REPUBLIKA.CO.ID, BALI - Para Penglingsir Puri di Bali meminta kegiatan Apel Kesetiaan Gerakan Pemuda (GP) Ansor kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada 21-25 Agustus 2024 di Bali dibatalkan. Kegiatan itu dinilai akan memberikan dampak negatif bagi industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Pulau Dewata.

Puri di Pulau Bali adalah nama sebutan untuk tempat tinggal bangsawan Bali, khususnya mereka yang masih keluarga dekat raja-raja Bali. Puri-puri di Bali dipimpin seorang keturunan raja, yang umumnya dipilih lembaga kekerabatan puri. Pemimpin puri yang umumnya sekaligus pemimpin lembaga kekerabatan puri, biasanya disebut sebagai Penglingsir atau Pemucuk.

“Berkumpulnya ribuan orang dengan uniform, dengan atribut seperti pasukan keamanan yang melakukan apel bersama akan memunculkan persepsi adanya ketidakamanan situasi. Hal ini akan menyebabkan ketidaknyamanan turis dan berpotensi menganggu aktivitas masyarakat lokal,” ujar Penglingsir Puri Agung Pemecutan Badung Ida Anak Agung Ngurah Putra Darmanuraga, Jumat (23/8/2024).

Dia mengingatkan agar semua pihak menjaga kondusifitas. Menurutnya, Bali sangat tergantung dengan aktivitas industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Faktor kenyamanan, keamanan, dan ketertiban menjadi syarat utama aktivitas tersebut berjalan. “Keberadaan organ-organ paramiliter pasti akan membuat suasana riuh dan gaduh. Apalagi jika agenda mereka disusupi dengan kepentingan-kepentingan politik,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Penglingsir Puri Agung Kerambitan Ida Anak Agung Gde Puja Utama. Dia berharap agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merespons permohonan para raja Bali, karena akan berdampak negatif terhadap industri pariwisata. Apalagi di sisi lain pemerintah tengah masif melakukan berbagai manuver agar pariwisata nasional kembali bangkit.

"Ini akan mengganggu upaya pemerintah yang tengah mengembalikan pariwisata nasional yang terpuruk pascapandemi," katanya.

Sementara itu, Penglingsir Puri Agung Singaraja Buleleng Bali Anak Agung Ngurah Ugrasena, menyampaikan kekhawatirannya akan adanya provokator pada acara apel tersebut. Jika itu terjadi akan menimbulkan kericuhan di Bali yang tentunya akan berdampak negatif bagi semua sektor industri di Pulau Dewata.

"Kami khawatir akan adanya provokator yang dapat menimbulkan kericuhan. Sehingga mengganggu berbagai aktivitas di kawasan pariwisata terutama di Nusa dua, Badung, Bali. Kami mohon bapak Kapolri bisa merespons hal ini. Demikian permohonan kami kepada Bapak Kapolri, kami ucapkan terima kasih," ujar dia.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya membantah tudingan adanya intimidasi menjelang Muktamar PKB di Bali pada 24-25 Agustus 2024. Diketahui bahwa Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dan Ikatan Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa juga menggelar Apel Kesetiaan di Bali pada tanggal 21-25 Agustus 2024.

Gus Yahya dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/8/2024), mengatakan bahwa kegiatan tersebut bukan atas inisiatif dari PBNU. "Tidak, ini inisiatif mereka," ujar Gus Yahya.

Ia mengaku belum mendapat laporan soal kegiatan tersebut. Gus Yahya hanya mengetahui bahwa saat ini Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Addin Jauharudin sedang berada di Vatikan. Addin bersama para ketua umum organisasi kepemudaan lintas agama, bertemu Paus Fransiskus menyampaikan Deklarasi Jakarta-Vatikan di Paul VI Audience Hall, Vatikan.

Untuk diketahui, Addin melalui siaran pers pada Kamis mengatakan bahwa Apel Kesetiaan itu untuk mengokohkan barisan generasi muda NU, terutama pada tahun transisi pemerintahan Indonesia sehingga prosesnya berjalan dengan aman. Apel yang digelar di Padanggalak, Denpasar tersebut juga dalam rangka merayakan HUT Ke-79 RI.

"Apel Kesetiaan ini tidak ada sangkut pautnya dengan agenda politik praktis mana pun, termasuk PKB. Panggilan kepada dua badan otonom NU ini dirasa perlu dan perlu dilakukan karena pada tahun 2024 adalah tahun yang sangat penting bagi generasi muda terlibat dalam membangun pondasi kuat menuju Indonesia Emas 2045," kata Addin.