REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, KH Saad Ibrahim merepons soal kerjasama yang pernah dilakukan organisasi Muhammadiyah bersama Leimena Institute, sebuah lembaga yang terkait dengan American Jewish Committee (AJC), sebuah NGO yang pro terhadap Zionis Israel.

Menurut dia, kerjasama tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alasan bahwa Muhammadiyah mendukung kekejaman Israel terhadap rakyat Palestina. Walaupun, menurut dia, sebenarnya yang pantas merespons masalah ini sebenarnya Ketua Muhamamadiyah bidang urusan lain.

"Itu gak bisa kemudian kita jadikan sebagai suatu alasan ya. Tapi, sekali lagi informasi tentang itu juga masih belum riil dan kemudian yang membidangi urusan itu adalah sekali lagi ada bagian dari ketua yang lain," ujar Kiai Saad.

Terkait masalah ini, dia pun mengibaratkan seperti relasi antarnegara. Lalu, satu negara itu pun memiliki operasi senyap yang sebenarnya berlawanan atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

"Tapi dalam konteks ini sama dengan beginilah kita punya relasi dengan misalnya negara-negara yang lain dan seperti itu dan negara-negara yang lain itu juga kadang-kadang punya hubungan-hubungan dengan yang sesuatu yang kemudian senyap berlawanan dengan Muhammadiyah. Paham ya dalam konteks seperti itu," ucap dia.

Karena itu, menurut dia, kerja sama Muhammadiyah dengan Leimena tersebut bukan berarti menunjukkan dukungan terhadap apa yang dilakukan Israel.

"Sehingga ketika kita berhubungan itu bukan dalam konteks mendukung apa yang telah dilakukan oleh pihak lain terkait dengan sekali lagi penjajah-penjajahan itu," kata Kiai Saad.

Muhammadiyah dikaitkan dengan kemitraan Leimena yang disebut kuat mempunyai hubungan dengan American Jewish Committee (AJC).

Dilansir dari laman resminya, AJC merupakan sebuah lembaga global yang "mendukung hak Israel untuk eksis dalam perdamaian dan keamanan." AJC, uniknya, didirikan jauh sebelum entitas zionis itu ada, yakni pada 11 November 1906.

Mengutip New York Times, AJC adalah "puncak organisasi-organisasi Yahudi yang ada di Amerika." Basisnya bertebaran bukan hanya di Negeri Paman Sam, melainkan juga antara lain Uni Emirat Arab dan Jerman.

Menanggapi tragedi kemanusiaan di Jalur Gaza yang berlangsung sejak Oktober 2023 hingga kini, AJC secara implisit menampik peristiwa itu sebagai sebuah genosida. Organisasi ini justru menuding Hamas sebagai pelaku "pembantaian terburuk yang menimpa kaum Yahudi sejak Holocaust."

AJC melakukan penetrasi ke sejumlah negara, termasuk Indonesia, melalui jalur dialog antariman dan budaya. Yang teranyar, adalah kuliah umum yang menghadirkan Ari Gordon, Direktur Muslim Yahudi The America Jewish Committee (AJC), sebuah NGO yang pro terhadap Zionis Israel Gordon adalah dengan istilah Cross Cultural Religious Literacy (CCRL), di Masjid Istiqlal pada Rabu (17/7/2024). Kegiatan ini mendadak batal sepihak menyusul polemik kunjungan lima intelektual Nahdliyin ke Presiden Israel, Isaac Herzog.

Menurut penuturan sumber Republika.co.id, AJC dalam operasinya di Indonesia menggandeng Institut Leimena. Melalui kolaborasi sudah banyak menjalin kerja sama dengan pemerintahan dan ormas keislaman.

Kementerian Agama misalnya, saat masih dijabat menterinya Fakhrul Rozi, memberikan karpet merah untuk mengadakan dialog lintas budaya dan iman.

Tak hanya itu, rencana kerja sama konon diagendakan untuk membuat kurikulum pengenalan Yahudi di madrasah-madrasah dan pesantren. Modus operandi ini tercium dan tidak dilanjutkan pada masa kepemimpinan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Keterkaitan antara AJC dengan Leimena bukan isapan jempol. Dikutip dari Jewishlink.news, Ari Gordon menjelaskan kegiatan terbaru dalam upaya AJC untuk membangun dan memperluas hubungan Muslim-Yahudi adalah misi kepemimpinan selama 10 hari yang diselenggarakan oleh AJC pada Juli di Indonesia, tempat di mana (sebagaimana dinyatakan dalam siaran pers AJC) AJC telah terlibat selama dua dekade.

Dia mengatakan, sebagai bagian dari keterlibatan jangka panjang ini, AJC telah bekerja sama dengan Leimena Institute (LI), sebuah LSM Indonesia yang memajukan pluralisme, untuk menyelenggarakan webinar internasional mengenai topik-topik Yahudi dengan Kementerian Agama Indonesia.

Selama setahun terakhir, kata dia, AJC telah bekerja sama dengan Leimena Institute untuk mengajarkan kelas “Pengantar Yudaisme” selama tiga jam kepada para pendidik agama di Indonesia, termasuk sesi “Tanya Apa Saja”, sebagai bagian dari program sertifikat Cross Cultural Religious Literacy (CCRL).

“Pada tahun pertamanya saja, pelatihan CCRL telah menjangkau lebih dari 2.400 pendidik agama di 34 provinsi di Indonesia,” kata dia.

Dia menyebutkan, dalam kunjungan kepemimpinan ke Indonesia pada bulan Juli, staf dan anggota dewan AJC bertemu dengan para pejabat pemerintah terkemuka, yang sangat mendorong lebih banyak lagi inisiatif antar masyarakat.

Mereka juga bertemu dengan para jurnalis, tokoh agama, aktivis masyarakat, akademisi dan pemimpin bisnis, serta mengunjungi beberapa sekolah dan perguruan tinggi agama.

Dalam sebuah program...

Sementara itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan surat instruksi penegasan kembali terkait pelarangan hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan Israel. Surat resmi tersebut dikeluarkan dengan nomor 2020/PB.03/A.1.03.08/99/07/2024 yang mempertegas surat instruksi sebelumnya pada era kepengurusan KH Said Aqil Siroj pada 2021 lalu.

"Merujuk Surat Edaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 4207/C.1.034/09/2021 tanggal 13 Shafar 1443 H/20 September 2021 M sebagaimana terlampir, dengan ini kami tegaskan bahwa instruksi untuk menghentikan dan/atau menangguhkan semua program/proyek kerja sama yang berhubungan dengan Institut Leimena, Institute for Global Engagement (IGE), dan American Jewish Committee (AJC), baik yang masih dalam rencana maupun yang sedang berjalan, tidak pernah dicabut dan masih berlaku hingga saat ini," isi surat edaran tersebut.

Wakil Ketua Umum PBNU, Amin Said Husni menegaskan, surat pelarangan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan Israel yang terbit di masa Kiai Said ditegaskan kembali pada masa kepengurusan Gus Yahya.

"Sebetulnya kebijakan untuk menangguhkan atau menghentikan kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional, seperti ACJ yang disebutkan secara eksplaisit di dalam surat itu 'kan sudah terbit pada kepengurusan PBNU periode yang lalu ketika Ketua Umumnya KH Said Aqil Siroj," ujar Amin Said dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Sabtu (20/7/2024).

Amin mengatakan, pelarangan hubungan atau kerja sama dengan lembaga yang disebutkan dalam surat instruksi itu seperti Institut Leimena, Institute for Global Engagement (IGE), American Jewish Committee (AJC), dan sejenisnya, tidak pernah dicabut sejak 2021 lalu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berkaitan dengan pemberitaan tentang RAHIM dan pengurusnya yang telah tersebar di media belakangan ini, kami menilai terdapat beberapa pemberitaan yang tidak benar dan menyesatkan sehingga kami perlu melakukan klarifikasi antara lain sebagai berikut:

Pertama, pemberitaan mengenai RAHIM atau pengurusnya yang disebut sebagai dalang atau diduga dalang pertemuan 5 kader NU dengan Presiden Israel.

BACA JUGA:Gunung Gede dan Pangrango Membeku dan Makhluk yang Lebih Kuat dari Gunung

Kami menegaskan bahwa RAHIM tidak terlibat sama sekali dalam kunjungan 5 kader NU ke Israel, termasuk melakukan pertemuan dengan Presiden Israel, Isaac Herzog.

Hal ini diperkuat oleh fakta-fakta yang muncul bahwa kunjungan lima kader NU ke Israel atas inisiatif pribadi. Termasuk keterlibatan salah satu pengurus RAHIM a.n. Zainul Ma’arif, yang diakui berangkat atas nama pribadi sehingga tidak ada kaitan dengan organisasi pengurus RAHIM yang lain.

Selain itu, fakta yang muncul belakangan juga mengungkap bahwa keberangkatan 5 kader NU ke Israel, difasilitasi oleh WNA Alumni Harvard dan didanai oleh lembaga I-Trek (Israel Trek).

Kami pada dasarnya menyayangkan pemberitaan media yang seolah-olah pertemuan dengan Presiden Israel hanya diikuti 5 kader NU dan dikaitkan dengan RAHIM, padahal dalam foto yang beredar terdapat 8 orang WNI yang melakukan pertemuan dengan Presiden Israel.

Kedua, pemberitaan bahwa RAHIM adalah organisasi lobi Israel

Kami menegaskan bahwa RAHIM bukanlah organisasi agitasi maupun konspirasi. RAHIM merupakan organisasi lintas iman, kajian dan diskusi perdamaian antarumat beragama, tidak terkecuali Yahudi.

Sebenarnya hal ini dapat dilihat dari profil organisasi RAHIM yang telah banyak dikutip oleh media. Komunitas penganut Yudaisme yang tergabung dalam RAHIM yaitu Eits Chaim Indonesia dan Bnei Noah Indonesia yang disebut-sebut terafiliasi dengan (Pemerintah) Israel, tidaklah benar.

Faktanya, keduanya merupakan komunitas agama yang memiliki tokoh panutan yaitu Rabbi, sebagaimana ulama di kalangan Muslim. Amanat konstitusi UUD 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Kita ketahui, masih terbatasnya tokoh agama Yahudi di Indonesia, ‘memaksa’ pengikut Yudaisme mencari guru dan pembimbing dari luar negeri dalam hal ini Rabbi. Sehingga, tuduhan sebagai organisasi lobi Israel jelas tidak sesuai dengan fakta.

RAHIM didirikan dengan semangat dan visi yang sama untuk ikut merespons situasi konflik di dunia. Bahkan, launching RAHIM yang dilaksanakan pada bulan April 2022, pada dasarnya justru terdorong oleh situasi dunia yang mengkhawatirkan saat itu, di mana sejak Februari 2022 Rusia mulai berperang dengan Ukraina.

Sejumlah orang pemeluk agama yang akhirnya menjadi pengurus RAHIM, merasa prihatin atas kondisi dunia saat itu dan khawatir akan berpengaruh terhadap Indonesia secara khusus. Sikap dan posisi RAHIM secara jelas tercantum dalam deklarasi yang dibacakan oleh seluruh pengurus RAHIM, yang menyatakan:

a. Kami meyakini bahwa Tuhan menciptakan manusia yang berbeda-beda ras, suku, bangsa dan bahasa, tidak lain untuk saling mengenali, yang diwujudkan dengan sikap saling menghormati dan memuliakan. Kenyataan bahwa situasi dunia dalam setiap zamannya tidak lepas dari konflik antar ras, suku dan bangsa, merupakan tantangan nyata bagi setiap manusia untuk mewujudkan perdamaian

b. Kami menyadari bahwa Tuhan menjadikan manusia sebagai pemimpin di bumi, tidak lain untuk memastikan sistem kehidupan berjalan harmonis, damai dan tenteram.

Datangnya agama menjadi penerang dan sekaligus petunjuk bagi manusia untuk memiliki rasa mengasihi dan menyayangi terhadap segenap alam. Untuk itu, kami berharap kepada para pemimpin dunia baik pemimpin negara, masyarakat maupun agama, agar menjamin perdamaian dan menghindari adanya kekerasan terhadap sesama manusia

c. Kami menilai pentingnya dialog dan keterbukaan sebagai jalan ikhtiar rekonsiliasi konflik menuju perdamaian abadi. Segala kampanye positif perlu digalakkan secara terus menerus guna melawan narasi-narasi negatif yang membawa pada benturan peradaban, bahkan peperangan

d. Kami mendorong keterlibatan segenap unsur masyarakat dunia, berperan aktif dalam membangun persaudaraan yang tulus dan adil, dalam mendukung tercapainya perdamaian dunia. Relasi antar masyarakat dapat menjadi kekuatan yang nyata dalam proses rekonsiliasi konflik dunia

e. Kami mengambil inspirasi dari Ibrahim, bapak dan ikon pemersatu agama-agama monoteisme, menempatkan “Rumah Ibrahim” (RAHIM) sebagai rumah besar yang nyaman dan damai bagi seluruh umat manusia

f. Kami sebagai warga Indonesia, yang tergabung dalam RAHIM berikhtiar membantu NKRI dalam mewujudkan perdamaian di bumi pertiwi, termasuk isu konflik regional maupun internasional, sebagai wujud kecintaan dan kesetiaan kami kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

RAHIM dan pengurusnya...

Sebagai organisasi yang dibangun secara mandiri dan dikelola dengan sukarela sebagai ruang aktualisasi pada isu lintas iman, yang mana dalam hal ini masing-masing pengurus RAHIM pada dasarnya memiliki kesibukan masing-masing, mengakui masih lemah dalam hal manajemen organisasi.

Penyertaan logo LBM NU pada website RAHIM, semata-mata bentuk antusiasme kami dan tidak terdapat maksud lain dan kalau memang itu keliru, maka kami memohon maaf dan sudah langsung kami takedown (matikan).

Keenam, pemberitaan tentang adanya Hubungan RAHIM dengan Niruban Balachandran yang diduga fasilitasi kunjungan 5 kader NU ke Israel

Beberapa pemberitaan di media menyebutkan bahwa Niruban Balachandran yang ikut dalam pertemuan dengan Presiden Israel, merupakan pengurus atau orang yang terafiliasi dengan RAHIM.

Kami menegaskan bahwa yang bersangkutan bukanlah pengurus atau orang yang terafiliasi dengan RAHIM, serta tidak pernah mendapatkan apapun dari yang bersangkutan.

Apabila terdapat pernyataan maupun referensi tentang yang bersangkutan terafiliasi dengan RAHIM, hal tersebut di luar pengetahuan kami. Berkenaan hal tersebut, kami akan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya.

Ketujuh, vakum aktivitas dan pembubaran yayasan RAHIM

RAHIM telah vakum/tidak beraktivitas sejak November 2023, yang diakhiri dengan doa bersama lintas iman pada 5 November 2023, sehingga bisa dipastikan bahwa RAHIM tidak terlibat dalam keberangkatan 5 kader NU ke Israel yang terjadi di bulan Juni-Juli 2024.

RAHIM hanya berkegiatan yang sebagian besar via daring sejak April 2022 sampai dengan November 2023. Praksis berjalan hanya 20 bulan saja. Kekeliruan kami adalah sejak RAHIM sudah tutup dan tidak ada kegiatan sama sekali, tapi facebook dan websitenya masih aktif. Sehingga ketika diseret-seret dan dikait-kaitkan dengan persoalan 5 Nahdliyin itu mengingatkan kami untuk menghapus facebook dan websitenya.

Sebagai informasi tambahan, RAHIM tidak memiliki kantor definitif. Sebab didirikan pada saat pandemi, di samping tidak ada dana untuk menyewa kantor.

Berkenaan dengan hal-hal yang kami sampaikan di atas, kami minta kepada setiap media yang telah memberitakan RAHIM atau pengurus RAHIM, agar mengoreksi atau mengklarifikasi pemberitaan yang tidak sesuai dengan fakta dan penjelasan dari kami.

Selain itu, kami meminta kepada media yang telah salah memberitakan tentang RAHIM dan pengurusnya berkaitan dengan kunjungan 5 kader NU ke Israel, ataupun terkait relasi RAHIM atau pengurusnya dengan Israel, dan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, agar meminta maaf kepada publik dan menghapus/take down pemberitaan dimaksud.

Terima kasih

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Tak ada yang mengira dan membaca dengan baik betapa aksi lobi-lobi Yahudi pro Zionis Israel telah menggurita di Indonesia. Cengkeraman tentakelnya telah menyentuh sejumlah lembaga baik di pemerintahan atau swasta, tak terkecuali lembaga keislaman.

Di antara lembaga itu adalah American Jewish Committee (AJC). Dilansir dari laman resminya, AJC merupakan sebuah lembaga global yang "mendukung hak Israel untuk eksis dalam perdamaian dan keamanan." AJC, uniknya, didirikan jauh sebelum entitas zionis itu ada, yakni pada 11 November 1906.

Mengutip New York Times, AJC adalah "puncak organisasi-organisasi Yahudi yang ada di Amerika." Basisnya bertebaran bukan hanya di Negeri Paman Sam, melainkan juga antara lain Uni Emirat Arab dan Jerman.

Menanggapi tragedi kemanusiaan di Jalur Gaza yang berlangsung sejak Oktober 2023 hingga kini, AJC secara implisit menampik peristiwa itu sebagai sebuah genosida. Organisasi ini justru menuding Hamas sebagai pelaku "pembantaian terburuk yang menimpa kaum Yahudi sejak Holocaust."

AJC melakukan penetrasi ke sejumlah negara, termasuk Indonesia, melalui jalur dialog antariman dan budaya. Yang teranyar, adalah kuliah umum yang menghadirkan Ari Gordon, Direktur Muslim Yahudi The America Jewish Committee (AJC), sebuah NGO yang pro terhadap Zionis Israel Gordon adalah dengan istilah Cross Cultural Religious Literacy (CCRL), di Masjid Istiqlal pada Rabu (17/7/2024). Kegiatan ini mendadak batal sepihak menyusul polemik kunjungan lima intelektual Nahdliyin ke Presiden Israel, Isaac Herzog.

Menurut penuturan sumber Republika.co.id, AJC dalam operasinya di Indonesia menggandeng Institut Leimena. Melalui kolaborasi sudah banyak menjalin kerja sama dengan pemerintahan dan ormas keislaman.

Kementerian Agama misalnya, saat masih dijabat menterinya Fakhrul Rozi, memberikan karpet merah untuk mengadakan dialog lintas budaya dan iman.

Tak hanya itu, rencana kerja sama konon diagendakan untuk membuat kurikulum pengenalan Yahudi di madrasah-madrasah dan pesantren. Modus operandi ini tercium dan tidak dilanjutkan pada masa kepemimpinan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Keterkaitan antara AJC dengan Leimena bukan isapan jempol. Dikutip dari Jewishlink.news, Ari Gordon menjelaskan kegiatan terbaru dalam upaya AJC untuk membangun dan memperluas hubungan Muslim-Yahudi adalah misi kepemimpinan selama 10 hari yang diselenggarakan oleh AJC pada Juli di Indonesia, tempat di mana (sebagaimana dinyatakan dalam siaran pers AJC) AJC telah terlibat selama dua dekade.

Dia mengatakan, sebagai bagian dari keterlibatan jangka panjang ini, AJC telah bekerja sama dengan Leimena Institute (LI), sebuah LSM Indonesia yang memajukan pluralisme, untuk menyelenggarakan webinar internasional mengenai topik-topik Yahudi dengan Kementerian Agama Indonesia.

Selama setahun terakhir, kata dia, AJC telah bekerja sama dengan Leimena Institute untuk mengajarkan kelas “Pengantar Yudaisme” selama tiga jam kepada para pendidik agama di Indonesia, termasuk sesi “Tanya Apa Saja”, sebagai bagian dari program sertifikat Cross Cultural Religious Literacy (CCRL).

“Pada tahun pertamanya saja, pelatihan CCRL telah menjangkau lebih dari 2.400 pendidik agama di 34 provinsi di Indonesia,” kata dia.

Dia menyebutkan, dalam kunjungan kepemimpinan ke Indonesia pada bulan Juli, staf dan anggota dewan AJC bertemu dengan para pejabat pemerintah terkemuka, yang sangat mendorong lebih banyak lagi inisiatif antar masyarakat.

Mereka juga bertemu dengan para jurnalis, tokoh agama, aktivis masyarakat, akademisi dan pemimpin bisnis, serta mengunjungi beberapa sekolah dan perguruan tinggi agama.

Dalam sebuah program...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan surat instruksi penegasan kembali terkait pelarangan hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan Israel. Surat resmi tersebut dikeluarkan dengan nomor 2020/PB.03/A.1.03.08/99/07/2024 yang mempertegas surat instruksi sebelumnya pada era kepengurusan KH Said Aqil Siroj pada 2021 lalu.

Lembaga yang dimaksud adalah Leimena Institute. Lantas siapa Leimena Institute? Dikutip dari laman resminya, Institut Leimena adalah lembaga non profit yang berdiri pada 2005, Institut Leimena dibentuk sebagai respons atas perkembangan situasi bangsa dan negara, serta harapan para pimpinan lembaga gereja aras nasional.

BACA JUGA:Adidas Coret Bella Hadid dari Iklan Sepatu Usai Dikritik Israel, Netizen Serukan Boikot

Partisipasi warga gereja dalam membangun bangsa dan negara sebetulnya telah mendapat perhatian umat Kristiani sejak lama. Oleh karena itu, Sidang Raya X DGI/PGI 1984 di Ambon memutuskan agar PGI (Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia) membentuk lembaga kajian yang dinamai Akademi Leimena dengan Letjen. T.B. Simatupang sebagai ketua yang pertama.

Pada 2004, atas masukan dan harapan dari para pimpinan lembaga gereja aras nasional, beberapa pengurus Akademi Leimena sepakat untuk mendirikan Institut Leimena sebagai lembaga kajian independen yang mencerminkan perkembangan keberagaman gereja dewasa ini.

Para pendiri, sekaligus anggota Board of Trustees yang pertama adalah Jakob Tobing, Mangara Tambunan, Matius Ho, Radja Kami Sembiring Meliala, dan Viveka Nanda Leimena.

Di antara program unggulan Leimena Institute adalah Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB) yang dalam bahasa Inggris, sebagaimana dijelaskan Ari Gordon, Direktur Muslim Yahudi The America Jewish Committee (AJC), sebuah NGO yang pro terhadap Zionis Israel Gordon adalah dengan istilah Cross Cultural Religious Literacy (CCRL).

Yaitu sebuah pendekatan berpikir, bersikap, dan bertindak untuk dapat bekerja sama dengan orang yang berbeda agama dan kepercayaan (kompetensi kolaboratif), berlandaskan pada pemahaman akan kerangka moral, spiritual, dan pengetahuan diri pribadi (kompetensi pribadi) dan orang lain yang berbeda agama dan kepercayaan (kompetensi komparatif).

LKLB didasarkan pada keyakinan bahwa kesadaran dan kebaikan bersama bagi umat manusia akan tercapai bukan ketika keragaman agama dan kepercayaan ditolak atau bahkan dilebur menjadi keseragaman, tetapi justru ketika keragaman tersebut diteguhkan dan dikelola bersama oleh para penganutnya yang berbeda melalui proses evaluasi, komunikasi, dan negosiasi untuk menanggapi berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi, baik dalam konteks lokal maupun global.

LKLB menyediakan suatu kerangka untuk bekerja sama dengan pihak lain dalam membahas dan menyelesaikan tantangan global bersama, tanpa mengorbankan substansi keyakinan sendiri.

Program ini telah menghasilkan alumni. Merujuk pada data yang dirilis pada 5 Juli 2024, LKLB telah meluluskan 8.352 peserta dan alumni, 56 program internasional bersertifikat tentang pengenalan LKLB, 28 online upgrading course, 17 webinar internasional, dan 15 hybrid upgrading workshop.

Lembaga ini juga telah bermitra dengan banyak organisasi di Indonesia. Menurut laman resminya, di antara organisasi yang bekerja sama adalah:

1. Masjid Istiqlal

2. Lembaga Pengembangan Pesantren PP Muhammadiyah (LP2PPM)

3. Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah

4. Maarif Institute

5. Alkhairaat Palu Sulawesi Tengah

6. Universitas Alkhairaat Palu Sulteng

7. Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

8. Yayasan Wakaf UMI Universitas Muslim Indonesia

9. RBC Institute A Malik Fadjar

10. The Sanneh Institute

11, Templeton Religion

12. Bridge Projects.

Sebagaimana diketahui, upaya lobi Yahudi untuk melakukan penetrasi terhadap pemahaman hubungan antara Indonesia dan Israel dilakukan dengan berbagai cara.

Salah satunya, melalui dialog lintas agama dan budaya. Salah satu lembaga yang bekerjasama aktif melakukan hal tersebut adalah Leimena Institute. Kerja sama ini secara jelas ditegaskan langsung oleh Ari Gordon, Direktur Muslim Yahudi The America Jewish Committee (AJC), sebuah NGO yang pro terhadap Zionis Israel. Ari Gordon, belakangan batal mengisi kuliah umum di Masjid Istiqlal pada Rabu 17 Juli 2024 lalu.

Dikutip dari..

Siapa AJC?

Dlansir dari laman resminya, American Jewish Committee (AJC) merupakan sebuah lembaga global yang "mendukung hak Israel untuk eksis dalam perdamaian dan keamanan." AJC, uniknya, didirikan jauh sebelum entitas zionis itu ada, yakni pada 11 November 1906.

Mengutip New York Times, AJC adalah "puncak organisasi-organisasi Yahudi yang ada di Amerika." Basisnya bertebaran bukan hanya di Negeri Paman Sam, melainkan juga antara lain Uni Emirat Arab dan Jerman.

Menanggapi tragedi kemanusiaan di Jalur Gaza yang berlangsung sejak Oktober 2023 hingga kini, AJC secara implisit menampik peristiwa itu sebagai sebuah genosida. Organisasi ini justru menuding Hamas sebagai pelaku "pembantaian terburuk yang menimpa kaum Yahudi sejak Holocaust."

Pendakwah asal Indonesia yang bergiat di Amerika Serikat (AS), Imam Shamsi Ali mengingatkan organisasi-organisasi masyarakat (ormas) Islam di Tanah Air. Pasalnya, menurut dia, kini lembaga global yang pro-zionisme terus menggencarkan penetrasi.

"Saat ini, AJC menembus banyak ke jantung dunia akademik, termasuk universitas Islam negeri (UIN) dan institusi-institusi Islam. Kalau tidak paham dan kurang strategi, kita bisa dipakai sebagai stempel untuk tujuan mereka," kata Imam Shamsi Ali, dalam keterangan tertulis yang telah dikonfirmasi, Republika.co.id, Rabu (17/7/2024).

Imam Shamsi Ali menyoroti penetrasi AJC di Indonesia. Lebih lanjut, dai kelahiran Sulawesi Selatan itu meminta Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, sebagai dua ormas Islam terbesar di Tanah Air, untuk waspada.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan surat instruksi penegasan kembali terkait pelarangan hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan Israel. Surat resmi tersebut dikeluarkan dengan nomor 2020/PB.03/A.1.03.08/99/07/2024 yang mempertegas surat instruksi sebelumnya pada era kepengurusan KH Said Aqil Siroj pada 2021 lalu.

Lembaga yang dimaksud adalah Leimena Institute. Lantas siapa Leimena Institute? Dikutip dari laman resminya, Institut Leimena adalah lembaga non profit yang berdiri pada 2005, Institut Leimena dibentuk sebagai respons atas perkembangan situasi bangsa dan negara, serta harapan para pimpinan lembaga gereja aras nasional.

Partisipasi warga gereja dalam membangun bangsa dan negara sebetulnya telah mendapat perhatian umat Kristiani sejak lama. Oleh karena itu, Sidang Raya X DGI/PGI 1984 di Ambon memutuskan agar PGI (Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia) membentuk lembaga kajian yang dinamai Akademi Leimena dengan Letjen. T.B. Simatupang sebagai ketua yang pertama.

Pada 2004, atas masukan dan harapan dari para pimpinan lembaga gereja aras nasional, beberapa pengurus Akademi Leimena sepakat untuk mendirikan Institut Leimena sebagai lembaga kajian independen yang mencerminkan perkembangan keberagaman gereja dewasa ini.

Para pendiri, sekaligus anggota Board of Trustees yang pertama adalah Jakob Tobing, Mangara Tambunan, Matius Ho, Radja Kami Sembiring Meliala, dan Viveka Nanda Leimena.

Di antara program unggulan Leimena Institute adalah Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB) yang dalam bahasa Inggris, sebagaimana dijelaskan Ari Gordon, Direktur Muslim Yahudi The America Jewish Committee (AJC), sebuah NGO yang pro terhadap Zionis Israel Gordon adalah dengan istilah Cross Cultural Religious Literacy (CCRL).

Yaitu sebuah pendekatan berpikir, bersikap, dan bertindak untuk dapat bekerja sama dengan orang yang berbeda agama dan kepercayaan (kompetensi kolaboratif), berlandaskan pada pemahaman akan kerangka moral, spiritual, dan pengetahuan diri pribadi (kompetensi pribadi) dan orang lain yang berbeda agama dan kepercayaan (kompetensi komparatif).

LKLB didasarkan pada keyakinan bahwa kesadaran dan kebaikan bersama bagi umat manusia akan tercapai bukan ketika keragaman agama dan kepercayaan ditolak atau bahkan dilebur menjadi keseragaman, tetapi justru ketika keragaman tersebut diteguhkan dan dikelola bersama oleh para penganutnya yang berbeda melalui proses evaluasi, komunikasi, dan negosiasi untuk menanggapi berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi, baik dalam konteks lokal maupun global.

LKLB menyediakan suatu kerangka untuk bekerja sama dengan pihak lain dalam membahas dan menyelesaikan tantangan global bersama, tanpa mengorbankan substansi keyakinan sendiri.

Program ini telah menghasilkan alumni. Merujuk pada data yang dirilis pada 5 Juli 2024, LKLB telah meluluskan 8.352 peserta dan alumni, 56 program internasional bersertifikat tentang pengenalan LKLB, 28 online upgrading course, 17 webinar internasional, dan 15 hybrid upgrading workshop.

Lembaga ini juga telah bermitra dengan banyak organisasi di Indonesia. Menurut laman resminya, di antara organisasi yang bekerja sama adalah:

1. Masjid Istiqlal

2. Lembaga Pengembangan Pesantren PP Muhammadiyah (LP2PPM)

3. Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah

4. Maarif Institute

5. Alkhairaat Palu Sulawesi Tengah

6. Universitas Alkhairaat Palu Sulteng

7. Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

8. Yayasan Wakaf UMI Universitas Muslim Indonesia

9. RBC Institute A Malik Fadjar

10. The Sanneh Institute

11, Templeton Religion

12. Bridge Projects.

Sebagaimana diketahui, upaya lobi Yahudi untuk melakukan penetrasi terhadap pemahaman hubungan antara Indonesia dan Israel dilakukan dengan berbagai cara.

Salah satunya, melalui dialog lintas agama dan budaya. Salah satu lembaga yang bekerjasama aktif melakukan hal tersebut adalah Leimena Institute. Kerja sama ini secara jelas ditegaskan langsung oleh Ari Gordon, Direktur Muslim Yahudi The America Jewish Committee (AJC), sebuah NGO yang pro terhadap Zionis Israel. Ari Gordon, belakangan batal mengisi kuliah umum di Masjid Istiqlal pada Rabu 17 Juli 2024 lalu.

Dikutip dari..

Menanggapi pertanyaan dari The Jewish Link mengenai kurangnya pengakuan resmi terhadap agama Yahudi di Indonesia, dia menyatakan bahwa negara ini sedang bergumul dengan beberapa masalah yang berkaitan dengan pelestarian demokrasi yang beragam, yang memiliki mayoritas Muslim, namun tidak memiliki karakter Islam secara eksplisit dalam konstitusi, sebanyak 87 persen warga negara beragama Islam-dan menurutnya akan ada perubahan di bidang ini di tahun-tahun mendatang.

Gordon mengatakan bahwa meskipun ada beberapa hubungan perdagangan swasta yang terbatas dengan perusahaan-perusahaan yang berbasis di Israel, Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik.

Kebijakan resmi pemerintah Indonesia mendukung “solusi dua negara,” dan dalam banyak percakapan di sana, dia mendengar optimisme bahwa segala sesuatunya dapat berubah jika dan seiring dengan membaiknya hubungan Israel-Palestina, dan tidak ada seorang pun yang dia ajak bicara yang mengatakan bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi.

Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan surat instruksi penegasan kembali terkait pelarangan hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan Israel. Surat resmi tersebut dikeluarkan dengan nomor 2020/PB.03/A.1.03.08/99/07/2024 yang mempertegas surat instruksi sebelumnya pada era kepengurusan KH Said Aqil Siroj pada 2021 lalu.

"Merujuk Surat Edaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 4207/C.1.034/09/2021 tanggal 13 Shafar 1443 H/20 September 2021 M sebagaimana terlampir, dengan ini kami tegaskan bahwa instruksi untuk menghentikan dan/atau menangguhkan semua program/proyek kerja sama yang berhubungan dengan Institut Leimena, Institute for Global Engagement (IGE), dan American Jewish Committee (AJC), baik yang masih dalam rencana maupun yang sedang berjalan, tidak pernah dicabut dan masih berlaku hingga saat ini," isi surat edaran tersebut.

Wakil Ketua Umum PBNU, Amin Said Husni menegaskan, surat pelarangan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan Israel yang terbit di masa Kiai Said ditegaskan kembali pada masa kepengurusan Gus Yahya.

"Sebetulnya kebijakan untuk menangguhkan atau menghentikan kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional, seperti ACJ yang disebutkan secara eksplaisit di dalam surat itu 'kan sudah terbit pada kepengurusan PBNU periode yang lalu ketika Ketua Umumnya KH Said Aqil Siroj," ujar Amin Said dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Sabtu (20/7/2024).

Amin mengatakan, pelarangan hubungan atau kerja sama dengan lembaga yang disebutkan dalam surat instruksi itu seperti Institut Leimena, Institute for Global Engagement (IGE), American Jewish Committee (AJC), dan sejenisnya, tidak pernah dicabut sejak 2021 lalu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Salah satu intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU), Zainul Maarif telah menyadari atas kesalahannya berkunjung ke Israel dan meminta maaf. Dia pun menegaskan bahwa kunjungannya ke Israel tersebut bukan berarti mendukung Israel.

Sebab menurut dia, apa yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina saat ini merupakan kebiadaban.

"Bagi saya yang dilakukan oleh Israel sekarang, ini harus digarisbawahi, itu adalah kebiadaban. Ini jelas ini. Jangan katakan saya itu pro-Israel. Tidak. Saya pro-kemanusiaan, bahwa yang dilakukan oleh Israel itu biadab," ujar Zainul saat diwawancara di Kantor PWNU DKI Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Menurut dia, apa yang dikakukan Israel terhadap warga Gaza sangat biadab. Namun, dia mengaku hanya bisa melakukan upaya dengan cara berdialog. Karena, tidak mungkin dia melakukan tindak kekerasan terhadap Presiden Israel langsung.

"Cuma tidak mungkin saya masa pukulin presiden? Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Yang memungkinkan bagi saya dan saya bisanya ngomong, ya saya ngomong," ucap dia.

Kendati telah melakukan dialog dengan Israel, dia tidak yakin bisa mengubah situasi yang terjadi di Palestina. Namun, menurut dia, harus tetap optimis dengan berbagai upaya untuk mewujudkan perdamaian.

"Ada yang mengatakan 70 tahun upaya untuk berdamai, upaya PBB sekalipun tidak berhasil. Tapi jangan patah semangat, teman-teman semua. Jangan patah semangat, kita berusaha agar mendamaikan," kata Zainul.

Menurut dia, upaya mendamaikan Israel dan Palestina juga telah dilakukan Almarhum Gus Dur pada masa lalu. Karena, menurut dia, Indonesia juga punya tugas untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih..

"Maka kemudian kita Alhamdulillah sudah punya hubungan bagus dengan Palestina. Dan ini, kalau kita ingin mendamaikan dua orang yang sedang berantem, gak mungkin kita hanya fokus pada satu saja. Maka itulah yang dilakukan oleh Gus Dur dan juga Gus Yahya. Dan saya, dengan segala keterbatasan saya, itu juga berharap itu juga bisa dilakukan," jelas Zainul.

Sebelumnya, lima foto...

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan pertemuan lima orang warga NU (nahdliyin) dengan Presiden Israel Isaac Herzog tidak mewakili PBNU sebagai organisasi.

"Kami sudah mendapatkan konfirmasi dengan lembaga-lembaga terkait di bawah PBNU bahwa lembaga-lembaga yang personelnya berangkat itu sama sekali tidak tahu menahu, tidak ada mandat kelembagaan. Sehingga yang dilakukan oleh anak-anak tempo hari itu adalah tanggung jawab pribadi dan tidak terkait dengan lembaga," tegas Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/7/2024).

Gus Yahya, sapaan akrabnya, menekankan berbagai kebijakan yang sifatnya hubungan kerja sama dengan lembaga lain baik dalam lingkup nasional maupun internasional harus melalui PBNU pusat.

Ia menambahkan ketetapan tersebut merupakan ketetapan yang sudah lama diterapkan, bahkan sejak periode kepengurusan sebelumnya.

"Bahkan, kalau ada pengurus daerah yang mengundang pejabat nasional harus lewat PBNU. Maka semua yang tidak lewat kelembagaan, organisasi tidak akan mengambil tanggung jawab," ujarnya.

Secara prinsip, kata Gus Yahya, PBNU telah menyerukan kepada seluruh warga dan kadernya bahwa pihaknya tidak akan mengadakan kerja sama apapun yang tidak bertujuan untuk membantu rakyat Palestina.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Salah satu intelektual muda NU, Zainul Maarif akhirnya meminta maaf kepada masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam atas kunjungannya ke Israel pada 30 Juni-5 Juli 2024 lalu dan salah satu agendanya bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog.

Dia juga meminta maaf kepada organisasi NU yang ikut tercoreng akibat perbuatannya. "Kepada masyarakat Indonesia, wabil khusus umat Islam, wabil khusus lagi kepada Nahdatul Ulama, dan organisasi yg dimana saya berada di sana atas apa yang ketidaknyamanan yg muncul akhir-akhir ini terkait dengan kunjungan saya ke Palestina dan Israel," ujar Zainul saat diwawancara di Kantor PWNU DKI Jakarta, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (18/7/2024).

Masalah ini menjadi pelajaran penting bagi Zainul. Karena, menurut dia, meskipun memiliki niat yang baik, belum tentu dampaknya baik.

"Sekali lagi saya mohon maaf dan ini adalah suatu pelajaran besar bagi saya pribadi bahwa niat baik, tindakan baik, kadang efeknya belum tentu baik. Itu pelajaran besar bagi saya pribadi," ucap dia.

Dia menjelaskan, kunjungannya ke Israel tersebut tidak ada urusannya dengan NU secara kelembagaan. Ia mengaku pergi ke sana atas kepentingan pribadi untuk berdoalog dengan tokoh lintas agama.

"Ini secara personal dan ini adalah dialog lintas iman, pesertanya ada dari Kristen, katolik, juga dari Yahudi dan Muslim. Jadi ini kegiatan lintas iman dan saya dalam hal ini sekali lagi saya meminta maaf atas segala yang terjadi," kata dosen UNUSIA ini.

Di samping itu, Zainul juga mengucapkan terimakasih atas masukan dari para kiai, dari dari PBNU, PWNU DKI Jakarta, dan UNUSIA yang telah memberikan nasihat terkait masalah ini.

"Mohon saudara-saudara semua jangan ganggu organisasi tersebut juga mohon jangan menyerang keluarga-keluarga kami ini. Kami mengaku salah karena tadi membuat ketidaknyamanan semacam ini. Mohon jangan hukum kami," jelas dia.

Imbas dari kunjungannya ke Israel ini, Zainul pun telah resmi diberhentikan sebagai pengurus Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU DKI Jakarta.

Tidak hanya memecat Zainul Maarif, PWNU DKI Jakarta juga memberhentikan tiga pengurus lainnya yang bekerjasama dengan Israel, yaitu Ketua Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU DKI, Mu'ti Ali Qusyairi, Roland Gunawan, dan Sapri Saleh.

"Kami pengurus PWNU dari jajaran Syuriah dan Tanfidziyah melakukan rapat tadi memutuskan bahwa beberapa orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam keberangkatan anak NU ke Israel itu diberhentikan dari kepengurusan lembaga Basul Masail PWNU DKI Jakarta," ujar Ketua PWNU DKI Jakarta, KH Samsul Maarif saat diwawancara di Kantor PWNU DKI Jakarta, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (18/7/2024).

Sebelumnya...

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan pertemuan lima orang warga NU (nahdliyin) dengan Presiden Israel Isaac Herzog tidak mewakili PBNU sebagai organisasi.

"Kami sudah mendapatkan konfirmasi dengan lembaga-lembaga terkait di bawah PBNU bahwa lembaga-lembaga yang personelnya berangkat itu sama sekali tidak tahu menahu, tidak ada mandat kelembagaan. Sehingga yang dilakukan oleh anak-anak tempo hari itu adalah tanggung jawab pribadi dan tidak terkait dengan lembaga," tegas Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/7/2024).

Gus Yahya, sapaan akrabnya, menekankan berbagai kebijakan yang sifatnya hubungan kerja sama dengan lembaga lain baik dalam lingkup nasional maupun internasional harus melalui PBNU pusat.

Ia menambahkan ketetapan tersebut merupakan ketetapan yang sudah lama diterapkan, bahkan sejak periode kepengurusan sebelumnya.

"Bahkan, kalau ada pengurus daerah yang mengundang pejabat nasional harus lewat PBNU. Maka semua yang tidak lewat kelembagaan, organisasi tidak akan mengambil tanggung jawab," ujarnya.

Secara prinsip, kata Gus Yahya, PBNU telah menyerukan kepada seluruh warga dan kadernya bahwa pihaknya tidak akan mengadakan kerja sama apapun yang tidak bertujuan untuk membantu rakyat Palestina.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Lawatan liar yang dilakukan lima Nahdliyin ke Israel hingga bertemu dengan Presiden negara Zionis itu, Isaac Herzog, menuai kontroversi di tengah gempuran mematikan terhadap puluhan ribu warga Gaza, Palestina.

Sumber kuat Republika.co.id, menyebutkan sebelum isu ini mencuat ke permukaan, kunjungan tersebut tidak terlepas dari sosok Niruban Balachandran. Menurut sumber tersebut, Niruban lah yang diduga kuat menjadi broker keberangkatan lima intelektual Nahdliyin itu.

“Kontak lima aktivis Nahdliyin itu terjadi sudah sejak lama melalui Rahim dengan program-program dialog lintas agama,” kata sumber yang menolak namanya disebutkan, kepada Republika.co.id, beberapa waktu lalu. Lantas siapa Niruban Balachandran?

Dikutip dari laman resmi Itrek dan sejumlah sumber, berikut ini sejumlah fakta seputar Niruban dan keterikatannya dengan Indonesia:

Pertama, Niruban adalah sosok penting di balik dialog dan pemahaman antara warga Israel dan Indonesia. Pakar kebijakan luar negeri dan praktisi perdamaian. Niruban telah aktif dalam mendukung dan mempromosikan hubungan antara Israel dan Indonesia selama bertahun-tahun. Untuk memperkuat hubungan antara warga Israel dan Indonesia.

Kedua, sebelum bergabung dengan East-West Center, Niruban memimpin portofolio pemberian dana hibah lingkungan global Charles Stewart Mott Foundation di Flint, Michigan.

Ketiga, Niruban membentuk kemitraan dan kolaborasi dengan organisasi-organisasi seperti Pabrik Perdamaian, Nas Daily Global, dan Yayasan RAHIM Indonesia, memperluas jangkauan dan dukungan untuk memajukan dialog lintas agama dengan umat Islam Indonesia.

Keempat, Niruban adalah seorang pembuat perubahan yang diakui dalam gerakan pembangunan perdamaian global, dengan afiliasi di U.S. Institute of Peace, Varieties of Peace Network, dan Harvard Divinity School's Religions & the Practice of Peace Alumni Leadership Network.

Kelima, dia adalah Truman Security Fellow dan dinobatkan sebagai Pemimpin Generasi Penerus Keamanan Nasional oleh New America Foundation. Tulisannya telah dipublikasikan di Yale Global, The Jerusalem Post, Tablet, dan The Jakarta Post, di antara media-media bergengsi lainnya.

Keenam, Niruban Balachandran adalah Petugas Pemantau Proyek di Bank Dunia, di mana portofolionya mencakup program-program sosial, perkotaan, pedesaan, dan ketahanan bencana di Indonesia. Dia bekerja di Bank Dunia di Indonesia selama 7 tahun, memimpin program-program pembangunan desa, tata kelola pemerintahan, dan perlindungan lingkungan.

Ketujuh, sebagai warga negara Amerika Serikat yang lahir dan dibesarkan di Los Angeles, kariernya telah berlangsung selama lebih dari satu dekade di bidang pengembangan kapasitas, penelitian ilmu sosial, kebijakan luar negeri, dan pembangunan internasional di Cina dan Asia Tenggara.

Kedelapan, Balachandran adalah pemenang Innovation Challenge dari Bank Dunia dan The International Society for Human Ethology's Linda Mealey Award. Beliau banyak dipublikasikan di jurnal ilmiah dan media di seluruh dunia, dan fasih berbahasa Inggris, Indonesia, Mandarin, dan Prancis. Beliau mengenyam pendidikan di Amerika Serikat dan Inggris, dan pernah menempuh pendidikan di Rutgers dan LSE.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan pertemuan lima orang warga NU (nahdliyin) dengan Presiden Israel Isaac Herzog tidak mewakili PBNU sebagai organisasi.

"Kami sudah mendapatkan konfirmasi dengan lembaga-lembaga terkait di bawah PBNU bahwa lembaga-lembaga yang personelnya berangkat itu sama sekali tidak tahu menahu, tidak ada mandat kelembagaan. Sehingga yang dilakukan oleh anak-anak tempo hari itu adalah tanggung jawab pribadi dan tidak terkait dengan lembaga," tegas Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/7/2024).

Gus Yahya, sapaan akrabnya, menekankan berbagai kebijakan yang sifatnya hubungan kerja sama dengan lembaga lain baik dalam lingkup nasional maupun internasional harus melalui PBNU pusat.

Ia menambahkan ketetapan tersebut merupakan ketetapan yang sudah lama diterapkan, bahkan sejak periode kepengurusan sebelumnya.

"Bahkan, kalau ada pengurus daerah yang mengundang pejabat nasional harus lewat PBNU. Maka semua yang tidak lewat kelembagaan, organisasi tidak akan mengambil tanggung jawab," ujarnya.

Secara prinsip, kata Gus Yahya, PBNU telah menyerukan kepada seluruh warga dan kadernya bahwa pihaknya tidak akan mengadakan kerja sama apapun yang tidak bertujuan untuk membantu rakyat Palestina.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI enggan menanggapi video salah satu tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) yang mengatakan hendak mengupayakan normalisasi diplomatik dengan Israel. Namun Kemlu RI menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki rencana demikian.

"Yang bisa saya pastikan adalah tidak ada rencana pemerintah untuk lakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel saat ini, apalagi pada saat situasi seperti ini di mana kekerasan yang dilakukan oleh Israel di Gaza masih terus berlangsung," kata Juru Bicara Kemenlu RI Roy Soemirat dalam pesan tertulis kepada Republika, Rabu (17/7/2024).

"Selain itu, kami tidak bisa memberikan komentar mengenai klaim dari pihak manapun yang mengaku sedang melakukan aktivitas untuk membantu normalisasi hubungan (dengan Israel)," tambah Roy.

Dia menegaskan posisi Indonesia tetap teguh mendukung kemerdekaan Palestina dalam kerangka solusi dua negara. Sebelumnya, satu dari lima tokoh muda NU yang belum lama ini berkunjung ke Israel, Zainul Maarif, mengatakan bahwa kedatangan mereka ke negara tersebut bertujuan mengupayakan normalisasi diplomatik Indonesia-Israel.

"Dan kedua, apa yang menjadi misi kedatangan kami ke sini adalah bahwa kami ingin membuat hubungan baik antara Israel dan Indonesia, untuk menormalisasi hubungan diplomatik antara kedua negara ini," kata Zainul saat berpidato dalam sebuah acara di Israel.

Rekaman video saat Zainul berpidato sudah viral di media sosial dan menuai gelombang kritik dari publik. Dia dinilai antipati terhadap penderitaan dan pembantaian rakyat Palestina di Jalur Gaza.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf sudah mengatakan bahwa kedatangan lima tokoh mudanya ke Israel tidak mewakili lembaga. Dia pun meminta maaf dan menyampaikan bahwa orang-orang terkait akan menghadapi sidang etik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU), Guntur Romli, menyesalkan pertemuan lima aktivis NU dengan Presiden Israel Isaac Herzog dan mencatut Gus Dur yang diklaim mewariskan upaya normalisasi hubungan Indonesia dan Israel.

Menurut Cak Gun, begitu akrab disapa, pencatutan nama Gus Dur dengan pemerintahan Israel saat ini, tidak sama konteksnya. Dia pun melihat pertemuan dengan Herzog tidaklah tepat.

“Menurut saya kalau hanya ke Israel tidak melihat konteksnya, hanya ikut-ikutan Gus Dur itu naif dan menyesatkan,” kata dia saat berbincang dengan Republika.co.id, Rabu (17/7/2024).

Cak Gun menjelaskan beberapa perbedaan mencolok, pertama tokoh-tokoh yang ditemui Gus Dur adalah orang-orang Israel yang juga pro kemerdekaan Palestina dan menekankan solusi dua negara (two state solution). Mereka adalah figur yang boleh dikatakan ‘gila’ karena harus menanggung risiko dari upaya membangun perdamaian. Salah satunya Yitzhak Rabin yang tewas di tangan Yahudi Ekstremis.

Kedua, Cak Gun menyatakan tidak tepat dialog lintas agama digunakan sebagai alibi bertemu dengan Herzog. Dia menyatakan jika ketemu dengan level presiden dan perdana menteri tentu sudah politis dan bisa jadi propaganda politik pemerintah.

“Itu yg terjadi pada saat kunjungan Gus Yahya ke Netanyahu 2018, langsung Netanyahu bikin propaganda di medsosnya dikunjungi Sekretaris Jenderal NU dari Indonesia,” ujar dia.

Ketiga, Cak Gun mengatakan kondisi saat ini sedang dalam peperangan, serangan-serangan brutal militer Israel ke Gaza yang menimbulkan lebih dari 38 ribu korban jiwa.

“Bagaimana mau dialog kalau lagi suasana perang? Hentikan perang dulu, baru bisa dialog,” kata dia.

Cak Gun pun membeberkan seperti apa sosok Gus Dur dalam kancah dialog perdamaian Palestina Israel.

“Gus Dur cerdik, beliau konsisten dukung kemerdekaan Palestina dengan "menunggangi" tokoh2 Israel yang pro Palestina. Ini yang harusnya disadari oleh mereka yang masih ngaku santri-santrinya Gus Dur,” tutur dia.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan pertemuan lima orang warga NU (nahdliyin) dengan Presiden Israel Isaac Herzog tidak mewakili PBNU sebagai organisasi.

"Kami sudah mendapatkan konfirmasi dengan lembaga-lembaga terkait di bawah PBNU bahwa lembaga-lembaga yang personelnya berangkat itu sama sekali tidak tahu menahu, tidak ada mandat kelembagaan. Sehingga yang dilakukan oleh anak-anak tempo hari itu adalah tanggung jawab pribadi dan tidak terkait dengan lembaga," tegas Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/7/2024).

Gus Yahya, sapaan akrabnya, menekankan berbagai kebijakan yang sifatnya hubungan kerja sama dengan lembaga lain baik dalam lingkup nasional maupun internasional harus melalui PBNU pusat.

Ia menambahkan ketetapan tersebut merupakan ketetapan yang sudah lama diterapkan, bahkan sejak periode kepengurusan sebelumnya.

"Bahkan, kalau ada pengurus daerah yang mengundang pejabat nasional harus lewat PBNU. Maka semua yang tidak lewat kelembagaan, organisasi tidak akan mengambil tanggung jawab," ujarnya.

Secara prinsip, kata Gus Yahya, PBNU telah menyerukan kepada seluruh warga dan kadernya bahwa pihaknya tidak akan mengadakan kerja sama apapun yang tidak bertujuan untuk membantu rakyat Palestina.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Mantan Wakil Presiden RI yang juga termasuk Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI, Jusuf Kalla (JK) turut menanggapi soal kunjungan lima Nahdliyin ke Israel belum lama ini. Jika kunjungan tersebut dilakukan untuk misi perdamaian, kata dia, maka boleh saja dilakukan.

"Ya tentu, semua ya banyak memberikan respons, tergantung sebenarnya cara atau makna kunjungan. Kalau makna kunjungan itu ingin mendiskusikan perdamaian itu boleh saja," ujar JK kepada wartawan usai Rapat Pleno Dewan Pertimbangan MUI di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta Pusat, Rabu, (17/7/2024).

JK pun mengaku juga sering berdiskusi dengan Israel untuk tercapainya perdamaian. Karena, menurut dia, untuk mendamaikan harus bertemu dengan kedua belah pihak.

"Kalau Anda ingin mencari perdamaian harus kenal dua belah pihak. Kalau Anda tidak kenal Israel hanya (Palestina) itu tidak bisa mendorong perdamaian, karena itu kita juga harus berkomunikasi," ucap dia.

Lebih lanjut dia, dia berseloroh bahwa kesalahan lima aktivis Nahdliyin itu sebenarnya hanya karena berfoto dengan Presiden Israel, Isaac Herzog sambil tersenyum. "Walaupun kesalahan sebenarnya karena dia tersenyum di fotonya. Itu aja udah," kata JK.

Sebelumnya, Sebelumnya, foto lima aktivis atau intelektual nuda NU bersama Presiden Israel, Isaac Herzog viral di media sosial. Kelima orang tersebut berasal dari sejumlah lembaga di bawah naungan PBNU, seperti Fatayat NU, Pengurus Pusat (PP) Pagar Nusa NU, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Banten.

Mereka adalah Sukron Makmun, Zainul Maarif, Munawir Aziz, Nurul Bahrul Ulum, dan Izza Annafisah Dania. Dua nama terakhir merupakan pengurus Fatayat NU.

Foto mereka bersama Presiden Israel tersebut diunggah oleh Zainul Maarif melalui akun facebooknya @zenmaarif pada 8 Juli 2024 lalu. Meskipun foto tersebut telah dihapus, tapi ada nitizen yang sempat melakukan tangkap layar. Dalam foto itu, Zainul Maarif memberikan keterangan sebagai berikut:

"BERBINCANG LANGSUNG DENGAN PRESIDEN ISRAEL

Saya bukan demonstran, melainkan filsuf-agamawan. Alih-alih demonstrasi di jalanan dan melakukan pemboikotan, saya lebih suka berdiskusi dan mengungkapkan gagasan. Terkait konflik antara Hamas-lsrael, dan relasi Indonesia-lsrael, saya bersama rombongan berdialog langsung dengan Presiden Israel, Isaac Herzog (yang duduk dengan dasi biru) di istana Sang Presiden. Semoga hasil terbaik yang dianugerahkan untuk kita semua."

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan pertemuan lima orang warga NU (nahdliyin) dengan Presiden Israel Isaac Herzog tidak mewakili PBNU sebagai organisasi.

"Kami sudah mendapatkan konfirmasi dengan lembaga-lembaga terkait di bawah PBNU bahwa lembaga-lembaga yang personelnya berangkat itu sama sekali tidak tahu menahu, tidak ada mandat kelembagaan. Sehingga yang dilakukan oleh anak-anak tempo hari itu adalah tanggung jawab pribadi dan tidak terkait dengan lembaga," tegas Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/7/2024).

Gus Yahya, sapaan akrabnya, menekankan berbagai kebijakan yang sifatnya hubungan kerja sama dengan lembaga lain baik dalam lingkup nasional maupun internasional harus melalui PBNU pusat.

Ia menambahkan ketetapan tersebut merupakan ketetapan yang sudah lama diterapkan, bahkan sejak periode kepengurusan sebelumnya.

"Bahkan, kalau ada pengurus daerah yang mengundang pejabat nasional harus lewat PBNU. Maka semua yang tidak lewat kelembagaan, organisasi tidak akan mengambil tanggung jawab," ujarnya.

Secara prinsip, kata Gus Yahya, PBNU telah menyerukan kepada seluruh warga dan kadernya bahwa pihaknya tidak akan mengadakan kerja sama apapun yang tidak bertujuan untuk membantu rakyat Palestina.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Lima aktivis NU yang berkunjung ke Israel diduga mendapatkan keuntungan besar dari pemerintah Israel. Namun, menurut Ketua PWNU DKI Jakarta, KH Samsul Ma'arif aktivis NU yang berkunjung ke Israel itu justru mengaku kepada dirinya, mereka harus merogok kocek sendiri.

Kiai Samsul mengaku tidak mengetahui NGO yang mengajak mereka ke Israel. Dia juga tidak mengetahui penyandang dana mereka pergi ke sana. Namun berdasarkan cerita salah satu aktivis yang ke sana, kata dia, justru mereka malah tombok.

"Saya telepon ya bahkan malah sebaliknya katanya sebagian modal sendiri. Jadi mungkin dia ingin mengatakan ada tuduhan orang oh ini dapat keuntungan besar dong, apalagi Israel, tapi ternyata menurut cerita itu dia sebagian malah tombok," ujar Kiai Samsul saat ditemui usai konferensi pers di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2024).

Menurut Kiai Samsul, Zionis Israel memang memiliki berbagai macam cara untuk mendapatkan simpati dunia. Karena itu, mereka juga mengincar orang-orang NU untuk diajak berkolaborasi. Padahal, yang diajak tersebut bukan atas nama organisasi NU.

"Namanya zionis dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan simpatisan. Salah satunya memang ya yang cukup anu lah, mungkin NU dianggap organisasi besar. Mereka kan gak tahu ini pengurus atau bukan, ini siapa," ucap Kiai Samsul.

Seperti diketahui, salah satu aktivis NU yang berangkat ke Israel, Zainul Maarif termasuk salah satu pengurus Lembaga Bahtsul Masail PWNU DKI Jakarta. Kiai Samsul pun memohon maaf kepada masyarakat Indonesia atas adanya kunjungan salah satu anggotanya tersebut ke Israel.

"Tentu sebagaimana tadi disampaikan Gus Yahya saya secara pribadi minta maaf dan memintakan maaf kalau anak buah saya yang melakukan tindakan tak berkenan pada hati masyarakat yang sekarang tidak tepat waktu," kata Kiai Samsul.

Secara pribadi, dia pun telah bertanya langsung kepada Zainul Maarif terkait pertemuannya bersama Presiden Israel. Menurut Kiai Samsul, anak buahnya tersebut berangkat ke sana atas inisiatif pribadi.

"Saya secara pribadi sudah tanya, tapi jawabannya Zen berangkat inisiatif pribadi ada yang ajak untuk kepentingan penelitian," jelas Kiai Samsul.

Sebanyak lima Nahdliyin...

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan pertemuan lima orang warga NU (nahdliyin) dengan Presiden Israel Isaac Herzog tidak mewakili PBNU sebagai organisasi.

"Kami sudah mendapatkan konfirmasi dengan lembaga-lembaga terkait di bawah PBNU bahwa lembaga-lembaga yang personelnya berangkat itu sama sekali tidak tahu menahu, tidak ada mandat kelembagaan. Sehingga yang dilakukan oleh anak-anak tempo hari itu adalah tanggung jawab pribadi dan tidak terkait dengan lembaga," tegas Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Gus Yahya, sapaan akrabnya, menekankan berbagai kebijakan yang sifatnya hubungan kerja sama dengan lembaga lain baik dalam lingkup nasional maupun internasional harus melalui PBNU pusat.

Ia menambahkan ketetapan tersebut merupakan ketetapan yang sudah lama diterapkan, bahkan sejak periode kepengurusan sebelumnya.

"Bahkan, kalau ada pengurus daerah yang mengundang pejabat nasional harus lewat PBNU. Maka semua yang tidak lewat kelembagaan, organisasi tidak akan mengambil tanggung jawab," ujarnya.

Secara prinsip, kata Gus Yahya, PBNU telah menyerukan kepada seluruh warga dan kadernya bahwa pihaknya tidak akan mengadakan kerja sama apapun yang tidak bertujuan untuk membantu rakyat Palestina.