Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Satgas Pangan Polri untuk memastikan keseimbangan harga ayam hidup (livebird) dalam upaya melindungi peternak lokal dari gejolak pasar.

Kementan, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa, menyatakan bahwa mulai 10 September 2024, harga ayam hidup di pasar akan distabilkan dengan dukungan penuh dari asosiasi perunggasan dan perusahaan terintegrasi di seluruh Indonesia.

Langkah ini merupakan hasil rapat evaluasi Kementan yang digelar pada Senin (9/9), menyusul Konsolidasi Stabilisasi Perunggasan Nasional yang diadakan sebelumnya.

Rapat yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Satgas Pangan Polri, asosiasi perunggasan dan pelaku usaha itu sepakat untuk menetapkan harga minimal ayam hidup ukuran 1,6 – 2,0 kg di level Rp20.000 per kg.

Harga tersebut akan diberlakukan serentak di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, demi melindungi keseimbangan pasar dan memastikan peternak, khususnya peternak mandiri, tidak dirugikan oleh fluktuasi harga yang tajam.

Salah satu langkah yang disepakati adalah optimalisasi penyerapan dan pemotongan hewan di Rumah Pemotongan Hewan Unggas (RPHU) oleh perusahaan terintegrasi.

Perusahaan diwajibkan menyerap lebih dari 30 persen dari total produksi internal mereka untuk dipotong di RPHU. Langkah ini bertujuan mengurangi kelebihan pasokan di pasar dan membantu menjaga keseimbangan antara produksi dan permintaan.

Harga anak ayam betina sehari (DOC FS) akan ditentukan sebesar 25 persen dari harga ayam hidup yang beratnya antara 1,6-2 kg. Sebanyak 50 persen DOC FS ini akan digunakan sendiri oleh perusahaan, sisanya akan dijual kepada peternak lain, guna memberikan kesempatan kepada peternak mandiri.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan sanksi akan diberlakukan bagi pihak yang tidak mematuhi komitmen ini. Sanksi tersebut mencakup peninjauan kembali rekomendasi pemasukan grand parent stock (GPS) dan bahan baku pakan, hingga pengurangan alokasi GPS ayam ras pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya.

Satgas Pangan Polri menyatakan kesiapannya untuk mendukung implementasi kebijakan ini dengan pengawasan ketat di lapangan.

"Kami akan terus memonitor dan menindak tegas setiap bentuk pelanggaran yang berpotensi merugikan peternak dan konsumen. Kami berharap dengan kolaborasi ini, gejolak harga dapat diminimalkan," ujar Ketua Satgas Pangan Polri, Brigadir Jenderal Helfi Assegaf.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Tim Satgas Pangan Polri bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) memantau pasokan dan harga pangan, serta pengujian keamanan pangan di Pasar Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Harga cabai terpantau turun dan Minyak Kita mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir.

Penyidik Madya Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Didik Sudaryanto merinci cabai rawit merah turun Rp10.000, cabai merah keriting turun Rp3.000. kemudian, bawang merah turun Rp3.000, bawang putih turun Rp3.000, dan telur ayam ras turun Rp1.000.

"Hanya minyak kita yang mengalami kenaikan Rp500 dari minggu sebelumnya,” kata Didik dalam keterangan tertulis, Selasa, 13 Agustus 2024.
Selain itu, Didik menemukan beras SPHP tidak dijual di Pasar Tambun dalam 2 bulan terakhir. Meski demikian, berdasarkan informasi dari Bulog Cabang Karawang, kata dia, pasokan beras dari petani masih aman hingga saat ini.

“Dan harga beras sedang bagus, sehingga untuk penyaluran beras SPHP dikurangi atau dihentikan untuk sementara waktu. Namun, jika nantinya pasokan beras dari petani turun dan harga naik, maka beras SPHP akan disalurkan kembali,” jelas Didik.

Baca juga: Eks Pegawai BPOM Ditetapkan Tersangka Kasus Pemerasan dan Gratifikasi

Sementara itu, Didik menjelaskan terkait pengujian keamanan pangan, tim melakukan uji formalin dan uji pestisida. Dia menyebut uji formalin dilakukan pada komoditas daging ayam ras dan ikan kembung. Sedangkan, uji pestisida dilakukan pada komoditas wortel, tomat, bawang merah, dan bawang putih.

“Hasil dari pengujian tersebut didapat bahwa tidak ditemukan formalin pada daging ayam ras dan ikan kembung, dan tidak ditemukan pestisida pada wortel, CRM, CMK, bawang merah, dan bawang putih,” ungkap Anggota Satgas Pangan Polri itu.

Satgas Pangan Polri membeberkan harga beberapa komoditas bahan pangan di Pasar Tambun. Berikut rinciannya:

- Telur ayam ras Rp27.000/kg
- Cabai merah keriting Rp42.000/kg
- Cabai rawit merah Rp70.000/kg
- Bawang merah Brebes Rp25.000/kg
- Bawang putih Rp42.000/kg
- Daging ayam Rp33.000/kg
- Daging sapi Rp140.000/kg
- Beras premium Rp15.000/kg
- Beras medium Rp12.000/kg
- Garam Rp16.000/kg
- Gula curah Rp17.600/kg
- Gula pasir kemasan Rp18.000/kg
- Tepung terigu Rp10.000/kg
- Minyak kita Rp15.500/liter

(END)

JAKARTA, investor.id–Pemerintah telah mengumumkan kelanjutan program bantuan pangan beras (BPB) tahap ketiga kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) akan dicairkan mulai bulan depan, juga Oktober dan Desember 2024. Bantuan tersebut diberikan sebagai bantalan ekonomi bagi keluarga yang membutuhkan.

Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) Rachmi Widiriani menjelaskan, bantuan pangan gratis tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membantu masyarakat di tengah kenaikan harga, utamanya beras, secara global yang masih terjadi hingga saat ini. Bapanas telah memastikan kualitas dan kuantitas BPB tersebut dan optimistis keberlanjutan BPB tahap III itu dapat menunjang ekonomi masyarakat.

“Kami (Bapanas) terus mengevaluasi proses penyaluran bantuan pangan, proses verifikasi dan validasi data pada BPB tahap I dan II sudah kami sempurnakan. Berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), BPB tahap III untuk tahun ini diharapkan dapat menunjang ekonomi masyarakat,” ungkap Rachmi saat rapat evaluasi bantuan pangan tahap III di Jakarta pada 22 Juli 2024.

Dalam keterangan yang dikutip Jumat (26/07/2024), Bapanas sudah menerima masukan dari stakeholder terkait terhadap kekurangan pada proses penyaluran tahap I dan II. Bapanas berterima kasih atas masukan dari stakeholder itu sehingga ke depan tentu ketepatan waktu, kualitas, dan kuantitas penyaluran bantuan pangan akan diperbaiki. Penyaluran BPB tahap III akan dilaksanakan pada Agustus, Oktober, dan Desember 2024 berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo pada rapat internal dan hal ini sejalan dengan arahan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi.

“BPB ini benar-benar terbukti ampuh sebagai bantalan ekonomi masyarakat berpendapatan rendah. Tahun lalu, alokasinya total tujuh bulan penyaluran dan tahun ini atas arahan Bapak Presiden sampai sembilan bulan, karena setelah Juni lanjut lagi di Agustus, Oktober, dan Desember,” ujar Arief.

Penyaluran BPB merupakan bagian dari pengelolaan cadangan pangan pemerintah (CPP) sebagaimana diamanatkan Perpres No 125 Tahun 2022. CPP dioptimalkan untuk melakukan berbagai intervensi, baik upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan, kondisi kedaruratan bencana, hingga penyaluran bantuan pangan bagi masyarakat rentan untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Penyaluran BPB juga dikawal Satgas Pangan Polri dan Ombusdman RI. Satgas Pangan Polri menyampaikan akan terus mengawal penyaluran BPB agar sampai ke masyarakat yang sudah ditetapkan sesuai data P3KE. “Sinergi dan kolaborasi pengawalan penyaluran BPB yang telah berjalan baik selama 2023 akan kami lanjutkan ke depan agar bantuan pangan ini sampai ke masyarakat,” ujar Brigjen Joko dari Satgas Pangan.

Turut hadir dalam rapat evaluasi itu adalah dari Satgas Pangan, PPK Cadangan Pangan Pemerintah, Inspektur Bapanas, Asisten Deputi Bidang Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), dan Kepala Dinas dan perwakilan dari Dinas Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota di 38 provinsi.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News