Jakarta: SCTV sukses mempertahankan gelar juara Mandiri Media Cup Piala Menpora. Hasil ini didapat setelah mereka mampu mengandaskaskan perlawanan dari tim Kompas TV pada partai final musim 2024 ini.

Mewakili Menpora Dito Ariotedjo, Kepala Biro Humas dan Umum Kemenpora, Ferry Hadju menyampaikan apresiasi terhadap suksesnya penyelenggaraan turnamen besutan PSSI Pers tersebut.

“Kemenpora memberikan apresiasi kepada jajaran PSSI Pers yang telah menyelenggarakan turnamen ini sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Sumpah Pemuda,” ujar Ferry di Stadion ASIOP Cempaka Putih, Jakarta, Rabu (30/10).
Menurutnya, ajang Media Cup tahun ini sekaligus mempererat silatuhami antar-media, khususnya wartawan yang meliput agenda olahraga baik nasional maupun internasional.

“Hal ini bagaimanapun telah memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian olahraga nasional dalam hal publikasi,” kata Ferry.

Dalam kesempatan itu, Ferry menyampaikan sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang masuk dalam Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).

Ferry menuturkan, dalam DBON, Kemenpora memiliki tugas untuk mendorong terlibatnya pihak swasta pada pengembangan olahraga nasional. Misalnya adalah penyelenggaraan kompetisi Media Cup semacam ini.

“Saya harap dengan digelarnya kompetisi Media Cup yang diselenggarakan PSSI Pers ini dapat terjalin ikatan komunikasi yang baik sesama media yang mempublikasikan olahraga sebagai jembatan turut mengembangkan olahraga,” jelasnya.

“Sekali lagi, Kemenpora mendukung kompetisi ini karena mendatangkan banyak manfaat besar dan selalu terjalin silaturahmi. Selamat kepada pemenang,” tambah Ferry.

Sebagai informasi, SCTV menjadi kampiun setelah berhasil mengalahkan Kompas TV dengan skor 2-0. Capaian prestasi ini mempertegas posisi mereka sebagai juara bertahan pada ajang Mandiri Media Cup.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ASM)

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat menegaskan bahwa kementeriannya akan fokus untuk memajukan semua cabang olahraga di Indonesia, sesuai dengan harapan Presiden Prabowo Subianto.

“Yang pasti semua olahraga ya, kalau bisa. Kita juga tahu di Indonesia ada olahraga-olahraga yang memang prioritas. Tapi buat kita semua sama, Kemenpora ini ya bapak olahraga di Indonesia,” ujar Taufik seusai dilantik di Istana Negara, Senin (21/10/2024).

Taufik menyatakan, akan ada berbagai program untuk mewujudkan itu, termasuk rencana besar terkait dengan prioritas olahraga di Indonesia.

Mantan atlet bulu tangkis ini juga menggarisbawahi pentingnya memberantas korupsi di sektor olahraga.

Ia menegaskan bahwa kementerian akan berusaha maksimal untuk mencegah segala bentuk korupsi, terutama yang berdampak pada atlet.

“Saya enggak mau terjadi korupsi yang menimpa atlet. Saya pernah merasakan sebagai atlet dulu, pernah di Kemenpora juga. Sekarang saya dipercaya sebagai Wamen, Insya Allah saya bisa amanah menjaga hal itu,” ujar dia.

Taufik menekankan pentingnya komunikasi dengan para atlet serta pengurus cabang olahraga untuk memahami masalah-masalah yang ada dan mencari solusi bersama.

“Harus ada komunikasi dengan cabang olahraga. Kita harus tahu apa yang namanya belanja masalah di setiap cabang olahraga itu,” kata peraih medali emas Olimpiade 2024 itu.

Seperti diketahui, Taufik bersama 54 wakil menteri lainnya telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin siang ini.

Taufik menjabat sebagai wamenpora mendampingi Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.

Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) meluncurkan Indonesian Sport Promotor (Inaspro) dalam acara Indonesia Sport Industry Summit 2024 yang berlangsung di Dome, Senayan Park, Jakarta, Jumat 18 Oktober lalu. Inisiatif ini dilakukan demi mempercepat perkembangan industri olahraga Indonesia.

Inaspro berdiri di bawah naungan Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK) Kemenpora sebagai motor penggerak yang akan menjembatani segala potensi atlet, event, serta seluruh ekosistem olahraga nasional dengan internasional.

Menpora Dito Ariotedjo menjelaskan, tujuan pemerintah meluncurkan Inaspro tak lain untuk memajukan olahraga Indonesia. Sebab, Inaspro diharapkannya dapat menciptakan ekosistem olahraga yang profesional dan inovatif.
"Dampaknya itu jelas harus positif bagi para atlet, masyarakat secara luas, dan juga sektor ekonomi kreatif. Inaspro hadir dengan semangat untuk menghubungkan Indonesia dengan dunia olahraga global," ujar Menpora Dito.

"Kita akan melahirkan lebih banyak inisiatif baru yang menginspirasi generasi muda. Bersama kita menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat olahraga terkemuka ditingkat internasional," tambahnya.

Penampilan HIVI! di acara Indonesia Sport Industry Summit 2024. (Foto: agungabds)


Vokalis grup musik HIVI!, Ilham Aditama, turut menyambut positif inisiatif pemerintah dalam meluncurkan Inaspro. Terlebih menurutnya, kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga sudah semakin meningkat seiring berakhirnya pandemi covid-19.

"Teman-temen itu sekarang udah makin sadar akan kesehatan dan pemerintahnya juga mulai memperhatikan lagi infrastruktur. Sekarang, kalau kita lihat infrastruktur yang sudah dikembangkan oleh pemerintah, menurut saya itu keren sekali," kata Ilham.

"Semoga ke depannya, industri olahraga Indonesia bisa maju dan berkembang. Kemudian, atlet-atletnya juga lebih diperhatikan lagi," tambahnya.

Kuy Media Grup yang beberapa kali sukses menyelenggarakan kolaborasi event olahraga dengan entertainment (sportainment) mengaku bersemangat untuk terlibat aktif dengan Inaspro. Sebab, hal itu selaras dengan tujuan pihaknya untuk mempercepat perkembangan industri olahraga Tanah Air.

"Kami sangat mengapresiasi adanya acara Indonesia Sport Industry Summit dan peluncuran Inaspro. Sebab, kami juga berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam mempercepat pengembangan sport industry di Indonesia," tutur Edo Wicaksono, CEO Kuy Media Grup yang juga sebagai partner penyelenggara acara Indonesia Sport Industry Summit 2024.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KAH)

OLAHRAGA bukan semata "adu mekanik" permainan dan atau laga di sebidang arena pertandingan. Ada juga sisi hiburan dan rasa kepemilikan bagi penonton, misalnya.

Saat timnas sepak bola Indonesia berlaga di Piala Asia, sebagai contoh, betapa girang dan berapi-apinya kita—bahkan yang awam tentang sepak bola sekalipun—ikut mendukung, baik yang menonton di lapangan maupun lewat layar kaca dan aneka media yang menyiarkannya.

Saat menang, rasanya penonton ikut berpeluh berlarian dalam pertandingan laiknya para pemain, saking gembira dan rasa memilikinya. Pun waktu kalah, semua merasa turut marah ketika penyebabnya bukan soal "adu mekanik" semata.

Hal serupa terjadi di lapangan bulu tangkis. Bahkan, saat Indonesia meraih medali emas dari panjat dinding di Olimpiade Paris 2024, semua orang serasa sudah seabad akrab dengan cabang olahraga yang satu ini.

Namun, kegirangan dan berapi-apinya dukungan itu, sebenarnya bukan soal hiburan dan penghiburan semata.

Ada satu hal lagi yang jarang disadari oleh kebanyakan orang. Olahraga juga merupakan salah satu jalan politik dan cara diplomasi, apalagi bila levelnya sudah regional dan internasional.

Pulihnya identitas nasional rakyat Jerman dan diterima kembalinya negara itu di pergaulan internasional selepas Perang Dunia II (PD II), misalnya, bukan didapat dari unjuk kekuatan dan atau meja perundingan saja. Olahraga yang justru menjadi pintu utama pembuka.

Pada 1954, tim Jerman Barat—saat itu Jerman masih terpecah menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur—untuk kali pertama muncul kembali di sejumlah perhelatan olahraga.

Hasilnya, mereka mencatatkan dua prestasi gemilang dari jalur olahraga. Pertama, tim Mercedez Benz menempati dua posisi teratas Grand Prix Perancis di Rheims. Kedua, Timnas Jerman Barat menjuarai Piala Dunia di Swiss yang digelar di Bern.

Dua capaian monumental itu membawa kembali negara kalah perang tersebut ke papan atas perpolitikan dan diplomasi internasional.

Rakyatnya merasa kembali punya identitas nasional sampai diabadikan dalam film seperti Das Wunder von Bern—atau Miracle of Bern dalam versi Bahasa Inggris.

Sambutan internasional pun ternyata melegakan. Penghormatan dan respek datang dengan sendirinya seturut dua kemenangan monumental tersebut. Sejarah tidak hilang tetapi penerimaan tetap bisa datang kembali.

Sejumlah kisah dan teori tentang arti olahraga yang tak hanya soal teknik dan skill pemain sudah banyak bertebaran dari jurnal hingga perfilman. Lalu, bagaimana dengan politik dan diplomasi Indonesia lewat ajang olahraga?

Meski mungkin belum semonumental cerita dari Jerman, sederet capaian prestasi olahraga Indonesia juga mendapat pengakuan publik, seperti cerita soal medali emas dari Olimpiade Paris 2024 di atas.

Sepuluh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo mencatat sejumlah gelaran besar olahraga, baik Indonesia menjadi tuan rumah maupun sebagai peserta.

Survei Litbang Kompas mendapati, publik mengapresiasi capaian dunia olahraga Tanah Air sejauh ini, baik di dalam negeri maupun saat berlaga di ajang internasional.

Penilaian publik terhadap kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) juga terpantau Litbang Kompas cukup positif. Ini tergambar dari 75,1 persen responden menilai baik kinerja kementerian di bawah kepemimpinan Dito Ariotedjo.

Cabang olahraga yang menjadi pemikat publik pun beragam. Data dari Olimpiade Paris 2024 menjadi salah satu gambaran terbaru tentang sorotan publik terhadap aneka cabang olahraga tersebut, diukur dari pengetahuan mereka tentang cabang olahraga yang menyumbangkan medali bagi Indonesia.

Grafik di atas masih menyisipkan tantangan yang tak sedikit. Dari data Olimpiade Paris 2024, misalnya, publik tampaknya masih rancu dengan bahkan memasukkan sepak bola sebagai penyumbang medali. Padahal, Timnas Indonesia tidak lolos ke ajang tersebut.

Meski demikian, ini juga bisa dibaca sebagai sebuah pengharapan bahwa suatu saat Indonesia benar-benar dapat mengirimkan timnas ke Olimpiade. Harapan yang sama bagi cabang olahraga ini untuk dapat berlaga di Piala Dunia pun sama kuatnya.

Harapan-harapan ini lagi-lagi terbaca dalam survei Litbang Kompas tentang ekspektasi publik terhadap dunia olahraga Indonesia.

Dari sejumlah isu dan tantangan terkait dunia olahraga, kesejahteraan atlet ternyata menjadi sorotan publik. Berturut-turut setelah itu barulah masalah kualitas pelatih dan atlet serta kurangnya usaha pencarian bibit atlet yang dinilai publik menjadi tantangan bagi pengembangan olahraga di Tanah Air.

Apa pun tantangan yang dibaca publik tentang dunia olahraga Tanah Air, asa yang dititipkan adalah prestasi mencorong bisa muncul dari atlet-atlet Indonesia di ajang internasional. Tentu, butuh pembinaan atlet yang berkelanjutan, yang itu berkonsekuensi pula perlu ada kompetisi dari waktu ke waktu di dalam negeri.

Salah satu cara yang juga didorong publik untuk mendongkrak prestasi olahraga Tanah Air adalah mengupayakan lebih banyak helatan olahraga internasional digelar di Indonesia. Belajar dari penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang, geliat olahraga di dalam negeri juga turut meningkat.

Nah, transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto yang dijanjikan akan mengusung keberlanjutan tentu akan menanggung harapan yang sama dari publik atas isu dan tantangan dunia olahraga ini.

Akankah harapan berjawab? Barangkali tidak harus selalu sefenomenal dua prestasi Jerman pada 1954 untuk Indonesia berbicara ke dunia internasional lewat olahraga. Namun, tidak akan salah juga bila Timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia apalagi menjuarainya untuk mata dunia terus tertuju ke Ibu Pertiwi.

Setidaknya, hari-hari ini saja, mata dunia mulai menengok ke olahraga Indonesia khususnya sepak bola. Surat kabar The New York Times, misalnya, pada edisi 28 September 2024 menulis "How Indonesia turns unkonwn footballers into adored".

Bulu tangkis Indonesia memang sudah diakui sebagai jawara sejak lama, walau itu sempat paceklik gelar juga di beberapa sektor dan laga. Namun, sepak bola tetap selalu sebuah cerita tersendiri, mulai dari kampung hingga tataran dunia, dari teori permainan hingga perputaran uang di setiap pertandingan dan souvenir-souvenirnya.

Bila asa memang boleh digantung setinggi langit, harapan untuk prestasi olahraga pun semestinya berlaku hal yang sama. Ingatlah selalu bagaimana mata dunia melihat Indonesia setelah capaian-capaian emas di Olimpiade Paris 2024, untuk diingat dan melecut semangat di semua lini dan cabang olahraga Indonesia.

Karena, apa pun cara dan pemikat dunia untuk mau melihat Indonesia, sejatinya itulah politik dan diplomasi yang paling hakiki. Tak ada kecuali. Olahraga semestinya bisa menjadi salah satunya.

Naskah: KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI

KOMPAS.com - Dalam rangka memperkuat peran olahraga sebagai alat diplomasi dan pengembangan komunitas, seminar internasional bertajuk "Harnessing the Power of Sports and its Values to Strengthen Social Cohesion and Impact on Community Resilience" diadakan di Discovery Kartika Plaza Hotel, Badung, Bali.

Acara yang diselenggarakan oleh United Nations Office of Counter-Terrorism (UNOCT) bekerjasama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting di bidang olahraga dan masyarakat internasional.

Direktur Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK), Ferry Kono, menyampaikan apresiasinya atas terlaksananya acara ini dan menegaskan peran penting olahraga sebagai alat diplomasi strategis antarnegara.

“Kami merasa bangga LPDUK dapat ambil bagian dalam menyukseskan acara ini. Pemerintah Indonesia memiliki visi bahwa olahraga merupakan salah satu alat diplomasi yang berkontribusi pada persahabatan, kerjasama ekonomi, dan politik antarnegara,” ujar Ferry.

Ia juga menekankan pentingnya acara seperti ini dalam memberikan wawasan baru kepada para peserta mengenai dampak penyelenggaraan olahraga terhadap kehidupan sosial masyarakat.

“Olahraga bukan hanya tentang prestasi atau siapa yang menjadi juara, tetapi juga tentang mempromosikan nilai-nilai seperti sportivitas, fair play, persahabatan, dan disiplin,” tambahnya.

Dukungan LPDUK untuk Event Olahraga Internasional

Ferry Kono juga mengungkapkan bahwa seminar ini membuka peluang lebih besar bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah berbagai event olahraga internasional di masa depan.

Menurutnya, LPDUK siap berperan aktif dalam menyukseskan agenda-agenda olahraga internasional yang akan dihelat di Indonesia.

Sebagai lembaga yang dibentuk untuk mendukung pengelolaan dana dan usaha keolahragaan, LPDUK memiliki misi untuk memastikan keberlanjutan dan akuntabilitas dalam pengembangan olahraga nasional dan industri terkait.

Penerapan DBON untuk Membangun Industri Olahraga Nasional

Dalam konteks Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), yang diluncurkan pada Peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke-38 tahun 2021, LPDUK memiliki peran penting dalam mendukung visi DBON.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021, DBON menetapkan arah kebijakan pembinaan olahraga nasional dengan prinsip Excellence, Measurable, Accountable, Systematic, and Sustainable (EMAS).

LPDUK menjadi garda terdepan dalam mewujudkan industri olahraga yang berkualitas dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pembinaan olahraga prestasi dan pariwisata olahraga di Indonesia.

Dengan berlangsungnya seminar ini, diharapkan adanya peningkatan kesadaran dan kerjasama antar pemangku kepentingan di bidang olahraga dalam menciptakan masyarakat yang lebih tangguh melalui kekuatan nilai-nilai olahraga yang universal.

Deli Serdang: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo memastikan penutupan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara siap digelar. Segala persiapan terus dikebut demi kesuksesan acara.

Demikian disampaikan Menpora Dito di GOR PBSI Sumut, Deli Serdang, Kamis (19/9). Menurutnya, bakal banyak festival yang disiapkan saat penutupan ajang pesta olahraga nasional tersebut.

“Ya akan banyak festival, karena kita ingin bagaimana mengguyupkan antara panitia, pengunjung, masyarakat, atlet, serta ofisial yang mana mungkin banyak ketegangan selama dua minggu belakangan ini,” ujar Menpora Dito.
Menpora Dito berharap acara ini bisa berlangsung sukses, lancar, dan aman. Masyarakat yang hadir juga bisa senang dan menikmati malam pertunjukan kegiatan penutupan PON.

“Jadi nanti acara penutupan itu lebih ke guyub, kekeluargaan, dan juga gembira. Sampai hari ini yang mewakili (hadir di acara penutupan) pak Menko (PMK),” jelas Menpora Dito.

Seperti diketahui, lokasi penutupan PON XXI akan digelar di Stadion Utama Sumatera Utara pada 20 September 2024 malam. Gladi resik juga tengah dilakukan.

(KAH)

Bisnis.com, JAKARTA - Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh–Sumatra Utara 2024 tengah menjadi sorotan karena sejumlah infrastrukturnya yang diketahui rusak ketika acara masih berlangsung.

Tidak hanya itu, penyelenggaraan PON kali ini diduga adanya penyelewengan anggaran dan yang kini menjadi sorotan adalah besaran anggaran.

Perhelatan olahraga multievent tertinggi di Indonesia itu diselenggarakan empat tahun sekali. Pada tahun ini, anggaran penyelenggaraan PON secara keseluruhan menelan biaya Rp3,94 triliun.

Dilansir dari akun resmi X Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) @KEMENPORA_RI, anggaran penyelenggaraan PON Aceh–Sumut dibagi menjadi dua yakni untuk penyelenggaraan di dua wilayah tersebut. Namun, keduanya sama-sama menggunakan anggaran pemerintah pusat atau APBN Kemenpora dan Kementerian PUPR, serta APBD.

Secara terperinci, anggaran PB PON Wilayah Aceh meliputi Rp270,3 miliar, APBN Kemenpora Rp904,4 miliar, APBN Kementerian PUPR serta Rp640,3 miliar dari APBD, sehingga totalnya mencapai Rp1,8 triliun.

Sementara itu, anggaran PB PON Wilayah Sumut meliputi Rp216,9 miliar, APBN Kemenpora Rp821,07 miliar, APBN Kementerian PUPR serta APBD Rp1,06 triliun. Dengan demikian, total anggaran PON di wilayah Sumut lebih besar yakni Rp2,09 triliun.

Sumber anggaran dari APBN juga tercatat lebih besar dari yang digelontorkan dari APBD. Dari total Rp3,94 triliun, Rp2,2 triliun di antaranya merupakan nilai anggaran yang bersumber dari APBN, sedangkan Rp1,7 triiliun sisanya bersumber dari APBD.

Pemerintah pun menyiapkan berbagai infrastruktur penting jelang perhelatan PON 2024. Dilansir dari situs resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), total anggaran yang dipakai untuk 18 proyek itu mencapai Rp811 miliar.

Hal itu disampaikan ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan 18 proyek infrastruktur penting yang tersebar di beberapa wilayah di Provinsi Aceh, Senin (9/9/2024). Presiden mengatakan bahwa sejak 2023, Pemerintah telah memulai pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana dan prasana olah raga untuk mendukung perhelatan PON XXI di Aceh 2024.

Presiden mengungkapkan bahwa total anggaran dalam APBN yang digunakan dalam proyek itu mencapai Rp811 miliar. Untuk itu, Presiden meminta kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten untuk menyiapkan manajemen pengelolaan pemanfaatan fasilitas PON secara profesional, agar venue-venue ini dijaga dengan baik dan dapat digunakan untuk menjaring dan membina atlet-atlet unggul untuk berprestasi lebih baik di tingkat nasional maupun internasional.

Adapun 18 venue yang diresmikan adalah Stadion Harapan Bangsa (SHB), Stadion H. Dimurthala, Lapangan Tenis Jasdam, Lapangan Tenis Polda, Lapangan Tenis Komplek SHB, Lapangan Tenis Lambung, Hall Anggar Komplek SHB, Gedung PABSI Komplek SHB, GOR KONI Aceh, Bale Meuseuraya Aceh, Stadion Mini USK, Lapangan Lambung, dan Kolam Renang Tirta Raya di Kota Bands Aceh.

Selanjutnya Waduk Keuliling Indrapuri dan Lapangan Tembak Rindam Im Mata le di Kabupaten Aceh Besar, Pacuan Kuda Blang Bebangka di Aceh Besar, dan Stadion Sepak Bola Blang Paseh serta Arena Sepatu Roda Pantai Pelangi di Kabupaten Pidie.

Kendati menelan angka triliunan rupiah, anggaran PON XXI Aceh–Sumut belum melebihi anggaran PON XX Papua pada 2021 lalu. Sebelum penyelenggaraan tahun ini, PON terakhir diundur setahun dari seharusnya 2020 karena pandemi Covid-19.

Masih merujuk pada data Kemenpora, anggaran PON XX Papua masih merupakan yang tertinggi dalam lima kali penyelenggaraan PON yaitu tembus Rp10,4 triliun. Anggaran PON XXI di Aceh–Sumut merupakan yang tertinggi ketiga dalam lima kali penyelenggaraan selama 16 tahun terakhir.

Adapun anggaran PON dalam lima kali penyelenggaraan terakhir meliputi Rp4,5 triliun (2008); Rp3,1 triliun (2012); Rp3,1 triliun (2016); Rp10,4 triliun (2021); dan Rp3,94 triliun (2024).

SEDERET KONTROVERSI

Untuk diketahui, penyelenggaraan PON 2024 Aceh-Sumut tengah menjadi sorotan. Semua berawal dari video yang memperlihatkan para atlet voli indoor kesulitan mencapai venue karena lokasi jalan masuk yang saat itu belum diaspal.

Dari video yang mulai viral, Senin (9/9/2024), terlihat air menggenang cukup luas di sekitaran venue akibat hujan deras yang mengguyur.

Alhasil, kondisi jalan menuju venue voli indoor di Kawasan Sport Center Deli Serdang itu amat becek dan licin yang membuat atlet harus menyeberangi papan untuk masuk ke venue.

Tak hanya itu, laga futsal antara tim Sumatra Utara (Sumut) dan Jakarta juga dikabarkan terpaksa dihentikan untuk sementara waktu lantaran venue yang berlokasi di GOR Futsal Disporasu Deli Serdang dan baru direnovasi itu bocor saat hujan, Senin (2/9/2024), siang.

Selain itu, Gedung Serbaguna Disporasu yang jadi venue untuk pertandingan wushu, sempat bocor saat hujan pekan lalu meski telah direnovasi, sampai panitia harus menampung tetesan air menggunakan ember.

Sisi pelayanan juga sempat jadi perbincangan. Dari sisi transportasi PON, missed communication membuat atlet kriket Sumut telat datang ke venue, berujung mereka tak bisa tampil maksimal akibat kurang pemanasan hingga harus menelan kekalahan.

Selain itu, ada pula keluhan soal makanan yang datang terlambat.

Pj Gubernur yang sekaligus Ketua PB PON XXI wilayah Sumut Agus Fatoni dalam konferensi pers beberapa waktu lalu mengatakan, pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin mempersiapkan pesta olahraga empat tahunan ini.

"PB PON mempersiapkan dengan sesempurna mungkin, Namun pasti ada kekurangan. Maka kami selalu menyiapkan antisipasi, mitigasi," katanya kepada wartawan, dikutip Selasa (17/9/2024).

Fatoni mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam penyelenggaraan PON XXI wilayah Sumut.

Namun, dirinya tak sependapat dengan pihak-pihak yang menyebut penyelenggaraan PON tahun ini sebagai yang terburuk.

"Kemarin ada keterlambatan [pengantaran konsumsi ke venue], itu ada. Dan itu terus dilakukan perbaikan. Tapi kalau dibilang terburuk dari seluruh PON yang ada, saya kira itu tidak fair. Pasti ada kelebihan dan kekurangan," lanjutnya.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo mengatakan, kesiapan Sumut untuk menghelat PON patut mendapat apresiasi.

Dito menyinggung soal lokasi PON yang digelar untuk pertama kalinya di dua provinsi. Di Sumut sendiri, PON dilaksanakan di 10 kabupaten/ kota.

Kendala yang masih ditemukan di lapangan, kata dia, merupakan dinamika dan kekurangan yang tak seharusnya menutup seluruh kinerja panitia.

"Semua yang diviralkan itu sebenarnya tidak seberapa dibandingkan dengan kesiapan Sumut yang luar biasa," ujar politisi Golkar itu.

Kendati demikian, Presiden Jokowi berjanji bakal mengevaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut.

"Semua yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pemerintah selalu dievaluasi, kalau ada koreksi ya dikoreksi untuk perbaikan-perbaikan ke depan," kata Presiden Jokowi usai meresmikan Kawasan Indonesia Islamic Financial Center di Menara Danareksa, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2024).

Perihal evaluasi terhadap Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Jokowi menyebut bahwa semua kegiatan pemerintah, termasuk event olahraga seperti PON, akan selalu dievaluasi.

Termasuk juga tentang keluhan sejumlah atlet dan ofisial perihal menu makan yang disiapkan oleh panitia PON XXI.

"Dicek di panitia lah. Nanti tanyakan ke Menpora," tutur Jokowi.

POTENSI PIDANA

Pada perkembangan lain, penegak hukum pun sudah mulai bergerak untuk mengusut dugaan penyelewengan dana PON tahun ini. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan jajarannya siap mendalami dugaan penyelewengan dana dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyatakan pihaknya telah menerima laporan terkait dugaan penyelewengan dana dalam penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut.

Kapolri Listyo Sigit memastikan Polri siap melakukan penyidikan untuk mengusut dugaan tindak pidana penyelewengan dana tersebut.

Hal itu disampaikan Kapolri usai acara pengarahan Presiden Joko Widodo kepada pejabat TNI dan Polri di Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur, Kamis (12/9/2024).

"Saya kira Polri tentunya akan menunggu. Kalau memang ada fakta dan bukti bahwa terjadi penyelewengan dana PON, kami akan mempersiapkan penyidik-penyidik kami untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan," kata Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Kamis.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Pol. Arief Adiharsa menjelaskan bahwa pihaknya akan meninjau lokasi penyelenggaraan PON XXI pada hari Jumat (13/9/2024).

Polri akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang diterjunkan guna mengusut dugaan penyelewengan keuangan tersebut.

"Tim satgas dari Mabes, Jumat, menuju ke lokasi PON XXI, di antaranya untuk memberikan pendampingan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan mendalami hal yang dilaporkan," ujar Arief Adiharsa, Kamis.

Arief menuturkan bahwa langkah Polri tersebut diambil setelah berkoordinasi dengan Menpora Dito Ariotedjo.

"Koordinasi sudah dilakukan melalui satgas pendampingan giat PON XXI Aceh dan Sumatera Utara Mabes Polri," tuturnya.

Sejumlah Venue PON Aceh-Sumut tengah menjadi sorotan karena fasilitas yang tidak memadai serta jauh dari kata layak. Menpora Dito Ariotedjo juga turut bereaksi keras atas kondisi venue tersebut.

Salah satu venue yang cukup disorot berada di Deli Serdang, Sumatera Utara. Di sana para atlet PON harus menghadapi fasilitas yang kurang layak untuk sekelas kompetisi tingkat nasional. Jalan ke lokasi venue harus melewati jalan berlumpur, bahkan ada menggunakan terpal. Pengerjaannya tak sesuai spek dan belum tuntas 100 persen.

Wadirtipidkor Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kemenpora untuk mendalami masalah tersebut.

"Koordinasi sudah dilakukan melalui satgas pendampingan giat PON XXI Aceh dan Sumut Mabes (Bareskrim Polri)" kata Arief Adiharsa, melalui pesan singkat pada Rabu (11/9).

Beberapa waktu lalu, Menpora, Dito Ariotedjo, juga mengatakan sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Bareskrim Polri untuk mengusut permasalahan tersebut. Dia juga mengatakan, pihaknya terbuka atas keluhan dari masyarakat.

"Masalah ini kami sudah melaporkan dan juga koordinasi ke kejaksaan Agung di Jamintel dan juga Bareskrim Polri untuk menelusuri dan memastikan ini yang namanya pengerjaan ini harus sesuai spek dan 100 persen," ungkapnya.

"Ya pastinya ini kan semuanya harus ada domain aturannya nah dengan ini kita akan melihat apakah pembangunannya sesuai kontraknya apakah speknya sesuai? Pastinya keluhan-keluhan yang memang berdampaknya masif pastinya akan kita tindak tegas," sambung dia.

Salah satu yang langsung mendapat perhatian adalah venue dari cabang olahraga bola voli. Dia menyebut permasalahan akses yang kemudian viral di sosial media itu sudah dikoordinasikan agar segera diselesaikan.

"Yang terkait kemarin venue voli, di mana setelah kita dapat laporan. Pertama, kami langsung bersama PUPR mencari solusi langsung dibangun, langsung dipercepat prosesnya dan karena hal ini beberapa ada beberapa keluhan masyarakat," tutup dia.

Jakarta: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo menerima Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) M. Fadil Imran beserta jajaran di Kemenpora, Jakarta, Kamis (22/8).

Pertemuan ini membahas rencana pembangunan sport center dan dukungan sport science cabang olahraga bulu tangkis. Menpora Dito mengatakan fasilitas tersebut nantinya akan berstandar Badminton World Federation (BWF).

"Minimal standar BWF, kalau bisa di atasnya," ujar Menpora Dito.
Menpora Dito mengatakan, lokasi pembangunan sport center itu nantinya memiliki dua opsi. Pertama adalah merenovasi Pelatnas PBSI, kedua adalah membangun gedung di lokasi lain.

"Yang pasti dua opsi tersebut dijajaki. Lokasi Cipayung (Pelatnas PBSI) tidak akan ditinggalkan, minimal dimodernisasi. Kita akan melihat pembangunan sport center itu apakah baiknya di Cipayung atau potensi dibangun di lokasi baru yang rencananya di Subang," terang Menpora Dito.

Lebih lanjut, Menpora Dito bilang pembangunan sarana olahraga tersebut dilakukan secara bertahap. Direncanakan akan dilaksanakan groundbreaking pada September 2024.

"Ini bertahap ya, bulan September itu semoga bisa groundbreaking dan mudah-mudahan selesai tahun 2025. Makanya kita kerja cepat dan terima kasih juga teman-teman dari PUPR juga tadi sudah ikut rapat," jelas Menpora Dito.

Sementara itu, Ketua Umum PP PBSI M. Fadil Imran menyampaikan, pembangunan sport center menjadi langkah penting dalam pembinaan dan peningkatan prestasi cabang olahraga bulu tangkis.

Dia menyebut, rencana pembangunan gedung olahraga ini jadi bagian program visi dan misi jangka pendeknya usai terpilih Ketum PBSI periode 2024-2028.

"Ini langkah penting untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan prestasi atlet kita ke depannya," imbuh Fadil.

(KAH)

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menyediakan 53 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2024. Kesempatan dibuka bagi lulusan diploma tiga (D3), sarjana terapan (D4), dan sarjana (S1), baik untuk memenuhi kebutuhan formasi umum maupun kebutuhan khusus putra dan putri Kalimantan.

Mengutip Surat Pengumuman Kemenpora Nomor: KP.01.00/8.19.5/SET/VIII/2024 tentang Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024, berikut daftar nama jabatan, formasi, kualifikasi pendidikan, dan kisaran gaji setiap bulan CPNS Kemenpora pada 2024:

1. Arsiparis Terampil

- Formasi umum: 14

- Formasi putra dan putri Kalimantan: 2

- Kualifikasi pendidikan: D3 Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, D3 Sekretaris, D3 Kesekretariatan, D3 Manajemen, D3 Administrasi Perkantoran, D3 Administrasi Bisnis, D3 Administrasi Niaga, D3 Teknologi Informasi, D3 Perpustakaan, D3 Sistem Informasi, D3 Kearsipan, D3 Statistika Terapan, D3 Administrasi Negara, atau D3 Administrasi Publik.

- Rentang penghasilan: Rp 4.257.920 - Rp 5.859.262

2. Perencana Ahli Pertama

- Formasi umum: 9

- Formasi putra dan putri Kalimantan: 1

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Manajemen, S1 Administrasi Negara, S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan, S1 Akuntansi, S1 Ilmu Ekonomi, S1 Komunikasi, S1 Ekonomi, S1 Manajemen, S1 Ilmu Sosial, S1 Ilmu Administrasi Publik, S1 Ilmu Administrasi Negara, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, S1 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Administrasi Publik, atau S1 Ilmu Pemerintahan.

- Rentang penghasilan: Rp 5.110.160 - Rp 7.175.306

3. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama

- Formasi umum: 3

- Kualifikasi pendidikan: S1 Akuntansi, S1 Teknik Komputer, S1 Ekonomi, S1 Manajemen, S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Lingkungan, S1 Teknik Industri, S1 Hukum, S1 Ilmu Politik, S1 Ilmu Komputer, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Administrasi Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Teknik Elektro, S1 Hukum Bisnis, S1 Teknik Infrastruktur dan Lingkungan, S1 Administrasi Publik, atau S1 Ilmu Pemerintahan.

- Rentang penghasilan: Rp 5.063.160 - Rp 7.128.306

4. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama

- Formasi umum: 3

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum

- Rentang penghasilan: Rp 4.895.160 - Rp 6.960.306

5. Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil

- Formasi umum: 1

- Kualifikasi pendidikan: D3 Teknologi Komputer, D3 Kesekretariatan, D3 Manajemen, D3 Administrasi Perkantoran, D3 Teknologi Informasi, D3 Sistem Informasi, D3 Manajemen Sumber Daya Manusia, D3 Administrasi Negara, D3 Administrasi Publik, D3 Manajemen Administrasi, D3 Manajemen Informatika, D3 Manajemen Perkantoran, D3 Manajemen Personalia, D3 Teknik Informatika, atau D3 Teknik Komputer.

- Rentang penghasilan: Rp 4.267.920 - Rp 5.869.262 <!--more-->

6. Statistisi Ahli Pertama

- Formasi umum: 1

- Kualifikasi pendidikan: D4 Sains Data Terapan, S1 Matematika, S1 Statistika, S1 Statistika Terapan, S1 Sains Data, atau S1 Sains Data Spasial.

- Rentang penghasilan: Rp 5.110.160 - Rp 7.175.306

7. Analis Hukum Ahli Pertama

- Formasi umum: 3

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum

- Rentang penghasilan: Rp 5.110.160 - Rp 7.175.306

8. Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan

- Formasi umum: 3

- Kualifikasi pendidikan: D4 Studi Kebijakan Publik, S1 Hukum, S1 Ilmu Politik, atau S1 Ilmu Pemerintahan

- Rentang penghasilan: Rp 4.506.360 - Rp 6.509.306

9. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi

- Formasi umum: 3

- Kualifikasi pendidikan: S1 Sistem dan Teknologi Informasi, S1 Sistem Informasi, S1 Ilmu Informatika, S1 Teknik Informatika, S1 Teknik Komputer, atau S1 Ilmu Komputer.

- Rentang penghasilan: Rp 4.506.360 - Rp 6.509.306

10. Penata Laksana Barang Terampil

- Formasi umum: 3

- Kualifikasi pendidikan: D3 Bisnis Internasional, D3 Manajemen Aset, D3 Teknologi Komputer, D3 Akuntansi, D3 Manajemen, D3 Manajemen Keuangan, D3 Administrasi Bisnis, D3 Sistem Informasi Akuntansi, D3 Statistika Bisnis, atau D3 Administrasi Publik.

- Rentang penghasilan: Rp 4.441.520 - Rp 6.086.262

11. Perencana Ahli Pertama

- Formasi umum: 7

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Keolahragaan, S1 Administrasi Negara, S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan, S1 Akuntansi, S1 Ilmu Ekonomi, S1 Komunikasi, S1 Ekonomi, S1 Manajemen, S1 Ilmu Sosial, S1 Pendidikan Jasmani, S1 Ilmu Administrasi Negara, S1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, S1 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Manajemen Olahraga, S1 Administrasi Publik, atau S1 Ilmu Pemerintahan

- Rentang penghasilan: Rp 5.110.160 - Rp 7.175.306

Menpora, Dito Ariotedjo, mengungkap pihaknya telah berdiskusi dengan Presiden Jokowi terkait pengelolaan Paskibraka agar dikembalikan ke Kemenpora. Ini sebagai respons polemik pelarangan jilbab oleh BPIP.

"Ya itu memang sebenernya sudah beberapa waktu ini saya sempat mendiskusikan dengan pimpinan kita bapak presiden, karena apa? polemik tentang pengelolaan pemilihan Paskibraka ini dari sejak rekrutmen ini sudah ramai," kata Dito kepada wartawan di Kantor DPP Golkar pada Minggu (18/8).

Dito menyebut, Paskibraka adalah salah satu wadah untuk generasi muda untuk membangun karakternya. Menurutnya, itu bagian dari fungsi Kemenpora.

"Dan memang ada kami memohon mungkin selanjutnya sebaiknya ini paskibraka ini, ini bisa kembali kemenpora, karena apa? Ini adalah salah satu instrumen dan juga salah satu wadah di mana itu...dan generasi muda dan masalah dengan karakter building. Dan itu sebenernya tupoksi yang tepat untuk Kemenpora," jelasnya.

Sekilas Tentang Pengalihan Paskibraka dari Kemenpora ke BPIP

Peralihan pengelolaan Paskibraka dari Kemenpora ke BPIP terjadi pada 2022 lalu. Menpora saat itu, Zainudin Amali menyampaikan, meski berpindah ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Kemenpora tetap memberikan dukungan.

"Iya betul, mulai tahun ini persiapan untuk Paskibraka di tingkat nasional itu dilakukan oleh BPIP dan sudah ada Peraturan Presiden (Perpres)-nya," kata Menpora Amali di Istana Merdeka Jakarta, Senin (15/8).

Menurut Menpora Amali, meski berpindah ke BPIP, tetap masih satu yakni instansi pemerintah. Hal itu, menurutnya sama saja. Kemenpora tetap memberikan dukungan.

"Kalau dulu di tempat kami, sekarang sudah ada di BPIP. Bagi kami itu tidak ada masalah kan kita sama saja. Kita tetap support dan untuk daerah juga kami sudah membuat surat edaran Kepada Kadispora seluruh Indonesia untuk memberi dukungan, baik mulai dari tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi," urai Menpora Amali.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai kekukuhan individu dalam prinsip keagamaan, meskipun untuk keperluan standar seragam Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Dito merespons polemik petugas Paskibraka Nasional 2024 putri yang diwajibkan melepas jilbab.

"Ini ke depan harus kita jaga bersama. Jangan sampai dengan alasan agar ada keseragaman, tetapi menabrak nilai-nilai kekukuhan yang sudah dimiliki individu," kata Dito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Dalam kesempatan itu, Dito mengkritisi argumentasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang tidak tegas terhadap polemik yang menuai sorotan publik tersebut. "Kemarin juga ternyata BPIP sudah melakukan preskon, walaupun jawabannya tidak tegas dan langsung merevisi," kata wakil ketua umum DPP Partai Golkar itu.

Dito menyayangkan situasi yang terjadi saat ini. Dia pun menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai kekukuhan individu meskipun ada kebutuhan untuk keseragaman.

Menurut Dito, Kemenpora telah melakukan investigasi dan pendalaman mengenai masalah itu. Sejak 2022, kata Dito, seluruh kewenangan terkait Paskibraka telah diambil alih oleh BPIP.

Meskipun Paskibraka bukan lagi berada di bawah kewenangan Kemenpora, pihaknya berkomitmen untuk memberikan pembinaan dan pengelolaan yang baik bagi para peserta Paskibraka. Dia tidak ingin para pemuda dipaksa sampai melepas jilbab.

"Tetapi karena Paskibraka itu isinya para anak muda, generasi muda yang otomatis tanggung jawab kami, kami jamin ke depan kita akan melakukan langkah-langkah mencegah, pembinaan, dan juga pengelolaan Paskibraka," kata Dito.

Saat ditanya mengenai respons Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait isu tersebut, Dito menyatakan, belum ada arahan khusus. Hal itu karena kewenangan terkait Paskibraka saat ini berada di BPIP. "Tentunya belum. Karena kewenangannya bukan di Kemenpora, kami tidak memiliki kewenangan apa-apa, tetapi ada BPIP," katanya.

Namun, Dito sebagai menteri yang menangani anak muda akan tetap berupaya melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani masalah ini secara efektif.