JAKARTA, investor.id – Pakta atau perjanjian perdagangan terbesar di dunia, Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), dapat menjadi cahaya penuntun bagi negara-negara ASEAN dalam menavigasi gangguan rantai pasok global.

Direktur Eksekutif Sekretariat  Kerjasa Ekonomi Asia Pasifik (APEC) Rebecca Sta Maria mengatakan, pemberlakuan RCEP bukan berarti pekerjaan sudah selesai. Masih banyak hal yang harus dikerjakan oleh para anggota pakta ini di tingkat domestik. 

Hal tersebut untuk memastikan bahwa para pelaku usaha benar-benar dapat menikmati fasilitasi perdagangan yang dijanjikan RCEP.

“Ya, kami telah menetapkan tahap sebagai pengelompokan untuk memfasilitasi arus bisnis, investasi, dan perdagangan [melalui RCEP]. ... Tetapi kita perlu melakukan lebih dari itu untuk memastikan bahwa pekerjaan yang telah kita lakukan masuk akal bagi para pelaku usaha,” kata Sta Maria dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta, Rabu.

“Ketika kita melihat rantai pasokan, masing-masing dari kita perlu melihat apa yang kita lakukan di dalam negeri,” kata Sta Maria.

RCEP menyatukan semua 10 anggota ASEAN - Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, Kamboja, Filipina, Vietnam, dan Myanmar - serta mitra dagang eksternalnya. 

Mitra dagang eksternal tersebut di antaranya, Cina, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. India memilih untuk tidak ikut serta dalam perundingan ini karena khawatir akan dibanjiri oleh impor dari Cina.

RCEP mewakili 30% dari produk domestik bruto (PDB) dunia. Pakta ini menjanjikan untuk menghilangkan hingga 90% tarif atas barang-barang yang diperdagangkan di antara para penandatangan selama 20 tahun sejak mulai berlaku.

“Anda perlu melakukan berbagai hal secara paralel. Bahkan jika Anda menegosiasikan akses pasar, fasilitasi investasi, Anda juga perlu melakukan reformasi struktural dan ekonomi, serta infrastruktur,” kata Sta Maria.

Fasilitasi perdagangan tidak akan ada gunanya jika negara-negara RCEP tidak membangun infrastruktur logistik dan interoperabilitas sistem digital mereka. 

“Kami dapat memiliki semua akses bebas bea untuk produk Anda, tetapi akan membutuhkan waktu yang lama untuk pergi dari pabrik ke pelabuhan karena Anda tidak memiliki infrastruktur fisik dan digital yang tepat,” kata Sta Maria.

Ia menambahkan, perdagangan bukan hanya tentang pergerakan fisik barang, tetapi juga tentang data. Itu adalah titik hambatan lain yang perlu difokuskan untuk rantai pasokan yang lancar.

Sta Maria juga mendesak negara-negara ASEAN untuk memastikan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan ini dapat memasuki rantai pasokan global, antara lain dengan membekali mereka dengan keterampilan digital yang diperlukan.

Data ASEAN menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 70 juta UMKM yang tersebar di seluruh blok Asia Tenggara. UMKM menyumbang 44,8 persen terhadap PDB di kawasan ini. Pemerintah melaporkan bahwa Indonesia memiliki setidaknya 64 juta UMKM, meskipun hanya 15 persen dari usaha kecil ini yang berkontribusi terhadap ekspor nasional. 

“Anda harus membuat ekonomi Anda sendiri menarik untuk memfasilitasi bisnis Anda sehingga manfaat RCEP mengalir ke kita semua,” kata Sta Maria.

Pada tahun 2022, ASEAN mencatat perdagangan barang sebesar US$3,8 triliun sepanjang tahun 2022. Perdagangan jasa di kawasan ini mencapai hampir US$935,6 miliar. RCEP mulai berlaku di Indonesia pada awal 2023, meskipun pakta ini mulai berlaku pada tahun 2022 untuk beberapa anggota seperti Australia, Vietnam, Thailand, dan lainnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, BADUNG - Wakil Menteri Luar Negeri, Pahala Mansury, mengungkap beberapa langkah yang dapat dilakukan negara-negara berkembang atau global south untuk meningkatkan perannya dan menarik minat sektor swasta dalam rantai pasok global (global supply chain) di masa depan.

Pahala memaparkan, negara-negara berkembang memiliki potensi yang besar untuk menjadi pemain penting pada panggung global, termasuk dari sisi rantai pasok. Dia menuturkan, pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang pada 2050 diproyeksi tumbuh 2 kali lebih cepat dibandingkan negara-negara maju.

Selain itu, 6 dari 7 negara dengan ekonomi terbesar pada 20250 diproyeksikan berasal dari kawasan-kawasan berkembang atau disebut emerging market, Salah satunya adalah Indonesia. Mengutip data dari Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF), Pahala mengatakan pertumbuhan ekonomi emerging market seperti Asia dan Afrika akan tumbuh lebih dari 6,3% dalam 5 tahun kedepan.

Dia menuturkan, negara-negara berkembang juga diuntungkan dengan laju pertumbuhan populasi yang lebih cepat dibandingkan negara maju. Negara berkembang juga memiliki banyak sumber daya alam seperti minyak, gas, biodiversity, serta mineral-mineral kritis yang punya peran penting untuk mengatasi krisis iklim seperti untuk pembuatan baterai kendaraan listrik

"Negara berkembang harus terus bergerak maju dalam value chain dan menjadi pemain penting dalam global supply chain. Negara berkembang kini tidak bisa hanya berperan sebagai produsen dan eksportir bahan mentah. Kita juga membutuhkan keterlibatan sektor swasta untuk meningkatkan upaya ini," jelas Pahala pada acara High Level Forum On Multi Stakeholders Partnership (HLF MSP) di Bali, Selasa (3/9/2024).

Untuk meningkatkan peran negara-negara berkembang pada rantai pasok global, Pahala menilai salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah menjaga Integrasi ekonomi dan akses terhadap pasar. Dia menuturkan, upaya Integrasi ekonomi tersebut semakin penting dilakukan mengingat fragmentasi global yang belakangan terjadi.

Dia mencontohkan, salah satu bentuk fragmentasi tersebut adalah adanya kebijakan pembatasan perdagangan dan/atau Investasi yang berbasis lingkungan atau green protectionism. Pahala mengatakan, negara-negara berkembang harus berupaya mematahkan fragmentasi ekonomi ini melalui kerja sama ekonomi dan perdagangan, sehingga akses negara-negara ke pasar global pun meningkat.

"Kita akan diuntungkan oleh integrasi ekonomi yang lebih baik, karena ini akan menurunkan biaya serta membuat ekonomi lebih efisien," kata Pahala.

Selanjutnya, negara perlu memastikan resiliensi rantai pasok. Pahala mengatakan, rantai pasok melainkan peran penting untuk pertumbuhan ekonomi. Dia menuturkan, negara-negara telah belajar banyak terkait pentingnya rantai pasok yang optimal dari disrupsi global yang terjadi beberapa waktu lalu.

Pahala mengatakan, pengembangan fasilitas infrastruktur terkait, menurunkan ongkos logistik, serta bekerja sama dalam produksi dan distribusi sumber daya alam strategis, merupakan beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas rantai pasok.

"Kita juga harus memastikan kerja sama antara swasta dan pemerintah dalam pengembangan rantai pasok dan value chain ini," ujar Pahala.

Dia melanjutkan, negara juga perlu memfasilitasi kontak antar orang atau people to people contact. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan konektivitas serta jaringan, terutama diantara kalangan pebisnis atau sektor swasta yang ke depannya dapat mendukung upaya pemerintah.

Pahala menuturkan, people to people contact tersebut akan mendukung Integrasi ekonomi, mendorong investasi dan perdagangan serta memicu terjadinya transfer teknologi dan pengetahuan.

Lebih lanjut, peningkatan akses ke teknologi juga perlu dilakukan dengan optimal. Pahala menuturkan, perkembangan teknologi telah mentransformasi cara hidup masyarakat hingga tata cara melakukan sesuatu.

Perkembangan teknologi menciptakan potensi nilai tambah bagi sektor-sektor yang penting untuk negara berkembang, seperti manufaktur, pemrosesan mineral kritis, hingga akses terhadap produk-produk kesehatan seperti vaksin, obatn-obatan khusus, dan lainnya.

Selanjutnya, skema-skema pembiayaan yang inovatif dan blended finance juga perlu dikembangkan untuk menarik minat sektor swasta serta meningkatkan peran negara-negara berkembang pada rantai pasok global.

Dia mengatakan, peningkatan dukungan pendanaan dalam beragam bentuk perlu dilakukan, seperti pinjaman (loan), pembiayaan konsesi (concessionary financing) hingga pinjaman dalam bentuk Mata uang lokal (local currency lending).

"Swasta, pemerintah, institusi keuangan internasional, hingga lembaga filantrofi harus bekerja dan berpikir bersama bagaimana mereka merancang innovative financing dan skema blended finance yang optimal," ujar Pahala.