Jakarta (ANTARA) - Ekonom Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI Teuku Riefky menilai Indonesia bisa mengambil benefit dari kebijakan proteksionisme Donald Trump yang kembali terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat (AS).

“Secara historis, Trump itu bersifat proteksionis. Tapi, ini sebetulnya tidak serta merta menjadi pertanda buruk untuk Indonesia. Justru Indonesia kemungkinan bisa menarik benefitnya dari ini kalau kita bisa mempersiapkan diri,” kata Riefky saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menurutnya, bila Trump melanjutkan kebijakan proteksionismenya, sebagaimana yang ia lakukan pada periode pertama jabatannya sepanjang 2017-2021, maka akan muncul realokasi peta perdagangan global dan investasi.

Hal itu disebabkan sikap proteksionisme Trump bakal mengerek tarif impor terhadap negara-negara yang berdagang dengan AS, terutama China. Bila tarif impor naik, kemungkinan akan terjadi perubahan haluan mitra dagang.

“Misalnya, kalau tarif antara AS dan China naik, AS mengimpornya bukan dari China lagi, tapi dari Meksiko. Begitu pun dengan China, mungkin tidak mengimpor dari AS lagi, tapi dari Vietnam atau Eropa. Jadi, ada realokasi dari rantai pasok global,” jelasnya.

Sementara arus investasi bakal mengikuti arah perdagangan. Bila tarif antara AS dan China besar, maka bisa merealokasikan investasi ke negara-negara lain yang tarifnya tidak terlalu besar.

Dia meyakini kondisi tersebut bisa dimanfaatkan oleh Indonesia.

Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk memantau perkembangan dari arah kebijakan perdagangan AS pada masa kepemimpinan Trump.

Donald Trump memenangi Pilpres AS 2024 melawan pesaingnya dari Partai Demokrat dan petahana wakil presiden, Kamala Harris, menurut lembaga survei dan media utama AS pada 6 November.

Hingga 8 November, Associated Press (AP) melaporkan bahwa Trump telah meraih 295 suara elektoral, melewati ambang batas 270 suara elektoral yang diperlukan untuk memenangi Pilpres AS.

Sementara itu, Harris sampai saat ini baru mengantongi 226 suara elektoral.

Namun, Pilpres AS 2024 masih belum selesai karena masih ada proses selanjutnya yang harus dilakukan sebelum Trump dapat secara resmi ditetapkan sebagai presiden terpilih dan dilantik.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, investor.id – Pakta atau perjanjian perdagangan terbesar di dunia, Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), dapat menjadi cahaya penuntun bagi negara-negara ASEAN dalam menavigasi gangguan rantai pasok global.

Direktur Eksekutif Sekretariat  Kerjasa Ekonomi Asia Pasifik (APEC) Rebecca Sta Maria mengatakan, pemberlakuan RCEP bukan berarti pekerjaan sudah selesai. Masih banyak hal yang harus dikerjakan oleh para anggota pakta ini di tingkat domestik. 

Hal tersebut untuk memastikan bahwa para pelaku usaha benar-benar dapat menikmati fasilitasi perdagangan yang dijanjikan RCEP.

“Ya, kami telah menetapkan tahap sebagai pengelompokan untuk memfasilitasi arus bisnis, investasi, dan perdagangan [melalui RCEP]. ... Tetapi kita perlu melakukan lebih dari itu untuk memastikan bahwa pekerjaan yang telah kita lakukan masuk akal bagi para pelaku usaha,” kata Sta Maria dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta, Rabu.

“Ketika kita melihat rantai pasokan, masing-masing dari kita perlu melihat apa yang kita lakukan di dalam negeri,” kata Sta Maria.

RCEP menyatukan semua 10 anggota ASEAN - Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, Kamboja, Filipina, Vietnam, dan Myanmar - serta mitra dagang eksternalnya. 

Mitra dagang eksternal tersebut di antaranya, Cina, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. India memilih untuk tidak ikut serta dalam perundingan ini karena khawatir akan dibanjiri oleh impor dari Cina.

RCEP mewakili 30% dari produk domestik bruto (PDB) dunia. Pakta ini menjanjikan untuk menghilangkan hingga 90% tarif atas barang-barang yang diperdagangkan di antara para penandatangan selama 20 tahun sejak mulai berlaku.

“Anda perlu melakukan berbagai hal secara paralel. Bahkan jika Anda menegosiasikan akses pasar, fasilitasi investasi, Anda juga perlu melakukan reformasi struktural dan ekonomi, serta infrastruktur,” kata Sta Maria.

Fasilitasi perdagangan tidak akan ada gunanya jika negara-negara RCEP tidak membangun infrastruktur logistik dan interoperabilitas sistem digital mereka. 

“Kami dapat memiliki semua akses bebas bea untuk produk Anda, tetapi akan membutuhkan waktu yang lama untuk pergi dari pabrik ke pelabuhan karena Anda tidak memiliki infrastruktur fisik dan digital yang tepat,” kata Sta Maria.

Ia menambahkan, perdagangan bukan hanya tentang pergerakan fisik barang, tetapi juga tentang data. Itu adalah titik hambatan lain yang perlu difokuskan untuk rantai pasokan yang lancar.

Sta Maria juga mendesak negara-negara ASEAN untuk memastikan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan ini dapat memasuki rantai pasokan global, antara lain dengan membekali mereka dengan keterampilan digital yang diperlukan.

Data ASEAN menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 70 juta UMKM yang tersebar di seluruh blok Asia Tenggara. UMKM menyumbang 44,8 persen terhadap PDB di kawasan ini. Pemerintah melaporkan bahwa Indonesia memiliki setidaknya 64 juta UMKM, meskipun hanya 15 persen dari usaha kecil ini yang berkontribusi terhadap ekspor nasional. 

“Anda harus membuat ekonomi Anda sendiri menarik untuk memfasilitasi bisnis Anda sehingga manfaat RCEP mengalir ke kita semua,” kata Sta Maria.

Pada tahun 2022, ASEAN mencatat perdagangan barang sebesar US$3,8 triliun sepanjang tahun 2022. Perdagangan jasa di kawasan ini mencapai hampir US$935,6 miliar. RCEP mulai berlaku di Indonesia pada awal 2023, meskipun pakta ini mulai berlaku pada tahun 2022 untuk beberapa anggota seperti Australia, Vietnam, Thailand, dan lainnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News