Bisnis.com, JAKARTA - Tidak ada kata terlambat, itulah kata yang mungkin tepat untuk menggambarkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia kedepan.

Betapa tidak, Program Makan Siang Nasional di Amerika Serikat yang dikenal dengan nama National School Lunch Program (NSLP), sudah dimulai semenjak tahun 1946. Program Makanan Tengah Hari (Mid-Day Meal Scheme) di India sudah berjalan pada tahun 1995. Begitupula dengan Programme National Nutrition Sant (PNNS) menyediakan makanan bernutrisi di Prancis dimulai pada tahun 2001.

Gerak cepat Presiden terpilih untuk segera mendorong MBG menjadi program unggulan Pemerintah (Quick Win) sudah tergambar dalam APBN 2025. Disahkannya UU APBN dalam sidang Paripurna DPR RI, pada Kamis 19 September 2024 lalu, semakin memuluskan program BMG bisa dilaksanakan pada tahun pertama Pemerintahan baru nantinya.

Alokasi anggaran Program MBG direncanakan sebesar Rp71,0 triliun yang akan dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Program ini tidak hanya menyasar para siswa, tetapi juga Ibu hamil dan menyusui serta Balita di seluruh wilayah Indonesia.

Program Quick Win yang dipersiapkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, ternyata tidak hanya MBG, tetapi juga terkait bidang Kesehatan, pendidikan dan ketahanan pangan.

Untuk program kesehatan, programnya adalah membantu masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan gratis untuk 52,2 juta orang, meliputi pemeriksaan tensi, gula darah, foto rontgen untuk screening penyakit katastropik. Selain itu, pembangunan Rumah Sakit (RS) yang lengkap dan berkualitas di daerah, khususnya peningkatan RS type D menjadi RS type C di daerah beserta sarana prasana dan alat kesehatannya.

Begitupula dalam bidang pendidikan, diantaranya melakukan renovasi sekolah untuk memperbaiki kondisi fisik sekolah diseluruh Indonesia. Program ini, nantinya mencakup renovasi ruang kelas, meubelair, dan MCK disetiap sekolah. Program ini juga akan memperbaiki kualitas sarana dan prasarana sekolah lainnya.

Selain itu, masih dalam bidang pendidikan adalah pembangunan sekolah unggulan terintegrasi. Program ini untuk pembangunan fisik sekolah unggulan di 4 lokasi. Diharapkan program ini akan membantu meningkatkan kualitas SDM anak Indonesia di daerah.

Sedangkan program ketahanan pangan nasional, mambangun lumbung pangan terintegrasi dan terpadu, mulai dari tingkat nasional, daerah, dan desa.

Program lumbung pangan ini nantinya tidak hanya menyasar para petani, tetapi juga memperbaiki kualitas dan kuantitas lahan pertanian, dengan melakukan intensifikasi 80.000 hektar area pertanian dan ekstensifikasi atau cetak sawah baru sebanyak 150.000 hektar. Program ini diharapkan akan membantu mencukupi kebutuhan pangan nasional.

Dari empat program Quick Win yang sedang digagas oleh Presiden terpilih, semuanya menyasar pada perbaikan kualitas kebutuhan mendasar masyarakat, makanan bergizi, pendidikan berkualitas, layanan kesehatan dan ketahanan pangan. Pemenuhan keempat kebutuhan mendasar ini, jika bisa dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, tentunya akan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Tetapi konsekuensinya, output, outcome dan impact yang dihasilkan tidak bisa terjadi secara instant, butuh proses yang tidak sebentar dan sering kali terhenti ditengah jalan.

Menjaga Asa Manusia Unggul Indonesia

Hampir dua dekade pemerintahan, fokus pembangunan selalu diarahkan pada pembangunan infrastruktur fisik secara besar-besaran. Pada periode 2011-2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

MP3EI merupakan arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia untuk periode lima belas tahun (2011-2025). Kemudian era Presiden Joko Widodo muncul istilah Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) dan Program Strategis Nasional (PSN). Semua kebijakan utama dua dekade masa kepresidenan selalu berorientasi pada pembangunan infrstruktur.

Tidak bisa dipungkiri, dalam dua puluh tahun terakhir, terjadi peningkatan pembangunan infrastruktur secara masif, jalan tol, jalan layang, kereta cepat, bandara dan infrastruktur lainnya. Tetapi pembangunan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, pertanian, ketahanan pangan nyaris jalan di tempat.

Hampir semuan indikator peringkat kualitas SDM, pendidikan tidak menunjukkan peningkatan secara signifikan. Bahkan untuk beberapa hal mulai tertinggal dari negara peers. Pada saat yang sama Indonesia sedang menghadapi Bonus Demografi yang harus dimanfaatkan.

Kualitas SDM Indonesia masih jauh dari harapan. Hal itu terlihat dari capaian Indeks sumber Daya Manusia atau Human Capital Index (HCI) dan Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI). HCI Indonesia pada 2022 berada di peringkat 96 dari 174 negara. Sementara HDI pada 2023, Indonesia di rangking 114 dari 189 negara. Bahkan peringkat HCI dan HDI Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya.

Begitupula dengan skor Programme for International Student Assessment (PISA) jalan ditempat. PISA merupakan survei yang dilakukan tiga tahunan oleh OECD untuk mengukur performa akademis peserta didik usia 15 tahun di suatu negara yang meliputi kemampuan literasi membaca, matematika, dan sains.

Kemampuan ini dapat mengukur seberapa cepat adaptasi sebuah negara terhadap perkembangan pesat teknologi di masa yang akan datang. Pada hasil PISA 2022 peringkat Indonesia masih mengalami penurunan dengan rata-rata skor masih berada di bawah 400. Indonesia sudah jauh dibawah negara ASEAN lainnya, seperrti Singapura, Malaysia bahkan Thailand. Posisi Indonesia hanya berada diatas Philipina.

Persoalan kualitas SDM tampaknya masih menjadi tantangan serius yang dihadapi oleh Pemerintahan baru kedepan. Dari data 135,3 juta penduduk yang bekerja, sebanyak 38,8 persen lulusan SD kebawah. Bahkan mirisnya, data BPS mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 9,9 juta penduduk generasi muda usia 15 - 24 tahun di Indonesia tidak bekerja dan tidak sedang sekolah (not in employment, education, and training/NEET) pada 2023.

Angka itu setara dengan 22,25 persen dari total penduduk usia muda di Indonesia. Inilah salah satu penyebab kenapa PDB masih tertahan diangka 5 persenan. Padahal semenjak tahun 2009, Pemerintah sudah mengalokasikan 20 persen belanja APBN untuk pendidikan.

Presiden terpilih Prabowo Subianto sepertinya menyadari kualitas SDM Indonesia yang tidak bergerak signifikan dalam dua dekade terakhir, mengambil langkah berani untuk memperbaiki kualitas SDM harus dimulai dari hal yang sangat mendasar dan fundamental, yaitu memperbaiki kualitas asupan gizi Ibu hamil, menyusui, balita dan anak usia sekolah di semuan jenjang pendidikan.

Pilihan untuk berinvestasi dibidang SDM memerlukan konsistensi kebijakan dalam jangka panjang, karena hasil yang diharapkan juga berdampak jangka panjang. Prabowo sedang membangun tapak kekuasaannya dengan memulai memperbaiki kualitas SDM, sehingga nantinya akan menjadi legacy tersendiri dalam menjaga asa melahirkan generasi unggul Indonesia.