Bisnis.com, JAKARTA - Muktamar VI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akhirnya menetapkan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk menjabat kembali sebagai ketua umum PKB periode 2024-2029.

Dilansir dari Antara, keputusan tersebut ditetapkan dalam Sidang Pleno Ke-4 Muktamar PKB usai 38 dewan pimpinan wilayah secara aklamasi meminta Cak Imin menjabat Ketua Umum PKB periode 2024-2029 pada sidang pleno ke-2.

“Setelah mendengar pernyataan kesediaan dari Muhaimin Iskandar, saya meminta pendapat forum untuk memberikan mandat kepada Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa masa bakti 2024-2029 sekaligus mandatoris tunggal Muktamar PKB 2024. Apakah dapat disetujui?” kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid yang dijawab setujui oleh peserta muktamar di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (24/8/2024).

Sebelumnya, Cak Imin dimintai kesediaan oleh Jazilul dalam sidang pleno ke-4. Dia kemudian menceritakan sempat bertanya kepada kerabatnya mengenai regenerasi pemimpin, tetapi disarankan untuk menanyakan kesediaan Dewan Pimpinan Cabang PKB.

“Saya ingin bertanya ke DPC-DPC, apakah pengurus DPC ingin melihat saya memimpin kembali?” kata Cak Imin.

Para peserta muktamar menyatakan secara bersama-sama agar Cak Imin memimpin kembali partai itu.

“Lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan,” kata muktamirin membuat suara Cak Imin kurang terdengar.

Cak Imin menyatakan kesediaan memimpin kembali partai tersebut.

“Saya menerima permintaan sahabat-sahabat untuk mengurus PKB periode 2024-2029,” katanya.

Wapres RI Ma'ruf Amin hadir untuk untuk membuka Muktamar VI PKB di Bali.

Selain Wapres, sejumlah pejabat yang turut hadir dalam pembukaan Muktamar VI PKB, yakni Menteri Koordinasi bidang Politik, Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily.

Muktamar VI PKB dijadwalkan akan ditutup oleh presiden terpilih Prabowo Subianto yang dilaksanakan pada Minggu (25/8).

Bisnis.com, JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang dipimpin oleh Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya, tidak ada satu pun yang hadir ke acara Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2024 yang digelar di Bali.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi pada Sabtu malam (24/8/2024), tidak ada satupun pengurus PBNU saat ini yang menghadiri Muktamar yang dipimpin oleh Ketua PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Adapun, beberapa tokoh penting yang hadir di antaranya Wakil Presiden RI KH Maruf Amin, Menko Polhukam Haji Tjahjanto, dan Mantan Ketum PBNU Said Aqil Siradj

Selain itu juga hadir Ketua DPD Aa Lanyalla, Politisi PDI-Perjuangan Basarah, politisi PPP sekaligus Wakil Ketua MPR Amir Uskara, politisi Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua Komisi 8 Ace Hasan Syahdlizi, Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi.

Seperti diketahui, konflik antara elite PKB dengan elite Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kian sengit. Para elite yang secara tradisi berasal dari kaum Nahdliyin itu tidak segan saling mengumbar kesalahan masing-masing ke ruang publik.

PKB merasa bahwa PBNU tidak berhak untuk mencampuri urusan dapur partai. PKB bukan organ otonom PBNU dan memiliki struktur maupun anggaran dasar dan rumah tangga sendiri.

Sementara itu, PBNU berkukuh bahwa sebagai partai yang lahir dan dibentuk oleh para elite agama NU, PKB seharusnya berada di bawah kendali mereka. Tak tanggung-tanggung, PBNU bahkan membentuk pansus untuk mengembalikan PKB ke 'khittah'-nya.

Sebelumnya, sempat terjadi demonstrasi di sekitaran lokasi Muktamar PKB. Aksi demo memprotes pembubaran acara muktamar PKB di Bali pada Sabtu (24/8/2024) sempat ricuh karena pendemo mencoba menerobos brikade Polisi.

Dari pantauan Bisnis, ratusan orang saling dorong beberapa kali, hingga beberapa Polisi dan massa terjatuh. Ratusan massa mencoba menerobos brikade Polisi agar bisa masik ke arena muktamat PKB.

Polisi pun berusaha menenangkan massa melalui pengeras suara, Polisi juga memperkuat personelnya di lapangan untuk menghalangi jika massa mencoba menerobos kembali.

aksi ini menuntut muktamar PKB dibubarkan karena Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar sudah melenceng dari garis para pendiri partai.

REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Ratusan massa beratribut Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar unjuk rasa dengan tujuan ingin membubarkan Muktamar PKB di kawasan Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (24/8/2024). "Ya kami menuntut agar Muktamar PKB mesti dibubarkan," kata salah satu peserta massa aksi, Arwan di Kabupaten Badung, Sabtu.

Sejak siang, massa aksi berbaju putih berlambang PKB, menggunakan udeng Bali. Mereka membawa spanduk partai berkumpul di sepanjang jalan masuk lokasi muktamar atau kongres tertinggi partai.

Kongres dijadwalkan mulai berlangsung petang ini dengan dihadiri Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. Namun, massa aksi tetap menunggu dan sesekali memaksa masuk untuk membubarkan muktamar yang rencananya berlangsung hingga Ahad (25/8/2024).

Arwan mengatakan, selain membubarkan kongres, target mereka juga adalah mendesak Abdul Muhaimin Iskandar mundur sebagai ketua umum. Pasalnya, Cak Imin dinilai tidak sesuai dengan muruah awal dibentuknya PKB.

"Karena ini tidak sesuai, Muhaimin itu sudah tidak sesuai dengan amanah yang disampaikan oleh pendiri partai, Gus Dur. Tidak sesuai amanah dari pendiri-pendiri partai, Muhaimin Iskandar seperti raja kecil di partainya yang bebas memecat dan memilih pengurus, banyak hal," ucap Arwan.

Menurut Arwan, target mereka untuk masuk ke dalam Bali Nusa Dua Convention Center, lokasi utama pertemuan. Namun, hingga saat ini mereka terhalang oleh ratusan personel dari Polresta Denpasar dibantu pecalang. "Kami bertahan, nanti kami lihat situasi, yang jelas tuntutannya bubarkan muktamar, ini ada yang dari Bali dan Jawa, harusnya bisa masuk tapi polisi tidak kasih," kata Arman..

Sebelumnya Sekretaris Steering Committee (Komite Pengarah) Muktamar VI PKB Syaiful Huda mengaku, sudah meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya mengusut massa aksi. Hal itu karena mereka mengaku-ngaku sebagai kader partai PKB.

"Ini forum tertinggi PKB, dan ada indikasi penyusupan, bahkan potensi untuk membuat onar dalam acara utama. Oleh karena itu, kami minta aktor intelektualnya diusut sampai tuntas," ucap Huda.

Bisnis.com, MANGUPURA - Aksi demonstrasi massa memprotes pembubaran acara muktamar PKB di Bali pada Sabtu (24/8/2024) sempat ricuh karena pendemo mencoba menerobos brikade Polisi.

Dari pantauan Bisnis, ratusan orang saling dorong beberapa kali, hingga beberapa Polisi dan massa terjatuh. Ratusan massa mencoba menerobos brikade Polisi agar bisa masik ke arena muktamat PKB.

Polisi pun berusaha menenangkan massa melalui pengeras suara, Polisi juga memperkuat personelnya di lapangan untuk menghalangi jika massa mencoba menerobos kembali.

Aksi ini menuntut muktamar PKB dibubarkan karena Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sudah melenceng dari garis para pendiri partai.

Koordinator Aksi Arwan menjelaskan Muktamar PKB harus dibubarkan karena dinilai sudah tidak sesuai dengan amanah para pendiri.

"Kami menuntut agar Muktamar PKB dibubarkan karena Muhaimin tidak sesuai dengan amanah yang disampaikan oleh pendiri partai," jelas Arwan kepada media, Sabtu (24/8/2024).

Arwan menjelaskan salah satu masalah yang dibuat oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin adalah dengan mematikan peran dewan syuro di internal PKB. Dia juga menyebut akan terus bertahan hingga Muktamar PKB dibubarkan. Para pendemo sudah mencoba bergerak ke arena muktamar akan tetapi dihalangi oleh Polisi.

Sebagaimana diketahui, PKB menggelar Muktamar di BNDCC, Nusa Dua, Bali selama dua hari. Cak Imin sendiri selaku Ketua Umum PKB sudah berada di Bali sejak Jumat malam (23/8/2024). Cak Imin optimis partainya solid jelang muktamar walaupun berbagai dinamika seperti kisruh dengan PBNU yang belum selesai hingga saat ini.

Selain aksi ini, GP Ansor dan Banser sempat menggelar apel kebangsaan di Pantai Padang Galak pada Jumat kemarin. Sejumlah 15.000 anggota yang didatangkan dari Jawa Timur dan Bali. Walaupun berdekatan dengan muktamar PKB, Ketua GP Ansor Addin Jauhari membantah kegiatannya berkaitan dengan muktamar.

BALI, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar bertemu dengan sejumlah tokoh lintas agama di Bali jelang Muktamar VI PKB, Jumat (23/8/2024) malam.

Dalam pertemuan di Pura Jagatnatha Puja Mandala itu, Muhaimin dianugerahi gelar 'Bapak Toleransi Penjaga Pancasila' oleh para pemuka agama.

“Kami para tokoh lintas iman memberikan tanda kehormatan dan menganugerahkan gelar Bapak Toleransi Penjaga Pancasila kepada Gus Muhaimin Iskandar,” Ketua Paguyuban antar-Umat Beragama Kompleks Puja Mandala, Wayan Solo, dikutip dari keterangan pers.

Muhaimin mendapatkan gelar itu karena dianggap selalu mengupayakan toleransi dan hubungan baik antar umat beragama.

Selain Wayan, pertemuan itu juga dihadiri Ketua Walubi Bali Oscar Naib Wanouw, Pendiri dan Pengasuh Ashram Gandih Puri Ida Rsi Putra Manuaba, Sekretaris PGI Bali Pendeta Yacob Yanuarius.

Kemudian, Ketua Majelis Tinggi Agama Khonghucu Ws. Adhinata Lee, Romo Adianto Paulus Harun, dan Ketua JQHNU KH Saifullah Ma’shum.

Dalam keterangannya, Muhaimin mengaku puas mendapatkan sambutan positif di Bali.

Pasalnya, PKB bakal menentukan arah ke depan, termasuk soal formasi kepemimpinannya dalam Muktamar VI yang berlangsung malam nanti.

“Ini menjadi kebahagiaan bagi kita semua, semoga para tokoh lintas agama, iman dan tokoh adat ini selalu dalam keadaan sehat,” kata Cak Imin.

“Saya sungguh bersyukur bisa bertemu tokoh-tokoh agama, lintas iman yang menyambut saya di Bali dengan semangat yang luar biasa,” ujar dia.

Diketahui PKB bakal melaksanakan Muktamar VI di Bali mulai Sabtu hari sampai Minggu (25/8/2024) besok.

Salah satu agenda Muktamar PKB adalah memilih ketua umum PKB untuk lima tahun ke depan.

Muhaimin sendiri mengaku tak berambisi untuk kembali menjadi ketua umum. Ia menyerahkan keputusan di tangan para kadernya.

Namun, sampai saat ini belum ada figur di internal PKB yang menyatakan ingin maju untuk menantang Muhaimin dalam proses pemilihan ketua umum.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Salah satu kandidat ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Rochman (Gus Adung) batal maju dalam pencalonan di Muktamar ke-VI PKB di Bali pada Jumat (23/8/2024). Sebelumnya, Gus Adung sempat disebut-sebut sebagai lawan kuat Cak Imin dalam agenda akbar PKB tersebut.

Gus Adung memilih mundur dalam kompetisi di Muktamar ke-VI PKB di Bali lantaran diminta fokus menuntaskan tugasnya sebagai Koordinator Staf Khusus Menteri Agama (Menag) RI.

"Jelang muktamar yang tinggal hitungan jam ini terus terang dinamikanya begitu kencang. Di sisi lain ada tugas utama di Kementerian Agama yang juga membutuhkan konsentrasi tinggi. Setelah berdiskusi cukup intens, Gus Men (Menag RI Yaqut Cholil Qoumas) akhirnya meminta saya untuk mengutamakan tugas-tugas di pemerintahan," ujar Gus Adung dalam keterangan persnya, Jumat (23/8/2024).

Dengan alasan yang lebih kuat itulah, Gus Adung sebagai santri sepenuhnya takdzim atas arahan Gus Men dan memutuskan untuk menarik diri dari pencalonan sebagai ketua umum PKB.

"Bagi saya Gus Men ini adalah kiai, pimpinan saya, sekaligus ulil amri," ucap Gus Adung.

Dia mengakui, keputusan mundur ini pasti mengagetkan banyak pihak, termasuk para kiai dan ratusan pengurus cabang yang sudah mendukungnya. Gus Adung berharap, meski dia batal maju, Muktamar PKB benar-benar berjalan demokratis dan menghasilkan pemimpin yang memiliki komitmen tinggi terhadap kemajuan partai.

Atas keputusannya ini, Gus Adung juga segera menyampaikan arahan kepada para pendukungnya, termasuk mendorong agar menempatkan muktamar sebagai forum evaluatif yang kritis untuk mengembalikan PKB sebagai partai yang reformis, terbuka dan modern.

"Saya dengan kerendahan hati mohon maaf atas keputusan ini. Saya yakin perubahan dan kemajuan di PKB akan segera terwujud dengan kesadaran dan komitmen bersama para kader. Saya yakin ini keputusan terbaik," kata Gus Adung.

Sementara itu, Menag Yaqut Cholil Qoumas mengakui dirinya baru hari ini menerima permohonan izin dari Abdul Rochman untuk mengikuti kontestasi di Muktamar VI PKB. Selaku atasan, ia tidak mengizinkan Gus Adung untuk ikut bursa pemilihan calon ketua umum PKB karena masih banyak tugas di Kementerian Agama yang harus diselesaikan.

"Tadi Adung menghadap saya minta izin. Saya nggak kasih izin. Wong pekerjaan di kantor masih banyak kok ikutan muktamar segala. Saya larang. Apalagi dia sudah komitmen sejak awal menjadi staf khusus saya untuk fokus membantu tugas-tugas di Kementerian Agama," ujar Gus Men.

Gus Men menjelaskan, dirinya akan sowan ke kiai-kiai untuk menyampaikan bahwa Adung tidak diperkenankan untuk ikut mencalonkan diri sebagai Ketum PKB.

"Atas pembatalan ini saya juga akan sowan atau menyampaikan kepada para kiai yang telah memberikan restu dan dukungan. Saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih. Pembatalan ini semata-mata ada tugas yang harus diselesaikan Adung untuk kepentingan masyarakat lebih luas yang waktunya nggak bisa dibagi dengan ikut muktamar," kata Gus Men.

REPUBLIKA.CO.ID, BALI - Para Penglingsir Puri di Bali meminta kegiatan Apel Kesetiaan Gerakan Pemuda (GP) Ansor kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada 21-25 Agustus 2024 di Bali dibatalkan. Kegiatan itu dinilai akan memberikan dampak negatif bagi industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Pulau Dewata.

Puri di Pulau Bali adalah nama sebutan untuk tempat tinggal bangsawan Bali, khususnya mereka yang masih keluarga dekat raja-raja Bali. Puri-puri di Bali dipimpin seorang keturunan raja, yang umumnya dipilih lembaga kekerabatan puri. Pemimpin puri yang umumnya sekaligus pemimpin lembaga kekerabatan puri, biasanya disebut sebagai Penglingsir atau Pemucuk.

“Berkumpulnya ribuan orang dengan uniform, dengan atribut seperti pasukan keamanan yang melakukan apel bersama akan memunculkan persepsi adanya ketidakamanan situasi. Hal ini akan menyebabkan ketidaknyamanan turis dan berpotensi menganggu aktivitas masyarakat lokal,” ujar Penglingsir Puri Agung Pemecutan Badung Ida Anak Agung Ngurah Putra Darmanuraga, Jumat (23/8/2024).

Dia mengingatkan agar semua pihak menjaga kondusifitas. Menurutnya, Bali sangat tergantung dengan aktivitas industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Faktor kenyamanan, keamanan, dan ketertiban menjadi syarat utama aktivitas tersebut berjalan. “Keberadaan organ-organ paramiliter pasti akan membuat suasana riuh dan gaduh. Apalagi jika agenda mereka disusupi dengan kepentingan-kepentingan politik,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Penglingsir Puri Agung Kerambitan Ida Anak Agung Gde Puja Utama. Dia berharap agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merespons permohonan para raja Bali, karena akan berdampak negatif terhadap industri pariwisata. Apalagi di sisi lain pemerintah tengah masif melakukan berbagai manuver agar pariwisata nasional kembali bangkit.

"Ini akan mengganggu upaya pemerintah yang tengah mengembalikan pariwisata nasional yang terpuruk pascapandemi," katanya.

Sementara itu, Penglingsir Puri Agung Singaraja Buleleng Bali Anak Agung Ngurah Ugrasena, menyampaikan kekhawatirannya akan adanya provokator pada acara apel tersebut. Jika itu terjadi akan menimbulkan kericuhan di Bali yang tentunya akan berdampak negatif bagi semua sektor industri di Pulau Dewata.

"Kami khawatir akan adanya provokator yang dapat menimbulkan kericuhan. Sehingga mengganggu berbagai aktivitas di kawasan pariwisata terutama di Nusa dua, Badung, Bali. Kami mohon bapak Kapolri bisa merespons hal ini. Demikian permohonan kami kepada Bapak Kapolri, kami ucapkan terima kasih," ujar dia.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya membantah tudingan adanya intimidasi menjelang Muktamar PKB di Bali pada 24-25 Agustus 2024. Diketahui bahwa Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dan Ikatan Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa juga menggelar Apel Kesetiaan di Bali pada tanggal 21-25 Agustus 2024.

Gus Yahya dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/8/2024), mengatakan bahwa kegiatan tersebut bukan atas inisiatif dari PBNU. "Tidak, ini inisiatif mereka," ujar Gus Yahya.

Ia mengaku belum mendapat laporan soal kegiatan tersebut. Gus Yahya hanya mengetahui bahwa saat ini Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Addin Jauharudin sedang berada di Vatikan. Addin bersama para ketua umum organisasi kepemudaan lintas agama, bertemu Paus Fransiskus menyampaikan Deklarasi Jakarta-Vatikan di Paul VI Audience Hall, Vatikan.

Untuk diketahui, Addin melalui siaran pers pada Kamis mengatakan bahwa Apel Kesetiaan itu untuk mengokohkan barisan generasi muda NU, terutama pada tahun transisi pemerintahan Indonesia sehingga prosesnya berjalan dengan aman. Apel yang digelar di Padanggalak, Denpasar tersebut juga dalam rangka merayakan HUT Ke-79 RI.

"Apel Kesetiaan ini tidak ada sangkut pautnya dengan agenda politik praktis mana pun, termasuk PKB. Panggilan kepada dua badan otonom NU ini dirasa perlu dan perlu dilakukan karena pada tahun 2024 adalah tahun yang sangat penting bagi generasi muda terlibat dalam membangun pondasi kuat menuju Indonesia Emas 2045," kata Addin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan digelar di Pulau Bali, Mulai 24 hingga 25 Agustus 2024. Gelaran forum tertinggi di PKB tersebut didukung penuh oleh salah satu tokoh adat di Pulau Dewata.

Dukungan itu, datang dari salah satu Penglingsir Puri Agung Singaraja, Bali, Anak Agung Ngurah Ugrasena yang menyambut gembira adanya Muktamar PKB di Pulau Bali. Dia mendoakan agar Muktamar PKB berjalan dengan sukses dan lancar.

"Saya menyambut gembira dan ikut mendoakan kesuksesan Muktamar PKB. Dan PKB ini salah satu partai yang diwarisi dan menjaga pluralisme dan NKRI," kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis (22/8/2024).

Ia juga mengucapkan selamat kepada ketua umum PKB Muhaimin Iskandar atau Gus Imin yang telah berhasil memimpin PKB selama ini hingga digelarnya kembali Muktamar PKB ke-6 di Bali. "Saya mengucapkan selamat atas keberhasilan Gus Muhaimin memimpin PKB selama ini," tuturnya.

Ia juga berharap, dengan digelarnya Muktamar PKB di Pulau Bali bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada kelompok-kelompok tertentu yang sengaja mengganggu lancarnya Muktamar PKB. Apalagi, sesama anak bangsa tidak boleh saling menjatuhkan dan ikut mendukung Muktamar PKB di Bali, sehingga berjalan aman, lancar, dan nyaman karena Bali adalah tempat pariwisata internasional yang harus nyaman bagi siapapun.

"Bali ini adalah pariwisata internasional dan tolong dijaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat Bali," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengundang 65 pimpinan partai politik (parpol) luar negeri untuk menghadiri acara Muktamar yang bakal digelar pada 24-25 Agustus 2024 di Bali.

Hal ini disampaikan Sekretaris Organizing Committee (OC) Muktamar ke-6 PKB Zainul Munasihin dalam jumpa pers di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (12/8/2024).

"Kita akan mengundang kurang lebih 65 pimpinan partai yang tergabung dalam CDI (Centris Demokrat Internasional). Dan insya Allah mereka konfirmasi untuk hadir ikut meramaikan Muktamar PKB 2024 di Bali," kata Zainul dalam jumpa pers.

Zainul menyampaikan, pihaknya mengundang partai-partai CDI karena PKB turut bergabung di dalamnya sejak 2019.

CDI berisikan partai politik haluan tengah di Eropa dan juga Amerika Latin.

Selain itu, kata Zainul, PKB mengundang pimpinan partai politik dalam negeri. Namun, ia tak menyebutkan siapa saja pimpinan partai politik yang turut diundang itu.

PKB menganggap partai politik merupakan tamu istimewa Muktamar.

Ia juga mengatakan, persiapan PKB untuk Muktamar berjalan baik.

"Alhamdulillah secara teknis semuanya insya Allah sudah ready secara teknis untuk menyambut para peserta Muktamar PKB yang nanti akan dihadiri insya Allah kurang lebih 5.500 pengurus dan kader PKB seluruh Indonesia," ucap dia.

Kemudian, lanjut Zainul, Muktamar turut mengundang para ulama, kiai yang selama ini sudah memberikan kontribusi yang luar biasa kepada PKB.

Dalam waktu dekat, PKB juga akan merilis logo Muktamar ke-6 yang semuanya merupakan hasil karya kader partai pimpinan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin itu.

Muktamar kali ini akan diisi dengan laporan pertanggungjawaban dari kepengurusan DPP PKB selama lima tahun terakhir.

Pelaksanaan Muktamar juga akan menentukan garis perjuangan PKB selama lima tahun ke depan.