harus memberi jaminan produk, makanan, dan hal-hal lain yang non-halal tidak mengkontaminasi masyarakat muslim di sekitar acara.

Kedua, jika acara sudah selesai, maka venue yang digunakan harus dibersihkan lagi sesuai dengan syariat Islam. Aisha menjelaskan bahwa hal ini perlu dilakukan agar masyarakat muslim tidak terkontaminasi najis.

“Kalau dari saya, penyelenggara harus memastikan agar tidak mengkontaminasi masyarakat muslim saja. Terus dibersihkan lagi sesuai dengan syariat Islam, karena babi itu di Islam memang najis. Jadi harus dipastikan venue tersebut bersih lagi dari najis,” kata Aisha.

Selain itu, dia juga mengimbau kepada umat Islam untuk tidak menjajal kuliner di festival non-halal tersebut. “Dan buat orang Islam yang pasti jangan dateng, karena memang itu jajanan kuliner yang tidak halal menurut agama,” kata dia.