Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Bank Perekonomian Rakyat/Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR/BPRS) yang belum memenuhi modal inti minimum Rp6 miliar untuk segera melakukan merger.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae memberikan tenggat waktu bagi perbankan terkait untuk melaksanakan hal tersebut sebelum 31 Desember 2024.

“Apabila sampai akhir 31 Desember 2024 belum memenuhi ketentuan, BPR/BPRS wajib melakukan penggabungan, merger, peleburan, diambil alih, akuisisi dan/atau mendapatkan investor baru untuk memenuhi modal inti,” katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK bulanan, Jumat (2/11/2024).

Dian menjelaskan, OJK telah memberikan waktu yang cukup panjang bagi BPR/BPRS untuk melakukan pemenuhan modal inti minimum di atas Rp6 miliar itu.

Menurutnya, BPR telah diberi waktu sejak 2015, yang dalam hal ini diatur melalui Peraturan OJK (POJK) No. 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat.

Sementara itu, BPRS juga telah diberi waktu sejak satu tahun setelah beleid pemenuhan modal inti BPR itu terbit, yakni melalui POJK No. 66/POJK.03/2016.

“Kemudian OJK tentu saja akan terus melakukan tindakan pengawasan yang diperlukan dalam rangka mendorong BPR/BPRS melakukan konsolidasi untuk memperkuat kondisi permodalan,” tukas Dian.

Berdasarkan catatan Bisnis, terjadi lonjakan jumlah BPR yang bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh OJK pada 2024.

Terbaru, OJK resmi mencabut izin usaha bank bangkrut yakni PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Nature Primadana Capital. Pencabutan izin usaha ini ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-70/D.03/2024 tertanggal 13 September 2024.

Dengan begitu, sepanjang 2024 berjalan, telah terdapat 15 bank bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh OJK, yang seluruhnya merupakan BPR.

Optimalisasi pemenuhan modal inti minimum BPR sebesar Rp6 miliar pada 31 Desember 2024 merupakan upaya untuk mewujudkan penguatan struktur, ketahanan, dan daya saing industri BPR

Denpasar (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mengingatkan Bank Perekonomian Rakyat (BPR)/ Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di daerah itu agar terus memperkuat permodalan untuk meningkatkan daya saing dan kontribusinya bagi perekonomian di Pulau Dewata.

"Optimalisasi pemenuhan modal inti minimum BPR sebesar Rp6 miliar pada 31 Desember 2024 merupakan upaya untuk mewujudkan penguatan struktur, ketahanan, dan daya saing industri BPR," kata Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu di Denpasar, Rabu.

Dengan demikian, lanjut dia, dapat berkontribusi secara signifikan dalam perekonomian di wilayahnya dan mampu untuk menghadapi tantangan dan tuntutan dari dinamika perekonomian domestik.

"Upaya yang dapat dilakukan oleh BPR/BPRS dalam pemenuhan modal inti minimum antara lain pemupukan laba organik, setoran modal oleh pemegang saham existing (yang ada), dan melakukan penggabungan (merger) atau peleburan (konsolidasi) atau pengambilalihan (akuisisi) oleh investor baru," ucapnya.

Bagi BPR/BPRS yang tidak dapat memenuhi modal inti minimum, OJK berwenang memerintahkan BPR/BPRS untuk melakukan dan menerima penggabungan atau peleburan, dan menerima pengambilalihan oleh pihak lain.

Kristrianti menambahkan, pelaksanaan konsolidasi dalam penataan struktur industri BPR/BPRS terutama dilakukan bagi BPR/BPRS yang dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali yang sama atau berada dalam satu grup yang sama dengan mempertimbangkan potensi kesamaan atau kemiripan strategi bisnis, struktur dan budaya organisasi serta infrastruktur teknologi informasi.

Sebelumnya dalam kegiatan Pembahasan Action Plan (rencana aksi) Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR di Provinsi Bali Tahun 2024, Kristrianti berharap pemegang saham pengendali BPR/BPRS dapat mendukung upaya penguatan permodalan tersebut,

"Dengan peningkatan modal inti akan dapat mendukung efisiensi kegiatan usaha, meningkatkan daya saing di tengah kompetisi yang berasal dari hulu ke hilir, serta untuk menghadapi berbagai tantangan digitalisasi dan perkembangan teknologi informasi," katanya.

Kristrianti juga menyampaikan OJK Provinsi Bali secara proaktif menginisiasi beberapa kegiatan peningkatan kapasitas untuk mendukung penguatan BPR antara lain melalui sosialisasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Publik (SAK EP), workshop bagi BPR melalui kerja sama dengan Sparkassen dan ADB.

Selain itu evaluasi kinerja BPR sekaligus pembahasan isu strategis BPR, dan sosialisasi beberapa ketentuan terbaru seperti ketentuan mengenai Pelindungan Konsumen, Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, serta Penanganan Tipibank setelah berlakunya UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Sementara itu Ketua Forum Pemegang Saham Pengendali, I Gusti Agung Rai Wirajaya turut mendorong BPR yang belum memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6 miliar agar melakukan upaya optimal untuk memenuhinya pada 31 Desember 2024.

Melalui penguatan permodalan dan konsolidasi BPR/BPRS diharapkan dapat memperkuat peran BPR/BPRS dalam pembiayaan UMKM dan memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat, yang pada akhirnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Bali.

Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024