Bisnis.com, BANDUNG — Mal Pelayanan Publik (MPP) Mini dan MPP Bergerak (Mobile) akan segera hadir di Sumedang, yang akan dimulai di Kecamatan Jatinangor.

Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Tuti Ruswati, Jumat (4/10/2024).

Menurut Tuti, layanan MPP yang cepat, mudah dan terjangkau semua kalangan baru hanya ada satu di Sumedang yakni di depan Alun-alun Sumedang. Untuk itu, perlu adanya MPP Mini dan MPP Bergerak.

Hal itu dilakukan untuk memantapkan layanan publik serta mengoptimalkan sisi pendapatan asli daerah (PAD).

"Tujuannya untuk mengakomodir wilayah yang banyak penduduknya dan terutama di Kecamatan Jatinangor yang berada di kawasan perkotaan," ujarnya.

Tuti mengatakan dirinya akan mengecek persiapan MPP Mini dan MPP Bergerak yang rencananya akan diujicobakan pada tanggal 17 Oktober 2024.

"Adapun sasaran layanan di antaranya yaitu Kecamatan Cimanggung, Pamulihan, Jatinangor, Tanjungsari dan Sukasari," tuturnya.

Tuti menambahkan, saat ini Pemda Sumdang juga sedang membangun Smart City Jatinangor sebagai upaya meningkatan pelayan di kawasan Jatinangor.

"Kita rumuskan untuk yang menjadi prioritas, terutama dalam mengoptimalkan layanan. Kita akan melakukan uji coba di Jatinangor nanti dan kita lihat apa saja masalah dan kendalanya," ucapnya.

Tuti juga berharap uji coba penyelenggaraan MPP Mini dan MPP Bergerak bisa berjalan lancar sehingga hasil yang didapatpun bisa optimal.

Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon mengakui layanan mal pelayanan publik (MPP) belum menyentuh sebagian masyarakat di Kabupaten Cirebon. Perlu upaya ekstra dari pemerintah untuk meningkatkan layanan publik tersebut.

Penjabat Bupati Cirebon Wahyu Mijaya mengatakan layanan yang ada di MPP hingga saat ini belum optimal. Perbaikan internal dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus segera dilakukan.

"Kami akui layanan di sini belum optimal. Kalau misalnya sudah optimal, kami baru berani untuk promosi lebih luas kepada masyarakat," kata Wahyu di Kabupaten Cirebon, Senin (29/7/2024).

Tidak hanya itu, di MPP Kabupaten Cirebon akan dibuat peta promosi investasi. Layanan tersebut pun nantinya bakal memudahkan investor untuk tanam uang di daerah perbatasan Jabar-Jateng ini.

Selain itu, kata Wahyu, MPP Kabupaten Cirebon pun kini memberikan kemudahan untuk penerbitan nomor induk berusaha (NIB). "Kami akan coba optimalkan kemudahan pelayanan NIB, sehingga bagi pelaku usaha di mana pun, kami akan coba berikan," katanya.

Kunjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Cirebon terus rendah. Layanan terbaru dari pemerintah daerah ini belum banyak dikenal oleh masyarakat.

Pantauan di MPP Kabupaten Cirebon, Jalan Sunan Drajat, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jumat (26/7/2024) suasana di fasilitas teranyar tersebut tampak tidak begitu ramai.

Warga Kabupaten Cirebon, Abdul mengatakan, ia baru mengetahui adanya MPP di komplek perkantoran Pemkab Cirebon. Keberadaan MPP ia dapatkan berdasarkan informasi dari pegawai di Kantor Disdukcapil. "Belum tahu kalau di sini ada tempat pelayanan," kata Abdul.

Beberapa waktu lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas pernah melakukan sidak ke MPP Kabupaten Cirebon.

Menurutnya, kujungan masyarakat ke MPP memang rendah. Selama periode Agustus 2023-Februari 2024 hanya 1.867 pengunjung. "Rata-rata 266 orang per bulan atau 53 orang per minggu. Jelas ini sangat rendah," kata Anas.

Anas menyebutkan, MPP yang ada di Kabupaten Cirebon ini diresmikan oleh ia pada Juli 2023 secara virtual bersama MPP lainnya di Indonesia. Pemerintah daerah pun dituntut untuk melakukan optimalisasi pelayanan.

Tidak optimalnya pelayanan tersebut diduga terjadi karena dua hal. Pertama, masyarakat sudah mengakses pelayanan secara digital atau pun pemerintah daerah yang tidak melakukan sosialisasi secara masif pelayanan teranyar itu.

"MPP Kabupaten Cirebon tidak masuk ke dalam top 10 MPP di Indonesia," kata Anas.

Anas menyebutkan, tidak optimalnya pelayanan tersebut diduga terjadi karena dua hal. Pertama, masyarakat sudah mengakses pelayanan secara digital atau pun pemerintah daerah yang tidak melakukan sosialisasi secara masif pelayanan teranyar itu.