REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memberikan tanggapan terkait salah satu media China menyoroti kehadiran dua pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Keduanya, yakni Eliano Reijnders dan Mees Hilgers.

Eliano dan Mees dinilai tak layak membela timnas Indonesia. Sebab, naturalisasi keduanya sangat cepat. Bahkan pengambilan sumpahnya tak dilakukan di Indonesia. Namun menurut Menpora, itu bukan sikap resmi China atau federasi sepak bolanya.

"Bisa dipastikan itu hanya psywar (perang psikologis) dan bukan keputusan resmi," kata Dito ketika ditemui di Solo, Ahad (6/10/2024).

Eliano dan Mees adalah 2 dari 27 pemain yang dipanggil timnas Indonesia di laga kualifikasi piala dunia 2026. Kedua pemain tersebut akan membela Indonesia saat melawan Bahrain dan China. FIFA telah memberikan legalitas bagi keduanya untuk membela Garuda.

Dito juga mengatakan kedua pemain tersebut menjadi amunisi tambahan di skuad asuhan Shin Tae-yong. Menurutnya, kedua pemain tersebut juga menambah rasa optimistis skuad Garuda membawa hasil bagus.

"Kemarin baru dilepas pak Ketum PSSI untuk berangkat ke Bahrain. Dari kemarin malam sampai tadi pagi di IKN dan peliau (Erick Thohir) optimistis karena persiapan maksimal. Apalagi sudah ada dukungan pemain tambahan," katanya.

Dito juga meminta masyarakat Indonesia terus memberikan dukungan untuk tim Merah-Putih pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. "Mari kita dukung timnas kita di kualifikasi Piala Dunia," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memastikanhosting feeatau biaya komitmen MotoGP Mandalika 2024 pasti akan dibayar.

“Terkait hal itu sebenarnya tadinyahosting feedari Mandalika itu ingin dijadikan suatu momentum awal menggunakan danatourism fund,” ujar Dito saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Meski demikian, Dito mengatakan proses tersebut masih dalam tahap harmonisasi.

Alhasil pembayaranhosting fee nampaknya kembali lagi menggunakan dana Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BABUN) atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Kementerian.

“Kemarin baru saja rapat antara kementerian BUMN, InJourney, Kemenpora, dan Kemenkeu, dan juga ada dari Kemenparekraf untuk terkait proses pembayaranfeeini. Yang pastifeetersebut pasti dibayarkan,” tegasnya.

Sebagai informasi,hosting feepenyelenggaraan MotoGP 2024 mencapai Rp231 miliar. Pembayaran ini perlu dilakukan tuan rumah pelaksana MotoGP kepada Dorna Sports selaku pemegang hak komersial.

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menjelaskan pada 2024 ini mekanisme perjanjian kerja dengan pihak Dorna sports akan dikoordinasikan oleh InJourney Tourism Development Corporation (ITDC), yang merupakan bagian BUMN sebagai wakil pemerintah untuk menjadi penyelenggara MotoGP.

“Jadi tidak perlu khawatir, MotoGP akan berlangsung tanggal 27 [September],” kata Sandiaga kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Lebih jauh, Sandiaga mengaku bahwa sudah banyak persiapan yang dilakukan untuk menghelat MotoGP pada 27-29 September 2024.

“Sudah kami siapkan desa-desa wisata seputar kawasan Mandalika sampai ke Lombok Barat, sampai ke Lombok Utara maupun juga di Kota Mataram itu semua siap ekosistemnya,” tutur dia.

Kemudian, lanjutnya, harga-harga hotel memang agak naik, tetapi pihak Kemenparekraf sudah berkoordinasi untuk menyiapkan dan mengumumkan tarif batas akomodasi.

“Yang kedua SDM-SDM-nya telah kami latih, sehingga nanti pelayanan untuk MotoGP ini akan memberikan kepuasan dan kenangan yang terbaik untuk para penonton MotoGP,” tutup Sandiaga.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memastikanhosting feeatau biaya komitmen MotoGP Mandalika 2024 pasti akan dibayar.

“Terkait hal itu sebenarnya tadinyahosting feedari Mandalika itu ingin dijadikan suatu momentum awal menggunakan danatourism fund,” ujar Dito saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Meski demikian, Dito mengatakan proses tersebut masih dalam tahap harmonisasi.

Alhasil pembayaranhosting fee nampaknya kembali lagi menggunakan dana Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BABUN) atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Kementerian.

“Kemarin baru saja rapat antara kementerian BUMN, InJourney, Kemenpora, dan Kemenkeu, dan juga ada dari Kemenparekraf untuk terkait proses pembayaranfeeini. Yang pastifeetersebut pasti dibayarkan,” tegasnya.

Sebagai informasi,hosting feepenyelenggaraan MotoGP 2024 mencapai Rp231 miliar. Pembayaran ini perlu dilakukan tuan rumah pelaksana MotoGP kepada Dorna Sports selaku pemegang hak komersial.

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menjelaskan pada 2024 ini mekanisme perjanjian kerja dengan pihak Dorna sports akan dikoordinasikan oleh InJourney Tourism Development Corporation (ITDC), yang merupakan bagian BUMN sebagai wakil pemerintah untuk menjadi penyelenggara MotoGP.

“Jadi tidak perlu khawatir, MotoGP akan berlangsung tanggal 27 [September],” kata Sandiaga kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Lebih jauh, Sandiaga mengaku bahwa sudah banyak persiapan yang dilakukan untuk menghelat MotoGP pada 27-29 September 2024.

“Sudah kami siapkan desa-desa wisata seputar kawasan Mandalika sampai ke Lombok Barat, sampai ke Lombok Utara maupun juga di Kota Mataram itu semua siap ekosistemnya,” tutur dia.

Kemudian, lanjutnya, harga-harga hotel memang agak naik, tetapi pihak Kemenparekraf sudah berkoordinasi untuk menyiapkan dan mengumumkan tarif batas akomodasi.

“Yang kedua SDM-SDM-nya telah kami latih, sehingga nanti pelayanan untuk MotoGP ini akan memberikan kepuasan dan kenangan yang terbaik untuk para penonton MotoGP,” tutup Sandiaga.

JAKARTA, investor.id - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo membantah dengan tegas soal adanya kabar bahwa pemain naturalisasi mempunyai dua paspor atau paspor ganda. Kabar ini sebelumnya sempat dilontarkan oleh Pengusaha Nasional dan mantan Duta Besar RI untuk Polandia Peter Gontha.

Dalam cuitan di Instagram pribadinya, Peter mengungkap perasaannya terkait timnas Indonesia yang dihuni banyak pemain naturalisasi. Salah satunya dia menyebutkan bahwa pemain naturalisasi mempunyai dua paspor dan setelah tidak lagi bermain untuk Indonesia, mereka akan lepas status WNI.

"Saya bisa pastikan itu tidak benar, karena setiap proses itu pasti ada cek faktualnya. Jadi semuanya sudah memegang paspor Indonesia," kata Menpora Dito seusai rapat bersama Komisi III DPR RI di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Sebelumnya, anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga membantah kabar tersebut. Dia menilai kabar tersebut merupakan bagian dari upaya menggembosi Timnas Indonesia yang kini mulai berprestasi dan berjuang dalam putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C.

"Ada tadi tanya paspornya? dan yang pasti ketika masih Indonesia mereka pakai paspor Indonesia dan ketika keluar mereka juga pakai paspor Indonesia. Sudahlah, tidak usah bawa kontroversi yang tidak benar gitu," kata Arya.

Arya menegaskan bahwa para pemain naturalisasi sudah mengikuti prosedur-prosedur dengan benar termasuk terkait dengan paspor. Dia mengimbau semua pihak terus mendukung Timnas Indonesia sehingga makin berjaya di dunia internasional. 

"Kalau dibilang bahwa masalah pembinaan usia dini, hei lihat Timnas U-16 kita itu gimana kemarin di Bandung, kemudian U-19 kita juara AFF. Artinya ini rekreasinya bagus, U-23 kita itu pun sampai ke semifinal bahkan sampai main ke Paris untuk play off Olimpiade," ungkap dia.

“Pastinya tahapan muda sampai senior ini berjalan. Jadi tolong ayo kita bangga dengan timnas kita, bangga dengan merah putih, jangan cari alasan dan mengaburkan sesuatu yang sudah baik bagi bangsa kita,” pungkas Arya menambahkan.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo membantah dengan tegas soal adanya kabar bahwa pemain naturalisasi mempunyai dua paspor atau paspor ganda. Kabar ini sebelumnya sempat dilontarkan oleh Pengusaha Nasional dan mantan Duta Besar RI untuk Polandia Peter Gontha.

Dalam cuitan di Instagram pribadinya, Peter mengungkap perasaannya terkait timnas Indonesia yang dihuni banyak pemain naturalisasi. Salah satunya dia menyebutkan bahwa pemain naturalisasi mempunyai dua paspor dan setelah tidak lagi bermain untuk Indonesia, mereka akan lepas status WNI.

"Saya bisa pastikan itu tidak benar, karena setiap proses itu pasti ada cek faktualnya. Jadi semuanya sudah memegang paspor Indonesia," kata Menpora Dito seusai rapat bersama Komisi III DPR RI di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Sebelumnya, anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga membantah kabar tersebut. Dia menilai kabar tersebut merupakan bagian dari upaya menggembosi Timnas Indonesia yang kini mulai berprestasi dan berjuang dalam putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C.

"Ada tadi tanya paspornya? dan yang pasti ketika masih Indonesia mereka pakai paspor Indonesia dan ketika keluar mereka juga pakai paspor Indonesia. Sudahlah, tidak usah bawa kontroversi yang tidak benar gitu," kata Arya.

Arya menegaskan bahwa para pemain naturalisasi sudah mengikuti prosedur-prosedur dengan benar termasuk terkait dengan paspor. Dia mengimbau semua pihak terus mendukung Timnas Indonesia sehingga makin berjaya di dunia internasional. 

"Kalau dibilang bahwa masalah pembinaan usia dini, hei lihat Timnas U-16 kita itu gimana kemarin di Bandung, kemudian U-19 kita juara AFF. Artinya ini rekreasinya bagus, U-23 kita itu pun sampai ke semifinal bahkan sampai main ke Paris untuk play off Olimpiade," ungkap dia.

“Pastinya tahapan muda sampai senior ini berjalan. Jadi tolong ayo kita bangga dengan timnas kita, bangga dengan merah putih, jangan cari alasan dan mengaburkan sesuatu yang sudah baik bagi bangsa kita,” pungkas Arya menambahkan.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, KARANGANYAR -- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Dito Ariotedjo mengukuhkan 35 atlet menuju Paralimpiade Paris 2024 di Wisma Atlet Paralimpic Training Delingan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis (15/8/2024).

"Bismillahirrahmanirrahim dengan ini saya kukuhkan dan lepas kontingen Indonesia menuju paralimpiade Paris 2024," kata Dito.

Kontingen Indonesia di Paralimpiade Paris naik signifikan jika dibandingkan sebelumnya. Pada Olimpiade Tokyo 2020, Indonesia hanya mengirimkan 23 atlet. Sementara di Paralimpiade Paris, Indonesia mengirimkan 35 atlet atau tambahan 12 atlet.

"Untuk tingkat Olimpiade, itu bukan jumlah yang biasa tapi sangat luar biasa. Pastinya kami melihat bagaimana NPC bersama paralimpik Indonesia, bagaimana persiapan sudah kami lakukan program pelatnas jangka panjang, persiapan untuk paralimpiade Paris 2024," katanya.

Pada Paralimpiade Paris 2024, Kemenpora menargetkan satu emas, dua perak, dan tiga perunggu.

"Semoga bisa tercapai, di luar itu sudah keberkahan lebih," katanya.

Ia juga mengatakan untuk bonus peraih medali pada Paralimpiade Paris 2024 akan disamakan dengan Olimpiade Paris 2024, salah satunya peraih emas akan memperoleh Rp6 miliar.

"Sedangkan pelatih emas akan dapat Rp 2,750 miliar. Untuk peraih perunggu seperti di Olimpiade dapat Rp 1,650 miliar dan pelatih perunggu memperoleh Rp 650 juta," katanya.

Sedangkan untuk partisipan atau atlet nonmedali akan memperoleh masing-masing Rp 250 juta.

"Saya sampaikan kita memiliki kenaikan sebanyak 12 atlet. 12 atlet ini kalau diekuivalenkan di olimpiade bukan kenaikan normal tapi luar biasa. Artinya apa yang dilakukan oleh NPC, Kemenpora dalam hal ini dari sisi pembinaan ada pemerataan yang signifikan, ada potensi medali," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Sekjen NPC Rima Ferdianto mengatakan atlet yang sudah berangkat ke Paris ada sebanyak delapan orang.

"Sekarang tinggal 27 atlet yang ada di sini. Total 35 atlet dan sepuluh cabor," katanya.

Ia mengatakan 27 atlet dan seluruh kontingen akan menyusul pada tanggal 20 Agustus.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai kekukuhan individu dalam prinsip keagamaan, meskipun untuk keperluan standar seragam Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Dito merespons polemik petugas Paskibraka Nasional 2024 putri yang diwajibkan melepas jilbab.

"Ini ke depan harus kita jaga bersama. Jangan sampai dengan alasan agar ada keseragaman, tetapi menabrak nilai-nilai kekukuhan yang sudah dimiliki individu," kata Dito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Dalam kesempatan itu, Dito mengkritisi argumentasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang tidak tegas terhadap polemik yang menuai sorotan publik tersebut. "Kemarin juga ternyata BPIP sudah melakukan preskon, walaupun jawabannya tidak tegas dan langsung merevisi," kata wakil ketua umum DPP Partai Golkar itu.

Dito menyayangkan situasi yang terjadi saat ini. Dia pun menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai kekukuhan individu meskipun ada kebutuhan untuk keseragaman.

Menurut Dito, Kemenpora telah melakukan investigasi dan pendalaman mengenai masalah itu. Sejak 2022, kata Dito, seluruh kewenangan terkait Paskibraka telah diambil alih oleh BPIP.

Meskipun Paskibraka bukan lagi berada di bawah kewenangan Kemenpora, pihaknya berkomitmen untuk memberikan pembinaan dan pengelolaan yang baik bagi para peserta Paskibraka. Dia tidak ingin para pemuda dipaksa sampai melepas jilbab.

"Tetapi karena Paskibraka itu isinya para anak muda, generasi muda yang otomatis tanggung jawab kami, kami jamin ke depan kita akan melakukan langkah-langkah mencegah, pembinaan, dan juga pengelolaan Paskibraka," kata Dito.

Saat ditanya mengenai respons Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait isu tersebut, Dito menyatakan, belum ada arahan khusus. Hal itu karena kewenangan terkait Paskibraka saat ini berada di BPIP. "Tentunya belum. Karena kewenangannya bukan di Kemenpora, kami tidak memiliki kewenangan apa-apa, tetapi ada BPIP," katanya.

Namun, Dito sebagai menteri yang menangani anak muda akan tetap berupaya melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani masalah ini secara efektif.