JAKARTA, investor.id–Pemerintah telah mengumumkan kelanjutan program bantuan pangan beras (BPB) tahap ketiga kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) akan dicairkan mulai bulan depan, juga Oktober dan Desember 2024. Bantuan tersebut diberikan sebagai bantalan ekonomi bagi keluarga yang membutuhkan.

Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) Rachmi Widiriani menjelaskan, bantuan pangan gratis tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membantu masyarakat di tengah kenaikan harga, utamanya beras, secara global yang masih terjadi hingga saat ini. Bapanas telah memastikan kualitas dan kuantitas BPB tersebut dan optimistis keberlanjutan BPB tahap III itu dapat menunjang ekonomi masyarakat.

“Kami (Bapanas) terus mengevaluasi proses penyaluran bantuan pangan, proses verifikasi dan validasi data pada BPB tahap I dan II sudah kami sempurnakan. Berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), BPB tahap III untuk tahun ini diharapkan dapat menunjang ekonomi masyarakat,” ungkap Rachmi saat rapat evaluasi bantuan pangan tahap III di Jakarta pada 22 Juli 2024.

Dalam keterangan yang dikutip Jumat (26/07/2024), Bapanas sudah menerima masukan dari stakeholder terkait terhadap kekurangan pada proses penyaluran tahap I dan II. Bapanas berterima kasih atas masukan dari stakeholder itu sehingga ke depan tentu ketepatan waktu, kualitas, dan kuantitas penyaluran bantuan pangan akan diperbaiki. Penyaluran BPB tahap III akan dilaksanakan pada Agustus, Oktober, dan Desember 2024 berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo pada rapat internal dan hal ini sejalan dengan arahan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi.

“BPB ini benar-benar terbukti ampuh sebagai bantalan ekonomi masyarakat berpendapatan rendah. Tahun lalu, alokasinya total tujuh bulan penyaluran dan tahun ini atas arahan Bapak Presiden sampai sembilan bulan, karena setelah Juni lanjut lagi di Agustus, Oktober, dan Desember,” ujar Arief.

Penyaluran BPB merupakan bagian dari pengelolaan cadangan pangan pemerintah (CPP) sebagaimana diamanatkan Perpres No 125 Tahun 2022. CPP dioptimalkan untuk melakukan berbagai intervensi, baik upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan, kondisi kedaruratan bencana, hingga penyaluran bantuan pangan bagi masyarakat rentan untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Penyaluran BPB juga dikawal Satgas Pangan Polri dan Ombusdman RI. Satgas Pangan Polri menyampaikan akan terus mengawal penyaluran BPB agar sampai ke masyarakat yang sudah ditetapkan sesuai data P3KE. “Sinergi dan kolaborasi pengawalan penyaluran BPB yang telah berjalan baik selama 2023 akan kami lanjutkan ke depan agar bantuan pangan ini sampai ke masyarakat,” ujar Brigjen Joko dari Satgas Pangan.

Turut hadir dalam rapat evaluasi itu adalah dari Satgas Pangan, PPK Cadangan Pangan Pemerintah, Inspektur Bapanas, Asisten Deputi Bidang Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), dan Kepala Dinas dan perwakilan dari Dinas Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota di 38 provinsi.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News