TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan masih ada sejumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) maupun BPR Syariah (BPRS) yang belum memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6 miliar. Ia menegaskan bahwa bank-bank kecil tersebut perlu segera menuntaskan kewajibannya sebelum 31 Desember 2024.

“OJK sudah memberikan waktu cukup panjang untuk pemenuhan modal inti minimum bagi BPR sejak tahun 2015,” kata Dian dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK, Jumat, 1 November 2024.

Menurutnya, OJK akan terus melakukan tindakan pengawasan yang diperlukan dalam rangka mendorong BPR dan BPRS untuk melakukan konsolidasi memperkuat kondisi permodalan. Dian menegaskan jika hingga 31 Desember 2024 bank-bank tersebut belum memenuhi ketentuan maka wajib melakukan penggabungan atau merger. Selain itu, bisa juga dengan mekanisme pengambilalihan.

“Atau mendapatkan investor baru untuk memenuhi modal inti,” ujarnya.

Seperti beberapa kasus sebelumnya, jika tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut maka BPR dan BPRS bisa ditutup. Sepanjang tahun 2024, OJK telah menutup 15 BPR dan BPRS. Total perizinan yang dicabut terdiri dari 13 BPR dan 2 BPRS

Pada kesempatan sebelumnya, Dian sempat memprediksi jumlah BPR yang tutup bisa mencapai 20 hingga akhir tahun ini. Namun, pejabat OJK itu mengatakan ada kemungkinan bank-bank tersebut tidak ditutup apabila adanya investor baru atau pemegang saham melakukan setor modal. Ia berharap jumlah BPR yang tutup tahun ini kurang dari 20.

“Mungkin ya, angka 20 itu mungkin, karena memang masih ada yang bermasalah,” kata Dian ketika ditanya tentang kemungkinan penutupan 20 BPR, saat ditemui usai acara peluncuran Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2024 – 2027 di Grand Hyatt, Jakarta Pusat pada Senin, 14 Oktober 2024.

Menyitir laman OJK, BPR dan BPRS merupakan lembaga jasa keuangan yang memiliki peran untuk melayani masyarakat khususnya kepada segmen mikro dan kecil. Industri ini memiliki karakteristik khusus seperti sebaran lokasi BPR dan BPRS yang sebagian besar berada di wilayah kabupaten atau kecamatan.

Nabiila Azzahraberkontribusi pada penulisan artikel ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Bank Perekonomian Rakyat/Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR/BPRS) yang belum memenuhi modal inti minimum Rp6 miliar untuk segera melakukan merger.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae memberikan tenggat waktu bagi perbankan terkait untuk melaksanakan hal tersebut sebelum 31 Desember 2024.

“Apabila sampai akhir 31 Desember 2024 belum memenuhi ketentuan, BPR/BPRS wajib melakukan penggabungan, merger, peleburan, diambil alih, akuisisi dan/atau mendapatkan investor baru untuk memenuhi modal inti,” katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK bulanan, Jumat (2/11/2024).

Dian menjelaskan, OJK telah memberikan waktu yang cukup panjang bagi BPR/BPRS untuk melakukan pemenuhan modal inti minimum di atas Rp6 miliar itu.

Menurutnya, BPR telah diberi waktu sejak 2015, yang dalam hal ini diatur melalui Peraturan OJK (POJK) No. 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat.

Sementara itu, BPRS juga telah diberi waktu sejak satu tahun setelah beleid pemenuhan modal inti BPR itu terbit, yakni melalui POJK No. 66/POJK.03/2016.

“Kemudian OJK tentu saja akan terus melakukan tindakan pengawasan yang diperlukan dalam rangka mendorong BPR/BPRS melakukan konsolidasi untuk memperkuat kondisi permodalan,” tukas Dian.

Berdasarkan catatan Bisnis, terjadi lonjakan jumlah BPR yang bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh OJK pada 2024.

Terbaru, OJK resmi mencabut izin usaha bank bangkrut yakni PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Nature Primadana Capital. Pencabutan izin usaha ini ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-70/D.03/2024 tertanggal 13 September 2024.

Dengan begitu, sepanjang 2024 berjalan, telah terdapat 15 bank bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh OJK, yang seluruhnya merupakan BPR.

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong bank perekonomian rakyat (BPR) dan BPRS melakukan konsolidasi. Apalagi bagi BPR yang belum memenuhi modal inti minimum di atas Rp6 miliar.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, otoritas memang akan terus melakukan tindakan pengawasan yang diperlukan dalam rangka mendorong BPR merger.

"Selanjutnya apabila sampai dengan akhir 31 Desember 2024 belum memiliki ketentuan, BPR-BPRS wajib untuk melakukan penggabungan atau merger, peleburan, atau diambil alih, dan atau diakuisisi dan atau mendapatkan investor baru untuk mendapat modal inti BPR-BPRS," kata Dian dalam Konferensi Pers RDK Oktober 2024, Jumat (1/11/2024).

Dian menegaskan, masih terdapat sejumlah BPR-BPRS yang belum memenuhi ketentuan modal inti minimum. Apalagi, OJK sudah memberikan waktu yang cukup panjang untuk pemenuhan modal inti minimum sejak tahun 2015.

Untuk itu, bagi BPR-BPRS yang belum memenuhi ketentuan, diharapkan bisa melakukan merger atau mendapatkan investor baru.

Jika dilihat ke belakang, tahun 2013 adalah waktu dimana telah terjadi merger besar-besaran atas 10 BPR yang dipimpin oleh PT Modern Multiartha (MMA).

10 BPR tersebut adalah PT BPR Modern Express, PT BPR Irian Sentosa, PT BPR Palu Lokadana Utama, PT BPR Modern Express Jateng, PT BPR Modern Express NTT, PT BPR Modern Express Sultra, PT BPR Modern Express Sulawesi Selatan, PT BPR Modern Express Papua Barat, PT BPR Modern Express Maluku Utara, dan PT BPR Modern Express Sulut.

Kesepuluh BPR tersebut tersebar di 10 provinsi yang berbeda. Semua BPR tersebut akan merger menjadi satu entitas di mana yang menerima penggabungan adalah BPR Modern Express.

Setelahnya, PT Modern Multiartha menjadi pemegang saham pengendali BPR hasil merger ini dengan kepemilikan sebesar 91,4 persen.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Jakarta: Peruri memperkenalkan inovasi unggulannya untuk Bank Perkreditan Rakyat-Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR-BPRS) di seluruh Indonesia. Komitmen Peruri dalam mendukung transformasi digital di sektor perbankan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo).

Principle Subject Matter Expert Peruri Sunu Widyatmoko mengatakan, Peruri Graph Analytic merupakan sebuah solusi digital yang dirancang untuk menjawab kebutuhan perbankan termasuk di dalamnya BPR-BPRS. Layanan ini akan menciptakan ekosistem digital yang aman, efektif, dan sesuai dengan regulasi perlindungan data pribadi.

"Peruri Graph Analytic memberikan berbagai manfaat penting bagi BPR-BPRS dalam mendukung strategi bisnis yang lebih tepat sasaran," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 24 Oktober 2024.
Peruri Graph Analytic memberikan penyajian profil nasabah yang terintegrasi dengan visualisasi perjalanan nasabah, memberikan pandangan menyeluruh yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih informatif. Lalu, identifikasi profil nasabah secara mendalam untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta peningkatan pengalaman pelanggan.

Baca juga: Tingkatkan Literasi, Peruri Dorong UMKM Tangguh Digital

Kemudian, deteksi transaksi yang berpotensi anomali dari segi frekuensi dan nominal, memberikan insight mendalam untuk mendukung strategi mitigasi risiko keuangan. Terakhir, analisis motif transaksi yang dapat mengidentifikasi potensi aktivitas mencurigakan seperti pencucian uang (money-laundering) serta pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), membantu meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi perbankan.

Ia menjelaskan, layanan ini dirancang untuk mendukung BPR-BPRS dalam menghadapi tantangan transformasi digital, dengan fokus pada peningkatan keamanan, efisiensi operasional, dan kepatuhan regulasi. Dengan ekosistem yang saling terintegrasi, maka adaptasi BPR-BPRS terhadap teknologi bisa lebih mudah.

"Dengan solusi Peruri Graph Analytic, Peruri memberikan nilai tambah melalui pendekatan yang terukur dan berkelanjutan, guna menciptakan ekosistem digital yang saling terintegrasi dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi," tambah Sunu.

Keikutsertaan Peruri dalam Rakernas Perbarindo 2024 juga menjadi bukti peran Peruri sebagai mitra strategis yang siap membantu BPR-BPRS dalam memperkuat fondasi digitalnya, mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan, dan mendorong inovasi yang relevan dengan kebutuhan industri di era digital.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

IDXChannel – Peruri terus mendukung transformasi digital di sektor perbankan melalui partisipasinya dalam Rapat Kerja Nasional Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Rakernas Perbarindo).

Pada kesempatan ini, Peruri memperkenalkan inovasi unggulannya untuk Bank Perkreditan Rakyat-Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR-BPRS) di seluruh Indonesia.

Pada sesi diskusi yang bertajuk “Membangun Ekosistem Digital BPR-BPRS yang Terintegrasi dan Berkelanjutan”, Principle Subject Matter Expert Peruri Sunu Widyatmoko memperkenalkan, Peruri Graph Analytic, sebuah solusi digital yang dirancang untuk menjawab kebutuhan perbankan termasuk di dalamnya BPR-BPRS untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, efektif, dan sesuai dengan regulasi perlindungan data pribadi.

Peruri Graph Analytic memberikan berbagai manfaat penting bagi BPR-BPRS dalam mendukung strategi bisnis yang lebih tepat sasaran, antara lain:

Penyajian profil nasabah yang terintegrasi dengan visualisasi perjalanan nasabah, memberikan pandangan menyeluruh yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih informatif.

"Lalu identifikasi profil nasabah secara mendalam untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta peningkatan pengalaman pelanggan," katanya dalam rilis Kamis (24/10/2024).

Deteksi transaksi yang berpotensi anomali dari segi frekuensi dan nominal, memberikan insight mendalam untuk mendukung strategi mitigasi risiko keuangan.

Analisis motif transaksi yang dapat mengidentifikasi potensi aktivitas mencurigakan seperti pencucian uang (money-laundering) serta pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), membantu meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi perbankan.

Layanan ini dirancang untuk mendukung BPR-BPRS dalam menghadapi tantangan transformasi digital, dengan fokus pada peningkatan keamanan, efisiensi operasional, dan kepatuhan regulasi.

"Dengan solusi Peruri Graph Analytic, PERURI memberikan nilai tambah melalui pendekatan yang terukur dan berkelanjutan, guna menciptakan ekosistem digital yang saling terintegrasi dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi,” tutur Sunu.

Keikutsertaan Peruri dalam Rakernas Perbarindo 2024 ini menjadi bukti nyata peran PERURI sebagai mitra strategis yang siap membantu BPR-BPRS dalam memperkuat fondasi digitalnya, mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan, dan mendorong inovasi yang relevan dengan kebutuhan industri di era digital.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan dalam enam bulan terakhir, jumlah bank perekonomian rakyat (BPR) peserta penjaminan mengalami tren penurunan.

Penyebabnya, beberapa BPR mengalami merger, kegagalan, atau konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah.

Berdasarkan Data Distribusi Simpanan yang dirilis LPS, jumlah BPR sejak Januari 2024 sampai dengan Juni 2024 mencapai 1.557 bank, yang terdiri dari 1.384 BPR konvensional atau sebanyak 89% dari total BPR dan 173 BPR syariah atau 11% dari total BPR.

“Sejak Januari 2024 sampai dengan Juni 2024, terdapat 6 BPR merger, 12 bank gagal, dan 2 bank konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah,” demikian isi laporan LPS yang dikutip Senin (21/10/2024).

Lebih lanjut, total simpanan BPR posisi 30 Juni 2024 sebesar Rp167,1 triliun dengan jumlah rekening sebanyak 16.101.992 rekening.

Kenaikan total simpanan BPR pada Juni 2024 dibandingkan Juni 2023 sebesar Rp9,6 triliun atau 6,1% (YoY). Adapun jumlah rekening mengalami kenaikan sebesar 568.647 rekening atau 3,7% (YoY).

Sementara itu, berdasarkan jenis simpanan, simpanan dengan nominal terbesar terdapat pada deposito sebesar Rp120,00 triliun atau 71,8% dari total simpanan.

Sedangkan jumlah rekening simpanan terbanyak terdapat pada tabungan sebesar 15.329.743 rekening atau 95,2% dari total rekening.

Selanjutnya, simpanan dengan nominal terbesar berasal dari Dana Pihak Ketiga sebesar Rp154,6 triliun atau 92,5% dari total simpanan.

Sejalan dengan nominal simpanan, jumlah rekening simpanan terbanyak juga berasal dari Dana Pihak Ketiga sebesar 16.077.561 rekening atau 99,8% dari total rekening.

Berdasarkan prinsip usaha, simpanan dengan nominal terbesar terdapat pada BPR konvensional sebesar Rp148,76 triliun atau 89% dari total simpanan. Sejalan dengan nominal simpanan, jumlah rekening simpanan terbanyak juga terdapat pada BPR konvensional sebesar 13.453.557 rekening atau 83,6% total rekening.

Terakhir, total nominal simpanan terbesar terdapat pada provinsi Jawa Tengah sebesar Rp41,1 triliun atau 24,6% dari total simpanan. Sejalan dengan nominal simpanan, jumlah rekening terbanyak juga terdapat pada provinsi Jawa Tengah sebesar 4.840.445 rekening atau 30,1% dari total rekening.

“Cakupan nominal simpanan dijamin pada BPR adalah sebesar Rp156,29 triliun atau 93,6% dari total simpanan BPR,” lapor LPS.

Adapun untuk rekening, 16.097.888 rekening atau sebesar 99,97% total rekening dijamin penuh sementara sisanya dijamin sebagian sampai dengan Rp2 miliar.

PADANG, investor.id - Direktur Utama Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) Ario Tejo Bayu Aji menegaskan, transformasi digital kini menjadi keharusan bagi BPR-BPRS untuk tetap relevan di tengah persaingan industri yang semakin dinamis.

"Jalin berkomitmen mendukung BPR-BPRS dalam proses digitalisasi ini melalui solusi terintegrasi, sehingga mereka bisa terus meningkatkan efisiensi operasional, menekan risiko investasi, memperluas jangkauan layanan, agar BPR-BPRS dapat berfokus pada layanan kepada nasabah," ujar Ario dalam keterangan pers, Senin (21/10/2024).

Sebagai pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah, Ario mengatakan, BPR-BPRS memiliki peran krusial. Menurut data OJK per Maret 2024, penyaluran kredit juga tumbuh 9,42% secara tahunan menjadi Rp 161,9 triliun. Penghimpunan dana pihak ketiga tumbuh 8,6% secara tahunan menjadi Rp 158,8 triliun.

“Angka ini menunjukkan pentingnya BPR-BPRS dalam memberikan akses pembiayaan, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh bank konvensional,” papar Ario.

Untuk itu, Ario menegaskan, Jalin memperkenalkan solusi digital terintegrasi yang dirancang khusus untuk mempercepat transformasi digital BPR. Salah satu contoh implementasi teknologi yang diusung adalah sistem pemroses pembayaran (switching) yang memungkinkan BPR-BPRS terhubung dengan ekosistem keuangan yang lebih luas melalui interkoneksi dan interoperabilitas layanan.

Selain itu, lanjut Ario, Jalin juga menawarkan solusi cash point yang dapat memperluas titik layanan keuangan di berbagai daerah, memastikan nasabah BPR-BPRS dapat menikmati kemudahan layanan perbankan yang lebih inklusif dengan dukungan lebih dari 50 ribu titik cash point yang terhubung dalam jaringan ATM dan CRM Link.

Lebih lanjut Ario mengatakan, jalin berkomitmen untuk mendukung BPR-BPRS dalam perjalanan transformasi digitalnya. “Kami percaya bahwa kolaborasi yang erat dan penggunaan teknologi yang tepat dapat membawa manfaat besar, baik bagi BPR-BPRS maupun masyarakat luas. Kami berharap upaya bersama ini dapat memperkuat ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan, serta membawa BPR-BPRS semakin dekat dengan visi masa depan yang lebih digital dan terhubung" tutup Ario.  

Editor: Indah Handayani (handayani@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Jalin Pembayaran Nusantara mendorong bank perekonomian rakyat (BPR) dan BPR syariah (BPRS) untuk mengadopsi layanan switching agar operasional perusahaan lebih efisien.

Direktur Utama Jalin Ario Tejo Bayu Aji menuturkan transformasi digital kini menjadi keharusan bagi BPR-BPRS untuk tetap relevan di tengah persaingan industri yang semakin dinamis.

"Jalin berkomitmen mendukung BPR-BPRS dalam proses digitalisasi ini melalui solusi terintegrasi, sehingga mereka bisa terus meningkatkan efisiensi operasional, menekan risiko investasi, memperluas jangkauan layanan, agar BPR-BPRS dapat berfokus pada layanan kepada nasabah," ujar Ario dalam keterangan tertulis, Senin (21/10/2024).

Dukungan optimalisasi BPR-BPRS ini karena penggerak perekonomian di wilayah ini memiliki peran krusial. Menurut data OJK per Maret 2024, penyaluran kredit BPR-BPRS tercatat tumbuh 9,42% secara tahunan (yoy) menjadi Rp 161,9 triliun. Penghimpunan dana pihak ketiga tumbuh 8,6% menjadi Rp 158,8 triliun.

Dia menyebutkan besarnya realisasi angka kredit sebagai penegasan pentingnya BPR-BPRS dalam memberikan akses pembiayaan, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh bank konvensional.

Jalin sendiri, kata Ario, memiliki sistem pemroses pembayaran (switching) yang memungkinkan BPR-BPRS terhubung dengan ekosistem keuangan yang lebih luas melalui interkoneksi dan interoperabilitas layanan.

Selain itu, Jalin juga menawarkan solusi cash point yang dapat memperluas titik layanan keuangan di berbagai daerah. Sistem Jalin sendiri memiliki 50.000 titik cash point yang terhubung dalam jaringan ATM dan CRM Link.

"Kami berharap upaya bersama ini dapat memperkuat ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan, serta membawa BPR-BPRS semakin dekat dengan visi masa depan yang lebih digital dan terhubung" kata Ario si sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perbarindo 2024 yang diadakan di Padang, Sumatra Barat.

IDXChannel - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkapkan telah menjamin hampir 100 persen rekening nasabah baik bank umum maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, secara rinci sudah 99,94 persen untuk bank umum yang dijamin oleh LPS dan 99,98 persen untuk BPR.

“Dari sisi penjaminan simpanan perbankan, jumlah rekening nasabah yang dijamin seluruh simpanannya oleh LPS hingga akhir Agustus 2024 mencapai 99,94 persen dari total rekening atau setara 592.415.428 rekening untuk nasabah Bank Umum dan sebesar 99,98 persen dari total rekening atau setara 15.806.327 rekening untuk nasabah BPR/BPRS,” kata Purbaya dalam konferensi pers Hasil Rapat KSSK di Gedung BI, Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Adapun untuk nasabah selain bank umum yang isi rekeningnya maksimal Rp2 miliar per nasabah per bank telah dijamin LPS.

Purbaya juga menyampaikan, LPS secara berkala melakukan asesmen dan evaluasi terhadap Tingkat Bunga Penjaminan (TBP).

Pada periode penetapan reguler kuartal-III 2024 per September 2024, Rapat Dewan Komisioner (RDK) LPS menetapkan untuk mempertahankan TBP sebesar 4,25 persen untuk simpanan Rupiah di Bank Umum dan 6,75 persen untuk simpanan Rupiah di BPR; serta 2,25 persen untuk simpanan Valuta Asing (Valas) di Bank Umum.

Penetapan TBP LPS salah satunya didasari untuk memberikan ruang lanjutan bagi perbankan dalam pengelolaan likuiditas dan suku bunga.

TBP tersebut akan berlaku untuk periode 1 Oktober 2024 hingga 31 Januari 2025. Perlu diketahui bahwa TBP simpanan merupakan batas suku bunga simpanan maksimal agar simpanan nasabah perbankan dapat masuk program penjaminan simpanan.

“Ini dievaluasi memperhatikan suku bunga pasar simpanan likuiditas perbankan dan dinamika selain itu time lag dan respons atas kebijakan bunga acuan bank sentral yang gradual dan cakupan penjaminan simpanan yang masih memadai,” ujar Purbaya.

(Febrina Ratna)

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis siang, 17 Oktober 2024 dimulai dari presiden terpilih Pabowo Subianto telah memanggil total 49 tokoh yang digadang-gadang akan membantunya dalam kabinet pemerintahan mendatang untuk menemuinya di kediaman miliknya di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, pada Senin, 14 Oktober 2024.

Disusul, Ketua Satuan Tugas Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan program pembangunan tiga juta rumah merupakan target dalam setahun, sehingga satu periode pemerintahan selama 5 tahun bisa terdapat 15 juta rumah yang terbangun.

Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan 20 bank perkreditan rakyat atau BPR bakal gulung tikar di 2024 ini. Pengamat perbankan dan praktisi sistem pembayaran, Arianto Muditomo, menganggap tingginya angka BPR yang tutup disebabkan ketidakmampuan bank untuk memenuhi persyaratan modal minimum hingga kondisi ekonomi masyarakat yang tertekan.

Berikutnya, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, memproyeksikan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2024 akan tumbuh 4,7 hingga 5,5 persen. Ia mengatakan BI terus berkomitmen memperkuat bauran kebijakan untuk terus menggenjot pertumbuhan ekonomi.

Terakhir, perusahaan tambang tembaga AS Freeport McMoRan akan menunda penjualan tembaga olahannya dari Indonesia hingga kuartal kedua tahun 2025 karena kebakaran di pabrik peleburan barunya menyebabkan penundaan produksi lebih lanjut, kata dua sumber yang mengetahui masalah tersebut seperti dikutip Reuters, Rabu, 16 Oktober 2024.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Ini Daftar 108 Nama Calon Pengisi Kabinet Prabowo....

<!--more-->

1. Ini Daftar 108 Nama Calon Pengisi Kabinet Prabowo Subianto

Presiden terpilih Pabowo Subianto telah memanggil total 49 tokoh yang digadang-gadang akan membantunya dalam kabinet pemerintahan mendatang untuk menemuinya di kediaman miliknya di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, pada Senin, 14 Oktober 2024.

Esok harinya atau pada Selasa, 15 Oktober 2024, Prabowo juga diketahui telah memanggil 59 calon menteri, wakil menteri, hingga kepala badan yang berasal dari ragam profesi mulai dari petinggi partai politik, pensiunan militer, akademisi, agamawan, pengusaha, hingga selebriti.

Dengan begitu, Prabowo secara total telah berbincang dengan 108 tokoh dalam upaya menjaring orang yang akan mengisi kabinet pemerintahannya nanti. Pos-pos kementerian itu rencananya ada yang akan diisi oleh lebih dari satu wakil menteri. Itu sebabnya calon wakil menteri yang diundang ke Kertanegara cukup banyak.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Target Prabowo Bangun 3 Juta Rumah Setahun, BTN Usul Bikin Apartemen di Atas Pasar Jaya

Ketua Satuan Tugas Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan program pembangunan 3 juta rumah merupakan target dalam setahun, sehingga satu periode pemerintahan selama 5 tahun bisa terdapat 15 juta rumah yang terbangun.

Hashim, yang juga adik kandung Prabowo, mengatakan bahwa program pembangunan 3 juta hunian setiap tahun itu terdiri dari pembangunan 1 juta apartemen di perkotaan dan dua juta unit rumah di pedesaan.

"Bukan tiga juta (satu periode pemerintahan). Kita mau bikin tiga juta rumah setiap tahun," ujar Hashim di Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024.
Target ini terlihat ambisius jika dibandingkan dengan yang dilaksanakan pemerintahan Presiden Jokowi saat ini, yakni membangun 10 juta rumah dalam 10 tahun.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. 20 BPR Diprediksi Gulung Tikar di 2024, Pengamat Perbankan....

<!--more-->

3. 20 BPR Diprediksi Gulung Tikar di 2024, Pengamat Perbankan: Tertekan Kredit Bermasalah dan Daya Bayar Rendah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan 20 bank perkreditan rakyat atau BPR bakal gulung tikar di 2024 ini. Pengamat perbankan dan praktisi sistem pembayaran, Arianto Muditomo, menganggap tingginya angka BPR yang tutup disebabkan ketidakmampuan bank untuk memenuhi persyaratan modal minimum hingga kondisi ekonomi masyarakat yang tertekan.

“Maraknya penutupan BPR disebabkan berbagai faktor. Manajemen risiko kurang baik, peningkatan kredit bermasalah, sampai kondisi ekonomi masyarakat yang tertetekan sehingga memengaruhi daya bayar nasabah,” kata Arianto kepada Tempo, Rabu, 16 Oktober 2024.

Arianto menilai, rendahnya daya bayar nasabah memperburuk situasi BPR yang memang sudah mengalami masalah, terutama bagi bank-bank kecil yang memiliki likuiditas rendah.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Bank Indonesia Prediksi Perekonomian Indonesia Tumbuh 4,7-5,5 Persen Sepanjang 2024

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, memproyeksikan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2024 akan tumbuh 4,7 hingga 5,5 persen. Ia mengatakan BI terus berkomitmen memperkuat bauran kebijakan untuk terus menggenjot pertumbuhan ekonomi.

“BI akan bersinergi erat dengan kebijakan stimulus fiskal Pemerintah,” kata Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI di Jakarta Pusat, Rabu, 16 Oktober 2024.

Perry mengatakan, pada triwulan ketiga 2024 perekonomian ditopang permintaan domestik. Salah satu aspek yang menurutnya tetap kuat adalah investasi, yang didukung target penyelesaian beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN). “Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ditopang industri pengolahan, konstruksi, serta perdagangan besar dan eceran,” ucapnya.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Kebakaran Smelter di Gresik, PT Freeport Minta....

<!--more-->

5. Kebakaran Smelter di Gresik, PT Freeport Minta Pemerintah Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat

Perusahaan tambang tembaga AS Freeport McMoRan akan menunda penjualan tembaga olahannya dari Indonesia hingga kuartal kedua tahun 2025 karena kebakaran di pabrik peleburan barunya menyebabkan penundaan produksi lebih lanjut, kata dua sumber yang mengetahui masalah tersebut seperti dikutip Reuters, Rabu, 16 Oktober 2024.

Penundaan produksi tersebut menyusul terbakarnya unit asam sulfat di smelter baru mereka di Gresik Jawa Timur, Senin lalu. Pabrik peleburan yang diresmikan Presiden Jokowi September lalu itu, berkapasitas produksi 480.000 metrik ton katoda tembaga per tahun.

Sumber tersebut juga mengatakan Freeport telah berunding dengan pemerintah Indonesia untuk memperpanjang izin ekspor konsentrat tembaga yang berakhir pada akhir tahun 2024 hingga kuartal pertama tahun depan.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan 20 bank perkreditan rakyat atau BPR bakal gulung tikar di 2024 ini. Pengamat perbankan dan praktisi sistem pembayaran, Arianto Muditomo, menganggap tingginya angka BPR yang tutup disebabkan ketidakmampuan bank untuk memenuhi persyaratan modal minimum hingga kondisi ekonomi masyarakat yang tertekan.

“Maraknya penutupan BPR disebabkan berbagai faktor. Manajemen risiko kurang baik, peningkatan kredit bermasalah, sampai kondisi ekonomi masyarakat yang tertetekan sehingga memengaruhi daya bayar nasabah,” kata Arianto kepada Tempo, Rabu, 16 Oktober 2024.

Arianto menilai, rendahnya daya bayar nasabah memperburuk situasi BPR yang memang sudah mengalami masalah, terutama bagi bank-bank kecil yang memiliki likuiditas rendah.

Sejak awal tahun hingga saat ini, OJK telah mencabut izin dari 15 industri BPR dan BPR Syariah (BPRS). Total perizinan yang dicabut terdiri dari 13 BPR dan 2 BPRS. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae sebelumnya mengatakan jumlahnya kemungkinan bertambah hingga 20 karena ada sejumlah BPR lain yang terindikasi memiliki permasalahan.

Mengenai persoalan ini, Arianto menilai langkah penutupan memang bisa menjadi satu mekanisme untuk melindungi nasabah dari risiko kerugian lebih lanjut karena perkara solvabilitas bank. Langkah ini, kata dia, memberikan kepastian hukum dan keuangan bagi nasabah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Meskipun berat bagi pemilik dan karyawan, secara jangka panjang, ini membantu menjaga integritas sistem perbankan,” katanya.

Menyitir laman OJK, BPR dan BPRS merupakan lembaga jasa keuangan yang memiliki peran untuk melayani masyarakat khususnya kepada segmen mikro dan kecil. Industri ini memiliki karakteristik khusus seperti sebaran lokasi BPR dan BPRS yang sebagian besar berada di wilayah kabupaten atau kecamatan.

Berikut daftar 15 BPR yang telah ditutup oleh OJK:

1. BPR Wijaya Kusuma
2. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto
3. BPR Usaha Madani Karya Mulia
4. BPR Bank Pasar Bhakti
5. BPR Bank Purworejo
6. BPR EDC CASH
7. BPR Aceh Utara
8. BPR Sembilan Mutiara
9. BPR Bali Artha Anugrah
10. BPRS Saka Dana Mulia
11. BPR Dananta
12. BPR Bank Jepara Artha
13. BPR Lubuk Raya Mandiri
14. BPR Sumber Artha Waru Agung
15. BPR Nature Primadana Capital

Nabiila Azzahra berkontribusi pada penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan 20 bank perkreditan rakyat atau BPR bakal gulung tikar di 2024 ini. Pengamat perbankan dan praktisi sistem pembayaran, Arianto Muditomo, menganggap tingginya angka BPR yang tutup disebabkan ketidakmampuan bank untuk memenuhi persyaratan modal minimum hingga kondisi ekonomi masyarakat yang tertekan.

“Maraknya penutupan BPR disebabkan berbagai faktor. Manajemen risiko kurang baik, peningkatan kredit bermasalah, sampai kondisi ekonomi masyarakat yang tertetekan sehingga memengaruhi daya bayar nasabah,” kata Arianto kepada Tempo, Rabu, 16 Oktober 2024.

Arianto menilai, rendahnya daya bayar nasabah memperburuk situasi BPR yang memang sudah mengalami masalah, terutama bagi bank-bank kecil yang memiliki likuiditas rendah.

Sejak awal tahun hingga saat ini, OJK telah mencabut izin dari 15 industri BPR dan BPR Syariah (BPRS). Total perizinan yang dicabut terdiri dari 13 BPR dan 2 BPRS. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae sebelumnya mengatakan jumlahnya kemungkinan bertambah hingga 20 karena ada sejumlah BPR lain yang terindikasi memiliki permasalahan.

Mengenai persoalan ini, Arianto menilai langkah penutupan memang bisa menjadi satu mekanisme untuk melindungi nasabah dari risiko kerugian lebih lanjut karena perkara solvabilitas bank. Langkah ini, kata dia, memberikan kepastian hukum dan keuangan bagi nasabah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Meskipun berat bagi pemilik dan karyawan, secara jangka panjang, ini membantu menjaga integritas sistem perbankan,” katanya.

Menyitir laman OJK, BPR dan BPRS merupakan lembaga jasa keuangan yang memiliki peran untuk melayani masyarakat khususnya kepada segmen mikro dan kecil. Industri ini memiliki karakteristik khusus seperti sebaran lokasi BPR dan BPRS yang sebagian besar berada di wilayah kabupaten atau kecamatan.

Berikut daftar 15 BPR yang telah ditutup oleh OJK:

1. BPR Wijaya Kusuma
2. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto
3. BPR Usaha Madani Karya Mulia
4. BPR Bank Pasar Bhakti
5. BPR Bank Purworejo
6. BPR EDC CASH
7. BPR Aceh Utara
8. BPR Sembilan Mutiara
9. BPR Bali Artha Anugrah
10. BPRS Saka Dana Mulia
11. BPR Dananta
12. BPR Bank Jepara Artha
13. BPR Lubuk Raya Mandiri
14. BPR Sumber Artha Waru Agung
15. BPR Nature Primadana Capital

Nabiila Azzahra berkontribusi pada penulisan artikel ini