#30 tag 24jam
PDI-P Mendesak agar Peristiwa Kudatuli Masuk Pelanggaran HAM Berat
'Karena tidak ada (peristiwa) 27 Juli, tidak ada reformasi,' ujar Ribka. Halaman all [403] url asal
#pdi-p-kudatuli #megawati-peristiwa-kudatuli #sejarah-peristiwa-kudatuli #peristiwa-kudatuli #penyebab-peristiwa-kudatuli
(Kompas.com) 20/07/24 12:30
v/11425600/
JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memprotes karena peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) tidak masuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Ribka Tjiptaning menyatakan, peristiwa Kudatuli merupakan dasar terjadinya reformasi di Indonesia.
"Karena tidak ada (peristiwa) 27 Juli, tidak ada reformasi. Reformasi itu tonggaknya adalah kasus 27 Juli,” kata Ribka Tjiptaning dalam diskusi “Kudatuli” di kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024).
Ribka Tjiptaning pun menyinggung manfaat reformasi yang dirasakan oleh rakyat hingga saat ini. Salah satunya, hak anak bangsa untuk bisa meraih mimpi-mimpinya.
Ketua DPP Bidang Kesehatan ini mengatakan, sebelum reformasi, setiap jabatan publik hanya akan ditempati oleh orang yang berasal dari partai politik tertentu, atau yang dekat dengan kekuasaan.
"Kalau tidak ada reformasi, tidak ada anak buruh bisa jadi gubernur. Tidak ada reformasi, tidak ada anak petani jadi bupati/wali kota. Tidak ada reformasi, tidak ada anak tukang kayu jadi presiden," ucap dia.
Oleh sebab itu, PDI-P mendesak pemerintah untuk memasukkan Kudatuli menjadi salah satu peristiwa pelanggaran HAM berat. Terlebih lagi, Kudatuli menjadi satu peristiwa yang mendasari lahirnya reformasi di tahun 1998.
"Kita sepakat mendesak Joko Widodo bahwa peristiwa 27 Juli ini untuk dimasukkan dalam pelanggaran HAM berat," kata Ribka Tjibtaning.
"Ini 27 Juli enggak masuk pelanggaran HAM berat, kita akan protes dan berjuang untuk supaya peristiwa 27 Juli masuk pelanggaran HAM berat," lanjut dia.
Peristiwa Kudatuli
Peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 merupakan salah satu sejarah kelam dalam perjalanan politik di Indonesia.
Insiden yang menewaskan lima orang dan mengakibatkan 149 orang luka-luka serta 23 orang dinyatakan hilang disebut sebagai peristiwa Kudatuli, atau akronim dari Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli.
Kudatuli terjadi di kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat.
PDI-P Mendesak agar Peristiwa Kudatuli Masuk Pelanggan HAM Berat
'Karena tidak ada (peristiwa) 27 Juli, tidak ada reformasi,' ujar Ribka. Halaman all [401] url asal
#pdi-p-kudatuli #megawati-peristiwa-kudatuli #sejarah-peristiwa-kudatuli #peristiwa-kudatuli #penyebab-peristiwa-kudatuli
(Kompas.com) 20/07/24 12:30
v/11420659/
JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) protes peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) tidak masuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Ribka Tjiptaning menyatakan, peristiwa Kudatuli merupakan dasar terjadinya reformasi di Indonesia.
"Karena tidak ada (peristiwa) 27 Juli, tidak ada reformasi. Reformasi itu tonggaknya adalah kasus 27 Juli,” kata Ribka Tjiptaning dalam diskusi “Kudatuli” di kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024).
Ribka Tjiptaning pun menyinggung manfaat reformasi yang dirasakan oleh rakyat hingga saat ini. Salah satunya, hak anak bangsa untuk bisa meraih mimpi-mimpinya.
Ketua DPP Bidang Kesehatan ini mengatakan, sebelum reformasi, setiap jabatan publik hanya akan ditempati oleh orang yang berasal dari partai politik tertentu, atau yang dekat dengan kekuasaan.
"Kalau tidak ada reformasi, tidak ada anak buruh bisa jadi gubernur, tidak ada reformasi tidak ada anak petani jadi bupati/wali kota, tidak ada reformasi tidak ada anak tukang kayu jadi presiden," ucap dia.
Oleh sebab itu, PDI-P mendesak pemerintah untuk memasukan Kudatuli menjadi salah satu peristiwa pelangaran HAM berat. Terlebih, Kudatuli menjadi satu peristiwa yang mendasari lahirnya reformasi di tahun 1998.
"Kita sepakat mendesak Joko Widodo bahwa peristiwa 27 Juli ini untuk dimasukkan dalam pelanggaran HAM berat," kata Ribka Tjibtaning.
"Ini 27 Juli enggak masuk pelanggaran HAM berat, kita akan protes dan berjuang untuk supaya peristiwa 27 Juli masuk pelanggaran HAM berat," lanjut dia.
Peristiwa Kudatuli
Peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 merupakan salah satu sejarah kelam dalam perjalanan politik di Indonesia.
Insiden yang menewaskan lima orang dan menyebabkan 149 orang luka-luka serta 23 orang dinyatakan hilang disebut sebagai Peristiwa Kudatuli, atau akronim dari Kerusuhan dua puluh tujuh Juli.
Kudatuli terjadi di Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat.