Bisnis.com, JAKARTA - Dalam Rapat De­­­wan Gu­­­bernur Bank Indonesia (RDG-BI) yang diadakan pada 16 Oktober 2024, Bank Indonesia (BI) mem­­­pertahankan suku bu­­­nga acuan (BI rate) di le­­­vel 6,00%.

Keputusan ini me­­­nun­­­jukkan fokus BI pada sta­­­bilitas perekonomian (pro-stability), meskipun pada RDG sebelumnya pada 18 September, BI te­­­lah menurunkan suku bu­­­nga sebesar 25 basis poin (bps) untuk mendorong per­­­tumbuhan ekonomi (pro-growth).

Penurunan ini merupakan respons ter­­­hadap meredanya tekanan inflasi global serta sebagai kebijakan counter-cyclical untuk mengatasi risiko pe­­­nurunan pertumbuhan eko­­­­nomi dunia.

Salah satu in­­­di­­­kator penting yang men­­­dasari keputusan ini ada­­­lah proyeksi penurunan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) se­­­besar 0,1% untuk tahun 2024, sebagaimana yang dirilis dalam Fed Economic Projection seiring dengan rilis Federal Open Market Committee (FOMC) Minutes of Meeting bulan lalu.

Keputusan BI untuk mempertahankan suku bunga acuan juga mencerminkan kehati-hatian BI dalam merespons kebijakan The Fed, yang pada bulan September menurunkan suku bunga acuan sebesar 50 bps menjadi 5,00%. Dengan demikian, selisih antara BI rate dan Fed rate kini terjaga di angka 100 bps.

Selisih ini diharapkan dapat bertahan hingga pengumuman kebijakan berikutnya pada pertemuan FOMC di 7 November mendatang. Meningkatnya selisih ini turut meningkatkan daya tarik instrumen keuangan di Indonesia, seperti obligasi pemerintah (SUN).

Data menunjukkan bahwa selisih yield antara SUN 10 tahun dengan U.S. Treasury 10 tahun mencapai 280,90 bps pada bulan September, menunjukkan minat investor yang meningkat terhadap aset Indonesia.

Profesor Mishkin (1996) mengemukakan bahwa kebijakan moneter yang stabil, didukung oleh cadangan devisa yang memadai, cenderung menciptakan stabilitas nilai tukar.

Stabilitas ini sangat penting untuk mengurangi ketidakpastian ekonomi suatu negara. Namun, di balik upaya menjaga stabilitas tersebut, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi untuk menjaga keseimbangan ekonomi domestik. Tantangan-tantangan ini menjadi makin signifikan di tengah dinamika global yang terus berubah.

Salah satu tantangan terbesar adalah risiko apresiasi rupiah yang berlebihan. Teori ekonomi klasik yang dikemukakan oleh David Ricardo menjelaskan bahwa apresiasi mata uang yang terlalu kuat dapat mengurangi keunggulan komparatif suatu negara di pasar internasional.

Hal ini dapat meningkatkan biaya produksi, terutama untuk ekspor Indonesia yang didominasi oleh produk mentah dan setengah jadi, seperti batu bara (16,6% dari total ekspor di 2023), produk logam dasar (15,7%), dan minyak sawit (8,8%). Ketergantungan Indonesia pada ekspor produk mentah memperkuat kekhawatiran bahwa apresiasi rupiah dapat merugikan daya saing atau keunggulan kompetitif produk-produk tersebut di pasar internasional, seperti yang diingatkan oleh Michael Porter di buku The Competitive Advantages of Nations.

Walaupun di sisi lain, apresiasi rupiah juga membawa keuntungan dengan menurunkan biaya barang impor yang terdiri dari bahan baku dan barang penolong. Namun, situasi ini memiliki sisi gelap, karena dikhawatirkan juga akan meningkatkan jumlah impor barang konsumsi dan memberikan ancaman persaingan bagi produk dalam negeri yang sejenis.

Sebaliknya, jika rupiah mengalami depresiasi yang tajam, biaya impor bahan baku akan meningkat, yang berpotensi berdampak negatif pada sektor industri domestik. Di samping kekhawatiran kenaikan biaya dana dari surat utang yang diterbitkan dalam bentuk global bond, apalagi hedging juga masih jarang dilakukan oleh pelaku ekonomi dalam negeri.

Hal yang menggambarkan perlunya stabilitas nilai tukar seperti yang dikatakan Rudi Dornbusch lewat papernya di 1980 yang menyoroti bahwa aktivitas ekonomi harian, seperti produksi dan konsumsi, akan memengaruhi permintaan terhadap mata uang lokal, begitupun sebaliknya.

Jacob A. Frenkel, mantan Gubernur Bank Israel, serta Profesor Ekonomi Murice Obstfeld dan Kenneth Rogoff mengingatkan bahwa ekspektasi pasar terhadap nilai tukar riil di masa depan, perbedaan inflasi, dan premi risiko akibat fluktuasi nilai tukar adalah faktor kunci yang memengaruhi kinerja nilai tukar.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Peter Isard dalam bukunya “Exchange Rate Economics,” yang menekankan bahwa perubahan nilai tukar dapat berdampak luas pada harga, upah, suku bunga, dan kesejahteraan ekonomi secara umum. Dalam konteks ini, penting bagi Indonesia untuk mengelola ekspektasi pasar dengan baik untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia, turut menekankan pentingnya memahami perubahan ekspektasi dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Ia mencatat bahwa volatilitas nilai tukar sering dipengaruhi oleh aliran modal yang tidak stabil, perilaku pelaku pasar, dan kondisi pasar global. Ketergantungan Indonesia pada dolar AS dalam transaksi ekspor dan impor turut membuat rupiah rentan terhadap fluktuasi.

Pada Juli 2024, sekitar 92,1% nilai ekspor Indonesia ditransaksikan dalam dolar AS, meskipun ini merupakan penurunan dari 94,84% pada 2022. Sementara di sisi impor, 77,9% impor Indonesia pada Juli 2024 juga menggunakan dolar AS, dengan rata-rata 80,0% pada 2023.

Ketergantungan ini menjadikan rupiah makin rentan terhadap fluktuasi nilai tukar yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi ekonomi AS. Karenanya kebutuhan de-dolarisasi ataupun local currency transaction (LCT) yang digalakkan oleh berbagai bank sentral Asia dalam 5 tahun terakhir menjadi hal yang sangat beralasan untuk perlahan-lahan diimplementasikan di kawasan.

Di sisi lain, seorang professor ekonomi Politik Italia Alberto Alesina dan mantan Menteri Keuangan AS Lawrence H Summers juga mengingatkan bahwa stabilitas politik, kualitas institusi, dan kepemimpinan pemerintah juga memainkan peranan penting dalam menciptakan kepercayaan pasar.

Karenanya, di tengah ketegangan di Timur Tengah, segera diluncurkannya program stimulus di China, dan pemilihan umum di Amerika Serikat menjadi faktor yang menambah kompleksitas dalam menjaga stabilitas rupiah. Di samping di dalam negeri tentunya kita akan sangat menanti bagaimana nomenklatur pemerintahan baru, dan pastinya kinerja pemerintahan di bawah Presiden Bapak Prabowo.

Hal ini juga diikuti dengan kemungkinan keberlanjutan Ibu Sri Mulyani untuk kembali menjadi Menteri Keuangan guna tetap menjaga stabilitas sisi fiskal ke depan.

Selain itu, inisiatif pembentukan Central Counterparty (CCP) oleh Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia (IDX), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan delapan bank besar di Indonesia patut diapresiasi.

Pembentukan CCP diharapkan dapat membantu menstabilkan rupiah dengan memperdalam pasar keuangan domestik dan mengurangi ketergantungan pada aliran modal jangka pendek. Dengan menyediakan layanan kliring dan penyelesaian transaksi yang lebih efisien, CCP dapat meningkatkan likuiditas pasar dan menarik lebih banyak investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Keberadaan CCP juga diharapkan dapat menciptakan instrumen investasi baru, memungkinkan investor untuk mengelola portofolio mereka dengan lebih baik.

Dengan demikian, CCP bisa menjadi alat penting dalam menjaga stabilitas rupiah di tengah gejolak ekonomi global yang tidak terduga. Namun, tantangan dalam menjaga stabilitas rupiah adalah isu kompleks yang memerlukan kolaborasi dan upaya kolektif dari berbagai pihak.

Selain pembentukan CCP, langkah-langkah lain juga diperlukan, seperti penguatan sektor industri, peningkatan inovasi, dan pengelolaan aliran modal asing.

Keberhasilan dalam upaya ini akan sangat bergantung pada kerja sama yang erat antara pemerintah, Bank Indonesia, dan sektor swasta. Dengan kerja sama yang solid, diharapkan tantangan dalam menjaga stabilitas rupiah dapat diatasi, dan stabilitas ekonomi Indonesia akan terjaga demi kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, tantangan menjaga stabilitas rupiah turut melibatkan semua pihak. Sebagai mata uang yang berfungsi sebagai simbol kekuatan ekonomi bangsa, rupiah harus dikelola dengan bijak agar dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung perekonomian Indonesia yang lebih luas. Dengan strategi yang tepat dan kolaborasi yang efektif, harapan untuk mencapai stabilitas rupiah yang berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA - Selama hampir 3 dekade, Indonesia terjebak dalam kategori negara bependapatan menengah atau sering disebut sebagai middle income trap.

Data BPS akhir Agustus 2024 menunjukkan dominasi penduduk kelas menengah dan menuju kelas menengah yang mencapai 66,35 persen dari total penduduk Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan (sustainable) masih menjadi tantangan utama. Selama 20 tahun terakhir, Indonesia belum pernah mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen per tahun. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,7 persen menjadi tantangan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Indonesia membutuhkan lompatan pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita dari sebesar US$4.806 pada 2023 menjadi US$26.200 pada 2045.

Kondisi tersebut tidak lepas dari tantangan struktural yang ditandai oleh produktivitas yang stagnan, rendahnya inovasi, maupun tata kelola yang perlu diperbaiki. Pemerintah telah berupaya meningkatkan produktivitas melalui berbagai kemudahan regulasi dan prosedur. Kajian World Bank (2023) menyebutkan perbaikan produktivitas tenaga kerja di Indonesia berhenti di 2023. Krisis Covid-19 diduga menjadi faktor utamanya. Produktivitas tenaga kerja turun dari US$7.530 per pekerja pada 2015 menjadi US$5.336 per pekerja di 2023.

Kajian World Bank tersebut menyebutkan terdapat tiga hambatan utama bagi peningkatan produktivitas (major constraint to productivity). Pertama, akses terhadap sumber keuangan (modal investasi). Kedua, korupsi (corruption). Ketiga, regulasi bisnis terutama terkait dengan waktu yang harus dikeluarkan dunia usaha untuk memenuhi (comply) ketentuan regulasi. Dalam konteks inilah, transformasi digital hadir sebagai pendukung strategis dalam upaya meningkatkan produktivitas. Tidak hanya itu, kehadiran transformasi digital juga menjadi pendorong inovasi, perbaikan tata kelola, serta menciptakan berbagai peluang ekonomi baru (transformation as strategic enabler).

Modalitas Indonesia Dalam Transformasi Digital

Berbagai data statistik menunjukkan bahwa transformasi digital dan dukungan teknologi Artificial Intelligence (AI) mampu menjadi solusi dalam upaya negara keluar dari situasi di atas. Transformasi digital dan pemanfaatan AI diproyeksikan akan menyumbang sekitar 14 persen peningkatan PDB pada 2030 nanti (OECD, 2017). World Economic Forum (WEF) menyebutkan pada 2025 sebanyak 97 juta lapangan kerja baru akan dihasilkan dari kolaborasi manusia, mesin dan algoritma ini. Pemanfaatan AI di Indonesia diproyeksikan akan menyumbang sekitar 12 persen peningkatan PDB atau sebesar US$366 miliar pada 2030. Selain menjadi solusi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan berkelanjutan, transformasi digital juga menjadi jalan bagi upaya akselerasi mensejajarkan diri dengan ekonomi negara maju (high income countries).

Dalam konteks layanan publik, transformasi digital merupakan prasyarat utama untuk menghadirkan layanan publik yang lebih efisien dan berkualitas, adaptif terhadap disrupsi teknologi, maupun bagi peningkatan partisipasi publik. GovTech Maturity Index (GTMI) yang dirilis World Bank memberikan gambaran bagaimana instansi pemerintahan melakukan transformasi digital. Dalam survey GTMI terakhir (2022), Indonesia mencatatkan skor 0,817 meningkat dari angka 0,70 pada 2020. Posisi tersebut menunjukkan kategori GTMI Indonesia di level “sangat tinggi”, menempati urutan ke-41 dari 198 negara.

Statistik AI Readiness Index dari Oxford Insight mencatat posisi Indonesia secara rata-rata berada pada posisi ke-42 dari 193 negara dengan skor 61,03. Dalam Global AI Rank Index, tercatat skor talenta Indonesia berada di peringkat ke-23 dengan perbandingan China dan Taiwan di peringkat ke-20 dan ke-30. Berbagai statistik tersebut mengisyaratkan Indonesia, dalam hal ini instansi pemerintahan, telah memiliki modalitas yang cukup baik dalam melaksanakan transformasi digital.

Tantangan Transformasi Digital

Namun demikian, terdapat beberapa pekerjaan rumah yang masih perlu diselesaikan oleh instansi pemerintah. Gerak transformasi digital di Indonesia dapat ditelusuri sejak lahirnya Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Geliat konsep e-government ini disambut oleh instansi pemerintah dengan “euforia” membuat layanan publik secara digital. Sayangnya, euphoria tersebut belum mampu menghadirkan transformasi digital yang menciptakan layanan public berkarakteristik sebagai citizen centric, yaitu berorientasi pada kemudahan dan percepatan layanan.

Hasil kajian Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional tahun 2016 menyebutkan bahwa total belanja TIK pemerintah untuk perangkat lunak (aplikasi) dan perangkat keras selama 2014 – 2016 mencapai sekitar Rp12,7 triliun. Kajian tersebut juga menemukan fakta bahwa sebesar 65 persen dari belanja perangkat lunak (aplikasi) termasuk lisensinya digunakan untuk membangun aplikasi yang sejenis antar instansi pemerintah. Hasil survei Kemkominfo pada 2018 mencatat sebanyak 2.700 pusat data tersebar di 630 instansi pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti, terdapat rata-rata 4 pusat data di setiap instansi pemerintah. Pada acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit, Mei 2024 lalu, Presiden RI Joko Widodo juga mengutarakan terdapat sekitar 27 ribu aplikasi milik kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang tidak terintegrasi, saling tumpang tindih satu sama lain.

Upaya pemerintah dalam menghadirkan keterpaduan dalam transformasi digital layanan publik terlaksana dalam proses yang panjang. Digitalisasi layanan publik yang semula hadir dalam wajah perlombaan aplikasi digital di berbagai instansi pemerintah, perlahan disempurnakan. Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 2018 mengenai Pedoman Evaluasi SPBE hadir untuk mengukur tingkat kematangan (maturity level) instansi pemerintah. Melalui Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pemerintah membentuk tim SPBE yang bertugas mengharmonisasi kerangka peraturan mengenai egovernment, mengawasi tim-tim teknis di setiap jenjang pemerintahan, memantau program-program egovernment, serta mempromosikan literasi e-government.

Dalam perjalanannya, berbagai tantangan dan keterbatasan sumber daya dan tatakelola membuat pendekatan tim SPBE cenderung bersifat regulatif. Pengembangan aplikasi pendukung fungsi layanan pada Kementerian/Lembaga masih berjalan dalam “silo”, cenderung kurang koordinasi dan kolaborasi. Melalui Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, pemerintah menitikberatkan pentingnya integrasi dan interoperabilitas dalam rangka mendorong pertukaran data (data exchange) dan melepaskan diri dari “silo”. Integrasi berbagai layanan digital pemerintah ke dalam satu portal pelayanan publik nasional merupakan cerminan transformasi digital secara menyeluruh dalam Digital Public Infrastructures.

Elemen Keberhasilan Transformasi Digital

Keberhasilan transformasi digital tidak terlepas dari kombinasi tiga elemen penting dalam Digital Public Infrastructures (DPI) yang meliputi Digital ID, Digital Payments, Data Exchange System. Kombinasi ketiga elemen ini merupakan prasyarat bagi akselerasi transformasi digital yang mendukung terjadinya interaksi yang seamless antara masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah. Digital ID memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses layanan publik, sehingga tercipta inklusi sosial dan pemerataan pertumbuhan. Digital Payment mampu memangkas biaya dan waktu layanan transaksi keuangan serta memastikan berbagai program sosial dan subsidi pemerintah diterima secara tepat oleh penerima manfaat. Sedangkan Data Exchange mendukung tersedianya layanan publik yang transparan, sederhana dan kaya akan fitur sebagai efek dari interoperabilitas antar sistem layanan publik.

Melalui implementasi ketiga elemen DPI ini, sejumlah negara telah mampu melakukan percepatan pembangunan dan kesejahteraan sosial. Di Indi,a misalnya, mampu mempercepat capaian terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi dari rencana 47 tahun menjadi 7 tahun. Estonia mampu mencapai pertumbuhan PDB per kapita sebesar 10 kali lipat dalam 20 tahun. Sedangkan China berhasil menurunkan kemiskinan eksponensial dari 5,7 persen menjadi 0,6 persen dalam jangka waktu 5 tahun melalui program inklusi keuangan digital. Belajar dari perjalanan transformasi digital di atas, penguatan terhadap integrasi dan interoperabilitas DPI bukan sematamata terletak pada infrastruktur teknologi yang modern. Kuncinya adalah bagaimana masing-masing pihak mengedepankan ruang koordinasi dan kolaborasi dalam mewujukan keterpaduan layanan digital.

Dalam mengawal transformasi digital, diperlukan kepemimpinan (leadership) yang kuat dari peran project management office (PMO) SPBE dalam memimpin orkestrasi keterpaduan layanan lintas instansi pemerintah. Terkait aspek kelembagaan, Indonesia National Single Window (INSW) dapat menjadi percontohan bagaimana interoperabilitas dan kolaborasi instansi pemerintah terwujud dalam integrasi sistem secara nasional. Melalui mandat presiden dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2018, Lembaga National Single Window (LNSW) mengorkestrasi harmonisasi kebijakan dan sinkronisasi proses bisnis antar instansi pemerintah dalam rangka efisiensi layanan publik di bidang ekspor/impor. Melalui penyampaian dan pemrosesan data dan informasi secara tunggal serta pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang, sistem INSW menciptakan single source of truth yang berdampak nyata pada efisiensi layanan publik.

Pada akhirnya, transformasi digital yang disertai dengan penguatan dari sisi regulasi, leadership, dan kelembagaan akan mencapai tujuan ekonomi dan sosial yang lebih besar. Tidak hanya berdampak pada peningkatan layanan publik, namun juga mendorong pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045

Bisnis.com, JAKARTA - Awal Oktober ini, BPS merilis data inflasi September 2024 sebesar 1,84% (year-on-year/YoY). Angka inflasi ini terbilang rendah, termasuk bila dibandingkan dengan negara berkembang (emerging market) lainnya.

Rendahnya inflasi tersebut tentu menjadi kabar baik. Dari perspektif keuangan, inflasi rendah berdampak pada kenaikan suku bunga riil (real interest rate). Kenaikan suku bunga riil dapat menjadi “permen manis” bagi masuknya modal (portofolio) asing ke Indonesia.

Modal asing masuk, nilai tukar menguat. Dan terbukti, saat ini, nilai tukar rupiah mampu bertahan di bawah Rp15.500 per dolar Amerika Serikat (AS).

Rendahnya inflasi selama 2024 ini terutama ditopang oleh deflasi bulanan secara berturut-turut sejak Mei 2024. Penurunan inflasi terjadi secara merata terhadap seluruh komponen inflasi.

Deflasi terutama ditopang oleh komponen inflasi dari kelompok barang harga bergejolak (volatile food) dan bahan makanan. Kelompok volatile food dan bahan makanan justru mengalami deflasi selama 6 bulan berturut-turut sejak April 2024.

Tidak kalah penting adalah kontribusi inflasi dari kelompok energi. Sejak September 2023, inflasi energi secara tahunan (year-on-year/YoY) adalah yang terendah dibandingkan komponen lainnya.

Bahkan, inflasi energi telah mengalami deflasi secara tahunan selama 7 bulan berturut-turut dari November 2023 hingga Mei 2024. Pada September 2024, inflasi energi secara tahunan juga mengalami deflasi sebesar -0,29% (YoY).

Apakah inflasi rendah ini merupakan fenomena khusus yang terjadi di Indonesia? Jawabannya, tidak. Inflasi rendah adalah fenomena global. Dunia mengalami hal serupa. Di AS, misalnya, inflasi juga turun cukup signifikan, dari 3,35% (YoY) pada Desember 2023 menjadi 2,53% (YoY) pada Agustus 2024.

Penurunan inflasi inilah yang mendorong bank sentral AS (The Fed) menurunkan suku bunga acuannya cukup signifikan, sebesar 50 basis poin (bps), pada September 2024.

Penurunan inflasi juga dialami oleh negara-negara maju lainnya seperti zona Euro, Inggris, dan Jerman. Hanya Jepang, negara maju yang justru mengalami kenaikan inflasi. Termasuk pula emerging market lainnya seperti Brasil, Meksiko, India, China, dan Afrika Selatan. Inflasi negara-negara di Asean juga turun. Tren penurunan inflasi terjadi hampir merata di berbagai negara setahun terakhir ini.

Kenapa inflasi rendah kini menjadi fenomena global? Jawabannya, karena harga-harga komoditas yang menjadi penyumbang inflasi juga turun, khususnya pada kelompok pangan dan energi.

Tentu kita masih ingat, kenapa inflasi global melonjak pada pertengahan 2022. Lonjakan inflasi antara lain akibat lonjakan harga energi (minyak mentah, gas, dan batu bara) pascameletusnya konflik Rusia-Ukraina. Berdasarkan FAO Food Price Index, lonjakan harga pangan juga terjadi di tahun 2022. Bahkan, pada Maret 2022, indeks harga pangan FAO mencapai level tertingginya sepanjang sejarah, sebesar 160,28.

Saat ini, tekanan terhadap harga-harga pada komoditas utama tersebut (energi dan pangan) relatif jauh berkurang. Sejak 2023 lalu, harga-harga energi dan pangan turun jauh dibanding tahun 2022. Selama 2024, harga-harga komoditas juga masih melanjutkan penurunannya. Sehingga, tidak mengherankan bila inflasi global juga turun setahun terakhir.

Turunnya harga-harga komoditas saat ini tidak terlepas dari melemahnya permintaan (demand) terhadap komoditas di pasar global. Penurunan harga komoditas juga terjadi pada komoditas mineral logam yang menjadi kebutuhan utama industri bersama komoditas energi. Di sisi lain, industri global kini mengalami pelemahan utilisasi kapasitas produksi.

Berdasarkan data dari OECD, utilisasi kapasitas industri di Amerika Serikat misalnya, selama 2024 ini berada di level di bawah 80%, hampir mendekati dengan kondisi selama pandemi 2020—2021 dan turun dibandingkan level selama 2023.

Indikator PMI Manufaktur di negara-negara maju (AS, Eropa, Jepang) juga masih berada di zona kontraksi (di bawah 50). Indikator PMI Manufaktur negara emerging market seperti China dan Indonesia juga tertekan dan berada di zona kontraksi pada September 2024.

Turunnya harga komoditas berdampak pada turunnya biaya produksi. Sehingga, berkontribusi bagi penurunan inflasi dari sisi biaya produksi (cost push inflation).

Pertanyaannya, mengapa turunnya biaya produksi tidak menyebabkan industri meningkatkan produksinya? Yang terjadi, aktivitas produksi industri global justru cenderung turun. Jawabannya, kondisi tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh turunnya permintaan konsumen (consumer demand) secara global.

Di Indonesia, turunnya permintaan dapat dijelaskan dari berbagai indikator. Dari perspektif perbankan, penurunan demand terlihat dari pertumbuhan kredit terutama kredit UMKM.

Sampai dengan Juni 2024, kredit perbankan tumbuh 12,36% (YoY). Sayangnya, kredit UMKM hanya tumbuh 5,68% (YoY). Pertumbuhan kredit terutama ditopang oleh kredit bagi usaha besar (korporasi), tumbuh 15,89% (YoY). Sayangnya, pertumbuhan kredit korporasi tidak mengalir ke sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja seperti industri dan perdagangan. Kredit pada kedua sektor ini tumbuh sebesar 9,94% (YoY) dan 9,87% (YoY).

Rendahnya pertumbuhan sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja kini menjadi fenomena nasional. Konsekuensinya, daya beli turun, permintaan turun dan inflasi pun ikut turun.

Apakah kondisi ini akan berlangsung lama? Jawabannya, tergantung tiga hal. Pertama, apakah situasi pemulihan ekonomi global akan berlangsung cepat. Ini mengingat, banyak produk manufaktur Indonesia yang bergantung pada pasar luar negeri. Kedua, apakah investasi pada sektor ekonomi utama dapat berlangsung cepat. Ketiga, bagaimana respons pemerintah dalam memulihkan daya beli.

Meskipun demikian, jangan pesimis dahulu. Ini mengingat, pelemahan aktivitas investasi yang terjadi menjelang berakhirnya suatu pemerintahan, hampir selalu menjadi fenomena “normal” di Indonesia.

Sikap wait and see selalu terjadi menjelang pemerintahan baru terbentuk. Berdasarkan pengalaman, kegiatan investasi akan kembali pulih setelah pemerintahan baru berjalan, setidaknya selama satu semester. Permintaan diperkirakan akan pulih dan tekanan inflasi karena faktor permintaan pun akan kembali muncul.

Tentunya, kita tidak perlu terlalu panik apabila rendahnya inflasi tersebut akibat turunnya daya beli. Namun, jangan juga terlalu cepat mengklaim bahwa rendahnya inflasi saat ini adalah karena keberhasilan dalam pengendalian. Karena faktanya, rendahnya inflasi adalah merupakan fenomena global yang ditopang faktor yang bersifat global pula.

Kita memiliki modal cukup bagus untuk menyongsong pemerintahan baru. Nilai tukar rupiah dan harga komoditas penyumbang inflasi relatif kondusif. Tinggal bagaimana momentum positif ini dapat dimanfaatkan bagi pemulihan dunia usaha, terutama UMKM, dan daya beli. Agar inflasi kita kembali “normal”.

Bisnis.com, JAKARTA - Tidak ada kata terlambat, itulah kata yang mungkin tepat untuk menggambarkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia kedepan.

Betapa tidak, Program Makan Siang Nasional di Amerika Serikat yang dikenal dengan nama National School Lunch Program (NSLP), sudah dimulai semenjak tahun 1946. Program Makanan Tengah Hari (Mid-Day Meal Scheme) di India sudah berjalan pada tahun 1995. Begitupula dengan Programme National Nutrition Sant (PNNS) menyediakan makanan bernutrisi di Prancis dimulai pada tahun 2001.

Gerak cepat Presiden terpilih untuk segera mendorong MBG menjadi program unggulan Pemerintah (Quick Win) sudah tergambar dalam APBN 2025. Disahkannya UU APBN dalam sidang Paripurna DPR RI, pada Kamis 19 September 2024 lalu, semakin memuluskan program BMG bisa dilaksanakan pada tahun pertama Pemerintahan baru nantinya.

Alokasi anggaran Program MBG direncanakan sebesar Rp71,0 triliun yang akan dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Program ini tidak hanya menyasar para siswa, tetapi juga Ibu hamil dan menyusui serta Balita di seluruh wilayah Indonesia.

Program Quick Win yang dipersiapkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, ternyata tidak hanya MBG, tetapi juga terkait bidang Kesehatan, pendidikan dan ketahanan pangan.

Untuk program kesehatan, programnya adalah membantu masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan gratis untuk 52,2 juta orang, meliputi pemeriksaan tensi, gula darah, foto rontgen untuk screening penyakit katastropik. Selain itu, pembangunan Rumah Sakit (RS) yang lengkap dan berkualitas di daerah, khususnya peningkatan RS type D menjadi RS type C di daerah beserta sarana prasana dan alat kesehatannya.

Begitupula dalam bidang pendidikan, diantaranya melakukan renovasi sekolah untuk memperbaiki kondisi fisik sekolah diseluruh Indonesia. Program ini, nantinya mencakup renovasi ruang kelas, meubelair, dan MCK disetiap sekolah. Program ini juga akan memperbaiki kualitas sarana dan prasarana sekolah lainnya.

Selain itu, masih dalam bidang pendidikan adalah pembangunan sekolah unggulan terintegrasi. Program ini untuk pembangunan fisik sekolah unggulan di 4 lokasi. Diharapkan program ini akan membantu meningkatkan kualitas SDM anak Indonesia di daerah.

Sedangkan program ketahanan pangan nasional, mambangun lumbung pangan terintegrasi dan terpadu, mulai dari tingkat nasional, daerah, dan desa.

Program lumbung pangan ini nantinya tidak hanya menyasar para petani, tetapi juga memperbaiki kualitas dan kuantitas lahan pertanian, dengan melakukan intensifikasi 80.000 hektar area pertanian dan ekstensifikasi atau cetak sawah baru sebanyak 150.000 hektar. Program ini diharapkan akan membantu mencukupi kebutuhan pangan nasional.

Dari empat program Quick Win yang sedang digagas oleh Presiden terpilih, semuanya menyasar pada perbaikan kualitas kebutuhan mendasar masyarakat, makanan bergizi, pendidikan berkualitas, layanan kesehatan dan ketahanan pangan. Pemenuhan keempat kebutuhan mendasar ini, jika bisa dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, tentunya akan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Tetapi konsekuensinya, output, outcome dan impact yang dihasilkan tidak bisa terjadi secara instant, butuh proses yang tidak sebentar dan sering kali terhenti ditengah jalan.

Menjaga Asa Manusia Unggul Indonesia

Hampir dua dekade pemerintahan, fokus pembangunan selalu diarahkan pada pembangunan infrastruktur fisik secara besar-besaran. Pada periode 2011-2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

MP3EI merupakan arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia untuk periode lima belas tahun (2011-2025). Kemudian era Presiden Joko Widodo muncul istilah Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) dan Program Strategis Nasional (PSN). Semua kebijakan utama dua dekade masa kepresidenan selalu berorientasi pada pembangunan infrstruktur.

Tidak bisa dipungkiri, dalam dua puluh tahun terakhir, terjadi peningkatan pembangunan infrastruktur secara masif, jalan tol, jalan layang, kereta cepat, bandara dan infrastruktur lainnya. Tetapi pembangunan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, pertanian, ketahanan pangan nyaris jalan di tempat.

Hampir semuan indikator peringkat kualitas SDM, pendidikan tidak menunjukkan peningkatan secara signifikan. Bahkan untuk beberapa hal mulai tertinggal dari negara peers. Pada saat yang sama Indonesia sedang menghadapi Bonus Demografi yang harus dimanfaatkan.

Kualitas SDM Indonesia masih jauh dari harapan. Hal itu terlihat dari capaian Indeks sumber Daya Manusia atau Human Capital Index (HCI) dan Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI). HCI Indonesia pada 2022 berada di peringkat 96 dari 174 negara. Sementara HDI pada 2023, Indonesia di rangking 114 dari 189 negara. Bahkan peringkat HCI dan HDI Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya.

Begitupula dengan skor Programme for International Student Assessment (PISA) jalan ditempat. PISA merupakan survei yang dilakukan tiga tahunan oleh OECD untuk mengukur performa akademis peserta didik usia 15 tahun di suatu negara yang meliputi kemampuan literasi membaca, matematika, dan sains.

Kemampuan ini dapat mengukur seberapa cepat adaptasi sebuah negara terhadap perkembangan pesat teknologi di masa yang akan datang. Pada hasil PISA 2022 peringkat Indonesia masih mengalami penurunan dengan rata-rata skor masih berada di bawah 400. Indonesia sudah jauh dibawah negara ASEAN lainnya, seperrti Singapura, Malaysia bahkan Thailand. Posisi Indonesia hanya berada diatas Philipina.

Persoalan kualitas SDM tampaknya masih menjadi tantangan serius yang dihadapi oleh Pemerintahan baru kedepan. Dari data 135,3 juta penduduk yang bekerja, sebanyak 38,8 persen lulusan SD kebawah. Bahkan mirisnya, data BPS mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 9,9 juta penduduk generasi muda usia 15 - 24 tahun di Indonesia tidak bekerja dan tidak sedang sekolah (not in employment, education, and training/NEET) pada 2023.

Angka itu setara dengan 22,25 persen dari total penduduk usia muda di Indonesia. Inilah salah satu penyebab kenapa PDB masih tertahan diangka 5 persenan. Padahal semenjak tahun 2009, Pemerintah sudah mengalokasikan 20 persen belanja APBN untuk pendidikan.

Presiden terpilih Prabowo Subianto sepertinya menyadari kualitas SDM Indonesia yang tidak bergerak signifikan dalam dua dekade terakhir, mengambil langkah berani untuk memperbaiki kualitas SDM harus dimulai dari hal yang sangat mendasar dan fundamental, yaitu memperbaiki kualitas asupan gizi Ibu hamil, menyusui, balita dan anak usia sekolah di semuan jenjang pendidikan.

Pilihan untuk berinvestasi dibidang SDM memerlukan konsistensi kebijakan dalam jangka panjang, karena hasil yang diharapkan juga berdampak jangka panjang. Prabowo sedang membangun tapak kekuasaannya dengan memulai memperbaiki kualitas SDM, sehingga nantinya akan menjadi legacy tersendiri dalam menjaga asa melahirkan generasi unggul Indonesia.

Kelas menengah Indonesia sedang terancam. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah kelas menengah di Indonesia terus menyusut. Pada 2019, kelas menengah mencapai 57,33 juta orang. Pada 2024, jumlahnya menurun menjadi 47,85 juta orang. Pada saat yang sama, kelompok menuju kelas menengah justru bertambah.

Sebagaimana publik mengetahui, kelas menengah yang kini menghadapi krisis serius justru selama ini jadi penopang ekonomi,. Lalu, apa yang membuat kelas menengah begitu rapuh di tengah turbulensi ekonomi?

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa kelas menengah berkontribusi lebih dari 80% terhadap pengeluaran nasional. Meski demikian, sebagian besar dari mereka berada di ambang "turun kelas." Mereka tergolong dalam kelompok yang mudah terhempas oleh guncangan ekonomi. Rentang pendapatan kelas menengah pada 2024 adalah Rp 2.040.262 hingga Rp 9.909.844, tetapi modus pengeluaran mereka hanya Rp 2.056.494, yang sangat dekat dengan batas bawah.

Mengapa kelas menengah kita begitu rentan? Ada banyak faktor yang saling terkait, tapi satu yang jelas: kelas menengah tidak cukup kuat menghadapi tekanan ekonomi global yang kian ganas. Krisis ini bukan hanya soal angka, tapi juga soal bagaimana negara mengelola dan melindungi kelompok ini.

Ibarat kelas menengah sebagai tulang punggung ekonomi. Ketika tulang punggung ini melemah, tubuh ekonomi akan lumpuh. Ini bukan hanya persoalan kelas sosial, melainkan juga ancaman serius terhadap stabilitas nasional.

Kegagalan mempertahankan kelas menengah dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi yang jauh lebih besar.

Pertanyaannya, apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Sektor manufaktur, yang selama ini menjadi tumpuan banyak pekerja kelas menengah, mengalami kontraksi serius. Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur Indonesia turun ke level 48,9 pada Agustus 2024, yang menunjukkan penurunan aktivitas produksi. Kondisi ini menyebabkan banyak perusahaan terpaksa melakukan efisiensi besar-besaran.

Efisiensi berarti PHK. Pada Agustus 2024, 45.762 pekerja kehilangan pekerjaan. Banyak dari mereka adalah pekerja kelas menengah. PHK ini berdampak langsung pada penurunan pendapatan, yang pada akhirnya membuat mereka jatuh ke dalam kemiskinan.

Selain itu, pergeseran besar dalam struktur ketenagakerjaan juga memengaruhi stabilitas kelas menengah. Semakin banyak orang berpindah dari sektor formal ke sektor informal. Sektor informal cenderung memberikan pendapatan yang lebih rendah dan kurang stabil. Data BPS menunjukkan bahwa pada 2024, 40,64% dari tenaga kerja Indonesia berada di sektor informal, naik dari 38,29% pada 2019.

Kondisi ini menciptakan dilema. Di satu sisi, kelas menengah masih menjadi motor penggerak konsumsi. Namun di sisi lain, mereka semakin terpuruk dalam ketidakpastian ekonomi. Pekerjaan informal memang menyediakan peluang, tetapi tidak menawarkan kepastian jangka panjang. Sebagian besar dari mereka juga tidak memiliki jaminan sosial yang layak.

Dapat dianalogikan kelas menengah sebagai sebuah kapal besar di tengah badai ekonomi. Kapal ini terus dihantam ombak, dan meski berusaha bertahan, lambung kapal mulai retak. Jika pemerintah tidak segera memperkuat struktur kapal ini, kapal tersebut bisa tenggelam, dan bersamanya, ekonomi nasional.

Oleh karenanya, pemerintah harus segera melindungi kelas menengah dengan kebijakan yang jelas dan tegas. Kelas menengah memerlukan jaring pengaman sosial yang kuat. Program-program bantuan harus dirancang bukan hanya untuk masyarakat miskin, tetapi juga untuk mencegah kelas menengah jatuh ke bawah garis kemiskinan.

Selain itu, pemerintah perlu mendorong revitalisasi sektor manufaktur. Industri ini adalah salah satu sumber utama pekerjaan bagi kelas menengah. Jika sektor ini terus terpuruk, jumlah PHK akan semakin meningkat, dan kelas menengah akan semakin terancam. Insentif untuk industri harus diberikan untuk menjaga agar roda ekonomi tetap berputar.

Tidak kalah penting, pemerintah perlu memfasilitasi pelatihan dan pendidikan ulang bagi pekerja yang terkena PHK. Banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan di sektor-sektor tradisional perlu beradaptasi dengan perubahan zaman. Pemerintah harus memastikan bahwa kelas menengah memiliki keterampilan yang relevan untuk bersaing di sektor-sektor baru.

Saat ini, kelas menengah Indonesia berada di ambang krisis besar. Mereka adalah fondasi ekonomi yang mulai retak di tengah ketidakpastian global. Pemerintah harus segera bertindak untuk melindungi kelas menengah. Kebijakan yang kuat, perlindungan sosial yang memadai, serta strategi revitalisasi industri adalah kunci untuk mencegah kehancuran kelas menengah. Apa yang dilakukan pemerintah selanjutnya akan menentukan masa depan kelas menengah dan ekonomi Indonesia.

M Syafril Marib Setiawan Lebba
Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi FISIP UPN Veteran Jakarta

TAHUN 2024 dunia trading cryptocurrency nasional dibuat geger dengan insiden ?hack? yang menimpa platform trading cryptocurrency, Indodax.

Setelah kejadian tersebut, tim Indodax bekerjasama dengan cyber security forensik melakukan evaluasi untuk mengatur dan mengontrol sistem database dan server-nya agar tetap stabil sehingga data pengguna aplikasi trading crypto tersebut aman.

Berdasarkan hasil dari investigasi atas insiden ?hack? tersebut direkomendasikan perlu ada evaluasi terhadap sistem proof of reserve Indodax guna memastikan sistem sibernetika dalam platform digital trading crypto aman 100%.

Indodax sendiri saat ini termasuk salah satu lembaga nasional yang berkecimpung di dunia trading cryptocurrency. Mengutip dari akun resmi Indodax total cadangan aset kripto Indodax sekitar Rp11,529 triliun.
Kenapa sistem keamanan Indodax bisa mudah kena ?hack?? Apa yang bisa dibaca dari fenomena serangan cyber yang menimpa platform digital trading crypto seperti dialami Indodax? Berkaca dari insiden ?hack? Indodax itu, isu keamanan cyber terkait platform digital kembali relevan diperbincangkan urgensinya.

Pendekatan Teori Komunikasi Sibernetika

Bagaimana memaknai kejadian jebolnya keamanan siber Indodax itu? Pendekatan Teori Komunikasi Sibernetika Norbert Wiener bisa sedikit menjelaskan hal itu. Teori Sibernetika Wiener menyebutkan, suatu sistem termasuk dalam hal ini sistem keamanan siber pada dasarnya dimulai dari input kemudian diproses melalui mekanisme kemudian menghasilkan output. Semua proses ini harus bekerjasama agar sistem yang dituju terkontrol dan teratur.

Apa itu sistem ? Wiener mendefinisikan seperangkat komponen yang saling bekerja sama, jika tidak bekerja sama maka sistem tidak berjalan dan tidak mencapai tujuan.

Dalam pandangan Wiener, sistem sibernetika harus menjadi suatu kompomen yang saling berkaitan satu sama lain agar bisa mengontrol dan data dari input sampai output. Sibernetika kompleks juga harus memenuhi prinsip dasar untuk bisa menuju bersama dalam suatu sistem.

Wiener mengatakan, ketika seseorang bekerja dan mengobservasi sistem maka orang tersebut pada dasarnya akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sistem. Sistem tersebut dalam teori Wiener harus memenuhi sejumlah standar yakni:

Pertama, umpan balik (Feedback). Umpan balik adalah proses di mana hasil dari suatu sistem dikembalikan ke sistem itu sendiri untuk mempengaruhi operasi selanjutnya. Ada dua jenis umpan balik positif dan negatif.

Contoh dalam sistem pengaturan suhu, umpan balik negatif digunakan untuk menurunkan suhu saat mencapai batas tertentu. Dalam biologi, umpan balik negatif mengatur hormon dalam tubuh.

Kedua, pengaturan diri (self-regulation) yakni sistem yang mampu mengatur dirinya sendiri untuk mencapai tujuan tertentu dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Ini termasuk mekanisme internal yang memungkinkan sistem untuk tetap stabil atau kembali ke keadaan stabil setelah gangguan.
Contoh sistem saraf yang mengatur fungsi tubuh, atau mesin yang otomatis menyesuaikan kinerjanya untuk mempertahankan performa optimal.

Ketiga, komunikasi dan control. Prinsip ini mencakup bagaimana sistem berkomunikasi dan mengontrol bagian-bagian berbeda dari sistem untuk mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan transfer informasi dan koordinasi antara komponen sistem.

Keempat, informasi dan entropi. Informasi adalah ukuran pengurangan ketidakpastian dalam sistem, sedangkan entropi merujuk pada ukuran ketidakpastian atau ketidakberaturan dalam sistem. Prinsip ini mempelajari bagaimana informasi diproses dan dikendalikan untuk mengurangi entropi.

Kelima, terkait adaptasi. Kemampuan sistem untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dalam lingkungan atau kondisi untuk mempertahankan kinerja yang efisien. Adaptasi memungkinkan sistem untuk belajar dari pengalaman dan perubahan.

Keenam, homeostasis yakni mengacu pada kecenderungan sistem untuk mempertahankan keseimbangan atau stabilitas internal meskipun ada perubahan eksternal. Contoh, dalam tubuh manusia, homeostasis menjaga suhu tubuh, pH darah, dan keseimbangan elektrolit.

Ketujuh, model dan simulasi. Pembuatan model matematis atau simulasi untuk memahami dan meramalkan perilaku sistem kompleks. Ini memungkinkan analisis sistem dan pengujian berbagai skenario tanpa harus menguji sistem nyata.

Kedelapan generalitas. Prinsip ini menyatakan bahwa konsep-konsep sibernetika berlaku secara umum untuk berbagai jenis sistem, baik biologis, teknis, maupun sosial. Ini berarti bahwa teori dan metode yang dikembangkan dalam sibernetika dapat diterapkan dalam berbagai domain.

Ke-8 prinsip teori komunikasi Sibernnetika Wiener ini membentuk dasar dari sibernetika dan dapat diterapkan untuk memahami dan mengelola berbagai sistem yang kompleks seperti misalnya sistem keamanan siber, baik dalam teknologi, biologi, maupun dalam konteks sosial dan organisasi.

Sistem sibernetika dan cyber memiliki karakteristik tersendiri seperti memiliki komponen, batas sistem, lingkungan luar, hubungan dan tujuan. Butuh kerja sama bersama para ahli cyber ataupun sistem agar bisa terciptanya keamanan database dan server bagi para pengguna platform digital trading cypto.

Adaptasi, kontrol dan informasi merupakan langkah krusial dalam menghadapi tantangan keamanan siber seperti kasus hack Indodax tahun 2014. Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat serta meningkatkan komunikasi dengan pengguna, platform perdagangan cryptocurrency dapat memperkuat kepercayaan publik dan melindungi aset digital secara lebih efektif di masa depan.

Jakarta -

DPR Loloskan RUU Pertanggungjawaban APBN 2023 Jokowi Jadi UU

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati penetapan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 menjadi UU. Seluruh fraksi di DPR tidak ada yang menolak.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 dapat disetujui menjadi Undang-Undang?" tanya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, Selasa (3/9/2024).

"Setujuuuu," jawab para anggota dewan yang diikuti dengan ketuk palu oleh Dasco.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2023 telah diajukan pemerintah kepada para anggota dewan melalui Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2023 yang telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini merupakan opini WTP yang diperoleh ke-8 kali sejak 2016, yang dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk selalu menjaga akuntabilitas penyelenggaraan keuangan negara.

"Pemerintah tidak berhenti hanya pada pencapaian opini WTP. Secara konsisten pemerintah terus berupaya agar informasi dalam LKPP akan memberikan manfaat dalam pengambilan kebijakan dan evaluasi perbaikan, serta menjadi alat edukasi bagi masyarakat secara luas, serta untuk terus menjaga keuangan negara, menjadi instrumen dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan tujuan pembangunan nasional," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kesempatan yang sama.

Pada 2023, APBN masih mengalami defisit sebesar 1,65% terhadap produk domestik bruto (PDB) atau senilai Rp 347,64 triliun. Hal itu disebabkan penerimaan negara pada tahun itu hanya mencapai Rp 2.774,30 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp 3.121,94 triliun.

Sri Mulyani mewakili pemerintah presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan terima kasih kepada para anggota dewan yang mengesahkan RUU itu menjadi UU. Sebab, menurutnya, pelaksanaan anggaran 2023 menjadi tahun yang sangat penting bagi perjalanan Indonesia.

Pelaksanaan tahun anggaran 2023 menjadi sangat penting karena Indonesia berhasil menyelesaikan penanganan COVID-19. Selain itu, tahun 2023 dimulainya persiapan masa Pemilihan Umum (Pemilu) serentak pada 2024.

Tidak hanya itu, Indonesia juga berhasil mempertahankan aktivitas ekonominya dengan pertumbuhan sebesar 5,05% pada saat panasnya eskalasi konflik geopolitik di berbagai wilayah, terutama perang Rusia dan Ukraina.

Konflik geopolitik itu telah menyebabkan terganggunya rantai pasokan global hingga memunculkan inflasi global yang tinggi dan berkepanjangan. Akibatnya, tren kebijakan suku bunga acuan bank sentral yang tinggi kembali muncul setelah 40 tahun terakhir.

"Ini telah mendorong suatu kebijakan dalam 40 tahun terakhir di negara-negara maju yang belum pernah terjadi, yaitu kenaikan suku bunga acuan secara drastis dalam jangka waktu yang sangat cepat. Langkah tersebut menimbulkan gejolak di pasar keuangan, di sebagian negara-negara berkembang bahkan sempat mengalami krisis," tegasnya.

Oleh sebab itu, ia menekankan, tahun 2023 menjadi penting dalam proses pelaksanaan APBN. Selain karena menjadi bukti pemerintah mampu melaksanakan APBN secara hati-hati, juga pelaksanaannya efektif dalam menjaga momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.

"Berbagai kebijakan perekonomian Indonesia yang telah dilakukan telah menciptakan daya tahan atau resiliensi dalam menciptakan tantangan sepanjang 2023," pungkas Sri Mulyani.

Simak juga Video: Dharma Pongrekun: Kami Tak Dibiayai APBN, Silakan Buat Timses Secara Otonom

[Gambas:Video 20detik]

(aid/rrd)

Jakarta -

Laporan keuangan KementerianESDM mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2023. Padahal, dari 2016 hingga 2022, KementerianESDM mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pun angkat bicara. Dia mengatakan, hal itu terjadi karena adanya temuan yang signifikan terkait domestic market obligation (DMO), denda smelter dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Kementerian ESDM dalam kurun waktu 7 tahun berturut-turut itu mendapatkan predikat WTP. Namun, dalam proses berjalannya pada tahun 2023 itu terjadi penurunan dari WTP ke WDP. Hal ini dikarenakan adanya temuan yang signifikan, terkait dengan domestic market obligation, denda smelter dan PNBP yang nanti akan kami jelaskan lebih lanjut," ungkapnya di Komisi VII Jakarta, Senin (26/8/2024).

Dari materi yang ia paparkan, adapun temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yakni Kementerian ESDM belum mengusahakan perolehan potensi pendapatan negara dari denda DMO sehingga negara kehilangan potensi pendapatan PNBP dari denda pelanggaran kekurangan/keterlambatan pemenuhan pasokan kebutuhan batu bara dalam negeri tahun 2022 untuk kelistrikan umum oleh Badan Usaha Pertambangan (BUP) serta pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) batu bara sebesar US$ 275.841.721,74 untuk periode September sampai dengan Desember 2021 dan US$ 1.167.843.963,38 untuk periode Januari sampai triwulan III tahun 2022.

Temuan kedua BPK yakni potensi pendapatan PNBP dari denda administratif keterlambatan pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam (smelter) minimal sebesar US$ 129.517.081,00 belum ditagihkan.

Temuan ketiga yakni kelemahan pada proses perhitungan dan penetapan royalti serta penjualan hasil tambang pada aplikasi ePNBP versi 2.

(acd/rrd)

Candra Fajri Ananda
Staf Khusus Menteri Keuangan

BEBERAPA tahun terakhir, kuantitas Tenaga Kerja (TK) di berbagai negara terus menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, termasuk Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada Februari 2023, jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 144 juta orang, meningkat sekitar 2,5 juta dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan jumlah tenaga kerja tentu membawa dampak positif, terutama dari sisi penyediaan sumber daya manusia yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sektor-sektor ekonomi yang terus berkembang. Selain dari sisi kuantitas, kualitas tenaga kerja pun mengalami peningkatan.

Hal tersebut terlihat dari data BPS (2023) yang menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja di Indonesia yang memiliki pendidikan menengah ke atas mencapai 63,6% dari total angkatan kerja, naik dari 60,5% di tahun 2020. Kualitas tenaga kerja yang semakin baik tersebut memberikan dampak positif pada produktivitas nasional.

Teori pertumbuhan ekonomi menyebutkan bahwa peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan dapat berkontribusi pada peningkatan output dan efisiensi ekonomi secara keseluruhan. Artinya, dengan tenaga kerja yang lebih terdidik dan terampil, sektor-sektor ekonomi di Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk berinovasi dan meningkatkan daya saing di pasar global.

Seiring dengan peningkatan kuantitas dna kualitas tenaga kerja, sektor-sektor ekonomi di Indonesia juga mengalami integrasi yang semakin erat. Integrasi ini ditandai dengan semakin terhubungnya berbagai sektor ekonomi, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Alhasil, kondisi tersebut menciptakan tantangan baru dalam hal efisiensi operasional, terutama mengingat semakin terbatasnya Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa cadangan minyak bumi Indonesia hanya tersisa untuk 9,5 tahun ke depan dengan tingkat produksi saat ini.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, maka sektor-sektor ekonomi mutlak dituntut untuk semakin efisien dalam menggunakan SDA yang ada. Sekaligus mengembangkan metode baru untuk memanfaatkan sumber daya secara lebih berkelanjutan.

Kini, teknologi adalah jawaban dalam meningkatkan efisiensi, baik dalam proses produksi maupun off production seperti logistik dan manajemen rantai pasok. Penggunaan teknologi digital ? seperti Internet of Things (IoT) dan Artificial Intelligence (AI) ? telah memungkinkan perusahaan untuk mengotomatisasi proses produksi, meningkatkan akurasi, dan mengurangi limbah.

Studi dari McKinsey (2023) menyebutkan bahwa perusahaan yang mengadopsi teknologi digital dalam operasional mereka dapat meningkatkan produktivitas hingga 30%. Selain itu, teknologi juga membantu dalam kegiatan off production dengan mengoptimalkan rantai pasokan dan distribusi, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya operasional.

Bisnis.com, JAKARTA - Akhir-akhir ini kalangan pelaku pasar keuangan global dilanda kepanikan, dipicu oleh melemahnya berbagai indikator ekonomi Amerika Serikat (AS) yang selama ini menjadi “kiblat” pelaku pasar global.

Dalam sepekan terakhir, pasar keuangan global diperdagangkan dengan sentimen risk-off menyusul laporan pekerjaan terkini. Dilaporkan adanya pelemahan yang signifikan di pasar tenaga kerja AS dan investor sekarang bergulat dengan dua pertanyaan utama.

Pertama, apakah kelemahan ekonomi baru-baru ini mengarah ke pendaratan lunak (soft landing) atau spiral ke bawah menuju resesi? Kedua, jika jawabannya adalah ya, apakah pemotongan suku bunga acuan harus segera dilakukan agar The Fed tidak dinilai terlambat?

Dalam mode risk-off konvensional, nilai ekuitas turun —terutama sektor teknologi—dan imbal hasil US Treasury (obligasi pemerintah AS) lebih rendah dari yang diekspektasikan. Terpantau nilai ekuitas lebih rendah di seluruh AS, Eropa, dan Asia.

Di bursa saham New York selama perdagangan 5 Agustus 2024 lalu memperlihatkan ketiga indeks utama ditutup dengan kerugian signifikan. Indeks Dow Jones turun 1.000 poin dan indeks S&P 500 tergelincir 3,2%, menjadi hari terburuk sejak 2022, di tengah aksi jual pasar global yang berpusat di sekitar kekhawatiran resesi AS.

Di pasar ekuitas Jepang, yang relatif lebih siklikal dan didorong oleh konsumen, ditutup melemah 12%, menjadi kinerja satu hari terburuk sejak 2008. Indeks saham utama Jepang Nikkei 225 mengalami penurunan dramatis lebih dari 12%, menandai hari perdagangan terburuk sejak kejatuhan Black Monday 1987. Di bursa Eropa, indeks anjlok 2,8%.

Penurunan indeks bursa yang signifikan tersebut mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas tentang ekonomi global dan telah berkontribusi pada gejolak pasar secara keseluruhan.

Para analis keuangan mengatakan bahwa ini adalah indikator bahwa resesi, jika bukan depresi, mungkin akan terjadi. Sepekan lalu, ekonom Goldman Sachs telah meningkatkan kemungkinan resesi AS dari 15% menjadi 25% di tahun mendatang.

PASAR TENAGA KERJA

Laporan pasar tenaga kerja AS pada hari Jumat (2/8/2024) lebih lemah secara keseluruhan. Pelaku pasar fokus pada lonjakan tingkat pengangguran menjadi 4,3% (di atas ekspektasi yang 4,1%), atau naik signifikan dari posisi terendah sebelumnya yang 3,4%.

Terdapat indikator yang disebut “aturan Sahm”, yang menunjukkan bahwa resesi biasanya mengikuti peningkatan tingkat pengangguran. Data AS yang lemah lainnya, seperti dirilis oleh Institute for Supply Management (ISM) di mana indeks manufaktur berada di 46,8 versus 48,8 yang diperkirakan pada 1 Agustus lalu, berkontribusi pada kekhawatiran perlambatan pertumbuhan.

Terkonfirmasi, Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS) melaporkan ekonomi AS menambahkan 114.000 pekerjaan pada Juli 2024, atau melambat tajam dibandingkan Juni yang menambahkan 179.000 pekerjaan. Alhasil, tingkat pengangguran naik menjadi 4,3% pada Juli dari 4,1% pada Juni, level tertinggi sejak Oktober 2021, menandakan pasar tenaga kerja terus mendingin.

Apalagi rata-rata pendapatan per jam yang naik 0,2% dinilai lebih lemah dari bulan ke bulan (MtM) atau hanya naik 3,6% dari tahun ke tahun (YoY), mencerminkan tekanan inflasi yang mereda. Laporan pekerjaan pada Juli tersebut menegaskan bahwa pasar tenaga kerja sedang bergerak moderat, membuat penurunan suku bunga acuan pada September semakin mungkin terjadi.

Dari sisi industri, pertumbuhan pekerjaan sebagian besar berbasis luas pada Juli, dengan sektor perawatan kesehatan (+55.000), konstruksi (+25.000) serta transportasi dan pergudangan (+14.000) menjadi menyumbang terbesar besar dari total tambahan pekerjaan.

Pekerjaan di sektor perawatan kesehatan didorong oleh kenaikan yang kuat dalam layanan perawatan kesehatan di rumah dan fasilitas perawatan residensial. Di sektor konstruksi, para kontraktor terus meningkatkan pekerjaan konstruksi. Sementara peningkatan pekerjaan di sektor transportasi terpacu oleh terjaganya sektor pengiriman barang (jasa kurir).

Secara menyeluruh, lapangan kerja sektor swasta meningkat sebesar 97.000 pekerjaan, merupakan laju pertumbuhan pekerjaan paling lambat sejak Maret 2023. Sementara itu, pekerjaan di sektor pemerintah sedikit berubah (+17.000) karena terus melambat dari level tertinggi pada 2023 dan awal 2024.

Alhasil, laporan pekerjaan yang lebih lemah dari perkiraan memicu kehancuran pasar. Dari data ketenagakerjaan yang buruk itu, diyakini akan menjadi “pertimbangan utama” Federal Reserve untuk mengambil ancang-ancang melonggarkan kebijakan suku bunga acuan pada pertemuan September nanti.

Kebijakan suku bunga acuan tidak semata hanya untuk melandaikan inflasi menuju target sasaran yang 2%, tetapi juga untuk menstimulasi perekonomian sehingga serapan terhadap tenaga kerja membesar.

Para ekonom dan pelaku pasar keuangan meyakini bahwa saat ini The Fed “berada di belakang kurva” (behind the curve) dalam memangkas suku bunga acuan. Pelaku pasar memperkirakan pemotongan sebesar 50 basis poin, bukan 25 basis poin, untuk menahan proses pendaratan lunak perekonomian AS.

Penurunan suku bunga kebijakan lebih cepat di kawasan Eropa (oleh Bank Sentral Eropa atau ECB) dan terakhir oleh Bank of England di Inggris, juga bisa menjadi referensi bagi pengambil kebijakan The Fed bahwa “waktunya sudah makin dekat” untuk melonggarkan kebijakan untuk menahan tekanan ke pasar tenaga kerja makin meluas dan memburuk.

Pemotongan suku bunga acuan dalam waktu dekat oleh The Fed juga menjadi sangat mungkin ketika dari pelaku pasar dihadapkan pada “kekhawatiran geopolitik” tentang potensi serangan terhadap Israel oleh Iran, yang menurut intelijen AS tampaknya akan segera terjadi.

Artinya, volatilitas pasar keuangan akan berlanjut. Tentu hal ini dirasakan tidak nyaman oleh investor ketika pendulum risiko berayun dengan cepat dari inflasi tinggi ke ancaman resesi. Pelaku pasar cenderung mengambil sikap extra prudent, wait and see, dan bahkan menarik diri dari permainan pasar. Barangkali inilah yang bisa menjelaskan mengapa indeks bursa New York dan bursa di negara maju lainnya merosot dalam beberapa hari terakhir ini.

MENYIAPKAN STRATEGI

Rambatan negatif bursa New York terkofirmasi dari perkembangan bursa domestik. Indeks harga saham habungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) dibuka cenderung melemah pada awal perdagangan sesi I Kamis (8/8/2024), di tengah bursa saham AS yang kembali bergerak di zona merah.

Pada pembukaan perdagangan hari itu, IHSG dibuka turun tipis 0,07% ke posisi 7.207,35. Tak lama kemudian, koreksi IHSG cenderung membesar menjadi 0,21% ke 7.196,79. Nilai transaksi indeks pada awal sesi I sudah mencapai Rp475 miliar dengan volume transaksi 1,4 miliar lembar saham dan sudah ditransaksikan sebanyak 70.314 kali. Menguatnya kembali dolar AS dan imbal hasil (yield) US Treasury juga menjadi cobaan berat bagi pasar keuangan Indonesia, termasuk IHSG.

Dengan ekspektasi kuat The Fed akan melandaikan suku bunga secara cukup agresif (sebesar 50 bps) pada pertemuan September nanti, sesungguhnya ada ruang terbuka untuk kembali ke bursa ekuitas.

Kalkulasi ekonomi secara mendasar mengajarkan ketika suku bunga turun, maka bakal ada pergeseran investor (kembali) berbondong-bondong ke bursa (saham dan obligasi) dengan ekspektasi imbal hasil lebih atraktif.

Para investor individu dapat menavigasi pelemahan ekonomi dengan lebih baik melalui strategi mendiversifikasi investasi, membangun dana darurat, membayar utang berbunga tinggi sebagai prioritas, dan mempertahankan fokus investasi pada horison jangka panjang.

Selain itu, investor individu sebaiknya menghindari perilaku keuangan yang berisiko dan memastikan pertanggungan asuransi yang memadai untuk melindungi kesejahteraan finansial selama masa-masa yang tidak pasti. Intinya, mengevaluasi situasi keuangan dalam kaitannya dengan pasar ekonomi sangat penting dalam mempersiapkan kemungkinan terburuk, termasuk resesi ekonomi.

Bahkan setiap orang pun harus mempertimbangkan stabilitas pekerjaan (job security) dan bisnis mereka, jika ada risiko kehilangan pekerjaan dan kemerosotan kinerja usaha. Dengan cara ini, segeralah mulai mencari sumber penghasilan baru dan/atau tambahan serta menemukan strategi baru untuk mempertahankan kelangsungan bisnis.

Singkat cerita, pada saat terjadi kemerosotan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi sudah stagnan seperti dialami Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, sebaiknya setiap orang memperhatikan beberapa aspek yang dapat dikendalikan, seperti memprioritaskan biaya penting dan mengurangi pengeluaran yang tidak penting (membeli karena kebutuhan, bukan karena keinginan semata).

Mengurangi atau mempercepat pelunasan kewajiban berbunga tinggi dapat secara signifikan meningkatkan stabilitas keuangan dan menjadikan arus kas lebih fleksibel dan berdaya tahan.

Mereka yang tergolong investor konservatif disarankan berinvestasi dalam logam mulia sebagai cara melestarikan kekayaan, terutama selama perlambatan ekonomi. Sejak 1974, emas telah mengalami pengembalian yang signifikan dalam pengembangan nilai kekayaan.

Nilai emas yang meningkat menjadi lebih signifikan ketika inflasi terkendali dalam level rendah. Maklum, investor kelas menengah ke bawah lebih menderita sebagai akibat dari inflasi tinggi.

Tak kalah pentingnya, individu investor harus mampu menjaga likuiditas sebagai jaring pengaman yang memungkinkan fleksibilitas pengelolaan keuangan yang lebih besar. Dalam bahasa lain, orang-orang perlu menghabiskan lebih sedikit dan/atau menghasilkan lebih banyak.

Rekomendasi “metode longsoran salju” untuk mengatasi banyak utang bisa menjadi rujukan bagi orang per orang. Metode ini melibatkan daftar semua pinjaman dalam urutan suku bunga tertinggi hingga terendah, membuat pembayaran minimum untuk setiap pinjaman, dan kemudian mengarahkan dana yang tersisa untuk melakukan pembayaran agresif pada pinjaman dengan suku bunga tertinggi.

Didik J Rachbini
Rektor Universitas Paramadina

EKONOMIpolitik sumber daya alam, khususnya pertambangan sangat bersifat politis sehingga menjadi titik sentral pengaturan negara di dalam konstitusi. "Bumi air dan kekayaan alam dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besar kemakmuran rakyat." Inilah kebijakan dan ekonomi konstitusi yang sebenarnya dan bersifat mendasar, tetapi dalam implementasinya meleset menjadi sebesar-besar kemakmuran segelintir oligarki.

Mengingatkan semangat ekonomi konstitusi ini secara terus-menerus oleh intelektual sangat penting sebab penafsiran kebijakan bisa meleset jauh dari semangat konstitusi tersebut. Wajah ekonomi politik sumberdaya alam pada saat ini merupakan kebalikan dari semangat konstitusi tersebut, yakni dominasi oligarki yang sangat kuat dan semakin terbuka ke publik. Banyak sektor pertambangan dikuasai oleh segelintir elite ekonomi yang memiliki kedekatan sangat erat dengan kekuasaan politik.

Hal ini menciptakan lingkungan di mana kebijakan lebih menguntungkan mereka daripada kepentingan publik atau lingkungan. Keterbukaan informasi di pengadilan tentang blok Medan merupakan informasi di puncak gunung es dimana pengaruh dan mekanisme bekerjanya sistem oligarki di Bawahnya jauh lebih dahsyat.

Melakukan analisa kritis tentang ekonomi politik dan kebijakan pemberian izin pertambangan mineral dan batubara sudah semakin terlihat gamblang dan sudah pasti sampai kepada politik oligarki yang terjadi dan bekerja secara efektif di Indonesia.

Telaah tentang eksistensi oligarki dan bagaimana pengaruhnya ke dunia politik dan sebaliknya memang kebanyakan publik tidak semua paham karena terkait dengan pola hubungan yang sangat tersembunyi antara dunia usaha dan dunia politik. Pola hubungan, mekanisme kerja, dan interaksi untuk saling memanfaatkan tersebut berada di balik tabir, bersifat ekstra legal dan rahasia, serta berada di bawah karpet sistem formal politik.

Publik tidak bisa memahami secara persis dan mendalam tentang eksistensi sistem oligarki tersebut. Tetapi kini tabir rahasia mekanisme bekerjanya dan isi perut sistem oligarki di Indonesia sudah terbuka secara gamblang di depan publik ketika terkuak isu ijin usaha pertambangan milik Bobby dan Kahiyang.

Mekanisme itu bekerja secara ekstra legal di dalam sistem oligarki yang sekarang diketahui ada di level puncak kekuasaan, yang dijalankan oleh Jokowi sendiri dan keluarganya serta jaringan lingkar dalam kekuasaan.

Karena itu, demi keadilan hukum, informasi dan fakta hukum yang sudah terbuka ini harus diselesaikan. Bobby dan Kahiyang adalah warga negara yang tidak kebal hukum sehingga harus dihadirkan di pengadilan. Proses ini penting untuk menyampaikan kepada publik bahwa hukum bersifat adil, tidak tumpul ke atas, tidak dipakai sebagai alat politik, dan bukan untuk melindungi oligarki.

Sudah banyak yang meminta anak dan menantu presiden dihadirkan di depan pengadilan, utamanya Mahfud MD, para aktivis, dan juga masyarakat yang tidak secara verbal menyatakan langsung.

Jokowi 10 tahun ini sudah sukses mentransformasi sistem demokrasi hasil reformasi menjadi sistem oligarki yang sempurna. Tentu saja ini tidak seharusnya dilanjutkan pada masa kepemimpinan Prabowo yang akan datang.

Jadi, warisan sistem ologarki Jokowi di sektor ini antara lain regulasi yang lemah dan dilemahkan dengan sengaja agar sistem oligarki berjalan dengan mulus. Ada regulasi formal yang bertujuan melindungi lingkungan dan hak-hak masyarakat, sering kali regulasi ini lemah atau tidak ditegakkan dengan baik, sehingga memungkinkan praktek-praktek eksploitasi yang merugikan.

Selain itu, sistem, perijinan rentan disalahgunakan sehingga terkuak kasus Gubernur Maluku Utara, yang sebenarnya ada indikasi kuat terjadi di banyak daerah lainnya. Ini terjadi karena praktek politik uang dan sistem politik yang mahal. Sistem politik seperti ini menjadi wahana yang subur bagi kolusi antara pengusaha dan pengusaha.

Sebenarnya harapan kita ada di tangan KPK setindaknys untuk mencegah korupsi tidak lebih meluas lagi. Tetapi KPK sudah dilemahkan oleh Jokowi sendiri, walaupun secara terbuka sudah berjanji secara politik tidak akan sedikit pun melemahkan KPK. Tetapi karena itu cuma janji bohong dan praktek politik bermuka dua, maka KPK akhirnya rontok juga.

Di sini, di dalam aspek hukum ini, Jokowi 10 tahun ini telah berhasil mentransformasikan sistem reformasi hukum (produk reformasi 1998) menjadi sistem bandit, dimana yang kuat berkuasa. Pelemahan dan amandemen UU KPK yang terjadi dan menelan korban mahasiswa yang menolak dengan demonstrasi merupakan persetujuan Jokowi secara tersembunyi dan merupakan titah langsung sehingga DPR dengan suka cita dan sangat gembira menjalankannya. Baleg dengan secepat kilat mengetok palu dalam rapat malam dan bahkan dini hari.

Pada masa sebelumnya amandemen UU KPK tidak pernah berhasil meskipun DPR sangat bersemangat karena preesiden tidak bersetuju. Selama Presiden tidak setuju terhadap amandemen UU KPK tersebut, maka tidak akan pernah terjadi pelemahan KPK.

Tetapi pada masa 10 tahun Jokowi, amandemen UU KPK sukses dan KPK lemah karena presiden bukan hanya menyetujui tetapi menjadi bagian utama dan pemimpin dalam amandeman dan pelemahan KPK tersebut. Karena argumen faktual ini, maka saya sebut presiden sukses mentransformasikan sistem hukum produk reformasi tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Per­­­hubungan RI mencatat jum­­­lah pemudik hari raya Idul­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­fitri 2024 diper­­kirakan 193 juta pemudik atau naik 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sekitar 120 juta.

Pergerakan jutaan orang dalam waktu bersamaan menjadi tantangan tersendiri bagi instansi ter­­­kait yang punya tanggung jawab menjaga, mengelola kelancaran dan keselamatan berlalu lintas.

Jasa Raharja sebagai perusahaan negara yang diberi tugas memberikan santunan bagi korban kecelakaan pe­­numpang angkutan umum dan lalu lintas jalan mengambil peran bersama instansi lain untuk ikut menjaga kelancaran dan keselamatan berlalu lintas.

Dalam situasi ini, Jasa Raharja tidak berperan pada posisi pascakecelakaan, akan tetapi mengambil peran pada posisi pencegahan kecelakaan.

Mengutip catatan (memorie van toelichting) pembentukan Jasa Raharja pada 1964 menjadi perusahaan negara dengan pemikiran bahwa setiap warga negara harus mendapat perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena risiko-risiko kecelakaan lalu lintas. Ini merupakan suatu pemikiran sosial, maka perlu usaha ini dilakukan secara gotong-royong.

Implementasi atas pemikiran sosial di atas, terbentuklah program jaminan sosial yang diatur dalam UU No. 33/1964 juncto Peraturan Pemerintah No. 17/1965 yang mengatur program jaminan kecelakaan angkutan umum dan UU No. 34/1964 juncto PP No. 18/1965 yang mengatur program jaminan kecelakaan lalu lintas jalan dan Jasa Raharja sebagai pelaksana aturan ini dengan sigap memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas yang masuk dalam ruang lingkup UU tersebut sebagai wujud kehadiran pemerintah kepada warga yang berduka guna mengurangi sebagian beban deritanya.

Masih segar dalam ingatan kita peristiwa kecelakaan lalu lintas tragis yang terjadi di KM 58 Tol Cikampek, Karawang Timur yang menimpa pemudik pada Senin 8 April 2024 atau 2 hari menjelang Idulfitri, melibatkan 3 unit kendaraan yang berakibat 12 orang meninggal dunia.

Pada musibah itu, Jasa Raharja menyantuni kepada para ahli waris korban masing-masing Rp50 juta atas dasar program jaminan kecelakaan lalu lintas jalan, bukan program jaminan kecelakaan angkutan umum. Santunan ini diberikan sebagai wujud nyata atas amanah pemikiran sosial yang diwujudkan dalam UU.

Hasil penelitian yang dilakukan pihak terkait diketahui bahwa kendaraan yang mengakibatkan 12 orang meninggal berpraktik berbayar tanpa memiliki izin resmi dari instansi terkait. Pada posisi ini tentunya kita perlu mawas diri dan mengevaluasi kenapa hal itu bisa terjadi.

Adakah hambatan dan kesulitan yang dihadapi pelaku usaha untuk melegalkan usahanya? Regulasi yang telah disiapkan pemerintah terhadap hal itu diatur dalam Permenhub No. 15/2019, Permenhub No. 16/2019, Permenhub No. 88/2018, Permenhub No. 118/2018.

Fenomena pelaku usaha yang tidak patuh pada ketentuan di atas perlu menjadi studi tersendiri apakah karena persyaratan yang ditetapkan sulit dipenuhi dan sanksinya terlalu ringan atau ada faktor penghambat lain.

Organda sebagai organisasi pengusaha angkutan umum, menurut penulis, telah mengambil perannya sangat baik dengan melihat adanya praktik angkutan umum tidak resmi yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan dan mengharapkan adanya suatu perbaikan dari pemerintah.

Kolaborasi semua pihak pastinya diharapkan masyarakat dan pelaku usaha sehingga dapat menghasilkan suatu kebijakan yang dapat memberikan keuntungan semua pihak (pelaku usaha, masyarakat dan pemerintah).

Mengutip artikel yang dirilis oleh Gaikindo bahwa organisasi kesehatan dunia/WHO siap menggencarkan kampanye untuk mengurangi jutaan kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Langkah ini dilakukan sedikitnya separuh perjalanan waktu sejak mulai 2021—2030. Upaya ini mengikuti pemberlakuan keputusan pada Agustus 2020 oleh Majelis Umum PBB tentang Aksi Dasawarsa untuk keselamatan di Jalan.

WHO mencatat lebih dari 50 juta orang meninggal akibat kecelakaan di jalan raya sejak mobil diciptakan oleh pengusaha Jerman (Karl Benz) pada 1886. Kini, WHO melaporkan kecelakaan di jalan raya mengorbankan lebih dari 3.500 nyawa setiap hari di seluruh dunia. WHO menambahkan bahwa jumlah kematian mencapai hampir 1,3 juta dan sekitar 50 juta cedera setiap tahun.

DAMPAK MATERIAL

Relatif banyaknya korban kecelakaan lalu lintas merupakan akibat kendaraan bermotor mengalami kecelakaan di jalan raya. Korlantas Polri berdasarkan data IRSMS 2023 mencatat jumlah kasus kecelakaan sebanyak 148.307. Angka ini naik 0,06% dibandingkan dengan pada 2022 sebanyak 140.248 kasus kecelakaan. Dampak dari kasus kecelakaan lalu lintas secara ekonomi berdampak cukup material, di mana menurut Asian Development Bank (ADB), kerugian ekonomi diperkirakan mencapai 2,9%—3,1% dari total PDB Indonesia atau pada 2020 setara dengan Rp448 triliun—Rp478 triliun dengan total PDB mencapai Rp15.434,2 triliun.

Lahirnya UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 12 Januari 2023 menjadi momentum baru untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia. Pada UU P2SK, pemerintah akan membentuk program asuransi wajib di antaranya mencakup asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability) terkait kecelakaan lalu lintas, sehingga jika ada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian materil ada entitas/lembaga yang akan melakukan proses penggantian kerugian sesuai dengan ruang lingkup yang akan ditetapkan.

Kita berharap pelaksanaan asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability) bisa berjalan dengan baik di tahun 2024 agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya karena Indonesia relatif tertinggal dalam pelaksanaan asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability) jika dibandingkan dengan negara lain.