JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menilai, peristiwa 27 Juli 1996 atau dikenal dengan Kudatuli merupakan peristiwa serangan terhadap peradaban demokrasi.

Hal ini disampaikan Hasto dalam diskusi Kudatuli bertajuk “Kami Tidak Lupa” di kantor pusat PDI-P, di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024).

“Ini adalah serangan terhadap peradaban demokrasi, serangan terhadap sistem hukum, serangan terhadap kemanusiaan dan serangan terhadap lambang kedaulatan partai berupa kantor partai,” kata Hasto.

Hasto mengatakan, kantor PDI-P di Jalan Diponegoro ini menjadi saksi sejarah dan keteguhan Megawati Soekarnoputri dalam menghadapi tekanan pemerintahan Orde Baru.

Pasalnya, peristiwa penyerangan kantor partai pada 27 Juli 1996 menjadi titik awal gerakan reformasi untuk menumbangkan keotoriteran Presiden Soeharto.

Hasto menegaskan, sikap keteguhan Megawati bersama rakyat menjadi suatu gerakan kemerdekaan untuk berani bersuara, termasuk mendorong pers berani bersuara dengan kebebasan pers.

“Jawaban atas serangan terhadap kantor DPP ini adalah jalan untuk membangun supremasi hukum, suatu jalan di mana seluruh aparat penegak hukum, ya hakimnya, ya jaksanya, ya polisinya semua harus mengedepankan hati nurani dan keadilan yang sejati-jatinya,” kata Hasto.

“Lalu setelah 28 tahun terjadi pergeseran, hukum sepertinya menjadi alat kekuasaan, padahal ini adalah salah satu esensi dari perjuangan reformasi itu,” ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memprotes karena peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) tidak masuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Ribka Tjiptaning menyatakan, peristiwa Kudatuli merupakan dasar terjadinya reformasi di Indonesia.

"Karena tidak ada (peristiwa) 27 Juli, tidak ada reformasi. Reformasi itu tonggaknya adalah kasus 27 Juli,” kata Ribka Tjiptaning dalam diskusi “Kudatuli” di kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024).

Ribka Tjiptaning pun menyinggung manfaat reformasi yang dirasakan oleh rakyat hingga saat ini. Salah satunya, hak anak bangsa untuk bisa meraih mimpi-mimpinya.

Ketua DPP Bidang Kesehatan ini mengatakan, sebelum reformasi, setiap jabatan publik hanya akan ditempati oleh orang yang berasal dari partai politik tertentu, atau yang dekat dengan kekuasaan.

"Kalau tidak ada reformasi, tidak ada anak buruh bisa jadi gubernur. Tidak ada reformasi, tidak ada anak petani jadi bupati/wali kota. Tidak ada reformasi, tidak ada anak tukang kayu jadi presiden," ucap dia.

Oleh sebab itu, PDI-P mendesak pemerintah untuk memasukkan Kudatuli menjadi salah satu peristiwa pelanggaran HAM berat. Terlebih lagi, Kudatuli menjadi satu peristiwa yang mendasari lahirnya reformasi di tahun 1998.

"Kita sepakat mendesak Joko Widodo bahwa peristiwa 27 Juli ini untuk dimasukkan dalam pelanggaran HAM berat," kata Ribka Tjibtaning.

"Ini 27 Juli enggak masuk pelanggaran HAM berat, kita akan protes dan berjuang untuk supaya peristiwa 27 Juli masuk pelanggaran HAM berat," lanjut dia.

Peristiwa Kudatuli

Peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 merupakan salah satu sejarah kelam dalam perjalanan politik di Indonesia.

Insiden yang menewaskan lima orang dan mengakibatkan 149 orang luka-luka serta 23 orang dinyatakan hilang disebut sebagai peristiwa Kudatuli, atau akronim dari Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli.

Kudatuli terjadi di kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) protes peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) tidak masuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Ribka Tjiptaning menyatakan, peristiwa Kudatuli merupakan dasar terjadinya reformasi di Indonesia.

"Karena tidak ada (peristiwa) 27 Juli, tidak ada reformasi. Reformasi itu tonggaknya adalah kasus 27 Juli,” kata Ribka Tjiptaning dalam diskusi “Kudatuli” di kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024).

Ribka Tjiptaning pun menyinggung manfaat reformasi yang dirasakan oleh rakyat hingga saat ini. Salah satunya, hak anak bangsa untuk bisa meraih mimpi-mimpinya.

Ketua DPP Bidang Kesehatan ini mengatakan, sebelum reformasi, setiap jabatan publik hanya akan ditempati oleh orang yang berasal dari partai politik tertentu, atau yang dekat dengan kekuasaan.

"Kalau tidak ada reformasi, tidak ada anak buruh bisa jadi gubernur, tidak ada reformasi tidak ada anak petani jadi bupati/wali kota, tidak ada reformasi tidak ada anak tukang kayu jadi presiden," ucap dia.

Oleh sebab itu, PDI-P mendesak pemerintah untuk memasukan Kudatuli menjadi salah satu peristiwa pelangaran HAM berat. Terlebih, Kudatuli menjadi satu peristiwa yang mendasari lahirnya reformasi di tahun 1998.

"Kita sepakat mendesak Joko Widodo bahwa peristiwa 27 Juli ini untuk dimasukkan dalam pelanggaran HAM berat," kata Ribka Tjibtaning.

"Ini 27 Juli enggak masuk pelanggaran HAM berat, kita akan protes dan berjuang untuk supaya peristiwa 27 Juli masuk pelanggaran HAM berat," lanjut dia.

Peristiwa Kudatuli

Peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 merupakan salah satu sejarah kelam dalam perjalanan politik di Indonesia.

Insiden yang menewaskan lima orang dan menyebabkan 149 orang luka-luka serta 23 orang dinyatakan hilang disebut sebagai Peristiwa Kudatuli, atau akronim dari Kerusuhan dua puluh tujuh Juli.

Kudatuli terjadi di Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat.