Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan masyarakat agar tidak terlalu banyak membeli produk menggunakan layanan keuangan buy now pay later alias berutang. OJK menyebut bahaya pay later itu mulai dari risiko tidak dapat melamar kerja hingga ditolak pengajuan kredit rumah.

"Karena sudah tercatat di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan), mau ajukan utang untuk kredit rumah beneran, sudah nggak bisa. Mau lamar kerjaan, nggak bisa," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi seusai menghadiri Konferensi OECD/INFE OJK di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat (8/11/2024).

OJk mencatat porsi produk kredit buy now pay later perbankan sebesar 0,26 persen dan terus bertumbuh. Sementara itu, jumlah pengguna layanan buy now pay later di Indonesia hingga kini mencapai 20 juta orang.

Menurut Friderica, bahaya produk layanan transaksi dengan berutang itu dapat merambah anak muda karena dipasarkan lewat internet. Umumnya, dia berujar, layanan tersebut diakses tanpa pengawasan orang tua dengan pengetahuan tentang keuangan yang tidak mumpuni.

"Anak muda ini harus kita selamatkan. Harus belajar keuangan," kata Friderica.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan masih banyak masyarakat yang belum memahami seluk beluk dan risiko layanan pay later itu. Pengguna layanan tersebut juga beragam, dari kalangan atas hingga menengah ke bawah.

"Yang pendidikannya rendah, yang income-nya pas-pasan, mereka tidak paham. Masyarakat yang kelas atas saja juga belum tentu paham," kata Mirza.

Mirza menyebutkan modus layanan pay later itu ditawarkan perbankan dan perusahaan pembiayaan (multi finance) ke dalam penjualan sebuah produk. Untuk menarik konsumen, produk yang ditawarkan itu dapat dibayar dengan mencicil dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Mirza, penawaran itu biasanya tidak disertai penjelasan lebih lanjut mengenai kewajiban dan risiko konsumen pengguna layanan pay later. Walhasil, jika tak mengikuti aturan main pay later atau tak mampu membayar, nama konsumen akan tecatat dalam SLIK.

"Kami sudah keluarkan regulasi (ke perbankan dan multi finance). Harus dijelaskan dengan transparan. Jangan pakai tulisan yang kecil-kecil. Karena setiap pinjaman pasti ada bunganya dan pengembaliannya," imbuh Mirza.

Mirza mengimbau agar masyarakat mengedukasi diri dan mencari informasi sebelum membeli produk dengan layanan pay later. Ia menyebut sudah banyak multi finance ilegal yang diblokir lantaran terkait layanan pay later.

"Ribuan yang ilegal ini sudah ditutup, tapi muncul lagi. Karena server-nya di luar negeri," pungkasnya.

Ketegasan OJK Perkuat Industri Asuransi dan Melindungi Konsumen

Ketegasan OJK Perkuat Industri Asuransi dan Melindungi Konsumen

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan penyidik OJK telah menyelesaikan total 131 perkara hingga 30 Oktober 2024.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan hal itu dilakukan dalam pelaksanaan fungsi penyidikan.

"Total perkara itu terdiri dari 105 perkara Perbankan, 5 perkara Pasar Modal dan Bursa Karbon (PMDK), 20 perkara Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP), serta 1 Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML)," ungkapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (1/11).

Selanjutnya, Mirza menerangkan jumlah perkara yang telah diputus oleh pengadilan sebanyak 117 perkara. Adapun dari 117 perkara tersebut, sebanyak 108 perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dan 9 perkara masih dalam tahap kasasi.

Dengan berbagai kebijakan yang dilakukan OJK serta langkah penegakan ketentuan dan peningkatan integritas, Mirza mengatakan OJK meyakini sektor jasa keuangan dapat terjaga stabil dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa kinerja intermediasi Sektor Jasa Keuangan (SJK) Syariah masih tumbuh positif sampai dengan Agustus 2024.

Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara mengatakan bahwa pertumbuhan positif ini tercermin dari pembiayaan perbankan syariah yang tumbuh sebesar 11,6% secara year to date (ytd), lalu kontribusi asuransi syariah naik 2,9% ytd, dan piutang pembiayaan syariah meningkat 21,2% ytd.

Sedangkan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), pada Agustus 2024 menguat 8,53% secara ytd.

Mirza menjelaskan, untuk pengembangan dan penguatan SJK syariah, OJK telah melakukan finalisasi penerbitan Rancangan Peraturan OJK (RPOJK), dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dalam pengembangan ekosistem pasar modal syariah melalui penguatan pengaturan pemenuhan prinsip syariah, khususnya melalui seleksi saham syariah.

Implementasi dari peraturan ini, Mirza berharap bisa meningkatkan penerapan prinsip syariah di pasar modal dan pedoman bagi Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah (PPDES) dalam penyusunan Daftar Efek Syariah Luar Negeri yang menjadi acuan portofolio investasi bagi Manajer Investasi, maupun pihak selain Manajer Investasi berdasarkan tujuan penerbitannya.

“Selain itu, kami juga sedang melakukan monitoring kesiapan industri asuransi untuk melakukan spin-off unit syariah paling lambat akhir tahun 2026 sebagaimana Pasal 9 Peraturan OJK 11 Tahun 2023, bahwa terdapat 41 perusahaan asuransi/reasuransi telah menyampaikan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS),” kata Mirza dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) yang disiarkan di Youtube, Selasa (1/10).

Adapun per September, terdapat 29 UUS yang akan melakukan spin-off dan 12 UUS (Unit Usaha Syariah) mengalihkan portofolio unit syariah.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan, penyidik OJK telah menyelesaikan total 131 perkara hingga 27 September 2024.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan, hal itu dilakukan dalam pelaksanaan fungsi penyidikan.

"Total perkara itu terdiri dari 105 perkara Perbankan, 5 perkara Pasar Modal dan Bursa Karbon (PMDK), 20 perkara Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP), serta 1 Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML)," ungkapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Selasa (1/10).

Selanjutnya, Mirza menerangkan jumlah perkara yang telah diputus oleh pengadilan sebanyak 117 perkara.

Adapun dari 117 perkara tersebut, sebanyak 106 perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dan 11 perkara masih dalam tahap kasasi.

Mirza mengatakan, OJK optimistis sektor jasa keuangan dapat terjaga stabil dan tumbuh secara berkelanjutan.

Hal itu seiring dengan kebijakan dan langkah penegakan hukum yang dilakukan, senantiasa bersinergi dengan pemerintah, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta industri keuangan maupun asosiasi pelaku usaha.