JAKARTA - Nama dan tanda tangan Wakil Ketua DPD Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Mardi Barus diduga dicatut dan dipalsukan untuk mendongkel posisi Ketua DPD Perindo Kabupaten Karo yang kini dijabat Santino Kedaulatan Putra Sinulingga.

Atas pencatutan dan pemalsuan tersebut, Mardi Barus didampingi penasihat hukumnya dari Kantor Hukum Putra Simatupang & Partners, telah membuat laporan Polisi ke Polda Sumatera Utara pada Selasa (5/11/2024) kemarin. Laporan tersebut tercatat dalam nomor Laporan : STTLP / B / 1585 / XI / 2024 / SPKT/Polda Sumatra Utara.

Mardi Barus yang menjabat sebagai Anggota DPRD periode 2019-2024 itu mengungkapkan, kasus dugaan pencatutan nama dan pemalsuan tanda tangan ini terungkap setelah munculnya surat DPP Partai Perindo yang salinannya mereka dapatkan pada 1 November 2024 lalu. Surat itu pada intinya meminta agar DPW Perindo Sumatra Utara melakukan proses evaluasi atas jabatan Putra Sinulingga sebagai Ketua Perindo Karo, dengan sejumlah alasan.



Setelah ditelusuri, surat DPP Partai Perindo itu terbit karena adanya surat permohonan evaluasi dari sejumlah nama yang mengaku pengurus dan kader Perindo Karo. Nama dan tanda tangan Mardi Barus terdapat pula sebagai pemohon dalam surat tertanggal 16 Oktober 2024 itu.

"Saya tidak pernah menandatangani surat itu. Sehingga saya dirugikan dan bersama penasihat hukum saya sudah membuat laporan ke Polda Sumut," terang Mardi, Rabu (6/11/2024).

Mardi menyebutkan ia bersama beberapa orang yang namanya tertulis dalam surat permohonan evaluasi itu, memang pernah duduk bersama di salah satu kafe di Kabupaten Karo pasca pelaksanaan Pemilu Legislatif 2024 lalu. Namun saat itu tidak ada pembicaraan terkait permohonan evaluasi atas jabatan Ketua Perindo Karo, seperti yang disampaikan dalam surat permohonan tersebut.

"Saat itu saya diundang, saya datang dan hanya makan dan ngobrol-ngobrol saja. Tidak ada pernyataan-pernyataan evaluasi itu. Makanya saya terkejut begitu tahu ada surat itu dan ada tanda tangan saya di dalamnya," terang Mardi.

Penasihat Hukum Mardi Barus, Putra Simatupang, meminta agar penyidik Kepolisian segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran pasal 263 KUHPidana tentang pemalsuan yang mereka laporkan ini.

Sehingga aktor intelektual dari peristiwa pencatutan nama dan pemalsuan tanda tangan itu bisa diungkap dan klien mereka tidak lagi terfitnah sebagai pengkhianat partai.

"Dampaknya terhadap klien kita, atas pencatutan ini, klien kita ini dianggap pengkhianat di tubuh partai. Oleh karena itu kita minta ini segera diusut tuntas," kata Putra Simatupang.

Sementara itu, Ketua DPD Perindo Karo, Putra Sinulingga, juga mendorong agar kasus pencatutan nama dan pemalsuan tanda tangan ini segera diungkap. Karena kasus ini tak sebatas bisa memicu perpecahan di internal partai, tetapi juga menyangkut integritas pribadinya.

"Ada unsur fitnah yang menyangkut nama baik saya dalam kasus ini. Sehingga saya mendorong kasus ini dituntaskan," katanya.

Putra mengaku selama ini kepengurusannya cukup solid dan kerja-kerja kepartaian di Kabupaten Karo berjalan baik. Ia pun langsung melakukan rapat konsolidasi bersama para pengurusnya sehari setelah mendapatkan salinan surat DPP Perindo ke DPW Perindo Sumut itu.

"Tanggal 2 kemarin kita langsung rapat kordinasi dengan seluruh pengurus DPD Perindo Karo. Kita kemudian sudah mengirimkan bantahan ke DPP Perindo atas surat permohonan yang diduga dipalsukan itu dengan melampirkan bukti-bukti yang kita punya. Bantahan itu ditandatangani seluruh pengurus lengkap. Jadi ini harus segera dituntaskan dan semua yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," katanya.

BANDUNG, iNews.id - Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisil ABK atau lebih dikenal dengan AA M diduga menipu sejumlah orang tua siswa hingga meraup uang puluhan juta rupiah. 

Modus pelaku AAM yakni menjanjikan bisa memasukkan anak ke SMA negeri favorit saat masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 pada April 2024.

Kepala Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar (Saber Pungli) Jabar Brigjen Pol Kalingga Rendra Raharja mengatakan, AA M yang juga aktivis pendidikan, meminta sejumlah orang tua mentransfer uang dengan janji bisa memasukkan anaknya ke beberapa SMA negeri favorit.

"Pada April 2024, AA M dengan modus menjanjikan siswa diterima di beberapa SMA negeri. Tapi kenyataannya, orang tua calon siswa tersebut dibohongi. Setelah uang ditransfer berkisar antara Rp20 juta-Rp30 juta, anaknya tidak diterima di SMA negeri di PPDB 2024," kata Kasatgas Saber Pungli Jabar saat melipahkan berkas penyidikan ke Ditreskrimsus Polda Jabar, Jumat (4/10/2024).

Brigjen Pol Kalingga menyatakan, tujuh orang tua menjadi korban dan melapor ke satgas. Total kerugian mereka mencapai Rp175 juta.

"Informasi sementara, saksi korban tujuh orang. Artinya, dari tujuh orang itu akan berkembang ketika kasus ini ditangani ditreskrimsus," ujar Brigjen Pol Kalingga.

Kasatgas Saber Pungli Jabar menuturkan, AA M menjanjikan dapat memasukkan anak ke SMAN 8 Kota Bandung, SMAN 22 Kota Bandung dan SMAN 12 Kota Bandung. Tersangka AA M diduga pernah melakukan hal serupa dan sudah terbiasa.

"Kemungkinan karena sosok inisial ABK atau AA M ini berdasarkan pengalaman sebelumnya melakukan tindakan serupa dan sudah terbiasa. Akhirnya rutin, setiap PPDB menjadi penyakit dan selalu mencari korban peserta didik baru atau orang tuanya," tutur Kasatgas.

Brigjen Pol Kalingga mengatakan, sampai saat ini, tersangka AA M belum ditangkap karena menangkap tersangka merupakan kewenangan Ditreskrimsus Polda Jabar. 

"Sementara pendapat masyarakat begitu (AA M aktivis pendidikan dan berstatus ASN) tapi akan didalami lagi oleh dirkrimsus," ucap dia.

Editor: Kastolani Marzuki

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemuda asal Tulung Selapan, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, bernama Kristiadi (22) berpura-pura menjadi pihak bank usai mengubah nomor call center “Google Business Profile” milik sejumlah bank.

“Tersangka akan menghubungi kembali nasabah tersebut yang berpura-pura menjadi pihak bank yang tadi dihubungi (oleh nasabah),” kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade saat dikonfirmasi, Jumat (20/9/2024).

Setelahnya, tersangka akan membantu nasabah untuk mengikuti instruksi sampai Kristiadi mengambil alih mobile banking lalu mengurasnya.

Kristiadi juga akan menggali informasi pribadi nasabah.

“Ada pula nasabah yang mengalami kerugian akibat aksi tersangka, di mana korbannya adalah nasabah yang ingin atau akan melunasi kredit bank,” ujar Ade.

“Tersangka akan mengiming-imingi pemberian potongan kredit, jika korban mau langsung melunasi kreditnya di bank dengan mengirimkan langsung ke rekening bank tersangka,” tambah dia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Kristiadi mengakui pernah melakukan tindak pidana lain selain memanipulasi data Google Business Profile.

“Penipuan trading melalui Telegram, penipuan tiket hotel, dan pesawat dengan modus membantu proses refund, penipuan pinjaman online dengan modus membantu pembayaran atau pengajuan pinjaman,” ungkap Ade.

Kristiadi telah ditangkap paksa oleh polisi di Jalan Lebung Gajah, Tulung Selapan, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Kamis (12/9/2024) pukul 20.00 WIB.

Kini Kristiadi telah ditahan di rumah tahanan (rutan) Polda Metro Jaya guna kepentingan penyidikan.

Ia dijerat Pasal 46 ayat (1) dan atau ayat (2) dan atau ayat (3) jo Pasal 30 ayat (1) dan atau ayat (2) dan atau ayat (3) dan atau Pasal 48 ayat (1) dan atau ayat (2) dan atau ayat (3) jo Pasal 32 ayat (1) dan atau ayat (2) dan atau ayat (3) dan atau Pasal 51 Ayat (1) jo 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Sebanyak 46 persen dari pelaku bisnis belum memahami cara kerja teknologi kecerdasan buatan (AI). Temuan ini diungkapkan dalam laporan terbaru VIDA, penyedia solusi pencegahan penipuan identitas digital, yang bertajuk “Where's The Fraud: Protecting Indonesian Businesses from AI-Generated Digital Fraud”.

Dalam laporan riset ini, VIDA mengungkapkan berbagai potensi kerugian yang dapat ditimbulkan dari empat ancaman utama penipuan digital saat ini, antara lain penipuan identitas digital atau identity fraud. Ancaman ini dipicu oleh penipuan digital yang semakin canggih dan memanfaatkan teknologi AI dan deepfake.

"Sebanyak, 56 persen pelaku bisnis di Indonesia telah mengalami penipuan digital. Bentuk penipuan identitas yang canggih ini menimbulkan risiko serius karena merusak kepercayaan dan meningkatkan potensi kehilangan data bagi bisnis, masalah pada hubungan antar stakeholders, dan hancurnya reputasi. Ketika penipu semakin canggih, whitepaper menyarankan agar bisnis dapat mengadopsi langkah-langkah pencegahan untuk mengatasi ancaman digital," jelas Managing Director dan Group Chief Revenue Officer VIDA Adrian Anwar dalam keterangan, Jumat (6/9/2024).

Tipe kedua adalah rekayasa sosial. Masyarakat di Indonesia seringkali menjadi korban berbagai jenis penipuan rekayasa sosial. Serangan phishing telah menjadi ancaman yang semakin umum dijumpai, kasus ini telah menjangkiti 67 persen pelaku bisnis di Indonesia.

Smishing, ancaman serupa yang dilakukan melalui SMS, telah berdampak pada 51 persen pelaku bisnis, sedangkan vishing—penipuan melalui suara—telah menargetkan 47 perse pelaku bisnis. Angka ini menunjukkan urgensi akan kebutuhan terkait sistem keamanan siber yang aman dan kesadaran masyarakat untuk mengatasi ancaman yang ada disekitar ini.

Ketiga adalah pengambilalihan akun yang terjadi saat pelaku memanfaatkan kata sandi yang lemah dan kurangnya otentikasi multi-faktor melalui serangan credential stuffing dan phishing. Hal ini muncul sebagai isu yang paling marak terjadi, dimana 97 persen pelaku bisnis melaporkan upaya peretasan akun. Industri seperti keuangan, fintech, dan e-commerce sangat rentan terserang karena banyaknya informasi berharga yang dimiliki, seperti data pribadi para nasabah.

Terakhir adalah pemalsuan dokumen dan tandatangan. Jenis penipuan ini tidak hanya merusak kesahihan dokumen pelanggaran data, namun dapat merusak reputasi perusahaan, mengurangi kepercayaan nasabah, dan menjadi penyebab kerugian finansial terbesar besar.

"Dari hasil riset, 96 persen pelaku bisnis telah mengalami kasus pemalsuan dokumen dan tandatangan," ujarnya.