REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH M Cholil Nafis, turut mengomentari kedatangan lima intelektual muda Nahdlatul Ulama bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog.

Bahkan Pengasuh Pesantren Cendekia Amanah Depok Jawa Barat ini bertutur, pernah hampir terjerumus dengan undangan ke negara pendudukan, Israel. Bagaimana Bisa?

Kiai Cholil mengisahkan, pada 2016 dirinya ditawari berkunjung ke Israel dan ziarah Masjid Al Aqsa. Hal ini dalam rangkaian undangan temu budaya intelektual muda dari pemerintah Israel. “Saya hampir terperosok ke sana karena atas ajakan teman,” kata dia, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

“Bagi saya yang saat itu ingin jalan-jalan ke luar negeri atau ingin ziarah Masjid Al Aqsa pasti tertarik,” kata Kiai Cholil menambahkan.

Tetapi setelah melalui pertimbangan matang dan atas nasihat almarhum KH Hasyim Muzadi, Kiai Cholil mengurungkan niat dan menolak ajakan tersebut.

“ Beliau tidak mengizinkan dan bahkan melarang saya berangkat. Walhamdulillah saya diselamatkan oleh Allah sehingga saya mengurungkan niat dan akhirnya saya menolak tawaran itu,” kata dia.

Lebih lanjut dia mengatakan, kunjungan tersebut tidak bisa dibenarkan dan benar-benar keterlaluan melukai hati dan rasa keadilan umat sebagai manusia, apapun alasannya. Sebab kondisi sekarang sudah jelas Israel melakukan penyerangan dan genosida kepada rakyat Palestina

“Sungguh disayangkan ternyata mereka-mereka adalah berpendidikan baik dan kader potensial di NU. Dan, itu memang sasaran Israel utk menggaet dukungan dari kader-kader muda di negara-negara lain. Ini lebih ngeri lagi tentang data yang menyebutkan bahwa simpatisan Israel di Indonesia mencapai 2 persen,” ujar dia.

Dirinya bahkan menyayangkan ternyata keterlibatan mereka tidak sekadar berkunjung tetapi juga memang sudah ada relasi dan hubungan dlm jaringan Yahudi. Ini bisa diakses melalui ramuan sermi Rahim.

“Saya tak paham apa yang menggiurkan dari sana kalau dibandingkan dengan kejahatannya. Apalagi membelanya atas nama dalil-dalil agama.. duuhh sedih,” kata Kiai Cholil.

.

Saya lihat dari jejaknya digitalnya, mereka itu bukan sekadar jalan-jalan tapi memang sudah menjadi jaringannya. Duhh ya Allah," kata dia.

Sejumlah intelektual muda Nahdliyin diam-diam berkunjung ke negara Israel yang sedang menjajah dan melakukan genosida terhadap Palestina. Menanggapi hal itu, PBNU menegaskan mereka tidak mewakili PBNU dan PBNU tidak mengetahui agenda tersebut.

Dalam foto yang diterima Republika.co.id, para intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU) tersebut di antaranya, Sukron Makmun, Zainul Maarif, Munawir Aziz, Nurul Bahrul Ulum, dan Izza Annafisah Dania. Mereka bertemu dengan Presiden Israel, Isaac Herzog.

Menanggapi kunjungan tersebut, Ketua PBNU, KH Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur menyatakan PBNU tidak mengetahui kunjungan tersebut dan sama sekali tidak mewakili institusi PBNU. Dia menegaskan delegasi tersebut tidak ada kaitannya dengan NU.

“Saya tidak kenal, jelas liar sekali (kunjungan mereka),” kata dia, kepada Republika.co.id, Ahad (14/7/2024).

Gus Fahrur menegaskan, PBNU terlepas sama sekali dengan kunjungan tersebut. “Ya, saya tidak kenal dan tidak tahu sama sekali,” ujarnya.

Gus Fahrur mengingatkan semua pihak untuk tidak mengatasnamakan NU tanpa ada surat tugas dari Ketua Umum PBNU terkait dengan dinas resmi. “Harus dibuktikan, dia datang sebagai apa dan siapa yang memberikan mandat,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA– Masyarakat Indonesia yang kebanyakan tengah berempati terhadap penderitaan saudara-saudara mereka di Jalur Gaza dikejutkan dengan kunjungan lima “intelektual” Nahdliyin ke Israel disambi pertemuan dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Salah satu peserta kunjungan menyinggung sikap Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid terkait hubungan diplomasi dengan Israel. Bagaimana konteksnya kala itu?

Menengok sejarah, negara Zionis Israel sejak mula sudah “ngebet” ingin menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Keabsahan mereka tentu akan sangat terkatrol jika ada hubungan dengan negara dengan populasi Muslim terbanyak di dunia itu.

Sejarahnya, Indonesia sejak awal menolak pendirian negara Israel karena didasari pencaplokan dan penjajahan Palestina. Namun pada Desember 1949, Presiden Israel Chaim Weizmann dan Perdana Menteri David Ben-Gurion mencoba membujuk dengan mengirim telegram ucapan selamat kepada Sukarno dan Mohammad Hatta atas proklamasi kemerdekaan RI dari Belanda. Pada Januari 1950, Israel melalui surat Menlu Moshe Sharett juga mengirim telegram berisikan keputusan Israel mengakui Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat.

Hatta membalas telegram-telegram itu dengan ucapan terima kasih. Namun ia menegaskan bahwa Indonesia tidak akan membalas Israel dengan pengakuan kedaulatan serupa. Pada 1955, Indonesia bersama negara-negara Asia-Afrika juga menolak mengakui Israel dan mendorong kemerdekaan Palestina. Presiden Sukarno, pada 1962, mengeluarkan Israel dari kesertaan di Asian Games tahun itu.

Upaya membangun hubungan diplomasi kemudian dilanjutkan Israel pada dekade 1990-an. Kala itu, pada 1993, Menlu RI Ali Alatas dan Menlu Israel Shimon Peres mengadakan pertemuan formal di sela-sela Konferensi HAM PBB di Wina. Pertemuan itu dilanjutkan dengan kunjungan mendadak Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin ke Jakarta untuk menemui Presiden Soeharto. Kedua kepala negara juga menggelar pertemuan lanjutan di Singapura dan New York.

Yang tak boleh luput dicatat, ada konteks penting yang melatari pertemuan-pertemuan tersebut. Yitzhak Rabin kala itu tengah terlibat perundingan damai dengan pimpinan Palestina Yasser Arafat. Perundingan keduanya menghasilkan Perjanjian Oslo yang menjamin kemerdekaan Palestina.

Dalam konteks itu Ali Alatas bertemu dengan Simon Peres. Indonesia hanya akan membuka kemungkinan pembukaan diplomatik jika perundingan damai itu membuahkan hasil dan ada kepastian soal kemerdekaan Palestina. Soeharto, dilaporkan Republika pada 1995, mengatakan bahwa dalam pertemuan di New York juga mengisyaratkan bahwa Israel harus mengembalikan semua wilayah yang dicaplok dari Palestina sebelum pembicaraan soal hubungan diplomatik kedua negara.

Pada akhir 1995, Benjamin Netanyahu sebagai pimpinan partai sayap kanan Likud menggelar demonstrasi besar-besaran menentang Perjanjian Oslo. “Matilah Rabin, matilah Rabin!” terdengar di antara pada peserta unjuk rasa. Salah satu yang hadir adalah menteri keamanan dalam negeri Israel saat ini, Itamar ben Gvir. Ia kala itu terekam memegang ornamen dari mobil Yitzhak Rabin.

“Kami dapat mobilnya, sebentar lagi kami dapat orangnya,” kata dia saat itu. Sebulan kemudian, Rabin ditembak mati. Pada November 1995, Yitzhak Rabin dibunuh oleh Yigal Amir, seorang ekstremis yang menentang ketentuan Perjanjian Oslo.

Amir dihukum atas pembunuhan Rabin dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Redup pulalah harapan solusi Israel-Palestina melalui jalan damai kala itu.

Pada 1999, giliran Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang membuka wacana hubungan diplomatik dengan Israel. Ia diketahui berkawan dengan Simon Perez yang terlibat dengan perundingan damai bersama Yitzhak Rabin dan Yasser Arafat. Ketiganya dapat penghargaan Nobel Perdamaian pada 1994.

Simon Perez saat itu menjabat menteri kerja sama regional Israel. Sama seperti Soeharto, Gus Dur punya sarat yang berat atas pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel yang tak bisa ditawar. Pertama, kemerdekaan Palestina, dan selanjutnya penarikan Israel dari Dataran Tinggi Golan.

Hal -hal ini yang kemudian membuat kunjungan kali ini berbeda dan tak bisa disamakan konteksnya. Pada masa Soeharto, jelas ada upaya perdamaian dan pengakuan kemerdekaan Palestina dari Israel.

Sementara pemerintahan terkini di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Presiden Isaac Herzog punya kebijakan yang sama sekali berbeda. Netanyahu adalah salah satu pemimpin paling ultranasionalistik yang pernah memimpin Israel. Ia meluaskan penjajahan di Tepi Barat, berulangkali mengebom Jalur Gaza, mencaplok Dataran Tinggi Golan, menjadikan apartheid sebagai kebijakan resmi Israel, dan melancarkan genosida terkini. Ia juga menolak sama-sekali pengakuan negara Palestina.

Bagaimana dengan presidennya Isaac Herzog? Sebelas-dua belas. Dalam wawancara di program Piers Morgan pada Mei lalu, menyuarakan keberatan keras Israel terhadap pengumuman pengakuan negara Palestina oleh Irlandia, Norwegia, dan Spanyol.

Ia juga membesar-besarkan penolakan di masyarakat Israel atas negara Palestina. “Ada argumen besar di Israel mengenai kemampuan atau penerimaan gagasan negara Palestina.”

Hal itu sebelumnya sampaikan juga di pertemuan di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss pada Januari 2024.“Jika Anda bertanya kepada rata-rata orang Israel saat ini tentang kondisi mental mereka, tidak ada orang waras yang mau memikirkan apa yang akan menjadi solusi dari perjanjian perdamaian,” katanya dalam sebuah wawancara di panggung utama WEF dilansir the Times of Israel.

Di sela forum itu, Aljazirah melaporkan, Isaac Herzog juga menjadi sasaran tuntutan pidana, Jaksa penuntut Swiss saat itu mengkonfirmasi, Herzog dituntut karena Israel dituduh melakukan kejahatan perang di Gaza.

“Pengaduan pidana akan diperiksa sesuai dengan prosedur biasa,” kata Kantor Kejaksaan Agung Swiss pada Jumat, seraya menambahkan bahwa pihaknya akan menghubungi Kementerian Luar Negeri Swiss untuk memeriksa pertanyaan tentang kekebalan individu yang bersangkutan.

Secara teori, negara ketiga tidak memiliki yurisdiksi pidana terhadap kepala negara, kepala pemerintahan, dan menteri luar negeri negara lain saat ini. Alasan di balik pengaduan dan siapa yang mengajukan pengaduan tidak disebutkan secara spesifik.

Kantor berita AFP memperoleh pernyataan yang diduga dikeluarkan oleh orang-orang di balik pengaduan tersebut, berjudul “Tindakan Hukum Melawan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan”. Dikatakan bahwa beberapa orang yang tidak disebutkan namanya telah mengajukan tuntutan kepada jaksa federal dan otoritas kewilayahan di Basel, Bern dan Zurich.

Pernyataan tersebut mengatakan bahwa penggugat sedang mencari tuntutan pidana sejalan dengan kasus yang diajukan ke Mahkamah Internasional (ICJ) oleh Afrika Selatan, yang menuduh Israel melakukan genosida dalam serangannya di Gaza.

Selepas serangan 7 Oktober, tepatnya sepekan kemudian, Isaac Herzog juga menyatakan dalam konferensi pers bahwa tidak ada warga sipil yang tidak bersalah di Gaza. Hal ini ia sampaikan saat itu, ketika ribuan warga Palestina berjuang untuk melarikan diri dari Gaza utara setelah militer Israel memerintahkan sekitar 1,1 juta dari mereka untuk mengungsi ke selatan menjelang operasi militer darat.

“Seluruh negara (Palestina) bertanggung jawab,” kata Herzog pada konferensi pers pada hari Jumat, 13 Oktober. “Tidak benar retorika mengenai warga sipil yang tidak sadar, tidak terlibat. Itu sama sekali tidak benar. Mereka bisa saja bangkit. Mereka bisa saja berperang melawan rezim jahat yang mengambil alih Gaza melalui kudeta,” ia menekankan.

Komentar itu salah satu yang digunakan Afrika Selatan dalam upaya meyakinkan Mahkamah Internasional bahwa genosida di Gaza adalah niat pemerintahan Israel.

Artinya, jika Soeharto dan Gus Dur bertemu dengan pemerintahan yang masih membuka harapan soal perdamaian dan pengakuan Palestina, kelima “intelektual” Nahdliyin justru bertemu dengan salah satu rezim Israel yang paling brutal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kunjungan lima orang intelektual muda Nahdliyin ke Israel menuai sorotan publik Indonesia. Mereka diketahui menghadap Presiden Israel, Isaac Herzog, seperti terdokumentasi dalam foto yang diterima Republika, kemarin.

Tidak diketahui persis, kapan kunjungan lima orang muda Nahdliyin ini. Namun, berdasar informasi yang diperoleh Republika, mereka berada di Israel selama pekan lalu. Artinya, selagi tentara militer zionis (IDF) aktif membombardir Jalur Gaza, orang-orang Indonesia tersebut sedang beramah tamah dengan Isaac Herzog dan jajaran.

Republika pada Ahad (14/7/2024) berupaya menghubungi seorang dari kelima Nahdliyin itu, yakni Gus Syukron Makmun. Namun, ia enggan berkomentar lebih lanjut tentang kunjungannya dan kawan-kawan ke Israel.

Selain Gus Syukron, tampak dalam foto itu sejumlah intelektual muda, yakni Dr Zainul Maarif, Munawir Aziz, Nurul Bahrul Ulum, dan Izza Annafisah Dania. Melalui akun media sosialnya, @zenmaarif, Dr Zainul Maarif mengungkapkan kesannya mengunjungi Israel dan bertemu langsung dengan presiden entitas zionis tersebut. Itu melalui tulisan singkatnya yang diberi judul, "BERBINCANG LANGSUNG DENGAN PRESIDEN ISRAEL."

"Saya bukan demonstran, melainkan filsuf agamawan. Alih-alih demonstrasi di jalanan dan melakukan pemboikotan, saya lebih suka berdiskusi dan mengungkapkan gagasan," tulis akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Jakarta, itu dalam akun medsos @zenmaarif.

"Terkait konflik antara Hamas-Israel, dan relasi Indonesia-Israel, saya bersama rombongan berdialog langsung dengan Presiden Israel, Isaac Herzog (yang duduk dengan dasi biru) di istana Sang Presiden. Semoga hasil terbaik yang dianugerahkan untuk kita semua," sambungnya.

ICJ dan PBB pun tak mempan

Kunjungan tokoh Indonesia ke Israel bukan kali ini saja, termasuk dari kalangan Nahdliyin. KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, misalnya, mengakui pernah beberapa kali lawatan ke Israel. Kunjungan itu dilakukannya sejak sebelum menjadi ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

"Saya memang sejak awal berpikir bahwa diperlukan enggagement yang komprehensif untuk merintis upaya-upaya menyelesaikan masalah, karena itu saya datang ke Israel," ujar Gus Yahya saat menjawab pertanyaan Republika dalam konferensi pers di Plaza PBNU, Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Namun, yang penting dicatat, lawatan Gus Yahya ke negeri zionis itu tidak dilakukan dalam konteks ketika agresi Israel sedang memanas, seperti yang berlangsung di Jalur Gaza sejak Oktober 2023 hingga detik ini. Termasuk foto yang menampilkan dirinya bersalaman dengan Benjamin Netanyahu, perdana menteri Israel. Itu terjadi pada 2018 silam, bukan belakangan ini.

Maka, timbul pertanyaan di benak publik. Mengapa kelima tokoh muda Nahdliyin ini sengaja mengunjungi Israel pada saat yang sama ketika Jalur Gaza masih membara akibat agresi militer zionis (IDF)?

Bila memang bermaksud membangun dialog, seperti yang disebut Dr Zainul Maarif: "berdiskusi dan mengungkapkan gagasan", efektifkah itu untuk meredam nafsu zionis dalam melakukan genosida terhadap penduduk sipil Palestina? Apa tolok ukurnya? Apakah segera sesudah kunjungan kelima WNI itu, Israel langsung mengurangi atau bahkan setop membantai rakyat Palestina?

Menanggapi fenomena ini, intelektual muda Ismail Fahmi PhD mengingatkan, sekaliber Mahkamah Internasional (International Court Justice/ICJ) dan PBB saja tidak dipedulikan oleh Israel. Seperti diketahui, sejak IDF menggempur Jalur Gaza pada Oktober 2023 kedua lembaga yang dihormati dunia internasional itu terus menyuarakan agar Tel Aviv menghentikan aksi militernya yang telah (dan sedang) menewaskan puluhan ribu warga sipil Palestina.

Lebih lanjut, menurut pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia itu, kedatangan lima orang muda Nahdliyin itu patut dicurigai sebagai bagian dari strategi komunikasi Israel dalam merebut simpati Indonesia, sebuah negara besar dengan penduduk mayoritas Muslim. Terlebih lagi, PBNU sudah menyuarakan kecaman keras atas lawatan mereka yang menghadap Presiden Israel itu.

"Jika ICJ dan PBB saja tidak digubris oleh Israel, lalu dialog apa yang diharapkan dari lima orang perwakilan ini untuk mendukung Palestina, kalau bukan untuk agenda komunikasi publik Israel di negara mayoritas Muslim?" tulis Ismail Fahmi melalui akun X-nya, yang sudah dikonfirmasi oleh Republika, Senin (15/7/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kunjungan lima orang intelektual muda Nahdliyin ke Israel menuai sorotan publik Indonesia. Mereka diketahui menghadap Presiden Israel, Isaac Herzog, seperti terdokumentasi dalam foto yang diterima Republika, kemarin.

Tidak diketahui persis, kapan kunjungan lima orang muda Nahdliyin ini. Namun, berdasar informasi yang diperoleh Republika, mereka berada di Israel selama pekan lalu. Artinya, selagi tentara militer zionis (IDF) aktif membombardir Jalur Gaza, orang-orang Indonesia tersebut sedang beramah tamah dengan Isaac Herzog dan jajaran.

Republika pada Ahad (14/7/2024) berupaya menghubungi seorang dari kelima Nahdliyin itu, yakni Gus Syukron Makmun. Namun, ia enggan berkomentar lebih lanjut tentang kunjungannya dan kawan-kawan ke Israel.

Selain Gus Syukron, tampak dalam foto itu sejumlah intelektual muda, yakni Dr Zainul Maarif, Munawir Aziz, Nurul Bahrul Ulum, dan Izza Annafisah Dania. Melalui akun media sosialnya, @zenmaarif, Dr Zainul Maarif mengungkapkan kesannya mengunjungi Israel dan bertemu langsung dengan presiden entitas zionis tersebut. Itu melalui tulisan singkatnya yang diberi judul, "BERBINCANG LANGSUNG DENGAN PRESIDEN ISRAEL."

"Saya bukan demonstran, melainkan filsuf agamawan. Alih-alih demonstrasi di jalanan dan melakukan pemboikotan, saya lebih suka berdiskusi dan mengungkapkan gagasan," tulis akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Jakarta, itu dalam akun medsos @zenmaarif.

"Terkait konflik antara Hamas-Israel, dan relasi Indonesia-Israel, saya bersama rombongan berdialog langsung dengan Presiden Israel, Isaac Herzog (yang duduk dengan dasi biru) di istana Sang Presiden. Semoga hasil terbaik yang dianugerahkan untuk kita semua," sambungnya.

ICJ dan PBB pun tak mempan

Kunjungan tokoh Indonesia ke Israel bukan kali ini saja, termasuk dari kalangan Nahdliyin. KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, misalnya, mengakui pernah beberapa kali lawatan ke Israel. Kunjungan itu dilakukannya sejak sebelum menjadi ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

"Saya memang sejak awal berpikir bahwa diperlukan enggagement yang komprehensif untuk merintis upaya-upaya menyelesaikan masalah, karena itu saya datang ke Israel," ujar Gus Yahya saat menjawab pertanyaan Republika dalam konferensi pers di Plaza PBNU, Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Namun, yang penting dicatat, lawatan Gus Yahya ke negeri zionis itu tidak dilakukan dalam konteks ketika agresi Israel sedang memanas, seperti yang berlangsung di Jalur Gaza sejak Oktober 2023 hingga detik ini. Termasuk foto yang menampilkan dirinya bersalaman dengan Benjamin Netanyahu, perdana menteri Israel. Itu terjadi pada 2018 silam, bukan belakangan ini.

Maka, timbul pertanyaan di benak publik. Mengapa kelima tokoh muda Nahdliyin ini sengaja mengunjungi Israel pada saat yang sama ketika Jalur Gaza masih membara akibat agresi militer zionis (IDF)?

Bila memang bermaksud membangun dialog, seperti yang disebut Dr Zainul Maarif: "berdiskusi dan mengungkapkan gagasan", efektifkah itu untuk meredam nafsu zionis dalam melakukan genosida terhadap penduduk sipil Palestina? Apa tolok ukurnya? Apakah segera sesudah kunjungan kelima WNI itu, Israel langsung mengurangi atau bahkan setop membantai rakyat Palestina?

Menanggapi fenomena ini, intelektual muda Ismail Fahmi PhD mengingatkan, sekaliber Mahkamah Internasional (International Court Justice/ICJ) dan PBB saja tidak dipedulikan oleh Israel. Seperti diketahui, sejak IDF menggempur Jalur Gaza pada Oktober 2023 kedua lembaga yang dihormati dunia internasional itu terus menyuarakan agar Tel Aviv menghentikan aksi militernya yang telah (dan sedang) menewaskan puluhan ribu warga sipil Palestina.

Lebih lanjut, menurut pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia itu, kedatangan lima orang muda Nahdliyin itu patut dicurigai sebagai bagian dari strategi komunikasi Israel dalam merebut simpati Indonesia, sebuah negara besar dengan penduduk mayoritas Muslim. Terlebih lagi, PBNU sudah menyuarakan kecaman keras atas lawatan mereka yang menghadap Presiden Israel itu.

"Jika ICJ dan PBB saja tidak digubris oleh Israel, lalu dialog apa yang diharapkan dari lima orang perwakilan ini untuk mendukung Palestina, kalau bukan untuk agenda komunikasi publik Israel di negara mayoritas Muslim?" tulis Ismail Fahmi melalui akun X-nya, yang sudah dikonfirmasi oleh Republika, Senin (15/7/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kunjungan lima cendikiawan muda Nahdliyin ke Israel mendapat kecaman berbagai pihak, tak terkecuali dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Rais Syuriyah PBNU KH Cholil Nafis menegaskan, kunjungan yang disertai dengan foto bersama Presiden Israel Isaac Herzog tersebut melukai perasaan umat Islam dan Indonesia. "Ini melukai perasaan umat Islam dan Indonesia. Tak bisa diterima oleh nalar sehat kunjungan mereka ke Israel bertemu presiden yang sedang menghancurkan manusia dan kemanusiaan di Palestina,"ujar Kiai Cholil lewat akun X @cholilnafis, Senin (15/7/2024).