Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut) mengincar dana sebesar Rp4 triliun untuk penambahan modal bank, termasuk melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB) maupun perpetual bond.

Direktur Utama Bank Sumut Babay Farid Wazdi mengatakan selain penambahan modal dari beberapa kolaborasi strategi, terdapat juga opsi penguatan modal dari pemegang saham.

Bank Sumut pun berencana mengurangi dividend payout ratio, sehingga dana lebih banyak bisa dialokasikan sebagai modal tambahan.

“Dividend payout ratio kita akan lebih kecil kepada pemegang saham terus menjadi modal di Bank Sumut. Kalau yang ini memang baru tahun 2028 kita bisa KBMI II gitu,” jelasnya di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Menurutnya dana Rp4 triliun tersebut akan digunakan untuk mendukung sejumlah pilot project guna mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, salah satunya pinjaman daerah.

“Sekarang kita sudah ada dua pinjaman daerah di Kabupaten Nias dan Tebing, sudah lunas ya” ucapnya.

Lebih lanjut, kata Babay, untuk Bupati dan Walikota baru, perseroan pun mendorong pihak tersebut untuk melakukan pinjaman daerah ke Bank Sumut.

“Nah dengan pinjaman daerah itu, maka dia [kepala daerah] bisa membangun di awal. Contoh, membangun pertanian kan pangan termasuk isu global," kata Babay.

Selain itu, pinjaman daerah ini, lanjutnya, akan difokuskan pada sektor-sektor strategis yang krusial seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan.

Sebagaimana diketahui, PT Bank Sumut membukukan laba bersih sebesar Rp351,62 miliar pada semester I/2024. Laba ini turun 6,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/YoY) yang mencapai Rp376,48 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan semester I/2024 yang telah diaudit dan dipublikasi di harian Bisnis Indonesia yang dikutip Senin (23/9/2024), pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) Bank Sumut mencapai Rp1,17 triliun pada Juni 2024.

Perusahaan juga melaporkan net interest margin (NIM) naik 32 basis poin (bps) ke level 6,46% pada Juni 2024 dari 6,14% pada Juni 2023.

Laba Bank Sumut juga terdorong dari pendapatan lainnya naik 10,79% secara tahunan menjadi Rp51,71 miliar pada semester I/2024 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yaitu Rp46,67 miliar pada semester I/2023.

Bank Sumut pun tercatat telah menjalankan langkah efisiensi seperti penyusutan beban tenaga kerja sebesar 13,79% yoy, dari Rp454,83 miliar pada semester I/2023 menjadi Rp392,09 miliar pada semester I/2024.

Sementara, dari sisi intermediasi, Bank Sumut telah menyalurkan kredit Rp27 triliun pada semester I/2024, tumbuh 3,71% yoy. Adapun, pembiayaan Bank Sumut tumbuh 2,72% yoy menjadi Rp2,65 triliun dari Rp2,58 triliun. Kenaikan kredit dan pembiayaan mengerek kenaikan aset bank sebesar 3% yoy menjadi Rp41,95 triliun dari sebelumnya Rp40,73 triliun.

Dari sisi pendanaan, dana pihak ketiga (DPK) Bank Sumut mencapai Rp34,07 triliun pada Juni 2024, naik 2,27% yoy. Dana murah atau current account saving account (CASA) bank juga naik 2,54% yoy menjadi Rp19,43 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut) mengincar dana sebesar Rp4 triliun untuk penambahan modal bank, baik melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB), perpetual bond, hingga initial public offering (IPO).

Direktur Utama Bank Sumut Babay Farid Wazdi mengatakan selain penambahan modal dari kolaborasi ketiga strategi tersebut, terdapat juga opsi penguatan modal dari pemegang saham.

Bank Sumut berencana mengurangi dividend payout ratio, sehingga dana lebih banyak bisa dialokasikan sebagai modal tambahan.

“Dividend payout ratio kita akan lebih kecil kepada pemegang saham terus menjadi modal di Bank Sumut. Kalau yang keempat ini memang baru tahun 2028 kita bisa KBMI II gitu. Tapi kalau mungkin IPO bisa di 2025, 2026, 2027 itu bisa [jadi KBMI 2],” jelasnya di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Menurutnya dana Rp4 triliun tersebut akan digunakan untuk mendukung sejumlah pilot project guna mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, salah satunya pinjaman daerah.

“Sekarang kita sudah ada dua pinjaman daerah di Kabupaten Nias dan Tebing, sudah lunas ya” ucapnya.

Lebih lanjut, kata Babay, untuk Bupati dan Walikota baru, perseroan pun mendorong pihak tersebut untuk melakukan pinjaman daerah ke Bank Sumut.

“Nah dengan pinjaman daerah itu, maka dia [kepala daerah] bisa membangun di awal. Contoh, membangun pertanian kan pangan termasuk isu global," kata Babay.

Selain itu, pinjaman daerah ini, lanjutnya, akan difokuskan pada sektor-sektor strategis yang krusial seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan.

Sebagaimana diketahui, PT Bank Sumut membukukan laba bersih sebesar Rp351,62 miliar pada semester I/2024. Laba ini turun 6,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/YoY) yang mencapai Rp376,48 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan semester I/2024 yang telah diaudit dan dipublikasi di harian Bisnis Indonesia yang dikutip Senin (23/9/2024), pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) Bank Sumut mencapai Rp1,17 triliun pada Juni 2024.

Perusahaan juga melaporkan net interest margin (NIM) naik 32 basis poin (bps) ke level 6,46% pada Juni 2024 dari 6,14% pada Juni 2023.

Laba Bank Sumut juga terdorong dari pendapatan lainnya naik 10,79% secara tahunan menjadi Rp51,71 miliar pada semester I/2024 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yaitu Rp46,67 miliar pada semester I/2023.

Bank Sumut pun tercatat telah menjalankan langkah efisiensi seperti penyusutan beban tenaga kerja sebesar 13,79% yoy, dari Rp454,83 miliar pada semester I/2023 menjadi Rp392,09 miliar pada semester I/2024.

Sementara, dari sisi intermediasi, Bank Sumut telah menyalurkan kredit Rp27 triliun pada semester I/2024, tumbuh 3,71% yoy. Adapun, pembiayaan Bank Sumut tumbuh 2,72% yoy menjadi Rp2,65 triliun dari Rp2,58 triliun. Kenaikan kredit dan pembiayaan mengerek kenaikan aset bank sebesar 3% yoy menjadi Rp41,95 triliun dari sebelumnya Rp40,73 triliun.

Dari sisi pendanaan, dana pihak ketiga (DPK) Bank Sumut mencapai Rp34,07 triliun pada Juni 2024, naik 2,27% yoy. Dana murah atau current account saving account (CASA) bank juga naik 2,54% yoy menjadi Rp19,43 triliun.

JAKARTA, investor.id – Sebanyak delapan bank melakukan penyertaan modal untuk PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) pada 25-26 September 2024. Aksi ini dilakukan dalam rangka mendukung inisiatif pengembangan Central Counterparty (CCP).

Beberapa bank telah menyampaikan keterbukaan informasi terkait hal ini pada Jumat (27/9/2024), yang salah satunya adalah PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) atau BNI yang menerangkan bahwa penyertaan modal kepada KPEI dilakukan sebanyak 2.500 lembar saham.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartono menjelaskan, keterlibatan BNI dalam CPP merupakan dukungan terhadap inisiatif transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar over-the-counter (CCP-SBNT). Ini adalah bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), serta Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan pasar Valuta Asing.

“Maka Perseroan telah melakukan penyertaan modal sebanyak 2.500 lembar saham kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) selaku pelaksana fungsi CCP-SBNT di Indonesia,” ungkap Okki dalam pengumumannya, pada Jumat (27/9/2024).

Selain BNI, Okki bilang bahwa aksi penyertaan modal ini juga dilakukan oleh Bank Indonesia bersama 7 bank umum lain. Penyertaan modal tersebut telah efektif pada tanggal 26 September 2024 berdasarkan putusan dari Kemenkumham.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) akan menghadirkan Central Counterparty (CCP) untuk meningkatkan pendalaman pasar keuangan domestik. Pembentukan CCP dilakukan secara konsorsium bersifat terbuka dan sesuai dengan best practices global untuk memastikan operasionalisasi CCP yang berkelanjutan.

CCP akan memfasilitasi lindung nilai (hedging), karena transaksi lindung nilai yang sangat dibutuhkan dalam pasar keuangan domestik. Khususnya dalam bentuk hedging investasi asing termasuk investasi portofolio yang akan mendorong transaksi hedging menjadi lebih baik.

CCP akan menjadi infrastruktur pasar keuangan yang menjalankan fungsi kliring sentral dalam transaksi pasar uang dan pasar valuta asing, sekaligus sebagai penjamin di antara para pihak yang melakukan transaksi. Ini juga dalam rangka memitigasi risiko kegagalan transaksi antar pihak (counterparty risk), risiko likuiditas (liquidity risk), dan risiko karena volatilitas harga pasar (market risk).

Adapun produk yang akan dikliringkan oleh CCP adalah Domestic Non Deliverable Forward (DNDF). Sementara itu, delapan bank umum yang akan terlibat adalah Mandiri, BRI, BNI, BCA, CIMB Niaga, Danamon, Maybank, dan Permata. CCP rencananya akan diluncurkan Bank Indonesia pada Senin, 30 September 2024.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News